MK tolak gugatan Apindo

Jakarta  - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimohonkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim Hamdan Zoelva saat membacakan amar putusan di Jakarta, Rabu.

Apindo keberatan kenaikan upah tahun depan 30 persen

Medan - Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Sumatera Utara keberatan dengan tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah minimum tahun depan hingga 30 persen.

"Tuntutan kenaikan upah dan meminta Kriteria Hidup Layak (KHL) menjadi 84 item akan memberatkan pengusaha dan itu melanggar ketentuan,"kata Wakil Ketua Apindo Sumut, Johan Brien di Medan, Selasa.

Pemerintah Dorong Penerimaan ISPO di Eropa dan Amerika

 Baru 41 dari 1.500 Perusahaan Sawit Bersertifikat ISPO

Medan. Pemerintah terus berupaya agar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) bisa diterima oleh negara-negara Eropa dan Amerika untuk meningkatkan daya saing produk-produk crude palm oil/minyak sawit mentah (CPO) Indonesia di pasar global. Staf ahli Menteri Pertanian bidang Lingkungan, Mukti Sardjono mengatakan, sertifikat ISPO merupakan keharusan yang wajib dipenuhi perusahaan perkebunan kelapa sawit. Langkah ini untuk mendorong semua perkebunan kelapa sawit di Indonesia memenuhi syarat-syarat pelestarian lingkungan terus jalan.

wADuhh.. TAMBAHAN Bikin Resah Pengusaha !!

 Selain Kenaikan Upah dan Listrik, Ini yang Bikin Resah Pengusaha....

Jakarta. Kalangan pengusaha mengkhawatirkan Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan suku bunga acuan (BI rate) yang saat ini sebesar 7,5%. pengusaha juga resah dengan kenaikan upah buruh dan tarif dasar listrik (TDL) tahun depan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan kenaikan suku bunga diprediksi terjadi dalam waktu dekat. Sebagai bentuk antisipasi dari penarikan stimulus oleh Bank Sentral Amerika Serikat (AS) The Fed.

Apindo Minta Pemerintah Tegas terhadap Buruh

Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi. (sumber: istimewa)

Jakarta-Asosiasi Pengusaha Indonesia(Apindo) meminta pemerintah agar tidak tunduk kepada tekanan buruh atau pekerja dalam menetapkan besarnya upah minimum regional (UMR)/upah minimum provinsi (UMP) 2014. Pengusaha dan buruh harus tunduk kepada ketentuan Dewan Pengupahan Nasional soal besarnya UMR/UMP. Demikian dikatakan Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, Senin (28/10).

Apindo yakin pemerintah tak setuju upah buruh Rp 3,7 juta/bulan

Buruh long march dari HI ke Istana. ©2013 Merdeka.com/Arie Basuki

 "Menurut saya enggak mungkin segitu, sangat kecil kemungkinannya. Tetap ada kenaikan tapi besarannya enggak segitu," kata Sofjan di Jakarta, Jumat (25/10)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tak yakin pemerintah akan mengikuti permintaan buruh dalam masalah upah. Untuk 2014, beberapa serikat buruh sudah ancang-ancang menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) sekitar Rp 3,7 juta per bulan alias melonjak 50 persen dibanding standar tahun ini.

Apindo Riau Bentuk Pusat Pelatihan Tenaga Kerja

PEKANBARU—Minimnya daya serap perusahaan terhadap angkatan kerja di Riau, Apindo Training Centre (ATC) Riau menargetkan pencetakan sekitar 3000 pekerja siap pakai pada tahun 2014.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Riau Heilfried Sitompul mengatakan seluruh perusahaan anggota Apindo di Riau masih membutuhkan sekitar 100 ribu tenaga kerja. Menurutnya, masih banyak tenaga kerja yang dibutuhkan di Riau tetapi sekrang banyak yang tidak memenuhi kualifikasi.

Banyak Cuti Bersama di Indonesia Membuat Produksi Tidak Maksimal

Jakarta, ). Para pengusaha merasa dirugikan akibat banyaknya cuti bersama di Indonesia. Mereka khawatir kebijakan cuti bersama mengganggu kegiatan produksi industri dalam negeri yang seharusnya bisa dimaksimalkan.

“Itu menggangu kita lah, kalau cuti jangan terlalu banyak, jadi kita susah,” tegas Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi saat ditemui di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Jumat (11/10).

Krisis Listrik Sumut, Industri Terancam Hengkang

MEDAN – Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumatra Utara mengatakan krisis listrik dapat mengancam industri untuk pindah ke wilayah lain di luar Sumut. Pengusaha mengklaim rugi hingga mencapai Rp32 miliar per bulan akibat pemadaman listrik yang makin menjadi-jadi.
Pjs Kadin Sumut Tohar Suhartono mengaku pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah I Sumatra Bagian Utara menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pengusaha Sumut.

Apindo Sumut Usul Kebijakan Ekspor-Impor Diberikan Pada Pemda

MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPD Apindo) Sumatra Utara mengusulkan kebijakan ekspor dan impor diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah.
Ketua DPD Apindo Sumut Parlindungan Purba menilai kebijakan ekspor dan impor selama ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak efektif terutama saat menghadapi kondisi perekonomian yang tidak stabil seperti sekarang.

Pengusaha Minta Dispensasi Soal Angkutan Lebaran

Medan,  Pengusaha minta dispensasi terhadap kebijakan angkutan lebaran yang telah ditetapkan pemerintah. 

“Kami mohon agar pemerintah memberikan dispensasi kepada pengusaha untuk tetap beroperasi pada jam tertentu,” ujar Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara Laksamana Adiyaksa kepada wartawan usai dialog Suara Pengusaha Sumatera Utara di Matador Cafe Jalan Selmat Ketaren, Senin (15/7). Seperti diketahui pemerintah menetapkan aturan seluruh angkutan barang kecuali angkutan pangan dilarang beroperasi antara H-7 hingga H+7 Idulfitri.

Parlindugan Purba: “Pemerintah, Swasta dan Petani Harus Sinergi

Mengomentari persoalan tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Parlindungan Purba mengatakan, pemerintah, swasta dan petani harus saling bekerja sama menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki daya saing tinggi. Apalagi dalam mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN/ASEAN Economic Community (MEA/AEC) yang akan diberlakukan tahun 2015 mendatang.

Apindo: 4 KHL Jalankan Dulu

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi meminta penambahan 4 komponen KHL yang disetujui di Tripartit Nasional dijalankan saja dulu.

"Ke depan jika dirasa harus ditambah, ya kita bicarakan lagi," jelasnya di Jakarta, Jumat (8/6/2012).

Sebetulnya lanjutnya,  seharusnya Kemenakertrans membedakan antara perusahaan besar, menegah dan kecil dalam menetapkan komponen.

Walikota: Keberadaan Apindo Harus Dapat Dirasakan Pengusaha

Tebingtinggi. Kehadiran Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Kota Tebingtinggi hendaknya dapat dirasakan para pengusaha yang ada di kota itu sebagai wadah tempat berhimpunnya para pengusaha untuk mencari solusi berbagai persoalan yang dihadapi. “Kita juga mengharapkan para pengusaha Kota Tebingtinggi dapat bersikap dan bertindak profesional dalam menjalankan usahanya, serta dapat melihat peluang dalam menghadapi era globalisasi dan megaproyek yang ada saat ini, khususnya di seputaran Kota Tebingtinggi,” kata Walikota Tebingtinggi H Umar Zunaidi Hasibuan kepada para Pengurus Apindo Kota Tebingtinggi saat melakukan audensi, Rabu (16/5) di Rumah Dinas Walikota.

Hindari Kerugian, Pengusaha Siasati Jadwal Produksi

Medan. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumatera Utara (Sumut) Laksamana Adyaksa mengatakan, tidak ada kerugian yang dialami pengusaha akibat demonstrasi di Medan, Senin (26/3). Demo yang juga melibatkan sekitar 10.000-an buruh dari berbagai serikat pekerja ini sudah jauh-jauh hari diantisipasi oleh pengusaha demi menghindari kerugian. "Demo memang sudah diantisipasi jauh-jauh hari. Jadi pengusaha bisa menghindari kerugian yang bisa ditimbulkan karena tidak berproduksi," katanya, Selasa (27/3).

APINDO :High confidence in Indonesia Business World

JAKARTA-Deputy Chairman of the Indonesian Employers Association (Apindo) Chris Kanter said, surveying 2012 businesses in Indonesia have a high confidence level that reflects the positive domestic economy.
"The business confidence is high, it is important in running the economy, our country also has a fascination for the entry of foreign investors," Chris Kanter told a news conference the 2012 Edelman Trust Barometer survey in Jakarta, Monday (6/2).

Hubungan Pengusaha Dan Pekerja Harmonis

KARIMUN- "Sejak dulu, hubungan antara pengusaha dan pekerja cukup baik dan harmonis. Kalaupun ada masalah, baik itu pelanggaran ketenagakerjaan maupun dalam penetapan upah minimum kabupaten (UMK), semuanya dapat diselesaikan secara musyawarah," kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Cabang Karimun, Dwi Untung di Tanjung Balai Karimun.

Dwi Untung mengatakan

Sawit Indonesia Siap Masuk Pasar Eropa Timur

JAKARTA- Para pengusaha sawit yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) kini tengah mengincar pasar Eropa Timur untuk memperluas pasar ekspor sawit Indonesia.

"Mengenai pasar alternatif salah satunya kita melihat peluang ekspor CPO (crude palm oil) ke Eropa Timur. Itu dilakukan untuk

Apindo Inginkan Hambatan untuk UKM Diatasi ASEAN

BALI- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menginginkan negara-negara anggota ASEAN agar dapat mengatasi beragam hambatan yang dialami UKM dalam menembus persaingan di era pasar bebas seperti sekarang ini.
"Agar UKM dapat menembus pasar internasional, maka

APINDO: Rakornas Ke-23 Apindo Sumut

Menko Perekonomian Buka Rakornas Ke-23 Apindo Sumut - Pengusaha Harus Ciptakan Lapangan kerja ! 

Monday, 26 September 2011 09:05 

SUMATERA Utara di­dau­lat menjadi tuan rumah Rapat Kerja dan Konsultasi Nasio­nal Asosiasi Pengusa­ha Indonesia ke-23 yang akan digelar di Medan 26-28 Sep­tember 2011 mendatang.

"Acara itu menurut rencana dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Ra­jasa. Menko Perekonomian itu akan membuka dan sekaligus menjadi pembicara di acara rakerkonas (rapat kerja dan kon­sultasi nasional) Apindo ter­sebut," kata Sekretaris Aso­siasi Pengusaha Indonesia (Apin­do) Sumut, Laksamana Adi­yaksa di Medan, Minggu (25/9).

Peserta utusan Apindo dari 33 provinsi sudah mendaftarkan diri untuk ikut dalam acara yang mengambil topik "Indonesia Incorporated Men­du­kung Peningkatan Produkti­vi­tas Dalam Rangka Perluasan Lapangan Kerja".
Dengan topik itu diharapkan semua permasalahan yang dihadapi pengusaha dari berbagai daerah semakin diketahui dan bisa langsung dibahas un­tuk dibicarakan dengan pemerintah.

"Apindo berharap tidak ada lagi hambatan yang dihadapi dunia usaha sehingga pengusaha semakin bisa menciptakan lebih banyak lagi lapangan kerja seperti yang diinginkan pemerintah," katanya
Selama ini, kata dia, pengusaha dituntut untuk menciptakan lapangan kerja tetapi berbagai hal yang menghambat program itu seringkali tidak di­dengar pemerintah. Laksamana menyebutkan beberapa hambatan yang membuat dunia usaha sulit berkembang, mulai dari birokrasi dan tumpang tindih perizinan, kebijakan yang tidak sinkron serta infrastruktur yang tidak memadai.

"Banyak birokrasi perizinan yang tidak sinkron dan bertum­puk. Untuk satu usaha saja bisa ada 20an izin dan itu memberatkan pengusaha dalam pengadaaan dana dan waktu," ka­tanya.

Peraturan dari pusat mau­pun daerah juga kerap kali menambah beban dunia usaha dimana pemerintah mengeluarkan peraturan tanpa memperhatikan peraturan yang ada sebelumnya.

"Masalah infrastruktur yang tidak memadai seperti pasokan gas, listrik dan jalan yang rusak juga akan menjadi topik yang akan dibahas di acara itu untuk bisa disampaikan ke pemerintah," katanya.

Ketua Apindo Sumut yang juga anggota DPD RI utusan Sumut Parlindungan Purba me­ngatakan, sangat bangga Sumut bisa jadi tuan rumah.

Pengamat ekonomi dari Uni­versitas Sumatera Utara (USU), Jhon Tafbu Ritonga, mengatakan, pemerintah pusat maupun daerah bukan hanya perlu meningkakan sinergitas dengan pengusaha. Tetapi, juga wajib membuka atau men­de­katkan akses pengusaha ke sum­ber daya alam karena tanpa bantuan swasta, pemerintah ke­sulitan mengelola sumber daya alam itu.

Pemerintah juga wajib menciptakan keamana prima untuk kalangan dunia usaha.

"Kompensasi-kompensasi itu yang selama ini masih jarang diberikan pemerintah, padahal pengusaha sudah memberikan kontribusi yang banyak, mulai membayar pajak, membuka lo­wongan kerja dan pencitraan ke negara lain lewat ekspor berbagai produknya,"kata Jhon yang Dekan Fakultas Ekonomi USU itu.

Dorong UKM

Nantinya sebanyak 21 usaha kecil dan menengah kuliner dan kerajinan lulus seleksi Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumut untuk ikut dalam pameran di acara rapat kerja dan konsultasi nasional ke -23 asosiasi itu di Medan, 26-28 September.

"Dari 50an UKM (usaha kecil dan menengah) yang berminat ikut dalam pameran di acara Rakerkonas (rapat kerja dan konsultasi nasional) Apindo yang digelar di Medan, hanya 21 UKM yang lulus seleksi untuk bisa menjadi peserta pameran di acara itu," kata Laksamana.

Seleksi dilakukan panitia dengan mewawancarai pengu­saha UKM itu, mencicipi maka­nan/minuman produk pengrajin uara UKM itu bahkan mencoba baju atau sepatu untuk me­mastikan bagus tidaknya pro­duk itu.

"Langkah melibatakan UKM dalam rakerkonas itu merupa­kan salah satu bukti nyata Apin­do peduli dengan UKM, "ka­tanya.

Pengusaha UKM "Rendang Yugo,"Merry Fersy, mengaku gembira mendapat kesempatan berpameran di acara Raker­konas Apindo itu.

"Senang mendapat kesempatan berpameran, apalagi tidak bayar sewa tempat. Hitung-hitung bisa semakin mempromosikan rendang siap saji itu," kata pengusaha yang berlokasi di Jalan Menteng, Medan ini.

Eva Simanjuntak | Medan  | Jurnal Medan