Pemerintah didesak buka perkebunan sawit untuk jaga perbatasan

Sumber foto: Other photos in PT BTS concession

MEDAN: Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendesak pemerintah menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan dengan membuka perkebunan kelapa sawit pola perkebunan inti rayat (PIR) transmigrasi.

Sekjen Apkasindo Asmar Arsjad mendesak pemerintah agar merealisasikan pembukaan perkekebunan kelapa sawit sepanjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara untuk menjaga daerah itu agar tidak dicaplok negara Jiran."Program pembukaan perkebunan sawit di perbatasan Malaysia dan Indonesia di Kalimantan sudah mendesak untuk menghindari pencaplokan wilayah Indonesia oleh Malaysia,” ujarnya kepada Bisnis di Medan hari ini.

Menurut dia, pada zaman pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sudah pernah digagas membuka perkebunan kelapa sawit di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan untuk menampung tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diusir Malaysia waktu itu. Entah kenapa, lanjut dia, program itu hilang begitu saja dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sekitar 2.000 kilometer panjang perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan harus diawasi agar tidak dicaplok Malaysia. Dari 2.000 kilometer tersebut, kata dia, sekitar 500.000 hektare lahan bisa dimanfaatkan untuk membuka perkebunan kelapa sawit.

Menurut Asmar, ada sejumlah keuntungan yang diperoleh Indonesia jika membuka perkebunan kelapa sawit di perbatasan tersebut. Pertama, kata dia, wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia dapat dijaga para petani yang menjadi peserta PIR Trans yang dijadikan sebagai penjaga perbatasan. Kedua, lanjutnya, transmigran dari Jawa dapat ditingkatkan, sehingga kepadatan penduduk bisa dioptimalkan.

Ketiga, tambah dia, meningkatkan kehidupan yang layak bagi penduduk yang ditransmigrasikan dan penduduk yang bermukim di perbatasan yang selama ini terabaikan.

Apkasindo, kata dia, sudah membuat hitungan biaya membuka perkebunan kelapa sawit di daerah itu seluas 500.000 hektare cukup dengan dana Rp1,8 triliun. Sedangkan dana untuk memindahkan penduduk termasuk jaminan hidup diperkirakan sekitar Rp300 miliar. “Jadi dana yang digunakan untuk melakukan pembukaan perkebunan dan memindahkan penduduk ke perbatasan di Kalimantan maksimal Rp2,5 triliun.”

Persoalannya, kata dia, darimana anggaran diperoleh untuk membuka perkebunan kelapa sawit tersebut?

 Apkasindo mengusulkan bisa mengambil dana bea keluar crude palm oil (CPO) yang selama ini dihimpun pemerintah. “Sudah waktunya, pemerintah mengembalikan dana CPO untuk kemakmuran masyarakat dan memperluas perkebunan kelapa sawit yang menjadi andalan ekonomi Indonesia di masa mendatang.”(api)/BI