Apindo Sumut Usul Kebijakan Ekspor-Impor Diberikan Pada Pemda

MEDAN – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPD Apindo) Sumatra Utara mengusulkan kebijakan ekspor dan impor diberikan kepada masing-masing pemerintah daerah.
Ketua DPD Apindo Sumut Parlindungan Purba menilai kebijakan ekspor dan impor selama ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak efektif terutama saat menghadapi kondisi perekonomian yang tidak stabil seperti sekarang.


Ketika harga komoditas merangkak naik dan dolar Amerika Serikat juga menguat terhadap mata uang rupiah seharusnya menjadi kabar baik bagi neraca perdagangan dalam negeri.

Sumatra Utara yang merupakan eksportir bahan baku atau raw materials berupa minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) seharusnya menikmati kondisi tersebut. Pada kenyataannya, peningkatan harga komoditas dan penguatan nilai tukar dolar AS justru mengakibatkan neraca perdagangan semakin tergerus.
“Dalam kondisi sekarang harga komoditas naik, dolar mestinya terserap, tetapi kenyataannya tidak. Ini menandakan ada sesuatu yang salah dalam perekonomian Indonesia,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (12/9/2013).
Peningkatan harga komoditas dan penguatan nilai tukar dolar AS, sambungnya, merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang bagi negara eksportir raw materials seperti Indonesia. Untuk itu, dia menyarankan agar pengusaha dan pemerintah bahu-membahu menggarap pasar domestik yang sangat potensial.
Berbekal jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 250 juta jiwa, penduduk Sumatra mencapai 50 juta jiwa dan penduduk Sumut mencapai 15 juta jiwa, tentu sebuah pasar yang besar. Namun, potensi tersebut dinilai justru tidak dimanfaatkan oleh pemerintah.

Parlindungan yang juga merupakan anggota DPD RI dari Sumut mencontohkan pada kebijakan impor di Indonesia, penentu kebijakan impor masih terpusat di Jakarta. Akibatnya data-data statistik kebutuhan impor dikuasai oleh pemerintah pusat.

Kebijakan impor, kata dia, seharusnya diberikan kepada masing-masing pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Pasalnya, data-data produksi hingga kebutuhan impor dimiliki oleh masing-masing Pemda.
“Kalau mau impor buah-buahan, dimana impornya? Apakah semua? belum tentu. Jadi harus izin dan lainnya sesuai dengan kebutuhan lokal, karena konsumennya lokal, bukan Jakarta,” tuturnya.

Parlindungan menjelaskan neraca perdagangan di Sumut memang masih surplus bila dibandingkan dengan neraca perdagangan secara nasional. Namun, perlu diingat surplus tersebut didorong oleh ekspor raw materials yang besar seperti CPO dan karet.

Kondisi tersebut, sambungnya, terjadi akibat harga komoditas yang masih tinggi di pasar ekspor. Untuk itu, ke depan dia mengusulkan agar pengusaha dan pemerintah dapat membuka peluang pasar di dalam negeri dibandingkan dengan pasar ekspor agar perekonomian lebih kuat.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut mencatat nilai ekspor Sumut pada Juli 2013 mencapai US$804,31 juta, naik 9,19% dibandingkan dengan Juni 2013 sebesar US$736,64 juta. Namun, jika dibandingkan dengan nilai ekspor bulan yang sama tahun lalu mengalami penurunan 15,05% dari US$946,82 juta.
Secara komulatif ekspor Sumut sepanjang Januari-Juli 2013 mencapai US$5,60 miliar, turun 8,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai US$6,1 miliar.

Adapun nilai impor Sumut pada Juli 2013 mencapai US$491,41 juta, naik sebesar 13,63% dibandingkan Juni 2013 yang mencapai US$432,44 juta. Dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya nilai impor meningkat sebesar 3,06% dari US$476,80 juta.

Nilai impor Sumut secara komulatif sepanjang Januari-Juli 2013 mencapai US$3,09 miliar, naik 2,29% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$3,02 miliar.
Sementara itu, neraca perdagangan luar negeri Sumut pada Juli 2013 masih mengalami surplus sebesar US$312,90 juta, angka ini naik 2,86%  dibandingkan dengan bulan sebelumnya yaitu sebesar US$304,20 juta. Namun, neraca perdagangan itu anjlok 33,37% dari neraca pada bulan yang sama tahun sebelumnya mencapai US$470,03 juta.

Neraca perdagangan komulatif Sumut pada periode Januari-Juli 2013 mencapai US$2,50 miliar. Nilai tersebut merosot 18,48% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$3,07 miliar.(28/msi)B-S