PERDA : DIBATALKAN

Lanjutan PERDA- -

1	2	3	4	5	6
28	Kab. Serdang Bedagai	No. 35 Thn. 2005 (Perda Ada)	Retribusi Penebangan dan atau Pemanfaatan Kayu Karet dan Kayu Hasil Hutan Hak/Rakyat lainnya	Srt. BKS-PPS : 107/BKS-PPS/2005 (29 Juni 2005)
29	Kab. Serdang Bedagai	No. 39 Thn. 2005 (Perda Ada)	Retribusi Izin Bongkar Muat Barang Dagangan	Srt. BKS-PPS : 107/BKS-PPS/2005 (29 Juni 2005)
30	Kab. Serdang Bedagai	No. 38 Thn. 2005 (Perda Ada)	Retribusi Izin Usaha Angkutan Kenderaan Bermotor Umum dan Kenderaan Khusus	Srt. BKS-PPS : 107/BKS-PPS/2005 (29 Juni 2005)
31	Kab. Serdang Bedagai	No. 46 Thn. 2005 (Perda Ada)	Retribusi Izin Usaha Perkebunan Daerah	S-100/MK.7/2007 8-05-2007 1.    Pengenaan retribusi atas izin usaha dilakukan sekali untuk jangka waktu berlakunya izin. 2.    Izin usaha perkebunan berlaku selama perusahaan masih melakukan pengelolaan perkebunan secara komersial sesuai standar teknis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) KEPMENTAN No, 357/Kpts/HK.350/2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 3.    Retribusi izin usaha perkebunan merupakan retribusi jasa umum yang bersifat administratif. Pengenaan retribusi izin per Ha/m2 bersifat pajak sehingga bertentangan dengan kriteria retribusi sesuai dengan UU No. 34 Thn. 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Thn. 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 4. Usaha budidaya perkebunan dengan luas lahan kurang dari 25 Ha. tidak memerlukan IUP. Srt. BKS-PPS : 201/BKS-PPS/2007 (17 Desember 2007)
32	Kab. Serdang Bedagai	No. 50 Thn. 2005 (Perda Ada)	Perizinan Pelayanan Kesehatan
33	Kab. Serdang Bedagai	No. 16 Thn. 2005 (Perda Ada)	Retribusi Pelayanan Kesehatan
34	Kab. Simalungun	No. 41 Thn. 2001 (Perda Ada)	Perizinan Usaha Pengelolaan Perkebunan	S-70/MK.07/2002 Tgl. 14-03-2002 SK Mendagri No. 73 Thn. 2004