Quote:
dokumentasi "VERSI" elektronik-ku ini bermaksud membiasakan menggunakan " LESS PAPER " ,serta "PENGHORMATAN ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT,BEREKSPRESI,& BERKREASI," utk menyampaikan informasi,dalam "AKTIVITAS HARIAN".. beberapa "ada" yang dikutip dari berbagai sumber yang *inspiratif* jika ada yg kurang berkenan mohon dimaklumi,jika berminat utk pengembangan BloG ini silahkan kirim via email. mrprabpg@gmail.com...Thank's All Of You

running text

Search This Blog

sudah lihat yang ini (klik aja)?

Wednesday, September 16, 2015

IPOP vs ISPO...?

 Manajemen IPOP Harus Hormati ISPO

Jakarta. Kementerian Pertanian (Kementan) meminta manajemen The Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) menghormati aturan yang ada di Indonesia (ISPO) dan tidak membuat aturan sendiri untuk diterapkan di wilayah hukum Indonesia. "Indonesia itu negara berdaulat. Kita sudah punya aturan tersendiri terkait budidaya kelapa sawit berkelanjutan yaitu ISPO (Indonesia Sustainability Palm Oil)," ujar Staf Ahli Menteri Pertanian (Mentan) bidang Lingkungan, Mukti Sardjono di Jakarta, Minggu.
Aturan yang diterapkan The Indonesian Palm Oil Pledge (IPOP) dinilai akan "membunuh" petani dan industri sawit di Indonesia. Beberapa syarat atau kriteria yang diterapkan dalam aturan IPOP, antara lain melarang ekspansi kebun sawit (no deforestasi), melarang kebun sawit di lahan gambut (no peatland). Adapula pelarangan kebun sawit menggunakan lahan berkarbon tinggi/High Carbon Stock (no HCS), dan melarang menampung TBS/CPO dari kebun sawit hasil deforestasi, lahan gambut dan HCS (traceability).
Lima perusahaan sawit besar telah menandatangani IPOP yakni Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Musim Mas, Golden Agri, dan Asian Agri. Dengan menandatangani perjanjian itu, kelima grup besar tersebut wajib mematuhi aturan-aturan yang tertuang dalam IPOP yang disinyalir sarat dengan kepentingan asing, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara produsen minyak nabati lain.

Mukti mengatakan ISPO merupakan aturan resmi yang dibuat pemerintah Indonesia dan wajib dilaksanakan semua pelaku usaha kelapa sawit di tanah air, oleh karena itu, semua pelaku usaha hendaknya mengacu kepada standar tersebut dalam melaksanakan praktik usaha kelapa sawit berkelanjutan. "Mereka harus taat, jangan buat aturan main sendiri," kata mantan.

Sekretasis Direktorat Jenderal Perkebunan itu.

Apalagi, lanjut Mukti, pasca lima perusahaan besar (The Big Five Company, yakni yakni Wilmar Indonesia, Cargill Indonesia, Musim Mas, Golden Agri, dan Asian Agri) menandatangani kesepakatan sustainability ala IPOP, langsung berdampak buruk bagi para petani seperti tandan buah segar (TBS) petani sulit dipasarkan.

Pada Kamis (10/9) pekan lalu, manajemen IPOP mendatangi Kementan untuk menjelaskan program sustainability budidaya kelapa sawit. Mereka diterima Staf Ahli Mentan, Mukti Sarjono karena Menteri Pertanian Amran Sulaiman sedang melakukan kunjungan kerja ke Filipina.

"Akan saya laporkan ke Pak Menteri terkait hasil pertemuan itu," kata Mukti.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad mendesak pemerintah agar memanggil perusahaan besar yang telah menandatangani kesepakatan IPOP tersebut untuk mencari solusi. "Sebab ini dampaknya sudah luar biasa. TBS petani di Aceh dan Padang Lawas (Sumatera Utara) tidak bisa masuk Wilmar lagi," katanya.

Menurut Asmar, karena tidak terserap di perusahaan besar tersebut, maka TBS petani itu dijual ke pabrik kelapa sawit (PKS) kecil untuk pasar lokal, namun TBS tersebut dihargai sangat murah.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus tegas terhadap manajemen IPOP, karena The Big Five Company yang menandatangani kesepakatan IPOP itu ditekan asing, sehingga mereka tidak mau lagi membeli TBS petani.

Senior Head Corporate Finance and Government Relation PT Sawit Sumbermas Sarana (SSS), Sunggu Situmorang mengungkapkan dampak buruk penerapan IPOP tidak hanya dirasakan petani saja, namun perusahaan seperti SSS yang memiliki kebun sawit di Kalteng itu.

Sebagai perusahaan yang sedang berkembang, SSS melalui anak usahanya melakukan ekspansi penanaman kelapa sawit di lahan yang dimilikinya, namun kegiatan tersebut dinyatakan melanggar aturan IPOP. Akibatnya, lanjutnya, semua CPO yang dihasilkan SSS ditolak masuk ke The Big Five Company. "Padahal tidak ada satupun aturan pemerintah yang kami langgar.

Pembukaan lahan kami telah sesuai prosedur," kata Sunggu.

Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah harus tegas terhadap manajemen IPOP, aturan IPOP harusnya tidak boleh diterapkan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku di Indonesia. (ant)

No comments:

cari apa aja di OLX

Sponsor By :

TEMBAKAU DELI

Hobies

Momentum

DIREKSI PTPN 2012

Dirut PTPN I Wargani Direktur:Ramadhan Ismail Direktur:Abdul Mukti Nasution Direktur:Amrijal Direktur:Husni Ibrahim Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution Direktur:Naif Ali Dahbul Direktur:Wisnu Budi Direktur:Komaruzaman Direktur:Hakim Bako Dirut PTPN III Megananda Daryono Direktur:Kusumandaru Direktur:Bagas Angkasa Direktur:Balaman Tarigan Direktur:Nurhidayat Direktur:Erwan Pelawi Direktur:Rahmad Prawirakusumah Dirut PTPN IV Erwin Nasution Direktur:Ahmad Haslan Saragih Direktur:Andi Wibisono Direktur:Setia Dharma Sebayang Direktur:Memet Dirut PTPN V Fauzi Yusuf Direktur:Suharjoko Direktur:Pontas Tambunan Direktur:Samsul Rizal Direktur:Berlino Mahendra Dirut PTPN VI Iskandar Sulaiman Direktur:Fahrur Razi Lubis Direktur:Ahmad Karimuddin Direktur:Arfinaldi Direktur:Nasulian Arifin Dirut PTPN VII Boyke Budiman Direktur:M. Nasir Direktur:Agus Rianto Direktur:Rafael Sibagariang Direktur:Budi Santoso Dirut VIII Dadi Sunardi Direktur:Irwan Abdul Direktur:Rahman Lubis Direktur:Dikdik Koesandi Direktur:Rahman Slamat Dirut IX Adi Prasongko Direktur:Slamat Purwadi Direktur:Natsir Tarigan Direktur:Ishak Direktur:Hanung Dirut X Subiyono Direktur:Doli P. Pulungan Direktur:Tarsisius Sudarianto Direktur:Mhd Sultan Direktur:Joko Sanioso Dirut XI Andi Punoko Direktur:Titis Adji Direktur:Burhan Chatib Direktur:Budi Hidayat Direktur:Eri Iswadi Dirut XII Singgih Irwan Basri Direktur:Sugeng Budiraharjo Direktur:Bambang Wijanarko Direktur:Sahala Hutasoit Direktur:Swarno Dirut XIII Baim Rachman Direktur:Sunardi Direktur:Anang Direktur:Umar Direktur:Pandapotan Girsang Dirut XIV Budi Purnomo Direktur:Amirullah Haris Direktur:Rispan Adi Adris Direktur:Mardianto Dirut RNI Persero Ismed Hasan Putro.