Gapki Berharap Pemprovsu Tetap Dukung Persawitan

Medan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) berharap Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tetap mendukung/melindungi persawitan dengan tidak melakukan kebijakan yang mengganggu. Hal ini disampaikan menyusul adanya rencana Gubsu H Gatot Pujo Nugroho mengambil sikap terkait belum "gol"nya permintaan dana bagi hasil perkebunan.

"Gapki belum bisa memberikan komentar karena belum tahu persis langkah Gubsu di persawitan itu sebagai aksi protes menyangkut DBH (dana bagi hasil) perkebunan," kata Ketua Gapki Sumut, Setia Dharma Sebayang di Medan, Rabu (2/10).

Dia mengatakan itu ketika dikonfirmasi soal rencana Pemprovsu yang akan melarang truk angkutan hasil perkebunan atau CPO melintasi jalan provinsi sebagai aksi belum maunya Pemerintah Pusat memberikan DBH perkebunan kepada Pemprov Sumut.

Begitupun, Sebayang meyakini Gubsu tidak akan mengambil sikap yang merugikan semua pihak termasuk pemerintah terkait bisnis sawit yang sudah terbukti menggerakkan perekonomian dan memberi sumbangan besar dalam peraihan devisa.

Sebelumnya, Gubsu H Gatot Pujo Nugroho, Selasa (30/9) mengatakan, rencana pelarangan angkutan truk atau mengutip retribusi bagi angkutan CPO sedang didiskusikan atau dikomunikasikan pihaknya dengan dinas terkait khususnya Dinas Pekerjaan Umum.

Gatot mengaku terpaksa melakukan tindakan itu karena Pemerintah Pusat tidak juga merespon permintaan DBH Perkebunan yang sudah belasan tahun diperjuangkan Sumut bahkan povinsi lain yang wilayahnya memiliki perkebunan. "Akan ada pertemuan membahas rencana itu yang juga melibatkan pemkab/pemkot di Sumut," katanya.

Menurut Gubsu, akibat tidak ada DBH perkebunan, keberadaan perkebunan di Sumut dinilai lebih memberikan dampak negatif dengan kerusakan jalan yang cukup serius sehingga memerlukan dana besar untuk memperbaikinya.
Kalau ada DBH, kata Gatot, dana itu bisa dialokasikan untuk perbaikan dan peningkatan jalan termasuk untuk kegiatan yang mendukung perekonomian khususnya bidang perkebunan di Sumut.

"Pemerintah Pusat awalnya sempat berjanji akan memberikan DBH atau sebagian dari Pajak Eskpor (bea keluar) CPO pada awal tahun 2011. Tetapi nyatanya, DBH itu tidak masuk dalam alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2011 yang diterima Pemprovsu,"jelas Gubsu. (ramita harja)

 MedanBisnis