Perusahaan Tunggak Iuran BPJS Kesehatan

 Kepersertaan Terancam Dihentikan

MEDAN, - Sejak Januari hingga Maret, puluhan badan usaha tunggak iuaran BPJS Kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan tidak akan melayani bagi instansi yang terlambat membayar iuran selama tiga bulan. Hal ini ditegaskan Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan BPJS Kesehatan Divre I Sumut-Aceh, Rita Masyita Ridwan.

“Saya tidak tahu pasti jumlahnya karena tidak memegang data, bila puluhan badan usaha ini tidak membayar, maka bulan ke 4 akan kami hentikan,” ucapnya tanpa menuturkan badan usaha yang menunggak karena tidak memegang data,” ujarnya saat pertemuan dengan serikat buruh, Kamis (17/4).

Pihaknya akan terus mencoba untuk mensosialisasikan lagi JKN yang dikelola BPJS Kesehatan. “Kita juga mengingatkan bahwa instansi yang dilayani yang sudah membayar iuran yang telah ditetapkan. Kalau pada awal-awalnya kemarin kan masih masa transisi, kita masih bisa menerima kartu jaminan kesehatan lainnya seperti Jamsostek. Tapi batas untuk kartu Jamsostek ini sampai akhir bulan saja,” katanya.

Untuk itu, BPJS Kesehatan sendiri berjanji akan mensosialisasikan lagi program JKN yang telah berlangsung. Terutama kepada instansi terkait yang dahulunya menggunakan kartu Jamsostek yang pada tanggal 1 Mei nanti sudah tidak berlaku lagi. Namun sosialisasi JKN bukan hanya tugas BPJS Kesehatan saja tapi tugas semua instansi terkait , karena ini merupakan program pemerintah.

Tidak hanya masalah iuran ternyata, BPJS Kesehatan banyak menerima laporan masih ada rumah sakit provider BPJS Kesehatan yang nakal. Dan rata-rata rumah sakit provider swasta.

Seperti yang diakui Ketua Serikat Buruh Sejati Sumatera Utara (Sumut), Arsula Gultom, saat anaknya sakit dan harus rawat inap di salah satu rumah sakit swasta, dirinya harus membeli obat sendiri keluar. Karena, alasan pihak rumah sakit, obat tersebut tidak tersedia di apotek rumah sakit.

“Ternyata bukan hanya saya saja yang disuruh membeli obat, saya mendapatkan informasi dari keluarga pasien lainnya, mereka juga disuruh untuk membeli obat dengan biaya sendiri sejak jaminan kesehatan diambilalih BPJS Kesehatan,” ucap pemegang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) Jamsostek ini. Padahal yang diketahuinya, biaya obat dan perawatan ditanggung sepenuhnya oleh BPJS Kesehatan.

Menanggapi keluhan ini, Rita mengungkapkan rumah sakit harus memberikan pelayanan yang baik kepada pasien BPJS Kesehatan, dan tidak ada pembayaran tambahan.”Memang, sebenarnya mekanisme penetapan obat-obatan itu sepenuhnya kewenangan rumah sakit. Dan obat-obat yang digunakan harus sesuai dengan formularium nasional (fornas). Akan tetapi pada prinsipnya tidak boleh ada biaya penambahan.

Makanya kami menempatkan BPJS Center untuk mendengarkan keluhan pasien di lapangan. Jadi bila ada yang dengar ini (obat beli sendiri), maka bisa mendatangi BPJS Center di setiap rumah sakit,” ungkap Rita.

Ditambahkannya, hingga kini masih banyak pihak atau oknum-oknum rumah sakit yang mencoba lari dari aturan. Karena itu, informasi-informasi yang diberikan masyarakat, menjadi masukan bagi BPJS Kesehatan, agar petugas bisa melakukan memperketat visit atau kunjungan ke pasien.

Sementara itu, saat ditanyakan terkait mengenai klaim Jamsostek tenaga kerja belum juga bisa akibat perubahan ke BPJS, bahwa pihaknya masih belum menerima pengembalian aset dan realibilitas dari Jamsostek.”Itu bisa langsung ditanyakan ke pihak Jamsostek, kenapa belum membayarkan klaim sebelumnya. Karena kita hanya mengurusi klaim individu yang sudah tergabung dengan BPJS Kesehatan dari Januari 2014 sampai sekarang,” pungkasnya. (nit/ila)

 M Iqbal harahap/sumut p
 SUMUTPOS.CO