Bupati Aceh Timur Minta Pengukuran Ulang HGU Perkebunan

BANDA ACEH : Bupati Aceh Timur Hasballah M Thaib meminta Badan Pertanahan Nasional mengukur ulang hak guna usaha (HGU) milik sejumlah perusahaan di wilayah tersebut untuk meminimalkan konflik lahan dengan masyarakat.

"Pengukuran ulang tersebut merupakan hal yang harus segera dapat dilakukan BPN agar sengketa lahan tersebut dapat segera diselesaikan," katanya.

Teh Indonesia“ Lebih Siap Hadapi AFTA

BANDUNG :Produk teh Indonesia lebih siap menyongsong pasar bebas Asean tahun 2015 dibanding sektor lainnya, kata Penasihat Asosiasi Teh Indonesia Hisyaf Malik di Bandung.
"Dibukanya kran pasar bebas Asean memang ada pengaruhnya, namun teh Indonesia lebih siap karena saat ini masih terdepan di Asean," kata Hisyaf Malik, Rabu 15 Mei 2013.

Sawit di Sumut Didominasi Investor Malaysia

 MEDAN -- Walaupun kepemilikan lahan kelapa sawit sudah dibatasi oleh pemerintah, tetapi fakta di lapangan ternyata banyak perusahan asing yang memiliki namun dengan cara take over perusahaan kelapa sawit dalam negeri.

Investor Sawit Asing Ekspansif di Sumut

Lahan sawit yang ada di Indonesia, termasuk Sumatera Utara, telah didominasi oleh pihak asing. Di satu sisi, pengelolaan lahan menjadi lebih profesional namun di sisi lain lahan yang dimiliki asing diperjualbelikan di bawah tangan.

KAKAO: Harga Kontrak Desember Naik Rp100/Kg

JAKARTA-Harga kakao di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dibuka Rp23.010/kg pada perdagangan hari ini, Rabu (15/5), menguat 0,44% atau Rp100 per kilogram  jika dibandingkan dengan harga pembukaan pada perdagangan kemarin, Selasa (14/5)

Produksi Sawit Kalimantan Kalahkan Sumatera

Jakarta - Produktivitas sawit di Pulau Kalimantan diperkirakan akan menyusul Sumatera pada tahun 2020. “Saya optimistis produktivitas sawit Kalimantan berprospek,” kata Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Senin, 13 Mei 2013.

Bayu mengatakan, produksi sawit Kalimantan tahun 2010 hanya 900 ribu ton minyak sawit mentah (CPO). Kemudian, pada tahun 2011, produksinya mencapai 2,3 juta ton. Sedangkan tahun 2012 mencapai 3,4 juta ton. “Pada tahun 2013 diperkirakan akan mencapai 4,5 juta ton,” ucapnya.

Permentan “Pedoman Perizinan Kebun Sawit 'Dibongkar'

JAKARTA - Menteri Pertanian Suswono mengungkapkan, revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang saat ini masih berjalan diperkirakan siap ditandatangani pada Mei 2013.

 "Ini untuk penekanan agar komposisi PMA dan PMDN harus 51%, tidak boleh 51 persen lebih penguasaan perusahaan di Perkebunan dikuasai asing,"

Ekspor Minyak Sawit Indonesia Mulai Gergeser ke Hilir

KAPUAS HULU : Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, ekspor minyak sawit Indonesia mulai ada perubahan ke arah ekspor hasil hilir karena adanya kebijakan bea keluar yang memberikan insentif kepada hilirisasi.

CEGAH PENURUNAN HARGA

 Asosiasi Petani Batasi Ekspor Karet

PALEMBANG – Para pengusaha karet di Sumsel berkomitmen tidak mengekspor karet terlalu banyak ke negara konsumen untuk menghindari penurunan harga yang lebih tajam saat ini.
Sekretaris Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Awi Aman mengatakan meskipun pembatasan ekspor secara kolektif oleh ketiga negara produsen tidak lagi diberlakukan, tetapi kondisi pasar dunia masih tidak menunjukkan kabar yang menggembirakan.

Cegah Asing Dominasi Lahan Sawit, Izin HGU Dibatasi 100.000 Hektar

"Lain ceritanya ada perusahaan saat ini punya 1 juta hektar, namun selama 3 tahun hanya 100.000 hektare saja yang dia kelola, sisanya dibiarkan saja, ya itu sisanya ditarik kembali ke negara," tandasnya.

 "Intinya mereka yang masih punya lahan 100.000 hektar lebih saat ini, ditunggu sampai HGU habis, baru pembatasan dilakukan, Insya Allah bulan ini bisa di tandatangani," katanya.Dikatakan Suswono

Jakarta - Pemerintah akan segera mengeluarkan pembatasan pemberian izin Hak Guna Usaha (HGU) di sektor perkebunan sawit. Nantinya pemberian HGU baru hanya dibatasi maksimal 100.000 hektar.

Menteri Pertanina Suswono mengungkapkan akan merevisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Rencananya revisi Permentan itu akan diteken pada Mei 2013.

Dahlan tugaskan para dirut BUMN ........

Dahlan Iskan. Sumber Foto: politik.news
Sumateraupdate.com..

Pada momen hari kebangkitan nasional 20 Mei mendatang, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan meminta seluruh petinggi perusahaan milik negara mengajar ke sekolah-sekolah kawasan terpencil. Program ini bertujuan menginspirasi pelajar agar berambisi sukses di masa depan.

Dahlan mengatakan, semakin terpencil sekolah itu, maka semakin baik. Baik SD, SMP, atau SMA harus disambangi para dirut BUMN.

"Pada hari kebangkitan nasional, seluruh direktur BUMN harus mengajar di sekolah-sekolah, semakin ke pelosok semakin baik. Sehari kalau bisa tiga sekolah didatangi, bisa SD, SMP, SMA," kata Dahlan seusai memimpin Rapat Pimpinan BUMN di Kantor Pusat Jamsostek, Jakarta, Kamis (2/5).

1 Mei Jadi Hari Libur Nasional

JAKARTA- Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenuhi janjinya untuk bertemu dengan para buruh pada saat Hari Buruh Internasional yang jatuh pada Rabu (1/5).
Saat bertemu dan berdialog dengan sekitar 1.000 pekerja PT Maspion Group, di Desa Sawotaratap, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah memutuskan menjadikan Hari Buruh Internasional pada 1 Mei sebagai Hari Libur.

Serah terima Dirut PTPN III

MEDAN : PT Perkebunan Nusantara III  Medan Rabu, 1 Mei 2013 di Aula kantor Direksi jalan Sei Batanghari telah melaksanakan serah terima jabatan antar direktur utama yaitu Megananda Daryono kepada Bagas Angkasa, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pemasaran PTPN III, disaksikan oleh jajaran komisaris diantaranya Deddy Suardi, Heri Sucipto, Budi Santoso dan Heri Sebayang. Sedangkan dari jajaran direksi tampak hadir Kusumandaru NS (Wakil Dirut), Erwan Pelawi (Direktur Keuangan), Nurhidayat (Direktur Perencanaan dan Pengembangan), Balaman Tarigan (Direktur Produksi), dan Rachmat Prawira Kesumah (Direktur SDM), seluruh kepala bagian, distrik manajer dan manajer se PTPN III.

..........tuntut audit Dapenbun PTPN II

Jakarta  - Sejumlah buruh dari Serikat Pekerja Perkebunan menuntut audit Dana Pensiunan Perkebunan (Dapenbun) di PT Perkebunan Nusantara II Sumatera Utara agar lebih transparan dalam pengelolaan dana untuk pembayaran gaji serta dana pensiun itu.

"Utang perusahaan semakin banyak, padahal setiap bulannya gaji kami dipotong sebesar enam persen untuk Dapenbun," kata Ketua Kantor Wilayah SPBUN Berawijaya Meliala di Jakarta, Rabu.

demi buruh bagi dua tuntutan

MEDAN - Lima ratusan massa buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumut berteriak menyuarakan hak-hak perburuhan pada peringatan May Day di depan Kantor Gubernur Sumut, Rabu (1/5/2013).