DPRD Sumut Pertanyakan Peran Disbun dan PTPN 4

Medan. Produksi tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi perkebunan inti rakyat (PIR) tertinggal dari produksi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 4. Namun, belum ada upaya Dinas Perkebunan (Disbun) Sumut dan PTPN di Sumut dalam peningkatan produksi rakyat.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi B (bidang perekonomian) DPRD Sumut, Selasa (20/1) terungkap bahwa produksi sawit perkebunan rakyat hanya berkisar 5.612.066,73 ton per tahun dari lahan seluas 414.915,84 hektare atau rata-rata 13,5 ton per hektare.

Sementara produksi yang dihasilkan PTPN 4 rata-rata berkisar 19,70 ton per hektare pada tahun 2013 dan naik menjadi 21,19 ton per hektare untuk tahun 2014.

Anggota Komisi B DPRD Sumut Ramses Simbolon mempertanyakan kontribusi Disbun Sumut dan PTPN 4 dalam meningkatkan produksi kebun rakyat, khususnya perekebunan yang berdekatan dengan perkebunan. "PTPN asyik sendiri," kata Ramses dalam forum.

PTPN mempunyai dana corporate social responsibility (CSR) yang bisa diperuntukan bagi peningkatanproduksi kelapa sawit rakyat. Misalkan, dalam peremajaan, penyiapan bibit unggul dan perawatan tanaman.

"Bagaimana mengelola CSR ini untuk membantu rakyat meningkatkan produksinya. Dana CSR untuk pengadaan bibit unggul, kemudian lihat lima tahun mendatang, bagaimana hasilnya," sebutya.

Ramses meminta agar Disbun dan PTPN berintegrasi dalam upaya peningkatan produksi. Memetakan persoalan yang dihadapi rakyat, yang menjadi penyebab produksinya tidak sebanyak PTPN. Bahkan, kalau bisa menyamai produksi perusahaan besar sawit nasional (PBSN) maupun perusahaan besar sawit asing (PBSA).

Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha PTPN 4 Memed Wiramiharja mengatakan, dana CSR diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur, khususnya jalan produksi pertanian. Dana CSR Rp15 miliar sangat minim sehingga harus digunakan untuk kegiatan produktif.

"Jika dana itu digunakan untuk pemeliharaan lahan, hanya sebagian kecil yang bisa ter-cover. Dimisalkanya, jika setiap hektare membutuhkan dana Rp4 juta- Rp5juta, hanya 3.000 hektare saja yang tercover," jelasnya.

Disampaikanya juga, PTPN 4 bisa memberikan bantuan untuk lahan yang sudah memiliki status hukum yang jelas, bersertifikat. Sementara, banyak perkebunan rakyat yang tidak bersertifikat. (edward f bangun)MedanBisnis