JAM-SOS : Polemik Jaminan Hari Tua

 BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Tunggu Kejelasan Pusat

MedanBisnis - Medan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan wilayah Sumatera bagian Utara (Sumbagut) masih menunggu kejelasan dari Pusat soal sejumlah polemik terkait program jaminan sosial yang akhir-akhir ini menjadi sorotan di masyarakat, khususnya klaim Jaminan Hari Tua (JHT).

PTPN III Resmikan Anak Perusahaan PT Sri Pamela

Medan-andalas Merujuk surat Menteri BUMN No. S-607/MBU/10/2014 sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam UU RI No. 44/2013 tentang Rumah Sakit, PT Perkebunan Nusantara III meresmikan PT Sri Pamela Medika Nusantara sebagai anak perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan,Sabtu (10/1) kemarin.

Direktur Keuangan PTPN III, Erwin Pelawi foto bersama dengan Direktur Kepesertaan dan Pemasaran BPJS Kesehatan, Sri Endang Tidarwati serta undangan lainnya usai meresmikan PT. Sri Pamela sebagai anak perusahaan PTPN III, Sabtu (11/1)

Maret, Semua Karyawan & Pensiunan PTPN III Jadi Peserta BPJS

TEBING TINGGI - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III menargetkan seluruh karyawan dan pensiunan perusahaan tersebut sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan paling lambat pada Maret 2015.

Irwan Pelawi, Direktur Keuangan PTPN III mengatakan, perusahannya sedang menunaikan kewajiban mengikut sertakan karyawan dan pensiunan menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Perusahaan Tunggak Iuran BPJS Kesehatan

 Kepersertaan Terancam Dihentikan

MEDAN, - Sejak Januari hingga Maret, puluhan badan usaha tunggak iuaran BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan tidak akan melayani bagi instansi yang terlambat membayar iuran selama tiga bulan. Hal ini ditegaskan Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan Divre I Sumut-Aceh, Rita Masyita Ridwan.

Buruh Sumut Kecewa BPJS

Medan. Buruh di Sumatera Utara (Sumut) menginginkan jaminan, baik itu untuk kesehatan, hari tua dan kematian dikembalikan seperti sebelum digulirkannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). "Buruh menilai kalau BPJS kesehatan akan menambah beban karena kami harus membayar iuran per bulannya, jadi pemerintah diminta untuk mengembalikan jaminan buruh seperti dululah, yakni jaminan yang dikelola Jamsostek tanpa harus buruh yang menanggung biaya iurannya," kata Ketua SBSI'92 Sumut, Pahala Napitupulu di Medan, Rabu (12/2).

Bagaimana Nasib Uang Simpanan Peserta Jamsostek..

JAKARTA -- Ada beberap isu yang beredar semenjak ditetapkannya Undang-undanga BPJS pada awal 2014 nanti. Benarkah uang simpanan para pekerja peserta PT Jamsostek Persero akan hangus setelah berganti nama? Ternyata itu hanyalah kabar burung semata.

Buruh Minta MK Batalkan UU BPJS

Sekitar 1.000 buruh dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) melakukan unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi meminta membatalkan UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) .

"UU BPJS itu pesanan asing," kata salah satu orator di atas mobil terbuka, di Jakarta, Rabu (11/12).

Serikat Buruh Tolak UU BPJS dan UU SJSN

 "Kami menolak secara tegas UU BPJS, kami menginginkan pemerintah kembali lagi memakai pola lama yaitu Jamsostek," ujar Ketua Umum SBSI 92 Sunarti

Jakarta - Serikat Buruh Front Nasional yang terdiri dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92 (SBSI92), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI) dan Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) menolak secara tegas Undang Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang rencananya mulai diberlakukan 1 Januari 2014.

Pelaksana BPJS khawatirkan keberlangsungannya dalam jangka panjang

Solo - Sebanyak dua pelaksana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mengkhawatirkan keberlangsungan badan hukum tersebut untuk jangka panjang jika kewenangan berinvestasi dibatasi sehingga perusahaan tidak bisa mandiri.

Dua direktur utama pengelola BPJS, Elvyn G Masassya dan Fachmi Idris di pembukaan "Forum Konsolidasi BPJS Sustainabilitas Pengelolaan Dana pada BPJS" di Solo, Rabu, menyoroti kelanjutan perusahaan setelah menjadi badan hukum publik dalam jangka panjang.

Menakertrans: 7 RPP BPJS Tidak Ada Masalah

Jakarta —  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyatakan, tidak ada masalah tentang tujuh rancangan peraturan pelaksana (RPP) UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena sudah dipersiapkan dengan baik.

Pengusaha Wajib Bayarkan Iuran BPJS Kesehatan

JAKARTA, - Asisten Deputi II Bidang Urusan Jaminan Sosial Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat Tini Martini menuturkan, nantinya dalam pelaksanakan BPJS kesehatan pada 1 Januari 2014, pekerja penerima upah diwajibkan untuk membayarkan iuran BPJS sebesar 4,5% dan meningkat menjadi 5% pada 1 Juli 2015.

Adapun dari komposisi besaran iuran tersebut, pengusaha diminta membayarkan iuran karyawannya sebesar 4%, sedangkan pekerja sebesar 0,5%.

140 BUMN Teken Komitmen Dukung BPJS Kesehatan

Jakarta —  Tercatat 140 BUMN dan PT Askes Persero menandatangani komitmen bersama untuk mendukung implementasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 1 Januari 2014.

Direktur Utama Askes Fahmi Idris menuturkan, penandatanganan ini menyatakan komitmen seluruh pimpinan BUMN untuk menjadi pelopor dan motor penggerak dalam mengikutsertakan karyawan dan anggota keluarga dalam program jaminan kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Rubrik Info Jamsostek : BISAKAH SALDO JHT DISATUKAN?

BISAKAH SALDO JHT DISATUKAN?

1. Saya peserta Jamsostek, karena pindah kerja, perusahaan yang baru tidak mau memperpanjang kepesertaan  Jamsostek saya. Sekarang saya memiliki tiga kartu peserta jamsostek. Bisa tidak saldonya disatukan? (0819054483XX)

Saldo JHT Jamsostek Lebih Besar Dari Bunga Deposito

JAKARTA – Peserta Jamsostek menerima hasil pengembangan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) di atas 2 digit, yaitu sekitar 12 sampai 15 persen. Hasil pengembangan tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan tabungan deposito yang hanya mendapatkan pengembangan sebesar 1 digit atau 5 persen.

“Jadi kami sarankan kepada peserta untuk tidak terburu buru mengambil JHT nya ketika mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja). Kami sarankan untuk melanjutkan kembali JHT- nya ketika kembali mendapatkan pekerjaan baru,” kata Direktur Pelayanan Jamsostek, Ahmad Riyadi, Jumat di kantor pusat Jamsostek, Jakarta.

Penjabaran UU BPJS Harus Diatur Jelas dalam PP

Ilustrasi pemeriksaan kesehatan (sumber: Istimewa)

Jakarta - Sistem jaminan sosial di Indonesia jangan hanya ada pada tataran hukum atau undang-undang (UU) tetapi harus direalisasikan. Oleh karena itu, UU 40/2000 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus dijabarkan secara detail dalam peraturan pemerintah (PP) sebagai peraturan pelaksana.

Aturan BPJS Ketenagakerjaan Terbit November 2013

Direktur Utama Jamsostek Elvyn G Masassya

DENPASAR -- PT Jamsostek (Persero) memastikan peraturan terkait pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang ketenagakerjaan akan terbit dalam bulan November 2013 mendatang.

BPJS Kesehatan Batasi Lima Peserta Satu Keluarga

Logo Askes

JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang mulai beroperasi mulai 1 Januari 2014 akan membatasi hanya menanggung lima orang peserta dalam satu keluarga.
"Jika dalam satu keluarga lebih dari lima orang, diwajibkan nantinya akan menambah persentase di luar persentase iuran yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah," kata Direktur Utama PT Askes (Persero) Fahmi Idris di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (3/10).

Anak Usaha Jamsostek Hilang Pasca BPJS

Jakarta —  PT Jamsostek Persero menyatakan akan kehilangan anak perusahaan, PT Binajasa Abadikarya, setelah berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014.

Wakil Sekretaris Perusahaan Jamsostek, Kuswahyud mengungkapkan, kondisi ini sesuai dengan Rancangan Peraturan Pelaksana BPJS Ketenagakerjaan yang menerangkan bahwa BPJS tidak boleh memiliki anak usaha.

amsostek Verifikasi Klaim Pakai Nomor Induk e-KTP

JAKARTA (Pos Kota) – Untuk mempercepat pelayanan klaim kepada peserta,  PT Jamsostek (Persero) melakukan Grand Launching Aplikasi verifikasi klaim Jamsostek dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan Data Biometrik (E KTP).

“Penggunaan data kependudukan dan data Biometrik ini untuk menjaga keakuratan penerima klaim,” jelas Dirut PT Jamsostek Elvyn G. Mansassya  dalam acara peluncuran di Gedung Menara Jamsostek, Jakarta, Kamis (20/6).

Rublik Info Jamsostek : Dana JHT Tidak Boleh Dipinjam

1.Pertanyaan : Saya peserta Jamsostek sejak 1994. Misalkan saya punya saldo Jaminan Hari Tua (JHT) sekitar Rp50 juta, bisa tidak dicairkan atau dipinjam separuhnya? Saya membutuhkan dana tersebut untuk tambahan membeli rumah. Masa pensiun saya masih sekitar 6 tahun lagi.(0858332557XX)
Jawab : JHT tidak bisa dicairkan separuhnya dan JHT hanya bisa dicairkan jika peserta Jamsostek sudah berhenti bekerja atau sudah pensiun. Untuk pembelian rumah, anda bisa mengajukan pinjaman uang muka perumahan (PUMP).