Serba-Serbi :Idul Fitri 1432-H

Suatu ketika saya duduk-duduk menunggu sang istri berbelanja di sebuah Mall tak sengaja berbincang-bincang dengan orang-orang yang tidak saya kenal sebelumnya, ada yang  sontak nyeletuk aja...sepertinya banyak orang yang merasa heran sedikit bingung (termasuk saya juga sih) tentang peristiwa penetapan Hari Lebaran Idul Fitri 1432-H , dimana berdasarkan SKB tiga menteri tentang hari libur resmi dan cuti bersama tahun 2011 itu dengan "pedenya" menetapkan jatuh pada Tgl.30 Agustus 2011, kayaknya dah bisa ditinjau lagi tuh !!! tentang efektifitasnya,t api bagi yang doyan MALES-MALESAN (pemalas) sih WOKE-WOKE aja yang penting gaji ngak kurang...(betulll?)

Sudah barang tentu SKB menjadi patokan orang/instansi/kantor sudah ancer-ancer mempersiapkan segala sesuatunya di tanggal itu bahkan para aparat pemerintahan pun sudah memamerkan mobil-mobil pawai malam lebaran dijalan-jalan segala ..kebetulan sudah dihantam guyuran hujan deras sejak sore hari... wah jadi lebaran nih besok..tetapsemangat brooo. Tapi apa mau dikata malam tu juga diumumkan lewat televisi (untung ada televisi kalo tidak gimana kacaunya tuh!) bahwa lebaran Idulfitri 1432 Hijriah (2011)diundur... sontak kaget untung ngak kena serangan jantung, mungkin juga ada yang keceplosan mengeluarkan kata-kata tak sedap!!! bagaimana tidak (wajar aja sih) ...apalagi  yang paling kelimpungan para ibu-ibulah..ibarat KeCeLEK GITU  akhirnya kulkaspun tak bisa ditutup... he..he..he....benar-benar negri yang aaaaaneh! 

berikut saya postingkan komentar-lucu tentang perbedaan Lebaran tahun 2011 yang saya kutip dari Bisnis.com yang diberi judul Perbedaan itu Me-lucu-kan silahkan baca atau link aja :

"Woy, elo lebaran kapan...?” Saya kirimkan BlackBerry Messenger itu kepada seorang teman. Dia kebetulan petinggi di partai berasaskan Islam dan kebetulan anggota DPR di komisi yang membidangi masalah agama.

Pesan yang saya kirimkan petang kemarin itu sejatinya memang wujud kebimbangan mengenai ketetapan kapan hari raya Idulfitri yang mungkin juga menjadi perasaan mayoritas umat Muslim.

Selang berapa saat, pesan saya berjawab. “Gue lebaran 1 Syawal.” Begitu jawaban kolega saya, yang tentu saja, berseloroh.

Seloroh—di samping kritik metodologi dan adu argumen fikih—seperti menjadi bukti adanya pro kontra di masyarakat terhadap keputusan pemerintah melalui Kementerian Agama dan sidang isbat semalam tentang 1 Syawal yang  ditetapkan jatuh pada Rabu (31 Agustus).

Pernyataan-pernyataan kocak bertebaran melalui BBM dan social media seperti facebook dan twitter. Tentu kita harus menanggapi seloroh itu dengan lapang dada dan dengan cita rasa humor. Namanya juga seloroh.

“Aduh kok sepi yah [semalam], Gak ada yang taraweh, juga gak ada yang takbir. Jadi gimana besok, ya? Puasa ½ hari boleh gak?”

“Karena tidak ada titik temu tentang penentuan 1 Syawal, maka puasa diulang dari awal lagi....”

Penentuan lebaran kali ini memang tidak bulat. Muhammadiyah, berdasarkan perhitungan astronomi mereka, sedari awal sudah menentapkan 1 Syawal jatuh pada 30 Agustus (hari ini).  Sementara Kemendag bersama beberapa organisasi massa Islam menetapkan Idulfitri bersamaan dengan 31 Agustus.

“Lebarannya delay sehari... kayak ***** aja [menyebut salah satu maskapai domestik].”

Di tengah banyak pesan yang menggambarkan kegalauan umat, ada satu kiriman yang sepertinya menggambarkan optimisme menyikapi perbedaan waktu lebaran.

“Temen-temen, jangan bingung, lebaran sudah sudah pasti besok [hari ini], tinggal pilih besok pagi [hari ini]  atau besok lusa...”

Hilal yang dalam bahasa Indonesia berarti bulan menjadi kata yang paling sering muncul ketika orang membicarakan 1 Syawal. Terlihatnya hilal menjadi salah satu alat untuk menetukan penetapan 1 Syawal. Sampai dengan semalam, sidang isbat menyatakan hilal belum tampak sempurna. Dengan kocak, seorang teman memelesetkan lagu lama yang dipopulerkan kembali oleh Yuni Shara untuk menggambarkan begitu ‘pentingnya’ hilal.

“Hilal permataku...hilal harapanku...”

(Plesetan) Hilal pun kemudian dikait-kaitkan dengan persiapan menyambut lebaran di sebagian besar masyarakat Indonesia. Ketupat dan opor adalah menu wajib dalam perayaan Idulfitri.

“Karena hilal setitik, rusak opor sebelanga...”

Dengan meniru bahasa iklan baris di koran, ada kiriman yang seperti menanggapi kemungkinan opor dan penganan yang rusak itu.

"Dijual cepat tanpa perantara, opor ayam, sambel goreng ati, dan kari sapi. Harga Nego, daripada basi...”

Begitu pentingnya menyambut lebaran dengan makanan khas yang sudah menjadi tradisi selama beratur-ratus tahun, bagi saya, terasa sekali lewat kiriman berikut ini.

"Penetapan pemerintah tentang 1 Syawal tahun ini pantas diperingati sebagai Tragedi Ketupat se-Indonesia... Jadi buat para ibu diimbau untuk mengibarkan serbet setengah tiang di dapur Anda.”

Seperti hendak menjawab keluh kesah para keluarga muslim yang sudah menyiapkan penganan lebaran untuk lebaran hari ini namun harus ditunda sampai besok karena ada keputusan pemerintah, di-posting lah pesan yang berbunyi:

"Rilis dari Istana: Karena lebaran diundur maka Pemerintah akan mengganti rendang, opor ayam, ketupat, dan sambal goreng ati yang telanjur habis atau basi sebelum hari lebaran. (Tidak berlaku untuk kue kering) dan libur nasional ditambah sehari lagi."

Ada pesan yang sedikit serius tapi tetap dengan nuansa yang berseloroh tentang apa yang harus ditanggung pemerintah.

“Kalau puasa saya haram, pemerintah yang tanggung.”

Dalam syariatnya, umat Islam memang tidak boleh berpuasa pada saat Hari Raya Idulfitri.

Ternyata, tidak semua pesan di dunia maya memojokkan pemerintah yang memutuskan 1 Syawal jatuh pada Rabu 31 Agustus.

“Keputusan pemerintah menetapkan lebaran hari Rabu didukung 100% oleh para pedagang kaki lima, “sering-sering aja kayak gini,” kata mereka.”

Ada juga kiriman yang mengaitkan penetapan lebaran itu dengan aktivitas para setan. Sesuai hadis Nabi, selama Ramadan, setan dibelenggu sehingga kinerjanya berkurang. Mereka akan dilepas lagi ketika Ramadan usai dan hari memasuki 1 Syawal.

“Diperintahkan kepada setan-setan agar kembali ke sel masing-masing, karena jadwal pembebasan Anda ditunda sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011."

Seperti kata pepatah  “gayung bersambut”, pesan itupun bersambut.

“Kata pemerintah: Lebaran hari Rabu. Kata Setan: Yaelah, diiket lagi dong, baru aje gue pake sepatu...”

Begitulah beberapa seloroh yang sempat saya terima—dan pasti juga Anda—dari dunia maya. Lucu pastinya. Bagi saya, kiriman-kiriman itu cukup menghibur untuk menyikapi perbedaan yang muncul tanpa harus berdebat panjang mengenai siapa yang benar siapa yang salah.

Akhirnya, izinkan saya menyampaikan:

Andai mulut salah berucap...

Andai mata khilaf memandang...

Andai telinga salah mendengar...

Sebelum hari yang fitri tiba...

Mending buruan deh ke dokter!!!

Hehehehe, ini juga salah satu pesan yang mampir ke gadget saya. Selamat hari raya Idulfitri bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir batin.

Oleh Sutan Eries Adlin

Selasa, 30 Agustus 2011 | 00:31 WIB

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal pada Hari Rabu, 31 Agustus 2011

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Menteri Agama Suryadharma Ali memutuskan 1 Syawal 1432 H jatuh pada hari Rabu (31/8). Hal ini berdasarkan hasil hisab dan rukyat yang melibatkan Kementerian Agama, ormas-ormas Islam, instansi terkait dan tokoh-tokoh masyarakat yang melakukan pemantauan hilal.

Selain Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam juga menetapkan 1 Syawal 1432 H pada hari yang sama, yaitu Rabu (31/8). Dengan demikian, terjadi perbedaan Hari Raya Idul Fitri 1432 H antara Muhammadiyah dan pemerintah.

Walau demikian, diharapkan perbedaan ini tidak menjadikan ukhuwah Islamiyah antar umat Islam terganggu. Dan masing-masing pihak diharapkan menghormati satu sama lain.

Sidang Itsbat yang digelar di kantor Kementerian Agama Jakarta, Senin (29/8) malam ini juga dihadiri oleh perwakilan MUI, Ormas Islam, tokoh-tokoh agama dan undangan lainnya.(Rep)

Menag Pimpin Sidang Itsbat 1 Syawal 1432 H

JAKARTA – Menteri Agama Suryadharma Ali memimpin Sidang Itsbat penetapan 1 Syawal 1432 H di Kementerian Agama RI, Jakarta, Senin (29/8). Sidang Itsbat ini dihadiri oleh perwakilan MUI, ormas-ormas Islam, instansi terkait, tokoh-tokoh umat Islam, dan undangan lainnya.

Dalam sidang ini dijelaskan sejumlah hasil hisab dan rukyat dari berbagai wilayah di Indonesia. Berdasarkan pengamatan hilal 1 Syawal 1432 H menunjukkan hasil negatif. Hanya dua wilayah yang mengaku melihat hilal, yaitu Kudus Jawa Tengah yaitu pukul 17.09.10 detik dan Cakung Jakarta Timur pada pukul 17.05 menit.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama, Ahmad Djauhari, saat menyampaikan laporan hasil rukyat sebagai bahan Sidang Itsbat.

Djauhari yang juga Kepala Badan Hisab Rukyat Kemenag mengatakan, pemerintah melakukan rukyat di 96 lokasi. Sebanyak 30 lokasi di antaranya Papua, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Lampung Barat, Jambi, Sumatera Bara, dan Riau menyatakan tidak melihat hilal.

Redaktur: cr01

Reporter: Nashih Nashrullah

Malam Ini Muhammadiyah Takbiran, Pagi Besok Shalat Ied

JAKARTA – Menyusul penetapan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 1 Syawwal 1432 H jatuh pada Selasa (30/8), segenap warga dan simpatisan organisasi yang berpusat di Yogyakarta tersebut dipastikan akan menggelar shalat Idul Fitri besok pagi.

Di Yogyakarta, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dijadwalkan menyampaikan khutbah Idul Fitri di Alun-alun Utara Karton Yogyakarta. Senin (29/8) diagendakan pula melepas pawai takbiran di Kota Gede, Yogyakarta.

Sebelumnya, menyikapi potensi perbedaan lebaran, Din meminta agar menyikapi lebaran yang berpotensi berbeda itu dengan sikap saling toleransi dan menghargai. Perbedaan yang terjadi tidak usah dibesar-besarkan. Apalagi sampai menimbulkan pertentangan dan konflik di tengah-tengah masyarakat.

Perbedaan penetapan awal Ramadhan atau awal Syawwal, dilatarbelakangi oleh keyakinan keagamaan masing-masing. Dalam Islam perbedaan tersebut diakui selama berdasarkan  hujjah keagamaan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di satu sisi,  perbedaan timbul akibat bulan Qomariyah yang memiliki hari dengan jumlah tak pasti.

Muhammadiyah memutuskan 1 Syawwal jatuh pada 30/8 karena pada tanggal 29 telah terjadi ijtima’. Hilal baru sebagai pertanda Syawal sudah wujud. Sekalipun hanya 1-2 derajat.

Ia mengajak segenap umat saling bertoleransi dan menjaga ukhuwah. Terkhusus pemerintah, diminta mengayomi seluruh elemen masyarakat. Mengingat, perbedaan yang berlaku didasari dengan dalil keagamaan yang dapat diperanggungjawabkan. Muhammadiyah turut mendorong dan mendukung upaya penyamaan hilal. Meskipun upaya itu perlu diskusi intens. "Mari sama-sama bergembira rayakan Ied dan jaga ukhuwah,” kata Din. 

Secara terpisah, sore ini, sidang itsbat penetapan 1 Syawal 1432 H akan digelar. Sejumlah tamu undangan tampak mulai berdatangan di kantor Kementerian Agama di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. (Rep)

Harga CPO turun, India berharap ekspor Malaysia naik

JAKARTA: Harga minyak kelapa sawit berjangka merosot akibat kekhawatiran perlambatan ekonomi global yang membayangi ekspektasi berkurangnya permintaan ekspor dari negara konsumen terbesar dunia.

Harga kontrak minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/ CPO) untuk pengiriman November menurun tipis pada 3.035 ringgit atau setara US$1,019 per metrik ton di Malaysia Derivatives Exchange pukul 15.32 waktu Kuala Lumpur. Kontrak berjangka sempat berayun pada penurunan 0,3% dan 0,4% pada sesi pagi.

"Krisis tersebut, khususnya krisis Eropa yang membebani pasar, tetapi akan memiliki dampak yang terbatas. Pasar CPO sepenuhnya didukung oleh permintaan yang kuat," ujar Vijay Mehta, Direktur Komoditi Links Pte seperti dikutip Bloomberg.

Morgan Stanley dan Deutsche Bank AG seperti dikutip Bloomberg,  memprediksi pertumbuhan perekonomian di China melambat. Menurut bank tersebut, beban utang dan tingkat pengangguran di AS dan Eropa mengancam permintaan CPO dari negara konsumen terbesar dunia itu. Morgan Stanley juga menurunkan proyeksi pertumbuhan global tahun ini.

Namun demikian, ekspor CPO Malaysia naik 26% menjadi 953.852 ton dalam 15 hari pertama pada Agustus 2011, dibandingkan pada Juli yang sebanyak 752.047 ton. Sementara pengiriman naik 29,5% menjadi 947.594 ton.

Head of Research Monex Investindo Futures Ariston Tjendra mengungkapkan pergerakan harga komoditas tidak melulu karena hubungan permintaan dan suplai, di mana permintaan yang besar tak selalu membuat harga menjadi naik.

Jika dibandingkan dengan harga minyak mentah yang biasanya menjadi acuan pergerakan CPO, sambung Ariston, hingga sore ini juga bergerak turun dibandingkan kemarin.

“Pergerakan turun ini berkaitan dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang melambat di mata para pelaku pasar,” ujar Ariston kepada Bisnis, hari ini.

Sementara itu, Paramalingam Subramaniam, Direktur Broker Pelindung Bestari mengharapkan ekspor CPO Malaysia ke India membaik menjelang hari raya umat Hindu Diwali pada Agustus ini.

Puncak musim tingginya permintaan India dimulai pada bulan Ramadan yakni Agustus 2011, dan berakhir dengan festival Hindu Diwali pada akhir Oktober.

Impor minyak goreng India --konsumen terbesar setelah China ini mencapai  913.179 ton pada Juli. Jumlah ini naik 14% dari total impor tahun lalu yang sebanyak 800.644 ton. Extractors Solvent Association of India mengungkapkan hal ini karena terjadi penimbunan komoditas menjelang perayaan yang memicu naiknya permintaan.

"Produksi untuk Juli dan Agustus sangat rendah dan stok CPO yang tersedia juga semakin sedikit. Panen akan segera terhenti pekan depan karena para pekerja asing pergi," kata Paramalingam.

Produksi Malaysia dan Indonesia biasanya menurun selama bulan Ramadan karena petani bekerja dengan shift yang lebih pendek. Dewan Minyak Sawit Malaysia melaporkan produksi CPO tergelincir 0,1% menjadi 1,75 juta ton pada Juli. Cadangan CPO pun merosot 2 juta ton pada Juli dari jumlah sebelumnya yakni 2,05 juta ton pada Juni. Sementara ekspor tercatat naik 9,1% menjadi 1,73 juta ton.

Kontrak CPO untuk pengiriman Mei di Dalian Commodity Exchange ditutup sedikit berubah pada 8856 yuan (US$1.386) per ton. Sementara untuk minyak kedelai pengiriman bulan yang sama juga hanya sedikit berubah pada 10.066 ton yuan. (faa)/BI

Indonesia akan sumbang 40% minyak sawit RSPO

JAKARTA: Indonesia menargetkan pada 2012 Indonesia dapat menyumbang 40% minyak sawit berkelanjutan dari total minyak sawit bersertifikat RSPO dunia.

Direktur  RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)  Indonesia Desi Kusumadewi mengatakan produksi minyak sawit bersertifikat RSPO mencapai 4,9 juta ton atau 10% dari total produksi minyak sawit dunia yang saat ini menyentuh angka 49 juta ton.

Dari produksi minyak sawit RSPO 4,9 juta ton itu, Indonesia ditargetkan menyumbang 40% atau 1,96 juta ton minyak sawit bersertifikat RSPO.

“Kalau 100% tidak. Kita kan voluntary. Indonesia saat ini baru 35% [dari total produksi minyak sawit berkelanjutan], Malaysia 50%. Indonesia akan jadi yang terbesar karena keanggotaan grower Indonesia paling besar di RSPO,” katanya kemarin.

Lagipula, lanjut Desi, Indonesia memiliki banyak kebun sawit yang sekarang total luasnya mencapai 7,5 juta hektare. Dia mengatakan target produksi 40% minyak sawit berkelanjutan dapat disumbang Indonesia bila 22 perusahaan minyak sawit memperoleh sertifikat RSPO tahun ini.

Sebanyak 22 perusahaan tersebut sudah mengajukan diri memperoleh sertifikat RSPO dan tengah diuji. Namun, tidak semuanya perusahaan minyak sawit nasional. Juga ada perusahaan minyak sawit asal Malaysia, Sime Darby, yang buka lahan sawit di Indonesia.

“Perusahaan yang sudah diaudit tapi sertifikatnya belum keluar semuanya di Indonesia. Ada kepemilikannya Sime Darby,” kata Desi.

Jika 22 perusahaan itu lolos sertifikasi RSPO, mereka akan bergabung dengan 25 perusahaan lain yang sebelumnya sudah mengantongi sertifikat RSPO.

Menurut Desi, sejak 2,5 tahun lalu hingga sekarang tercatat Indonesia punya 78 anggota RSPO. Sebanyak 51 pengelola perkebunan (grower), sisanya pengolah produk turunan kelapa sawit (processor). Para processor ini antara lain  PT Megasurya Mas dan PT Sumi Asih.  (Gloria Natalia/sut)BI

 

15.000 Kebun bibit rakyat berdiri 2012

JAKARTA: Tahun depan pemerintah bangun 15.000 kebun bibit rakyat dengan pasokan 750 juta batang bibit.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengatakan pembangunan 15.000 kebun bibit rakyat (KBR) merupakan kelanjutan dari pembangunan 10.000 unit KBR dan pasokan 500 juta batang bibit pada tahun ini. Sedangkan, pada 2010 telah dibangun 8.016 unit KBR dengan 400,8 juta batang bibit.

"Program KBR sebagai program pembinaan penyediaan bibit secara swadaya yang berkualitas dan mampu meningkatkan perekonomian rakyat," tutur Zulkifli dalam sambutannya di temu wicara pemenang lomba penghijauan dan konsercasi alam Wana Lestari Tahun 2011 di Jakarta, hari ini.

Menurutnya, setiap KBR bakal mendapat anggaran Rp50 juta untuk pembibitan dan penanaman. Bila pemerintah bangun 15.000 KBR, anggaran yang harus diturunkan pemerintah tahun depan sebanyak Rp750 miliar.

"Ini cara untuk menanam pohon dan membangun hutan. Masih banyak masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar hutan," kata Zulkifli.

Mayarakat miskin ini diperkirakan mencapai  30% hingga 35% dari jumlah masyarakat miskin yang tinggal di dalam dan sekitar hutan.  Zulkifli menjelaskan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan juga diwujudkan lewat Model Desa Konservasi (MDK) yang sudah dikembangkan sejak 2008.

Hingga saat ini telah terbentuk kelembagaan di 132 MDK, 77 desa binaan Balai Taman Nasional, dan 55 desa di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).(api)/ BI

Bakrie Sumatera peroleh pinjaman US$250 juta

JAKARTA: PT Bakrie Sumatera Plantation Tbk mengaku telah mendapatkan komitmen pinjaman senilai US$250 juta yang berasal dari lebih dari tiga bank dalam rangka refinancing utang perseroan dan anak usahanya yang jatuh tempo tahun ini.

 

Skema pinjaman bersifat club deal atau hampir sama dengan pinjaman sindikasi, tetapi tidak ada lead arranger dan posisi semua bank sama.

 

Direktur Keuangan Bakrie Sumatera Harry Nadir mengatakan perseroan total utang perseroan yang jatuh tempo per 1 November adalah US$185 juta dan US$20 juta untuk utang anak usaha.

 

"Sisanya akan kami gunakan untuk belanja modal anak usaha yang bergerak di usaha oleokimia," katanya saat ditemui di sela-sela acara buka bersama malam ini.

 

Dia berharap komitmen pinjaman tersebut bisa diperoleh dari lima bank dan dapat dicairkan pada September sebelum tanggal jatuh tempo. 

 

"Pada dasarnya komitmen sudah kami peroleh tinggal proses dokumentasinya untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan," jelasnya.

 

Menurut Harry, jangka waktu pinjaman refinancing tersebut berlaku lima tahun dengan tingkat bunga 8%-10%. Rapat umum pemegang saham dijadwalkan akan digelar pada pertengahan September. 

 

"Setelah refinancing ini, tekanan terhadap cash flow akan hilang," ujarnya.

 

Standard & Poor's Ratings Services sebelumnya menetapkan peringkat jangka panjang perseroan pada level B- dengan CreditWatch yang berimplikasi negatif.

 

S&P juga menetapkan peringkat B- terhadap surat utang yang diterbitkan oleh anak perusahaan Bakrie Plantations, BSP Finance B.V. dengan CreditWatch negatif yang berimplikasi negatif.

 

Analis S&P Vishal Kulkarni mengungkapkan penetapan CreditWatch disebabkan negosiasi pencarian utang perseroan dengan perbankan mengalami waktu yang lebih panjang dari ekspektasi semula.

 

Padahal, utang tersebut diperlukan untuk membiayai kembali pembayaran surat utang senilai US$185 juta yang jatuh tempo pada 1 November 2011.

 

"Kegagalan finalisasi pencarian kredit tersebut akan membahayakan kemampuan Bakrie Plantations untuk memenuhi kewajibannya sebesar US$185 juta," paparnya melalui riset yang dikirimkan kepada Bisnis Rabu.

 

Dia menuturkan S&P membuka opsi menurunkan peringkat Bakrie Plantations sebanyak 1 notch apabila kegagalan pencarian krediit tersebut masih berlanjut. 

 

Bahkan, lanjutnya, S&P akan menurunkan peringkat  Bakrie Plantations menjadi D apabila perseroan gagal memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. (sut) /BI

Menteri: Hutan Bisa Ditanam Sawit Asal....

Jakarta - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mendukung penanaman kelapa sawit di hutan yang tidak produktif.

"Saya mendukung perkembangan sawit karena sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/8).

Namun, menurut Zulkifli, penanaman kelapa sawit di daerah kehutanan itu sebaiknya dilakukan di hutan yang sudah tidak produktif. Dia mengungkapkan bahwa ada sekitar 12 juta hektar hutan terlantar saat ini. Dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN), lanjutnya, setidaknya ada sekitar 7 juta hektar lahan yang sudah dilepas tapi saat ini belum ditanam. "Nah, sebaiknya ini harus ditanam (sawit) dulu," tandasnya.

Memang, Zulkifli menambahkan, untuk menggarap hutan non produktif itu, industri sawit harus mengeluarkan biaya yag lebih besar. Hal ini mengingat lahan tersebut kemungkinan sudah dihuni masyarakat. "Jadi memang harus ditata dulu," tukasnya seraya menyarankan pembentukan inti plasma sebagai solusinya.

Menurut data saat ini sebanyak 700 ribu hektar hutan terlantar ini digarap masyarakat. "Saya harapkan pengusaha juga bisa menggarap 500 ribu hektar tahun ini," katanya.

Oleh: Charles MS/inilah.com

Perusahaan Belum Bisa Bayar THR? Ini Solusinya

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) memberikan dua cara penyelesaian bagi perusahaan yang kesulitan membayar dana tunjangan hari raya (THR).

Dua cara penyelesaian, yaitu diselesaikan melalui dinas tenaga kerja (disnaker) di daerah, dan diteruskan kepada Kemenakertrans jika tidak bisa diselesaikan di daerah.

"Pada prinsipnya perusahan tetap harus bayar THR pekerja. Kalau kesulitan boleh ditunda, tapi tidak bisa lepas dari kewajiban membayarnya," tegas Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Minggu (7/8/2011).

Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut, mewajibkan pengusaha unutk memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan atau lebih secara terus-menerus. THR Keagamaan bagi pekerja/buruh tersebut di atas, diberikan satu kali dalam setahun oleh pengusaha dan pembayarannya disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing.

Berdasarkan peraturan besarnya THR Keagamaan tersebut adalah, pekerja/buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih mendapat THR minimal satu bulan gaji.

Sedangkan Pekerja/buruh yang bermasa kerja tiga bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, mendapat secara proporsional, yaitu dengan menghitung masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.
(Iman Rosidi/Trijaya/ade)/OZ 

THR Belum Diberi, Adukan ke Posko Pengaduan THR Saja!

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2011 untuk menjembatani sengketa pemberian THR antara pekerja/buruh dengan perusahaan.

Sekretariat posko THR yang berada di kantor Kemenakertrans yang siap memberikan penjelasan ataupun menerima pengaduan dari pekerja, perusahaan ataupun masyarakat terkait dengan masalah THR.

Selain itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pun telah membuat surat edaran (SE) yang menyatakan THR harus dibayarkan kepada pekerja/buruh sebelum Hari Raya Idul Fitri 1432 H.

"Tunjangan hari raya keagamaan merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerjanya. Oleh karena itu saya imbau agar para pengusaha segera memberikan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu, paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran (H-7)," kata Muhaimin Iskandar, di Jakarta, Minggu (7/8/2011).

Muhaimin mengatakan, pelaksanaan pembayarann THR Keagamaan yang dibayarkan tepat waktu, sangat bermanfaat dalam membantu para pekerja/buruh dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pada Hari Raya Keagamaan secara lebih leluasa dan tenang.

"Kepastian pembayaran tepat waktu akan membuat pekerja/buruh dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik sehingga diharapakan memacu peningkatan produktivitas perusahaan," jelas Muhaimin.

Adapun, biasanya menjelang dan selama pelaksanaan hari raya Lebaran, pekerja/buruh dihadapkan pada tuntutan pengeluaran tambahan. Tentunya pekerja/buruh mengharapkan THR sebagai sumber pendapatan di luar upah untuk memenuhi kebutuhan tambahan tersebut.

Muhaimin menambahkan, apabila terjadi perbedaan pandangan mengenai THR dapat dibicarakan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan manajemen perusahaan. "Jangan sampai perbedaan pendapat dan tuntutan THR mengakibatkan terganggunya proses produksi di perusahaan yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak," ujar Muhaimin.

Dia menambahkan bila terjadi hal-hal yang merugikan, para pekerja/buruh dan masyarakat dapat mengadukan permasalahannya kepada dinas-dinas tenaga kerja di daerah ataupun melaporkannya ke Posko THR Kemenakertrans.

"Posko THR ini dibentuK untuk menampung dan menyelesaikan pengaduan THR dari pihak pekerja/buruh, perusahaan ataupun masyarakat yang punya masalah dalam pemberian THR," sebut Muhaimin.
(Iman Rosidi/Trijaya/ade)OZ

 

THR Wajib Diberikan Paling Lambat H-7

JAKARTA - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mewajibkan Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan paling lambat pada tujuh hari sebelum hari raya Idul Fitri.
 
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, dirinya sudah mengirim surat edaran (SE) yang menyatakan THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri 1432 H.
 
Katanya, THR keagamaan merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerjanya. Pasalnya THR sangat bermanfaat dalam membantu para pekerja dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pada Hari Raya Keagamaan secara lebih leluasa dan tenang.
 
"Banyak pengeluaran tambahan, sehingga selain gaji pekerja juga harapkan THR," katanya.
 
Muhaimin menambahkan, apabila terjadi perbedaan pandangan mengenai THR dapat dibicarakan secara bipatrit antara pekerja dengan manajemen perusahaan. Dirinya berharap, jangan sampai perbedaan pendapat dan tuntutan THR mengakibatkan terganggunya proses produksi di perusahaan yang pada akhirnya merugikan kedua belah pihak.
 
Muhaimin menambahkan bila terjadi hal-hal yang merugikan, para pekerja dan masyarakat dapat mengadukan permasalahannya kepada dinas-dinas tenaga kerja di daerah ataupun melaporkannya ke Posko THR Kemenakertrans.
 
Terkait dengan perusahan yang kesulitan membayar THR, menurut Muhaimin, ada dua cara penyelesaian, yaitu diselesaikan melalui dinas tenaga kerja di daerah, dan diteruskan kepada Kemenakertrans jika tidak bisa diselesaikan di daerah.
 
"Pada prinsipnya perusahan tetap harus bayar THR pekerja. Kalau kesulitan boleh ditunda, tapi tidak bisa lepas dari kewajiban membayarnya,” kata Muhaimin.
 
Kepala Pusat Humas Kemenakertrans Supartono menjelaskan, pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.
 
Permenakertrans mewajibkan pengusaha unutk memberikan THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan atau lebih secara terus-menerus. "THR Keagamaan bagi pekerja diberikan satu kali dalam setahun oleh pengusaha dan pembayarannya disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing," jelasnya.
 
Berdasarkan peraturan besarnya THR Keagamaan tersebut adalah, pegawai yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih mendapat THR minimal satu bulan gaji.
 
Sedangkan Pekerja yang bermasa kerja tiga bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, mendapat secara proporsional, yaitu dengan menghitung masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

(Neneng Zubaidah/Koran SI/teb)/OZ

Asian Agri: CSR Sudah Berubah Menjadi Strategi Bisnis,...

Asian Agri menjadikan program tanggung jawab sosial perusahaan atau "corporate social responsibility" menjadi strategi bisnis karena sudah terbukti bermanfaat bagi masyarakat dan juga perusahaan.

"CSR (corporate social responsibility) bukan lagi hanya dianggap sebagai tanggung jawab perusahaan, tetapi strategi bisnis yang nyatanya program itu bisa dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat dan perusahaan," kata Head CSR Asian Agri, Rafmen, di Medan, Sabtu 6 Agustus 2011 malam.

Dia mengatakan hal itu di sela acara berbuka puasa bersama para pemimpin redaksi dan wartawan dari berbagai media di Medan dan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumut.

Asian Agri menjadikan CSR sebagai strategi bisnis mengacu pada bisnis sawit yang berkelanjutan, dimana perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, tidak semata berdasarkan faktor keuangan atau mencari keuntungan, tetapi ada konsekuensi sosial dan lingkungan saat ini maupun untuk jangka panjang.

Langkah konkrit Asian Agri dalam menjadikan CSR sebagai strategi bisnis bisa terlihat dari keberhasilan program kemitraan berupa pola perusahaan inti rakyat (PIR Trans) dan kredit kepada koperasi primer untuk anggota (KKPA) seluas 60.000 hektare dengan sekitar 29.000 kepala keluarga yang sudah menunjukkan keberhasilan.

PIR Trans dan KKPA di Kebun Ukui dan Buatan, Riau, di bawah binaan perusahaan group Asian Agri yakni PT.Inti Indosawit Subur, misalnya, petani binaannya sudah 100 persen melunasi kredit pembangunannya ke bank pelaksana.

Sementara program sapi bergulir juga sudah memberikan hasil kepada petani dengan meningkatnya pendapatan.

"Asian Agri komit dengan CSR dijadikan strategi bisnis karena memang membuahkan hasil," katanya.

Direksi Asian Agri Group, Semion Tarigan, mengatakan, perusahaan perkebunan dan industri sawit yang berdiri sejak tahun 1979 memperkerjakan sekitar 25 ribu karyawan yang meliputi wilayah Sumut, Riau dan Jambi.

Untuk menjaga kelangsungan perusahaan, kata dia, CSR memang harus dijalankan serius, dimana kehidupan sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitar usaha harus terjaga, Komitmen memperhatikan kehidupan sosial masyarakat dan kelestarian lingkungan dibuktikan dengan masuknya Asian Agri menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dimana PT Indosawit Subur Riau pada tahun 2010 sudah mendapatkan sertifikasi RSPO itu.

Ketua PWI Sumut, M.Syahrir, mengatakan, keterbukaan Asian Agri dengan jajaran insan pers seperti dewasa ini diharapkan terus berlanjut untuk mendukung era keterbukaan informasi.

Sebagai perusahaan swasta yang beroperasi di Sumut, kata dia, Asian Agri memang dituntut bisa bekerja sama dengan berbagai pihak terkait guna tetap berlangungnya terus kegiatan usaha perkebunan dan industri sawiti itu dan masyarakat serta pemerintah setempat juga mendapat keuntungan.(an)/ExpN

Pengambilan gambar Model Korea di Kantor BKS-PPS (AVROS)

Model asal Korea berpose

Beberapa waktu yang lalu Crew beserta artis dan model dari Negara Ginseng Korea melakukan pengambilan gambar di Kantor BKS-PPS ( AVROS ) Jl. Pemuda -Medan- Sumatera Utara.

disela-sela pengambilan gambar artis/model dari Korea

Artis/Model sreta Crew berteduh di kantor BKS-PPS

Wah benar-benar suasana yang berbeda....

lain kali dateng sama park ji sung ya...he(3x)

Bank Enggan Danai Revitalisasi Karet

Jakarta.- Kementerian Pertanian mengungkapkan program revitalisasi perkebunan karet yang ditetapkan untuk meningkatkan produksi dalam negeri terhambat karena bank enggan untuk mendanai.
Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Gamal Nasir di Jakarta, Jumat (5/8) menyatakan, hingga saat ini hanya BRI yang bersedia menyediakan pendanaan untuk Revitalisasi perkebunan karet.

"Revitalisasi karet terhambat karena tak ada bank yang "meng-cover" dengan alasan tak ada avalis atau penjamin," katanya.

Menyinggung kemungkinan pendanaan selain bank untuk Revitalisasi Karet, Dirjen Perkebunan menyatakan, hal itu bisa dilakukan melalui kemitraan antara petani dengan perusahaan besar.
Kementan, tambahnya, akan mengusulkan untuk  melakukan gernas (gerakan nasional) karet jika tersedia dana.

Sementara itu penanaman kembali (replanting) perkebunan karet sejak 2000 sampai Agustus 2011 hanya 60.700 hektare dan penambahan lahan baru dalam periode yang sama hanya 11.000 ha.

Biaya replanting karet, lanjutnya, sekitar Rp30 juta per ha. Namun, karena tanaman karet membutuhkan waktu yang lama, maka jika direplanting akan mengganggu penghasilan petani. Oleh karena itu, replanting harus dilakukan secara bertahap.

Menurut Gamal, pada 2010 produksi karet alam nasional sebanyak 2,73 juta ton pada tahun ini diperkirakan mencapai 2,95 juta ton dan pada 2012 ditargetkan meningkat menjadi 3,01 juta ton. Sementara itu konsumsi karet dalam negeri pada 2010 mencapai 4,38 juta ton sehingga untuk mencukupinya dilakukan impor sebanyak 1,72 juta ton.

Hingga April 2011, tambahnya, produksi karet dalam negeri telah mencapai 1,0 juta ton, sedangkan impor sebanyak 1,5 juta ton. Saat ini, lanjutnya, total areal perkebunan karet secara nasional mencapai 3,45 juta ha dengan produktivitas lahan sebanyak 1,05 ton/ha.

Dia menjelaskan, komoditas karet diatur oleh Thailand, Malaysia, dan Indonesia sebagai produsen terbesar di dunia, sehingga penambahan lahan baru pun diatur. Bahkan, tidak direkomendasikan untuk menambah lahan baru, guna mengatur suplai karet ke pasar dunia. (ant)/MB