GAPKI Tolak PKS Tanpa Kebun Di Langkat

MEDAN : Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Langkat dan Sumatera Utara menolak pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS).. di Langkat, karena melanggar peraturan pemerintah.

"Penolakan itu diminta karena keberadaan PKS ... di Dusun Srijadi, Desa Pulo Rambung Kecamatan Bahorok, Langkat itu dinilai telah melanggar peraturan Pemerintah," kata Komisariat GAPKI Langkat, Darul Iman Hutabarat di Medan, Minggu (27/4).

Darul Iman mengatakan, berdasarkan data di lapangan PKS tersebut dibangun dengan kapasitas 30 ton per jam itu dinilai tidak memenuhi Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/0T.140/9/2013. Dalam pasal 11 di Permentan itu menyebutkan, usaha industri pengolahan hasil perkebunan untuk mendapatkan IUP-P harus memenuhi penyediaan bahan baku paling rendah 20 persen berasal dari kebun sendiri dan kekurangannya dipenuhi dari kebun masyarakat/perusahaan perkebunan lain melalui kemitraan pengolahan berkelanjutan.

"PKS itu sendiri tidak memiliki kebun, sementara kalau dibilang mengandalkan hasil masyarakat sekitar juga volumenya dipastikan tidak akan memenuhi ketentuan Permentan. Itu yang dikhawatirkan GAPKI, karena bisa menimbulkan ancaman pencurian TBS (tandan buah sawit)," katanya.

Ancaman pencurian bukan saja terhadap kebun PT. Lonsum sebagai anggota GAPKI yang berdekatan dengan PKS tersebut, tetapi juga terhadap kebun sawit milik masyarakat.

"Ancaman semakin dikhawatirkan, karena nyatanya juga hasil survei di lapangan dan fakta, PKS itu tidak meminta izin ke Lonsum yang merupakan perusahaan terdekat PKS itu sebagai salah satu persyaratan izin gangguan (HO)," katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, PKS wajib menyampaikan presentasi analisa dampak lingkungan atau Amdal kepada seluruh stakeholder termasuk perusahan perkebunan yang berada di wilayah tersebut. "Nyatanya PT. Lonsum mengaku belum pernah diundang dalam presentase Amdal atau rencana pendirian PKS tersebut," kata Darul Iman.

Sekretaris GAPKI Sumut Timbas Prasad Ginting membenarkan adanya laporan keberatan soal pendirian PKS LSHP itu. "GAPKI Sumut jelas keberatan dan menolak pembangunan PKS karena berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dan mengganggu stabilitas masyarakat kebun yang berada di Kecamatan Bahorok, Langkat," katanya.

Menurutnya, untuk PKS berkapasitas 30 ton/jam, akan membutuhkan pasokan TBS sekitar 15.000 ton. Pasokan 15.000 ton itu baru bisa diperoleh dari lahan sawit seluas 5.000 sampai 10.000 hektare.

"Mereka tidak punya lahan dan luas kebun sawit masyarakat sekitarnya kalaupun perusahaan itu bekerjasama, juga tidak mencukupi karena hanya seluas 250 hektare. Tentunya kekurangan pasokan TBS PKS itu mengkhawatirkan perkebunan di sekitarnya termasuk Lonsum dengan ancaman kerawanan aksi pencurian TBS," katanya.

Timbas mengatakan, terkait dengan kasus itu, GAPKI sudah beraudiensi ke Bupati Langkat H. Ngogesa Sitepu awal April untuk meminta perhatian soal keberatan GAPKI. "Bupati merespon baik kedatangan GAPKI dan Bupati Langkat menyatakan akan langsung menindaklanjuti laporan keberatan GAPKI," katanya.

Sementara itu, Adviser/Consultant Of Corporate PT Lonsum, H. Mino Lesmana yang dikonfirmasi membenarkan bahwa manajemen perusahaan itu belum pernah diundang dalam presentasi Amdal atas rencana pendirian PKS yang sudah berjalan sejak tahun 2013 lalu. "Belum pernah ada pihak menjumpai Lonsum terkait kepentingan Amdalnya," kata Mino. (m41) 

(Waspada)

 Written by Wantana