Pemerintah Yakin Kakao RI Kalahkan Malaysia Tahun ini

Jakarta - Tahun ini Indonesia diprediksi akan mengalahkan Malaysia untuk industri pengolahan kakao. Saat ini, pemerintah sedang gencar-gencarnya menggenjot industri pengolahan kakao agar memiliki nilai tambah untuk ekspor.

"Kalau lihat trennya, perhitungannya awal tahun depan kita sudah lebih dari Malaysia," kata Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar saat acara peresmian BT Chocolate Academy di Cibodas, Tangerang, Jakarta, Senin (30/5/2011).

Pernyataan Mahendra pun diamini oleh Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi yang menyatakan telah ada pabrik pengolahan kakao Malaysia yang akan berinvestasi dengan membangun pabriknya di Indonesia. Dari dua pabrik yang ada, baru satu pabrik yang telah melakukannya dan yang satu lagi akan menyusul.

"Dua perusahaan pengolahan kakao Malaysia, satu sudah memulai bikin pabrik di Indonesia, yang lain menyusul," kata Bayu.

Bayu juga menambahkan, produk cokelat Milo akan menjadi target pasar Indonesia selanjutnya dan Nestle telah berkomitmen untuk menjadikan Milo Indonesia sebagai basis produksi Milo untuk Asia Tenggara.

"Nestle berkomitmen, Milo Indonesia akan menjadi basis Asia Tenggara, bukan hanya Indonesia saja," ujarnya.

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Perindustrian Alex Retraubun mengingatkan untuk meningkatkan sumber daya alam agar mampu untuk mengolah bahan mentah yang ada di Indonesia. Kekayaan IPTEK-lah yang akan menentukan semuanya.

"Kekayaan alam itu bukan menjadi kekuatan suatu negara lagi, tapi IPTEK yang anda kuasai untuk mengutak-atik nilai tambah itu," ujarnya.(SUMBER DETIK.COM)
(ade/dnl)

Stok China menipis, harga karet naik

TOKYO. Harga karet kembali naik. Kenaikan harga ini dipicu kekhawatiran terhadap langkah China selaku konsumen karet terbesar di dunia yang akan berbelanja besar-besaran. Maklum, stok karet China mulai menipis.

Di Tokyo Commodity Exchange, harga karet untuk kontrak pengiriman November telah naik sebesar 1% menjadi ¥ 390,9 per kilogram (Kg) pada pukul 11.08 waktu Tokyo.

Berdasarkan data Shanghai Futures Exchange, stok karet China telah melorot dari 3.665 ton menjadi 10.291 ton. Angka tersebut merupakan yang terendah sejak Januari 2003 silam.

Analis Fujitomi Co, Kazuhiko Saito mengatakan, penurunan stok karet China ini lantaran berkurangnya pengiriman karet dari negara Asia Tenggara. Penyebabnya karena tingkat produksi karet yang menurun selama Februari hingga Mei lalu. "Pasokan akan tetap seret akibat terganggu hujan di Thailand. Ini akan mendukung kenaikan harga karet," katanya, Senin (30/5).

Asosiasi Negara Produsen Karet Alam memperkirakan, tingkat produksi tahun ini akan meleset dari perkiraan semula. Produksi karet diperkirakan tumbuh 4,9% menjadi 9,94 juta ton atau lebih rendah dari perkiraan semula yang sebesar 5,8%.(SUMBER KONTANONLINE)

Permintaan "KARET" masih tinggi

BANGKOK. Harga karet merangkak naik untuk pertama kalinya dalam skala bulanan sejak Januari 2011. Hal ini didorong oleh optimisme pasar yang menganggap permintaan karet akan tetap besar dari Jepang dan AS serta China bakal meningkatkan persediaan bahan baku karetnya.

Harga kontrak karet untuk pengiriman November 2011 menanjak 0,2% menjadi 391,3 yen per kilogram (kg) atau US$ 4.841 per metrik ton pada pukul 11:04 waktu setempat di Tokyo Commodity Exchange.

Persediaan karet alam yang dimonitor oleh Shanghai Futures Exchange turun sebanyak 3.655 ton menjadi 10.291 ton. Jumlah ini merupakan yang terendah sejak 2003. Hal ini mengindikasikan permintaan karet tetap tinggi.

Sementara itu, menurut Asosiasi Negara Produsen Karet, prediksi produksi karet dari negara-negara produsen karet terbesar seperti Indonesia dan Filipina yang memasok 92% karet untuk dunia akan meleset tahun ini.(sumber :kontanonline)

Harga saham IPO Salim Ivomas Rp1.100

JAKARTA: Calon emiten perkebunan PT Salim Ivomas Pratama menetapkan harga saham perdana Rp1.100 per saham dalam aksi penawaran saham perdana (initial public offering/IPO).

Perseroan melepas 3,16 miliar saham biasa dengan nominal Rp200 setiap saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan, seperti terungkap dalam prospektus ringkas yang disampaikan perseroan hari ini. Salim Ivomas telah mengantongi pernyataan efektif dari regulator pasar modal.

Harga saham itu lebih tinggi dari harga penawaran awal yang berada pada kisaran Rp1.060-Rp1.700 per saham.

Adapun, masa penawaran berlangsung pada 30 Mei sampai 1 Juni 2011. Rencananya, tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Juni 2011.

Salim Ivomas merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) swasta terbesar yang berdiri 19 tahun lalu dan kini memimpin pasar minyak goreng dan margarin bermerek serta lemak nabati.

Dana hasil IPO dari anak usaha PT Indofoof Sukses Makmur Tbk itu akan digunakan untuk membayar utang dan modal guna penanaman baru. Perseroan menunjuk tiga penjamin pelaksana emisi yakni PT Kim Eng Securities, PT Deutsche Securities Indonesia, dan PT Mandiri Securities.

Selain tiga penjamin pelaksana emisi terdapat 19 penjamin emisi efek lainnya, a.l. PT Reliance Securities, PT Bahana Securities, PT Buana Capital, dan PT Victoria Securities. (spr)sumber: bisnis.com

Harga CPO capai level tertinggi

JAKARTA: Harga minyak kelapa sawit naik ke level tertingginya dalam lebih dari 2 bulan terakhir, dipicu oleh banjir di areal tanaman di AS, sehingga menghambat penanaman jagung dan kedelai.

Harga kontrak minyak kelapa sawit untuk pengiriman Agustus naik 0,8% menjadi 3.464 ringgit atau sekitar US$1.148 per metrik ton pada Malaysia Derivatives Exchange yang merupakan level tertinggi sejak 21 Maret.

Kontrak tersebut mengakhiri sesi perdagangan pagi pada level 3.453 ringgit per ton. Sepanjang pekan lalu, harga kontrak teraktif ini naik 1,4%. Ini merupakan kenaikan harga dalam 6 hari berturut-turut.

Produksi biji-bijian dunia terancam oleh cuaca yang buruk, mulai dari kekeringan di China dan Eropa hingga cuaca lembab yang berlebihan di AS dan Kanada.

Sementara penanaman di AS telah naik kembali mendekati laju normal di kawasan terbesar tanaman jagung dan kedelai Iowa dan Illinois, produsen kecil termasuk Ohio, Indiana. Sementara, North Dakota justru tertinggal karena areal tanam digenangi lumpur akibat curah hujan tinggi di Lembah Ohio, banjir di sepanjang Sungai Mississippi, dan musim semi basah di negara bagian utara.

Alvin Tai, analis OSK Research Sdn, mengatakan minyak kelapa sawit berproduksi cukup baik pada tahun ini. Namun, ada kekhawatiran pada produksi kedelai yang merupakan substitusi kelapa sawit.

"Hal ini karena kekeringan di China dan di Amerika Serikat dan bagian-bagian tertentu dari Mississipi yang tergenang sekarang," katanya.

Petani kehabisan waktu untuk menanam jagung pada tahun ini setelah cuaca yang basah menyebabkan banjir areal pertanian, mulai dari North Dakota hingga ke Ohio. Petani kemungkinan mengalihkan jenis tanaman ke kedelai, yang dapat ditanam sampai akhir Juni. Kedelai dapat dilumatkan untuk membuat minyak goreng, sebagai alternatif dari kelapa sawit.

"Prospek tanaman kedelai di AS tidak bisa diperbaiki lagi, tetapi pasti akan ada dampak. Areal penanaman di negara itu masih banjir dan tidak ada yang dapat dilakukan," ujar Tai.

Tai memperkirakan harga minyak sawit akan tetap kuat dalam 2 bulan ke depan dan mungkin diperdagangkan di kisaran 3.500 ringgit hingga 3.600 ringgit per ton.

Rajesh Modi, seorang pedagang pada Sprint Exim Pte yang berbasis di Singapura, mengatakan harga kontrak berjangka berpotensi turun setelah menyentuh 3.500 ringgit per ton karena harga yang tinggi dapat menghalangi pembeli.

Adapun, harga kontrak minyak kelapa sawit pada Dalian Commodity Exchange naik sebesar 0,9% menjadi 9.372 yuan atau sekitar US$1.445 per ton sebelum mengakhiri sesi perdagangan pagi di level 9.350 yuan per ton. Harga kontrak minyak kedelai untuk periode pengiriman yang sama naik 0,8% menjadi 10.398 yuan per ton.

Di Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI), harga kontrak minyak kelapa sawit mentah berdenominasi rupiah (CPOTR) mencapai Rp9.990 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan dengan harga kontrak pengiriman yang sama pada awal bulan ini yaitu Rp9.370 per kg. Harga kontrak CPOTR untuk pengiriman Juli mencapai Rp10.185 per kilogram.

G. M. Teoh, analis komoditas dan pedagang profesional pada CIMB Group, mengatakan Indonesia dan Malaysia adalah tempat perdagangan internasional minyak kelapa sawit. Dia memperkirakan total produksi dari kedua negara dapat mencapai 41 juta ton pada 2011.

Kedua negara memiliki bursa yang memperdagangkan kontrak minyak kelapa sawit yaitu Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (BKDI)atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) dan Bursa Derivatif Malaysia (Malaysian Derivatives Exchange/MDX)

Teoh mengemukakan posisi open interest perdagangan kontrak berjangka minyak kelapa sawit di kedua bursa mencapai 112.000 kontrak atau sekitar 2,8 juta ton. Dengan demikian, total tonase lindung nilai minyak kelapa sawit pada pasar berjangka di kedua negara kunci hanya sekitar 7% dari total produksi. (yes) (sumber: ptpniv)

PTP Nusantara III Seleksi Lima Calon Investor

Jakarta - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III berencana menggandeng investor untuk mengembangkan sejumlah pabrik di Kawasan Industri Sei Mangkei, Sumatera Utara.

Saat ini telah ada lima perusahaan, dari semula enam, yang menyatakan minatnya. “Kami akan menyaring mereka dalam waktu dekat,” kata Direktur Utama PTPN III Amri Siregar, Selasa (31/5).

Para investor tersebut ada yang berasal dari Cina, Jerman, dan Malaysia. Namun, Amri belum hendak menyebutkan jumlah investor yang akan dipilih dalam seleksi.

Kerja sama akan dilakukan dalam bentuk kerja sama operasi pengelolaan pabrik produk hilir sawit, dengan PTPN III sebagai pemasok bahan baku.

Amri menuturkan, ada sekitar 64 produk hilir dari kelapa sawit yang bisa dimanfaatkan. Beberapa di antaranya adalah biodiesel, oleochemicals, pupuk, dan makanan ternak.

Ada pun Kawasan Sei Mangkei dipilih karena memang disiapkan sebagai pusat produksi hilir sawit."Dalam kerja sama ini, porsi kami sekitar 30 - 40 persen,” kata dia.

Jika berjalan sesuai rencana, proses seleksi ditargetkan selesai Juni tahun ini. Sedangkan peletakan batu pertama pabrik akan dilakukan pada Oktober atau November.

Kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perseroan. Pada tahun ini, pendapatan perusahaan diperkirakan sekitar Rp 7 triliun, dengan laba setelah pajak tumbuh 20 persen dari tahun lalu yang sebesar Rp 1,104 triliun.

Pertumbuhan pendapatan itu sejalan dengan peningkatan nilai tambah jika bahan baku diolah menjadi produk hilir. "Contohnya, minyak sawit mentah (CPO), yang jika diolah ke barang jadi nilai tambahnya meningkat 15 - 20 persen," ucap Amri. SUMBER :TEMPO Interaktif

EVANA DEWI | EFRI RITONGA

PTPN III Incar Dana IPO Rp3 Triliun

Jakarta -PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III menargetkan perolehan dana dari rencana penawaran saham kepada publik (IPO) sekitar Rp3 triliun. "Persiapan IPO sudah dilakukan dengan rencana melepas kepemilikan saham hingga 30 persen. Kalau bisa tahun ini (2011) akan lebih bagus," kata Direktur Utama PTPN III Amri Siregar, di sela acara "BUMN Dukung Program Indonesia Emas," di Jakarta, Selasa. Menurut Amri, dana hasil IPO akan dimanfaatkan untuk modal kerja dalam rangka ekspansi lahan perkebunan sawit dan karet, serta untuk membayar utang perseroan. Selain itu, manfaat IPO juga agar karyawan dapat memiliki saham perseroan. "Dari kesiapan sangat siap. Saat ini kami memiliki ekuitas Rp8 triliun, sehingga memungkinkan mencari dana hinga sekitar Rp3 triliun," tegasnya. Meski begitu, Amri mengatakan pihaknya masih harus mengajukan proposal kembali untuk mendapat persetujuan IPO kepada Komite Tim Privatisasi. "Dari kesiapan, kami sejak tahun 2007 sudah melakukan kajian. Hanya saja implementasi IPO belum terealisasi," tegas Amri. Meski begitu, Kementerian BUMN selaku kuasa pemegang saham PTPN III berpendapat lain. Menteri BUMN Mustafa Abubakar menuturkan tidak ada BUMN Perkebunan yang melakukan IPO tahun ini. "IPO PTPN akan dilakukan setelah pemerintah terlebih dahulu membentuk 'holding' perkebunan," kata Mustafa. Menanggapi hal itu, Amri menuturkan pihaknya saat ini sangat membutuhkan dana untuk mengembangkan perseroan. Menurut catatan, pembentukan 'holding' BUMN perkebunan hingga kini juga belum jelas meski sudah dibahas sejak tahun 2007. "PTPN III mendapat tugas dalam proyek pengembangan koridor ekonomi dalam masterplan percepatan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) pada proyek Sei Mangkei," ujarnya. Untuk pengembangan Sei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus, diutarakan Amri, menelan biaya hingga sekitar Rp6 triliun sampai tahun 2014. "Untuk mendanai pengembangan Sei Mangkei ini selain dana internal perseroan dan pinjaman perbankan, pembiayannya juga dapat diperoleh lewat IPO," katanya. Pada tahun 2010, PTPN III mencatat laba bersih sebesar Rp1,014 triliun, dan diproyeksikan tumbuh sebesar 20 persen pada 2011 sejalan dengan pengembangan ekspansi usaha dan tetap tingginya harga CPO dunia.(R017)(ANTARANEWS) Editor: Ella Syafputri COPYRIGHT © 2011

Inpres Moratorium Hutan Picu Konfllk BARU

JAKARTA - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai Inpres Moratorium Konversi Hutan Primer dan Lahan Gambut tidak mengakomodasi semua aspirasi industri kelapa sawit karena dianggap diskriminatif sehingga membuka peluang terjadinya konflik baru.

"Gapki menyayangkan bahwa Inpres ini tidak sepenuhnya mengakomodasi aspirasi dari industri sawit yang merupakan salah satu industri yang strategis dan penting dalam ekonomi Indonesia," kata Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan dalam pernyataan persnya menyikapi terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, di Jakarta.

Fadhil mengatakan, Inpres tersebut memberikan pengecualian kepada beberapa aktivitas ekonomi yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu. Aktivitas-aktivitas ekonomi tersebut bersifat vital dan strategis untuk kepentingan nasional.

Sayangnya, pada saat yang sama Inpres ini justru menutup kesempatan bagi aktivitas industri lain dalam berekspansi, yang boleh jadi juga bersifat vital dan strategis bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional. "Adanya pengecualian dalam Inpres ini malah menimbulkan kesan bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya yang tidak termasuk dalam pengecualian itu tidak penting bagi Indonesia, dan merupakan penyebab terjadinya pemanasan global. Padahal, emisi gas karbon dari aktivitas pembakaran minyak dan gas bumi sudah jelas menjadi penyebab terjadinya efek gas rumah kaca yang memicu pemanasan global," tutur Fadhil.

Fadhil juga menilai, Inpres ini berpotensi menimbulkan konflik dengan peraturan perundang-undangan lain, misalnya UU 41/1999 tentang Kehutanan. Bahkan Inpres Moratorium Konversi Hutan Primer dan Lahan Gambut ini juga dapat menimbulkan benturan dengan peraturan pemerintah mengenai lahan gambut.

Misalnya, dalam Inpres ini moratorium berlaku terhadap semua lahan gambut. Padahal, peraturan pemerintah yang berlaku sekarang yaitu Keppres 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, maupun Permentan 14/ 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut untuk budidaya kelapa sawit, memperbolehkan penggunaan lahan gambut dengan kedalaman kurang dari tiga meter.

Gapki juga menyayangkan Inpres ini tidak mengatur pemanfaatan lahan-lahan hutan terdegradasi yang dapat digunakan untuk aktivitas perekonomian. Padahal di dalam Letter of Intent yang ditandatangani presiden, selain moratorium pemerintah juga diharuskan untuk mengidentifikasi lahan terdegradasi yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi.

 "Karena itu, Gapki meminta pemerintah agar menunda implementasi Inpres ini, dan segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang pemanfaatan (mekanisme/prosedur) lahan terdegradasi sesuai dengan Letter of Intent," ujar Fadhil mengakhiri pernyataan pers Gapki. (SUMBER :jpnn)

PTPN VI Akan Kembangkan 10 Ribu Hektare Tanaman Karet

Jambi - Tahun ini PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) Wilayah Jambi, akan membangun hutan tanaman industri (HTI) dengan komuditas karet di atas areal 10.400 hektare di kawasan Kabupaten Sarolangun yang berbasis lingkungan dan kemitraan, dengan dana Rp 350 miliar. "Tanaman itu kami kembangkan di lahan eks Inhutani V", kata Iskandar Sulaiman, Direktur Utama PTPN VI, Jumat (11/3).

Menurut Iskandar, PTPN VI mengedepankan produk andalan kelapa sawit dan karet, namun menggunakan pola HTI ini merupakan hal pertama. "Diharapkan, akan dapat menjadi percontohan bagi wilayah lain", ujarnya.

Pola ini merupakan pola restorasi, tidak hanya melakukan upaya kemitraan terhadap masyarakat sekitar, tapi juga sekaligus menyediakan tanaman kehidupan berbagai jenis tanaman kayu lainnya. "Kami juga berharap, dengan pola ini kami juga bisa mengurangi angka pengangguran," kata Iskandar.

Dalam upaya menjalankan pola HTI ini, mulai dari pembukaan lahan tidak akan menggunakan cara pembakaran, sehingga dapat mendukung upaya pemerintah menjaga pelestarian lingkungan.

Khusus wilayah Jambi, kata Iskandar, pihaknya selain mengembangkan jenis komoditi karet dan sawit, juga jenis komuditi teh, dengan kapasitas produksi 15 ton per hari, berlokasi di Kayuaro, Kabupaten Kerinci. "Apabila seluruh program terlaksana, maka bisnis teh PTPN VI akan mampu bersaing menjadi profitable unit,” katanya.

Sebelumnya, kata dia, PTPN VI juga telah mengembangkan industri hilir teh kemasan Kayoe Aro, dengan berbagai ukuran kemasan yang siap konsumsi. (SUMBER TEMPOINTERAKTIF)

SYAIPUL BAKHORI

Jakarta - Kebijakan moratorium (penundaan) izin kawasan hutan alam dan gambut di Indonesia justru menguntungkan emiten-emiten produk sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang tercatat di pasar saham Indonesia. Permintaan yang terus bertambah, dengan ekspektasi produksi yang cenderung turun bisa memicu harga CPO dunia kembali naik.

Demikian disampaikan Economist PT Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih dalam perbincangan dengan detikFinance, Minggu (22/5/2011).

Menurutnya, bagi emiten dengan lahan produksi besar dan area tertanaman minim, tentu pembatasan penggunaan kawasan hutan tidak berpengaruh. Mereka masih bisa melakukan peningkatan produksi dengan menanam bibit sawit di lahan yang sebelumnya sudah mengantongi izin.

"Bagi emiten tentu menguntungkan. Harga sawit akan meningkat karena permintaan dunia terus menerus naik, dengan perkembangan Cina dan India pertumbuhan ekonomi terus membaik," jelas Lana.

Dampaknya, harga sawit akan kembali naik karena adanya efek psikologis, meski konsesus dunia pernah menyatakan CPO dunia sudah berada di level tertinggi.

Sementara bagi emiten dengan kondisi produksi sawit yang telah menua, tentu akan sulit bagi mereka untuk berkembang atau melakukan ekspansi lahan baru. Pasalnya, izin pembukaan kawasan hutan dan gambut dibatasi. Ini ditambah harga jual lahan sawit yang dimiliki perusahaan-perusahaan di daerah akan melonjak.

Namun secara temporer, harga sawit dunia akan terkoreksi. Tapi ini tidak berlangsung lama dan secara perlahan hingga 2 tahun ke depan, CPO akan menembus rekor tertingginya.

"Kalau (perusahaan) dengan usia sawit sudah tua-tua, moratorium akan berdampak negatif. Semua tergantung umur sawit. Jika masih akan produksi dalam 2 tahun, tidak ada dampak," tuturnya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) memperkirakan adanya moratorium lahan hutan alam dan gambut akan memangkas potensi produksi sawit Indonesia hingga 2 juta ton. Kebijakan ini akan memukul dari sisi produksi sawit lokal dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Seperti diketahui mulai 20 Mei 2011 penerapan moratorium (penundaan) terhadap pemberian izin kawasan hutan alam dan gambut berlaku efektif. Moratorium ini berlaku selama dua tahun kedepan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Inpres ini berlaku khusus untuk 64,2 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut di Indonesia.

Dalam Inpres itu diatur juga bahwa penundaan pemberian izin baru berlaku untuk hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain.

 Atas Moratorium itu Indonesia mendapatkan komitmen kucuran dana hingga US$ 1 miliar dari Norwegia. Dari jumlah itu sebanyak US$ 30 juta sudah cair dan saat ini sudah ditangan UNDP (United Nation Development Program) sebagai lembaga yang ditunjuk sebagai pengelola dana.(wep/hen/detik.com)

Izin Baru Lahan Sawit Distop Petani PASRAH

Jakarta - Para petani kelapa sawit akhirnya pasrah menerima ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011 tentang moratorium (penundaan) Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Sekjen Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Asmar Arsjad mengaku sudah sejak awal menolak adanya moratorium. Selain akan menurunkan produksi sawit dalam negeri, kebijakan ini juga simbol intervensi asing kepada Indonesia.

"Dari awal kita memang sudah tak setuju, kalau memang pemeritah seperti itu silahkan saja," katanya kepada detikFinance, Minggu (22/5/2011).

Ia menegaskan penolakan petani sawit terhadap inpres ini bukan berarti petani tak mau mendukung terhadap masalah lingkungan. Menurut Asmar regulasi yang ada saat ini terhadap pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan hutan di Indonesia sudah cukup baik.

"Indonesia punya regulasi dan inpres, tentang tata cara pengelolaan hutan, kenapa orang Eropa yang mengobok-mengobok Indonesia. Tapi kita tak ingin melawan pemerintah," katanya.

Dikatakannya komitmen kucuran dana oleh Norwegia ke Indonesia sebesar US$ 1 miliar belum tentu akan dicairkan penuh. Menurutnya hal itu bisa saja terjadi dengan berbagai alasan.

"Belum tentu mereka bayar, Brasil sampai sekarang belum dibayar. Eropa mengobok-obok Indonesia kenapa kita mau," katanya.

Bagi petani sawit adanya moratorium juga akan berpengaruh pada upaya ekspansi lahan. Saat ini 3,8 juta hektar lahan sawit merupakan lahan rakyat menyumbang porsi lahan sawit hingga 48% sementara para BUMN sawit hanya 617.000 hektar setara 8% dan sisanya swasta atau pemain besar mencapai 3,2 juta ton atau setara 45%.

"Kalau perkebunan sawit rakyat menambah lahannya memang sedikit-sedikit, tapi dalam beberapa tahun tumbuh signifikan pada 2008 hanya 3,2 juta hektar sekarang 3,8," imbuhnya.

Asmar mengaku tingkat perhatian pemerintah terhadap petani sawit belum penuh. Bahkan ia sempat kecewa dengan Presiden SBY yang pernah membatalkan pertemuan dengan asosiasi petani kelapa sawit beberapa tahun lalu saat periode pertama Presiden SBY tahun 2008.

"Kita pernah diundang datang ke Istana, kita sempet menginap di hotel Sriwijaya (dekat istana), pakai baju batik, dengan jalan kaki. Waktu itu hari Jumat dijadwalkan bertemu Jam 8.00, kita sempat nunggu, lalu tiba-tiba datang ajudannya yang bilang mohon maaf Pak SBY sedang sakit gigi ke dokter. Coba bayangkan kita sudah buang uang dan tenaga," kenang Asmar.(hen/wep/detik.com)

PEMBATALAN 4.000. perda oleh KEMENKUMHAM

Mamuju - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, telah membatalkan 4.000 peraturan daerah dari 13.000 peraturan daerah di seluruh Indonesia. Pembatalan itu dilakukan karena peraturan daerah tersebut tidak memenuhi kualifikasi untuk diterapkan di masyarakat. "Ada sekitar 4.000 peraturan daerah terpaksa dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, karena tidak cocok untuk diterapkan di masyarakat," kata Patrialis Akbar saat berada di Mamuju, Sabtu (21/5/2011). 
Menurutnya, perangkat daerah termasuk para anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten agar lebih profesional dalam menggodok setiap pembahasan ranperda untuk dijadikan perda. "Para politisi di DPRD hendaknya berhati-hati menerapkan perda dengan melihat berbagai aspek tanpa harus merugikan masyarakat," katanya. Dia mengemukakan, Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki orang-orang profesional yang memiliki kemanpuan melakukan penyusunan perda-perda tersebut. "Pemerintah di daerah bisa memanfaatkan orang-orang di Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan konsultasi dalam menyusun draf ranperda itu sendiri," jelasnya. Lebih lanjut Patrialis mengemukakan, adanya pembatalan sebanyak 4.000 perda yang diterbitkan sejak tahun 2001 hingga 2009 telah menyedot dana yang tidak sedikit dan bahkan jumlahnya mencapai triliunan. "Memang sangat disayangkan pembatalan perda tersebut namun itu tidak bisa dipaksakan untuk diterapkan karena tidak menguntungkan rakyat. Makanya, dalam pembahasan perda oleh para anggota DPRD agar dilakukan secara profesional," terangnya. Ia mengemukakan, kerugian atas pembatalan perda tersebut dapat dikalkulasi kebutuhan anggaran saat dilakukan pembahasan yang jumlahnya tak kurang Rp 300 juta setiap perda. Makanya, kerugian ini mencapai triliunan dari 4.000 perda yang batal," ucap politisi senior Partai Amanat Nasional ini.
Patrialis menerankan, perda yang dibatalkan ini umumnya melanggar undang-undang berkaitan dengan retribusi dan pajak. Makanya, kata Menkumham, untuk menghindari terjadinya pembatalan perda maka perlu dilakukan singkronisasi dengan pihak-pihak terkait sebelum ranperda disahkan menjadi perda. 
Dikatakannya, peresmian Law Center atau pusat pelayanan informasi hukum terpadu ini tentunya bisa dimanfaatkan oleh semua pihak termasuk rencana pembuatan perda yang baru. 
Sementara itu, Gubernur Sulbar, Anwar Adnan Saleh dalam kesempatan yang sama juga menyambut positif dengan diresmikannya pusat layanan informasi pelayanan hukum kepada masyarakat. Apalagi, kata Anwar, Kementerian Hukum dan HAM telah memiliki orang-orang profesional untuk membantu pemerintah di daerah terkait pelayanan hukum yang lebih baik termasuk pelayanan konsultasi pemnyusunan perda. [ant/lal]copy from inilah.com

Serbia, Pintu Masuk Sawit & Kakao ke Eropa Timur

Foto KAKAO by cfddago.

JAKARTA- Pemerintah Indonesia melihat adanya potensi Serbia akan menjadi pintu perdagangan yang strategis bagi ekspor sawit dan kakao dari Indonesia ke kawasan Eropa Timur.

“Setelah kemarin kami mengadakan kunjungan ke wilayah Beograd-Serbia, kami melihat bahwa Serbia dapat menjadi semacam transit bagi perdagangan sawit dan kakao kita,” ujar Wakil Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu kala ditemui di kantornya, akhir pekan kemarin.

Dengan dijajakinya kemungkinan ini, Mari menyatakan pintu perdagangan ke Eropa tidak lagi datang melalui kawasan Eropa barat. “Selama ini, komoditas ekspor kita kalau ke Eropa masuknya lewat Rotterdam dan Hamburg. Mungkin ke depannya, kita bisa masuk lewat Balkan” lanjutnya.

Ketika dikonfirmasi masalah sertifikasi dan kualitas sawit yang sering menjadi masalah ketika memasuki kawasan Eropa, dia menyatakan bahwa proses kesalahanpahaman terkait masalah {palm oil sustaibility} ini akan segera akan segera diselesaikan.

Selain itu, ia juga meyatakan bahwa proses hilirisasi komoditas kakao juga berjalan dengan baik. “Kemarin, saya meninjau pabrik olahan kakao baru di Batam yang bisa memproduksi Kakao sebanyak 60 ribu ton per tahun, itu menunjukkan bahwa proses hilirasasi kita berjalan baik” tutupnya. (mrt)
(ade) sumber okezone.

PERDA diTOLAK :Kemenkumham Bentuk Pusat Hukum Terpadu di Daerah

MAMUJU - Menkumham, Patrialis Akbar, Sabtu (21/5), meresmikan law and human rights center (pusat hukum terpadu) di Kantor Wilayah (Kanwil) hukum dan HAM Sulawesi Barat. Pembentukan pusat hukum terpadu ini merupakan bagian dari penguatan peran kantor wilayah Kemenkumham untuk memberikan pelayanan hukum di masyarakat.

Patrialis mengatakan, setelah diresmikannya pusat hukum terpadu ini, maka Kanwil Kemenkumham Sulawesi Barat sudah menyiapkan pakar hukum pembuat peraturan perundang-undangan.

Para pakar hukum tersebut akan membantu pemerintah daerah, masyarakat, dan DPRD setempat untuk membuat Perda (Peraturan Daerah). “Dengan adanya pusat hukum terpadu ini, masyarakat diharapkan dapat lebih mengerti dan memahami hukum secara lebih mendalam,” ujarnya.

Pernyataannya itu didasari pada fakta dari sekitar 13 ribu Perda yang dibuat oleh pemerintah daerah di Indonesia, 4 ribunya ditolak oleh pemerintah pusat karena bertentangan dengan UU/10/2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. “Banyak Perda yang ditolak itu karena tidak mengakomodir kepentingan masyarakat,” kata Patrialis.

Sebelum Sulawesi Barat, Puluhan Pusat Hukum Terpadu telah diresmikan di 20 provinsi di Indonesia. Berdasarkan rencana, pusat hukum terpadu itu akan didirikan di setiap provinsi di Indonesia.

Selain meresmikan pusat hukum terpadu, Patiralis juga menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti Pengadilan, kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dan Polda Sulawesi Selatan dan Barat dalam sebuah wadah bernama forum Dilkumjakpol (Pengadilan, Kemenkum HAM, Kejaksaan tinggi, dan Polda).

Sumber :REPUBLIKA 

Redaktur: cr01
Reporter: Muhammad Hafil

Kelola Bersama Kebun Sawit PTPN IV dan PTPN I

BUAH  SAWIT

Medan- Sejumlah BUMN menggelar memorandum of understanding (MoU) atau kesepakatan bisnis untuk rehabilitasi, pembangunan, dan pengelolaan berbagai proyek. Satu di antaranya kesepakatan PTPN I dan PTPN IV dalam pengelolaan kebun kelapasawit milik PTPN I seluas 18.000 hektare dengan nilai Rp1,1 triliun di kebun Kreung (6.111 ha), Kabupaten Aceh Selatan dan Kota Subussalam, Kebun Ujong Lamie (3.418 ha) di Kabupaten Nagan raya, dan Kebun Batee Puteh (8,649,2 ha) di Kabupaten Aceh Barat.

MoU itu juga bakal mencakup pembangunan dua pabrik kelapasawit (PKS) di Kreung Luas dan Ujong Lamie.Kedua PTPN itu sepakat untuk membentuk satu perusahaan bersama, yakni PT Agro Sinergi Nusantara, untuk mengelola semua kerja sama tersebut, dengan jumlah kepemilikan saham 50,6% untuk PTPN IV dan 49,4% untuk PTPN I.

Kesepakatan simbolis dua BUMN itu adalah bagian dari 12 MoU sejenis antar-BUMN yang ada dalam lingkup Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (Kemeneg BUMN) dalam rangka workshop bertajuk "Sinergi Antar-BUMN" yang digelar di Hotel Grand Asthon Medan, Kamis (19/5). Disebut simbolis karena sejatinya MoU itu ditandatangani pada hari itu juga oleh masing-masing pihak terkait dengan disaksikan langsung oleh Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar.

"Namun karena ada tugas mendadak, yakni meninjau aktivitas PT Krakatau Steel di Cilegon, Banten, terpaksa penandatangan semua MoU ini dialihkan ke Jakarta. Tetapi itu tidak membatalkan MoU simbolis yang di Medan ini," ujar Deputi Bidang Restrukrisasi dan Perencanaan Strategis Kemeneg BUMN, Pandu Djajanto, mewakili Menteri Mustafa Abubakar, di hadapan para pejabat BUMN, baik yang berkantor di Medan dan Aceh, maupun di Jakarta.

Saat membacakan sambutan resmi Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, Pandu mengatakan sinergi itu dilakukan demi akselerasi, percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2015 dalam komunitas ASEAN, plus kerja sama perdagangan bebas ASEAN dengan China dan India.Katanya, total aset semua BUMN pada tahun 2010 saja diperkirakan telah mencapai Rp 2.382,83 triliun, dengan total pengeluaran (OPEX dan CAPEX) mencapai Rp 1.090 triliun atau 20,53% dari GDP yang diperkirakan mencapai Rp 6.119 triliun pada tahun 2010.

Dengan demikian, ujar Pandu, apabila BUMN mampu bersinergi secara optimal, kontribusi pada PDB tersebut akan semakin besar lagi. BUMN akan mampu berpartisipasi lebih dalam proyek-proyek master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi 2011-2025 yang telah dicanangkan oleh pemerintah, seperti dalam proyek pembangunan jembatan Selat Sunda, pembangunan MRT di Jabodetabek, dan pembangunan-pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah. "Dengan demikian BUMN mampu berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program Pemerintah yang mentargetkan PDB Indonesia Tahun 2025 berkisar antara US$ 3,8 - 4,5 million atau dengan pendapatan perkapita antara US$ 12.900 s/d US$ 16.100," katanya.

Dia menyebutkan berdasarkan kesepakatan yang terbangun dalam retreat di Bogor pada 21-22 Februari lalu, kementerian BUMN dan BUMN itu sendiri telah berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam semua akselerasi ekonomi nasional itu.

Komitmen itu melalui dukungan belanja modal sampai dengan tahun 2014 senilai Rp 836 triliun, yang terbagi dalam 475 proyek produksi dan dukungan infrastruktur di seluruh koridor ekonomi, dengan proyeksi serapan tenaga kerja sebanyak 6,6 juta orang. Pandu yakin sinergi ini tidak bertentangan dengan UU Nomor I tahun 1999 tentang Monopoli. Pihaknya juga yakin semua proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang timbul nantinya dari aktivitas sinergi antar-BUMN itu tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54/2010 tentang PBJ.

"Karena pengadaan barang dan jasa yang muncul dari aktivitas sinergi antar-BUMN ini sama sekali tidak menggunakan dana dari APBN, melainkan dari dana BUMN itu masing-masing. Jadi, proses pengadaan barang dan jasa itu cukup ditentukan dengan panduan yang ada di BUMN itu sendiri," katanya.

Pandu menyebutkan, sebelumnya telah dilakukan MoU sejenis yang melibatkan 110 BUMN dari 140 BUMN yang ada. Dengan demikian, maka tinggal 38 BUMN lagi yang belum melakukan MoU sejenis.

Mapping Assets
Pandu mengatakan pula selain melakukan sinergi antar-BUMN, pihaknya juga sedang merancang pembentukan holding antar-BUMN perkebunan, dan diharapkan pada semester ini, atau paling lambat bulan Juni 2011, konsep holding itu sudah bisa diaplikasikan. Saat ini pihaknya sedang menunggu kajian dari Kementerian Keuangan tentang nilai total aset semua BUMN perkebunan itu."Kami menunggu hasil pengkajian Kementerian Hukum dan HAM soal status hukum semua aset BUMN perkebunan itu," ujarnya.

Pihaknya berharap, untuk tahun 2012, Pulau Sumatera bisa dijadikan area untuk mapping assets semua BUMN perkebunan agar proses pembentukan holding tersebut bisa lancar, sekaligus bisa menjadi presen yang baik bagi pembentukan holding serupa terhadap BUMN yang berkantor di pulau lain di Indonesia. (hendrik hutabarat)Medan-BISNIS

Moratorium Hutan Hambat Produksi Sawit Hingga 2 Juta Ton

Jakarta - Instruksi Presiden (Inpres) terkait moratorium (penundaan) izin kawasan hutan alam dan gambut akan mengurangi potensi peningkatan produksi sawit hingga 2 juta ton. Pemberlakuan moratorium ini juga akan berimbas pada produksi sawit Indonesia hingga 5 tahun mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Sekjen Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono kepada detikFinance, Jumat (20/5/2011)

"Impact secara ekonomis akan turun, kalau dua tahun ini terhambat pemerintah akan kehilangan opportunity selama 5 tahun mendatang," katanya.

Joko beralibi dengan adanya moratorium yang juga berlaku terhadap wilayah area penggunaan lain (APL) maka ekspansi perkebunan kelapa sawit hanya akan mencapai 250.000 hektar per tahun. Padahal dalam kondisi normal atau tanpa moratorium ekspansi perkebunan kelapa sawit bisa mencapai 500.000-600.000 hektar per tahun.

"Kalau setahun berkurang 250.000 hektar maka dalam dua tahun 500.000 hektar. Jika produksi 4 ton per hektar maka ada produksi 2 juta ton berkurang," tegasnya.

Menurut Joko, berdasarkan target pemerintah produksi sawit akan mencapai 40 juta ton (CPO) pada 2020, saat ini produksi hanya 22 juta ton. Jika mengacu dengan target itu maka diperlukan lahan hingga 12 juta ton dari saat ini hanya 8 juta hektar.

"Target 40 juta ton itu mungkin akan terganggu. Jadi moratorium itu walaupun dua tahun menghambat ekonomi," katanya.

Selain itu, menurut Joko moratorium akan berimbas pada pengurangan serapan tenaga kerja dari sektor sawit. Dalam keadaan normal dengan pertumbuhan ekspansi lahan 500.000-600.000 hektar per tahun, sektor sawit ini bisa menyerap 100-120.000 tenaga kerja baru.

"Impact 100.000 orang tenaga kerja akan hilang," katanya.

Dikatakan Joko ketentuan yang ada dalam Inpres moratorium ini dianggap masih belum terlalu tegas oleh kalangan LSM pecinta lingkungan. Meskipun dari sisi pelaku sektor sawit, inpres ini sudah sangat memukul pengusaha sawit termasuk perkebunan sawit rakyat.

"LSM tidak puas dengan inpres tersebut. LSM itu malah maunya hutan sekunder masuk moratorium itu lebih gila lagi. Kesannya Indonesia itu disuruh duduk manis, nggak usaha kerja minta-minta sama negara lain," katanya.

Seperti diketahui mulai hari ini penerapan moratorium (penundaan) terhadap pemberian izin kawasan hutan alam dan gambut efektif berlaku. Moratorium ini berlaku selama dua tahun kedepan sesuai Instruksi Presiden (Inpres) No 10 Tahun 2011 tentang penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam dan lahan gambut. Inpres ini berlaku khusus untuk 64,2 juta hektar hutan alam primer dan lahan gambut di Indonesia.

Dalam Inpres itu diatur juga bahwa penundaan pemberian izin baru berlaku untuk hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain.(hen/dnl/detik.com)

Bakrie Fokus Industri Terintegrasi

KISARAN, — Perusahaan perkebunan nasional PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk semakin fokus mengembangkan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu sampai hilir. 

Pemilik lahan seluas 200.000 hektar itu kini mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil atau CPO) menjadi beragam produk turunan bernilai tinggi di pasar internasional.

Direktur Utama PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (BSP) Ambono Januarianto mengemukakan itu di sela-sela persiapan perayaan 100 tahun Kebun Bunut di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Rabu (18/5/2011).

BSP kini merupakan perusahaan perkebunan dengan lahan tertanam seluas 144.000 hektar, yang memiliki industri hilir terintegrasi terbesar di Indonesia, berlokasi di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

Pabrik oleokimia berkapasitas produksi 50.000 ton fatty acid per tahun di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah beroperasi penuh sejak April 2011. Pabrik alkohol berkapasitas 35.000 ton alkohol per tahun juga segera berjalan. Perseroan pun terus bersiap mengoperasikan pabrik alkohol unit 2, fatty acid unit 2, dan pengolahan CPO.

Hampir 90 persen produk turunan BSP sudah memiliki pembeli di pasar internasional. Perseroan sudah mengikat kontrak penjualan produk turunan, terutama alkohol, selama lima tahun dengan salah satu produsen produk konsumen terkemuka dunia, Procter and Gambler (PG).

“Kami percaya di Indonesia belum banyak pengusaha yang menangkap peluang potensi total penambahan nilai produk dalam rantai bisnis CPO. Integrasi upstream dan downstream (hulu dan hilir) masih sangat jarang dalam bisnis kelapa sawit,” ujar Ambono.

Kebutuhan konsumsi pangan dan energi yang terus meningkat memang membuat kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan di pasar internasional. Permintaan terhadap CPO terus meningkat dan semakin tinggi karena sejumlah industri di Eropa dan Amerika Serikat masih melirik CPO untuk dijadikan bahan bakar nabati saat harga minyak bumi terus meroket.

Saat ini, harga CPO di pelabuhan semenanjung Malaysia sudah melebihi 1.100 dollar AS per ton. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlanjut seiring instabilitas politik dan keamanan di sejumlah negara penghasil minyak bumi.

Perkembangan harga pasar yang menggembirakan ditambah kenaikan volume produksi dengan pabrik oleokimia yang mulai menghasilkan membuat perseroan mampu mencetak laba bersih kuartal I tahun 2011 dengan jumlah hampir dua kali lipat dibandingkan kuartal I tahun 2010. Namun, Ambono menolak memaparkan angka tersebut dengan alasan, belum melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia.

Akan tetapi, menurut informasi yang belum bisa dikonfirmasi, laba bersih kuartal I tahun 2011 BSP bisa melampaui Rp 200 miliar. Hal ini bisa terjadi karena hampir sepanjang empat bulan ini harga rata-rata CPO sudah berkisar 900 dollar AS hingga 1.000 dollar AS per ton.

Kenaikan harga karet alam di pasar internasional juga turut menjadi berkah bagi kinerja perseroan. Direktur BSP Bambang Aria Wisena menjelaskan, pertumbuhan ekonomi China dan pengembangan industri otomotif Eropa di Turki membuat permintaan terhadap karet alam tetap tinggi.

Bencana alam di Jepang yang semula diperkirakan bakal menekan permintaan karet juga tak terbukti. Hal ini membuat harga karet alam terus berada di atas 5 dollar AS per kilogram.

“Harga karet masih akan tinggi karena mengikuti harga minyak bumi (bahan baku utama karet sintetis). Begitu perekonomian Jepang pulih (dari bencana), harga karet akan semakin tinggi,” ujar Bambang.

Kebun tertua

Kebun Bunut adalah kebun tertua BSP yang diakuisisi tahun 1986. Perkebunan karet yang didirikan dengan nama Naamlooze Vennootschap Hollandsch Amerikaansche Plantage Maatschappij itu berdiri tahun 1911, termasuk generasi pertama komersialisasi perkebunan pada masa kolonial Belanda.

Perkebunan ini kemudian berganti nama menjadi PT United States Rubber Sumatra Plantations (USRSP) tahun 1957 setelah diakuisisi Uniroyal Inc. Uniroyal Inc adalah salah satu perusahaan terkemuka di dunia yang sudah mulai mengembangkan kakao dan kelapa sawit dengan karet sebagai komoditas utama.

Pada tahun 1965-1967, Pemerintah Indonesia menasionalisasi USRSP. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PT Uniroyal Sumatra Plantations tahun 1985. Setahun kemudian, perusahaan tersebut berganti nama menjadi PT United Sumatera Plantations (UNSP) dan PT Bakrie Brothers mengambil alih 75 persen saham.

Kebun Bunut, yang pada masa awal perkembangannya berada di tengah hutan karet, kini sudah berada di pusat Kota Kisaran, ibu kota Kabupaten Asahan, yang berjarak 152 kilometer selatan Kota Medan.

Kondisi itu membuat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Asahan, yang sebagian besar mengandalkan komoditas perkebunan kelapa sawit dan karet, juga tak bisa dipisahkan dari keberadaan Kebun Bunut milik BSP tersebut.

Oleh karena itu, BSP merayakan 100 tahun operasional perkebunan di Kisaran itu secara besar-besaran pada Kamis (19/5/2011). Pemilik saham terbesar BSP, Aburizal Bakrie dan keluarga, turut hadir menyaksikan perayaan ini bersama para pemangku kepentingan.sumber:KISARAN, KOMPAS.com — Perusahaan perkebunan nasional PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk semakin fokus mengembangkan industri kelapa sawit yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Pemilik lahan seluas 200.000 hektar itu kini mengembangkan industri pengolahan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil atau CPO) menjadi beragam produk turunan bernilai tinggi di pasar internasional.

Direktur Utama PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (BSP) Ambono Januarianto mengemukakan itu di sela-sela persiapan perayaan 100 tahun Kebun Bunut di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Rabu (18/5/2011).

BSP kini merupakan perusahaan perkebunan dengan lahan tertanam seluas 144.000 hektar, yang memiliki industri hilir terintegrasi terbesar di Indonesia, berlokasi di Kuala Tanjung, Sumatera Utara.

Pabrik oleokimia berkapasitas produksi 50.000 ton fatty acid per tahun di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, sudah beroperasi penuh sejak April 2011. Pabrik alkohol berkapasitas 35.000 ton alkohol per tahun juga segera berjalan. Perseroan pun terus bersiap mengoperasikan pabrik alkohol unit 2, fatty acid unit 2, dan pengolahan CPO.

Hampir 90 persen produk turunan BSP sudah memiliki pembeli di pasar internasional. Perseroan sudah mengikat kontrak penjualan produk turunan, terutama alkohol, selama lima tahun dengan salah satu produsen produk konsumen terkemuka dunia, Procter and Gambler (PG).

“Kami percaya di Indonesia belum banyak pengusaha yang menangkap peluang potensi total penambahan nilai produk dalam rantai bisnis CPO. Integrasi upstream dan downstream (hulu dan hilir) masih sangat jarang dalam bisnis kelapa sawit,” ujar Ambono.

Kebutuhan konsumsi pangan dan energi yang terus meningkat memang membuat kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggulan di pasar internasional. Permintaan terhadap CPO terus meningkat dan semakin tinggi karena sejumlah industri di Eropa dan Amerika Serikat masih melirik CPO untuk dijadikan bahan bakar nabati saat harga minyak bumi terus meroket.

Saat ini, harga CPO di pelabuhan semenanjung Malaysia sudah melebihi 1.100 dollar AS per ton. Kondisi ini diperkirakan masih akan terus berlanjut seiring instabilitas politik dan keamanan di sejumlah negara penghasil minyak bumi.

Perkembangan harga pasar yang menggembirakan ditambah kenaikan volume produksi dengan pabrik oleokimia yang mulai menghasilkan membuat perseroan mampu mencetak laba bersih kuartal I tahun 2011 dengan jumlah hampir dua kali lipat dibandingkan kuartal I tahun 2010. Namun, Ambono menolak memaparkan angka tersebut dengan alasan, belum melaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Bursa Efek Indonesia.

Akan tetapi, menurut informasi yang belum bisa dikonfirmasi, laba bersih kuartal I tahun 2011 BSP bisa melampaui Rp 200 miliar. Hal ini bisa terjadi karena hampir sepanjang empat bulan ini harga rata-rata CPO sudah berkisar 900 dollar AS hingga 1.000 dollar AS per ton.

Kenaikan harga karet alam di pasar internasional juga turut menjadi berkah bagi kinerja perseroan. Direktur BSP Bambang Aria Wisena menjelaskan, pertumbuhan ekonomi China dan pengembangan industri otomotif Eropa di Turki membuat permintaan terhadap karet alam tetap tinggi.

Bencana alam di Jepang yang semula diperkirakan bakal menekan permintaan karet juga tak terbukti. Hal ini membuat harga karet alam terus berada di atas 5 dollar AS per kilogram.

“Harga karet masih akan tinggi karena mengikuti harga minyak bumi (bahan baku utama karet sintetis). Begitu perekonomian Jepang pulih (dari bencana), harga karet akan semakin tinggi,” ujar Bambang.
Kebun tertua

Kebun Bunut adalah kebun tertua BSP yang diakuisisi tahun 1986. Perkebunan karet yang didirikan dengan nama Naamlooze Vennootschap Hollandsch Amerikaansche Plantage Maatschappij itu berdiri tahun 1911, termasuk generasi pertama komersialisasi perkebunan pada masa kolonial Belanda.

Perkebunan ini kemudian berganti nama menjadi PT United States Rubber Sumatra Plantations (USRSP) tahun 1957 setelah diakuisisi Uniroyal Inc. Uniroyal Inc adalah salah satu perusahaan terkemuka di dunia yang sudah mulai mengembangkan kakao dan kelapa sawit dengan karet sebagai komoditas utama.

Pada tahun 1965-1967, Pemerintah Indonesia menasionalisasi USRSP. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi PT Uniroyal Sumatra Plantations tahun 1985. Setahun kemudian, perusahaan tersebut berganti nama menjadi PT United Sumatera Plantations (UNSP) dan PT Bakrie Brothers mengambil alih 75 persen saham.

Kebun Bunut, yang pada masa awal perkembangannya berada di tengah hutan karet, kini sudah berada di pusat Kota Kisaran, ibu kota Kabupaten Asahan, yang berjarak 152 kilometer selatan Kota Medan.

Kondisi itu membuat pertumbuhan perekonomian Kabupaten Asahan, yang sebagian besar mengandalkan komoditas perkebunan kelapa sawit dan karet, juga tak bisa dipisahkan dari keberadaan Kebun Bunut milik BSP tersebut.

Oleh karena itu, BSP merayakan 100 tahun operasional perkebunan di Kisaran itu secara besar-besaran pada Kamis (19/5/2011). Pemilik saham terbesar BSP, Aburizal Bakrie dan keluarga, turut hadir menyaksikan perayaan ini bersama para pemangku kepentingan.

(sumber :kompas.com)

Perusahaan BUMN Sepakat Lakukan Sinergi

Medan- Sejumlah Badan Usaha Milik Negara sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU), hal ini menunjukkan keseriusan perusahaan tersebut untuk lebih maju dan mendukung kinerja BUMN lainnya.

"Seharusnya hari ini (19/5), sebanyak 12 MoU BUMN itu ditandatangani dengan disaksikan Menteri BUMN Mustafa Abubakar, tetapi terpaksa diundur karena menteri tidak bisa datang karena ada tugas mendadak," kata Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN, Pandu Djajanto, di Medan, Kamis.

Hal itu disampaikan pada acara Workshop Sinergi Antar BUMN dengan tema Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Sinergi Antar BUMN yang digelar Kementerian BUMN dan dihadiri para komisaris, direktur dan pejabat BUMN.

BUMN yang sudah sepakat melakukan sinergi itu adalah PT Pertamina dengan beberapa BUMN Karya (PT Adhi Karya, Hutama Karya, Wijaya Karya) memberdayakan aktiva tetap berupa lahan di Daan Mogot dan Pasar Minggu Jakarta, PT Bina Karya, Waskita Karya dan Wijaya Karya untuk mengoptimalisasikan aset lahan di Cawang Jakarta.

Kemudian PT Pelindo III dengan PT Pertamina mengenai pengoperasian kapal tunda, PT Amarta Karya dengan PT.Kawasan Berikat Nusantara soal pembagunan gudang, PTPN III dengan PT Amarta Karya di sektor pembangkit tenaga listrik tenaga biomassa sawit berkapasitas 2,5 MW.

Disusul PTPN IV dengan PTPN I membangun pabrik kelapa sawit dan kebun sawit di Aceh, PTPN XIII dengan PTPN V dan PT Aneka Tambang untuk membangun perkebunan, PT Bhanda Graha Reksa (BGR) dengan PT Indo Farma kerja sama dalam impor bahan baku dan hasil produksi dan BGR dengan PT Pertani untuk mengelola logistik pupuk dan optimalisasi aset PT Pertani,

Selanjutnya PTPN VI dengan PT Barata Indonesia membangun pembangkit lisrik hidro micro, PT Pos Indonesia dengan PTPN II dalam hal logistik serta PT Inhutan IV dengan PTPN VI menyangkut pembangunan pabrik plywood.

"Kementerian BUMN sangat senang dengan semakin banyaknya BUMN yang melakukan sinergi karena itu menunjukkan kesadaran perusahaan itu semakin maju dan maju secara bersama-sama dengan memanfaatkan masing-masing potensi," kata Pandu.

Dijelaskan pula, dari 140 BUMN dewasa ini sebanyak 110 perusahaan sudah melakukan sinergi dan itu sangat menyenangkan pemerintah.

Direktur Utama PTPN II, Bhatara Moeda Nasution mengakui, kebijakan melakukan sinergi perusahaannya dengan PT.Pos Indonesia itu dilakukan bukan hanya untuk efisiensi dalam pengeluaran pembiayaan, tetapi juga memang didorong untuk memajukan perusahaan BUMN lainnya yakni PT.Pos seperti arahan pemerintah.

PTPN II akan melakukan kerja sama dalam soal pengiriman berbagai surat, barang dan termasuk penagihan. "Meski sesama BUMN, kerja sama PTPN II dan PT POS tentunya juga harus menguntungkan dan dilakukan secara profesional," kata Bhatara Moeda.
(E016/S004)antaraNEWS

Dewan Minyak Sawit Harus Proaktif

Kompas/Boni Dwi Pramudyanto

JAKARTA - Dewan Minyak Sawit Eropa bentukan Indonesia-Malaysia harus proaktif dalam forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Advokasi melalui WTO menjadi agenda penting untuk menepis kampanye hitam terkait minyak sawit dari kedua negara. Karena itu, tahapan advokasi yang jelas harus dipersiapkan.

Sekretaris Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Joko Supriyono, mengemukakan itu di Jakarta, Rabu (18/5/2011).

"Kami menyambut positif pembentukan Dewan Minyak Sawit. Kami berharap banyak dari lembaga tersebut. Pasalnya, minyak sawit kita kesulitan menembus pasar Eropa karena tuduhan merusak lingkungan," katanya.

Setiap minyak sawit yang akan masuk ke Eropa dikenakan ketentuan roundtable sustainable on palm oil (RSPO). Salah satunya dengan mengukur tingkat emisi karbon.

"Semuanya hanyalah akal-akalan Eropa untuk melindungi minyak kedelai dan minyak bunga matahari. Oleh karena itu, pembentukan dewan sangatlah tepat. Indonesia dan Malaysia harus bekerja sama karena sama-sama produsen minyak sawit," ucap Joko.

Joko mengatakan, WTO menjadi forum advokasi efektif untuk menekan Eropa. Organisasi itu bisa meminta Eropa membatalkan ketentuan RSPO, jika Indonesia dan Malaysia bisa membuktikan bahwa proses minyak sawit yang ada tidak merusak lingkungan.

Dewan Minyak Sawit Eropa dibentuk pada 13 Mei 2011 oleh Menteri Pertanian Suswono serta Menteri Perladangan dan Komoditi Industri Malaysia Tan Sri Benard Dompok.

Dewan itu dibentuk sebagai sarana bersama dalam menyediakan satu platform kolektif untuk mewakili kedua negara dalam debat publik yang membahas isu-isu keberlanjutan, keamanan energi, dan kesehatan masyarakat yang dilontarkan LSM antisawit, kelompok lobi tertentu, media, dan masukan dari anggota parlemen Eropa.

(sumber :Eny Prihtiyani | Agus Mulyadi | kompas.) 

Indonesia-Malaysia Sepakat Dirikan EPOC

sepakat untuk mendirikan Dewan Minyak Sawit Eropa (EPOC, European Palm Oil Council).

Kuching - Untuk menguatkan kampanye positif minyak sawit, Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk mendirikan Dewan Minyak Sawit Eropa (EPOC, European Palm Oil Council). EPOC diharapkan terbentuk tahun ini juga, kata Mentan Suswono kemarin.

Rencana pembentukan EPOC termasuk satu dari beberapa isu yang dibahas dalam Join Committee Meeting ke-6 untuk kerjasama bilateral antara kedua negara yang diwakili oleh Mentan RI dan Menteri Perladangan dan Komoditi Industri Malaysia Tan Sri Benard Dompok di Kuching, Sarawak, 13 Mei 2011.

Kedua belah pihak menilai EPOC penting didirikan sebagai sarana bersama yang akan menyediakan satu platform kolektif untuk mewakili kedua negara dalam debat publik yang membahas isu-isu seperti keberlanjutan, keamanan energi dan kesehatan masyarakat yang dilontarkan LSM antisawit, kelompok lobby tertentu, jurnalis media dan masukan dari anggota parlemen Eropa, jelas Mentan.

Menteri Perladangan Malaysia menambahkan, JCM ke6 di Kuching juga membicarakan persiapan melakukan misi bersama kampanye positif sawit di AS pada 24-26 Mei di Washington DC.

Kedua pihak secara umum telah bersepakat mencermati adanya upaya labelling terhadap komoditas sawit dari pihak Australia. Kedua pihak memandang perlunya negosiasi dengan Australia demi masa depan sawit. Indonesia dan Maysia adalah produsen sawit terbesar, kalau bersatu akan menjadi lkelkuatan besar karena mengusai lebih 90% sawit.

Penerapan ISPO yang dipelopori Indoinesia per 1 April 2011. Hal serupa tejadi di malaysia. Penerapan standar ini akan membantu penguatan pasar minyak sawit di internasional. Tokh, tambah Suswono, ISPO juga mengadopsi standar RSPO.

Kedua pihak juga menyetujui pengembangan kerjasama dua pihak untuk komoditas lain seperti lada dan kakao.(jun)sumber DEPTAN-RI

HUNTING BARENG dgn SOEDJAI KARTASASMITA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOMUNITAS SEPEDA KUNO ONTEL

Komunitas Ontel manggung &bernyanyi bersama anak-anakYPAC

Pada minggu tgl. 08 Mei 2011 menghadiri kegiatan Kegiatan Sosial dan Bazar bagi anak di Yayasan Anak Cacat Jl. Adi Negoro Medan.

Begitu meriahnya acara tersebut dihadiri oleh para dokter,dan profesi pendidik, keluarga murid,para pengurus yayasan dan keluarganya,  namun salah satu yang beda adalah hadirnya Komunitas pecinta sepeda tua ONTEL MESAC-Medan.

Merchant yang menunjang penampilan Sepeda ONTEL

kegiatan yang bertujuan menghibur anak-anak yang kurang beruntung dimuka bumi salah satunya seperti di yayasan ini, semoga rasa kasih sayang antar sesama manusia yang juga sebagai ciptaan ALLAH,ddapat mempererat persaudaraan dan mengesampingkan sifat individulis yang semakin mencengkeram kehidupan modern ini.

Dari berkenalan dengan komunitas Sepeda ONTEL tersebut saya berpendapat bahwa ternyata mengurus sesuatu yang sudah lama dan usang bisa dijadikan pengobat bathin ini yang semakin gersang,ketidak sabaran akan  dan seakan akan penuh kebosanan............LUAR BIASA...salutt buat mereka.

Ternyata sangat beruntung mempunyai benda-benda kuno nan antik namun sepertinya  benda itu memang dapat  memancarkan kekuatan FILOSOFIS nan MAGHIS........ketika itu saat saya melihat-lihat dan mengambil foto-fotonya seolah olah sepeda itu pun ikut bergembira ditandai berjajar anteng layaknya prajurit berbaris tegap. (Copyright 2011 foto :Prabudi Gunawan,)  

Bersuka ria bersama anak-anak dan pengurus

Beramah-tamah dengan pak ketua Komunitas MESAC

Menjamu saat komunitas pamitan sangat bersahaja

Sampai ketemu lagi di lain waktu BROTHER'S!!

tetap semangat!!.