Kabar UMP 2016

Baru 16 Propinsi yang menetapkan UMP 2016 antara lain :

1. Aceh, naik Rp 218.500 atau 11,5 persen dari Rp 1.900.000 pada 2015 menjadi Rp 2.118.500 pada 2016.
2.. Sumatera Utara, naik Rp 186.875 atau 11,5 persen dari Rp 1.625.000 pada 2015 menjadi Rp 1.811.875 pada 2016.

Rumusan Baru Kenaikan Upah Buruh, ....

Jakarta. Pada paket kebijakan ekonomi jilid IV, pemerintah pimpinan Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan rumus baru kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tiap tahun. Apa tujuan Jokowi? Rumusan baru ini akan disahkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) yang akan segera ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

FSPMI Sumut Minta Pemerintah Revisi Upah Buruh

Medan. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatera Utara (Sumut) meminta Pemprovsu merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2015. Ini dinilai tidak sesuai dengan perhitungan riil yang dilakukan buruh.

Naikkan BBM,..........Harus Tambah Upah Buruh

 "naiknya inflasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi seharusnya membuat upah buruh juga harus naik".

Naikkan BBM, Jokowi Harus Tambah Upah Buruh (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA- Rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tentu akan berdampak ke inflasi.

Sistem Skala Upah Tetap Pertimbangkan Upah Minimum

Jakarta. Sistem skala upah yang direncanakan untuk diterapkan pada 2015 tetap akan memperhatikan besaran upah minimum untuk menjamin kesejahteraan buruh. "Upah minimum tetap ada sebagai jaring pengaman. Tapi diaturnya dengan struktur dan skala upah," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Irianto Simbolon di Jakarta, Rabu (24/9).

Apindo keberatan kenaikan upah tahun depan 30 persen

Medan - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Sumatera Utara keberatan dengan tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah minimum tahun depan hingga 30 persen.

"Tuntutan kenaikan upah dan meminta Kriteria Hidup Layak (KHL) menjadi 84 item akan memberatkan pengusaha dan itu melanggar ketentuan,"kata Wakil Ketua Apindo Sumut, Johan Brien di Medan, Selasa.

2014, UMK Tebingtinggi Rp 1.540.000

Tebingtinggi. Upah Minimum Kota (UMK) Kota Tebingtinggi tahun 2014 disepakati sebesar Rp 1.540.000 atau naik dari UMK sebelumnya sebesar Rp 1.380.000. Juga lebih besar dari UMP Sumut sebesar Rp 1.505.850.

UMK Medan Rp 1.851.500

Medan. Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho ST MSi telah menandatangani upah minimum kabupaten/kota (UMK) 16 kabupaten/kota di Sumut untuk tahun 2014. UMK berlaku mulai Januari 2014.

2014, UMK Taput Ditetapkan Rp 1.551.000

Tarutung. Demo buruh menuntut kenaikan upah minimum di berbagai daerah-daerah di Indonesia, hampir setiap tahun kerap terjadi. Tuntutan terhadap kenaikan upah dinilai wajar-wajar saja. Berbeda di daerah-daerah yang minim perusahaan industri, yang namanya karyawan (buruh) hampir tidak ada melakukan aksi tuntut kenaikan upah. Di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) contohnya, daerah yang boleh dibilang tidak memiliki perusaahaan industri yang menyerap banyak pekerja (buruh), tidak pernah ada aksi demo.

Muhaimin: Upah Pekerja Berkeluarga Melalui Perundingan Bipartit

Jakarta - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, penetapan upah buruh yang telah berkeluarga dengan masa kerja lebih dari satu tahun didorong untuk dapat dirundingkan secara bipartit antara pekerja dengan pengusaha.

Pemkab Indragiri Hulu: UMK 2014

Rengat (Antara) - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Riau menetapkan Upah Minimum Kabupaten 2014 sebesar Rp1.742.499, kata Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Indragiri Hulu, R Jhon Effend.

2014, UMK Siantar Rp 1,5 Juta

Pematangsiantar. Upah Minimum Kota (UMK) Pematangsiantar tahun 2014 ditetapkan sebesar Rp 1.506.000 atau naik sebesar Rp 131 ribu dari sebelumnya Rp 1.375.000. "Kami sudah mengusulkan besaran UMK itu ke provinsi, tinggal menunggu surat penetapannya. Jika penetapan dari provinsi tak mengeluarkan surat penetapannya, kita akan tetap memberlakukannya mulai bulan Januari 2014," kata Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja (Kadissosnaker) Kota Pematangsiantar, Baren Alijoyo Purba yang juga Ketua Dewan Pengupahan Kota Siantar, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/11).

Naik 20%, UMK Asahan 2014 Jadi Rp 1,7 Juta

Kisaran. Akhirnya pembahasan panjang terhadap Upah Minimum Kabupaten (UMK) Asahan untuk tahun 2014 berakhir di posisi angka Rp 1.712.000. Angka tersebut naik 20% dibandingkan UMK tahun 2013 sebesar Rp 1.415.000.

Kadin desak penetapan UMP serempak

buruh tolak upah murah. ©2013 Merdeka.com/imam buhori

 "Makanya kita minta serentak, karena selama ini daerah dalam pengupahan itu saling mengintip. Setelah DKI Jakarta menaikkan UMP hampir 50 persen, Jawa Barat ikut menaikkan 55 persen, Serang, Tangerang, dan Jogja ikut lebih tinggi,"

ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional, Chris Kanter, di Jakarta, Rabu (22/10).

 Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh Indonesia dilakukan serempak pada 1 November mendatang. Ini demi mencegah satu pemerintah daerah menetapkan upah minimum dengan mengacu kepada pemerintah daerah lain.

Panja Outsourcing Lahirkan 12 Butir Rekomendasi

JAKARTA - Panitia Kerja Outsourcing (Panja OS) Komisi IX DPR RI resmi merilis hasil kesepakatan tentang pekerja/buruh alih daya di Kementerian Negara BUMN. Rekomendasi ini sebelumnya telah diputuskan Panja OS pada rapat pleno, Selasa (22/10) malam.

Dalam perjalanannya, ternyata masih ada butir-butir rekomendasi yang disempurnakan lagi oleh Kesekretariatan Komisi IX. Sehingga baru dipublikasikan secara resmi, Jumat (25/10).

Berikut 12 butir rekomendasi Panja OS yang disampaikan Ketua Panja OS, Ribka Tjiptaning di Pressroom DPR, Jakarta:

Apindo yakin pemerintah tak setuju upah buruh Rp 3,7 juta/bulan

Buruh long march dari HI ke Istana. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

 "Menurut saya enggak mungkin segitu, sangat kecil kemungkinannya. Tetap ada kenaikan tapi besarannya enggak segitu," kata Sofjan di Jakarta, Jumat (25/10)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tak yakin pemerintah akan mengikuti permintaan buruh dalam masalah upah. Untuk 2014, beberapa serikat buruh sudah ancang-ancang menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sekitar Rp 3,7 juta per bulan alias melonjak 50 persen dibanding standar tahun ini.

Pengusaha Ancam Hanya Terima Sarjana Jika Buruh Minta Upah Rp 3,7 Juta

Jakarta. Para serikat buruh terus menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun depan sedikitnya 50% atau mencapai Rp 3,7 juta per bulan. Kalangan pengusaha mengancam akan hanya menerima lulusan sarjana (S-1) saja.

"Bagi kami kalau itu sampai terjadi, ya silahkan, tapi jangan heran kita tahun depan hanya cari yang lulusan S-1 (sarjana)," kata Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta di Gedung KADIN Indonesia, Kuningan, Jakarta, Kamis (24/10/2013). Tutum mengatakan tuntutan gaji yang diminta para buruh tahun depan setara dengan gaji pekerja level sarjana.

Dahlan Iskan: Gaji Karyawan Berprestasi dan Tidak Harus Beda

Jakarta —  Menteri BUMN Dahlan Iskan menginstruksikan kepada seluruh perusahaan pelat merah agar menerapkan standar gaji yang berbeda bagi karyawan berprestasi dan malas.

Rieke Desak Pencabutan Inpres Upah Minimum

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum. Pasalnya, Inpres itu bukanlah perintah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Inpres tersebut ilegal karena bertentangan dengan UU 13 tahun 2003, terutama pasal 97 yang memerintahkan dibentuknya PP (Peraturan Pemerintah) bukan Inpres," kata Rieke di Jakarta, Selasa (22/10).

Kritik Untuk Inpres dan Permenakertrans

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar sepakat bila Dewan Pengupahan di pusat dan daerah diperlukan untuk membahas masalah pengupahan melibatkan pelaku industrial, baik pemerintah, serikat pekerja/buruh dan Apindo.

Namun, fungsi dan kewenangan Dewan Pengupahan sudah dikebiri dengan lahirnya Inpres nomor 9/2013 dan Permenakertrans nomor 7/2013 tentang Upah Minimum. Sehingga, Dewan Pengupahan menjadi forum yang tidak obyektif, tidak transparan dan tidak demokratis.