Apkasindo Dukung Mandatori Biodiesel

Medan. Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatera Utara (Sumut) mendukung adanya mandatori biodiesel sekitar 15%. Kebijakan ini karena lebih dimanfaatkannya crude palm oil (CPO) kelapa sawit di negeri sendiri sehingga dapat menguntungkan bagi petani dan pemerintah terutama di Sumut yang merupakan salah satu produksi terbesar di Indonesia. "Kita sangat mendukung kebijakan ini. Jika mandatori ini berjalan maka hilirisasi kelapa sawit akan lebih banyak terserap ke dalam negeri, sehingga produksi pun bisa meningkat sebanyak 10 juta ton. Ekpor CPO berkurang, harga dan pelaku industri hilirisasi semakin meningkat," ujar ucap Sekretaris Apkasindo Sumut, Asmar Arsyad kepada MedanBisnis, Kamis (9/4) di Medan.

Namun, kata dia, Apkasindo berharap penggunaan CPO kelapa sawit untuk biodiesel dapat meningkat sebesar 20%. "Karena 15 persen masih kita anggap terlampau sedikit," sebutnya.

Apalagi, lanjut dia, adanya wacana mengenai pengganti bea cukai untuk ekspor hilir kelapa sawit sebesar US$50 per kilogram dengan cara menurunkan trisol. Tetapi, karena trisol belum bisa juga diturunkan sehingga pemerintah dalam wacananya dikenakan pajak bagi eksportir sebesar US$50.

"Kita paham kebijakan ini karena pemerintah sejak Oktober 2014 tidak mendapatkan pajak dari ekspor CPO kelapa sawit. Namun, kita berharap pajaknya tidak sebesar itu, karena dianggap terlalu berat," katanya.

Dia menambahkan, penerapan pajak pengganti bea cukai ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan infrastruktur, penelitian, menentang black campaign (kampanye hitam) dan sebagainya.

"Namun, diharapkan pajak jangan dikenakan sebesar US$50. Karena ini bisa mengakibatkan produksi Tandan Buah Segar (TBS) petani juga ikut menurun. Kita harap pajak pengganti bea cukai itu sebesar US$30 saja," bebernya.

Adanya wacana ini, menurut Asmar, pihaknya sudah melakukan protes kepada pihak pemerintah pusat, sehingga wacana ini belum juga diterapkan sampai saat ini.

"Kita juga sudah berupaya membicarakan ini kepada menteri terkait, kita datangi ke Jakarta guna mendapatkan solusi terbaik. Tetapi, entah kenapa sekarang sudah sangat sulit ditemui, sejak Presiden Jokowi menjadi Presiden," ujarnya.

Adapun, kata Asmar, harga kelapa sawit pabrikan dalam bulan April 2015 masih terbilang normal, berkisar Rp1.670-Rp1.680 per kilogram. Harga ini, meningkat sekitar Rp 50 per kg dari harga sebelumnya. Menurutnya, harga ini sudah sangat bagus.

"Yang kita sayangkan, harga di petani masih dikisaran Rp1.200 per kg. Nah, disinilah kita harapkan dengan berlakunya kebijakan bea keluar ini, ekspor kelapa sawit berkurang, harga TBS di petani pun ikut meningkat," jelas Asmar. (cw 01)-Medanbisnis