Krisis Listrik Sumut, Industri Terancam Hengkang

MEDAN – Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumatra Utara mengatakan krisis listrik dapat mengancam industri untuk pindah ke wilayah lain di luar Sumut. Pengusaha mengklaim rugi hingga mencapai Rp32 miliar per bulan akibat pemadaman listrik yang makin menjadi-jadi.
Pjs Kadin Sumut Tohar Suhartono mengaku pemadaman bergilir yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah I Sumatra Bagian Utara menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pengusaha Sumut.


Kebutuhan listrik industri Sumut rata-rata mencapai 800 Megawatt – 900 MW per harinya. Akibat pemadaman bergilir yang semakin sering, banyak pengusaha yang menghentikan produksi bahkan peralatan pabrik juga mengalami kerusakan.
“Kerugian yang dialami oleh pengusaha Sumut bisa mencapai Rp6 miliar hingga Rp8 miliar per minggu untuk seluruh beban sekitar 800 MW – 900 MW tersebut,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (25/9/2013).
Dia yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Bidang Energi dan Mineral menyebutkan kondisi ‘byar pet’ yang intensitasnya menjadi 3 kali sehari jika terus terjadi akan membuat kerugian semakin besar. Pengusaha tentu akan mempertimbangkan untuk memindahkan usahanya ke wilayah lain yang tidak terjadi krisis listrik.

Ancaman hengkangnya industri dari Sumut, kata dia, sangat nyata ada di depan mata. Jika krisis listrik belum dapat diatasi hingga 2014, sedangkan industri di Sumut juga tengah menghadapi krisis gas, pelemahan rupiah terhadap dolar AS serta tuntutan kenaikan upah buruh di Medan hingga Rp3,4 juta, dipastikan industri memilih untuk angkat kaki dari Sumut.

Pengusaha akan memilih wilayah-wilayah yang lebih efisien agar biaya produksi dapat ditekan. Dia berharap PLN dan pemerintah dapat menemukan solusi krisis listrik agar industri Sumut dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri.

Hingga saat ini Kadin Sumut hanya dapat menghimbau kepada para pengusaha agar lebih berhemat energi. Selain itu, Kadin Sumut juga melakukan saling tukar energi antar sesama industri agar tetap dapat berproduksi.

Johan Brien, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) BPD Sumut Bidang Organisasi dan Energi, mengatakan hal yang senada. Dia menilai pemadaman listrik di Sumut tidak hanya merugikan pengusaha tetapi juga merugikan masyarakat Sumut.

Pemadaman listrik, kata dia, juga dapat berpengaruh terhadap iklim investasi di Sumut. Dia menyarankan seharusnya PLN dapat membuat perencanaan yang matang sebelum melakukan perawatan terhadap salah satu pembangkit listriknya.

“Sebelum perawatan seharusnya ada sewa dulu, ada pelimpahan dari pusat ke PLN daerah untuk menyewa mesin sehingga tidak terjadi seperti sekarang ini,” tuturnya.

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho mengatakan berdasarkan pertemuan dengan Dewan Energi Nasional (DEN) kondisi listrik di Sumut semakin parah karena PT PLN tidak bisa segera memasok listrik dari PLTU Pangkalan Susu ke pembangkit di Binjai untuk segera memasok kelistrikan di Sumut.

Dia menjelaskan arus listrik sebesar 2×200 MW seharusnya sudah dapat didistribusikan per September ini. Namun, hingga saat ini masih terkendala akibat pembangunan tower transmisi PLN di Padangtualang dan Gebang, Langkat, terkendala warga yang menuntut tingginya ganti rugi.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengujian dan penyetelan aliran listrik dari PLTU Pangkalan Susu ke dalam sistem kelistrikan Sumut tertunda. Padahal, jika PLTU Pangkalan Susu beroperasi sebesar 2×220 MW dipastikan dapat meringankan beban krisis listrik saat ini.

Untuk membantu krisis listrik saat ini, PT Inalum akan kembali memasok listrik (swap) sebesar 120 MW dari kemampuan 600 MW yang mereka miliki.

Saat melakukan inspeksi mendadak di PT PLN Pembangkitan Sumbagut hari ini, Rabu (25/9/2013), Gatot menjelaskan krisis listrik untuk sementara akan terpasang tambahan suplai sebanyak 430 MW. Namun, hingga saat ini baru ada penambahan sebesar 18 MW dari diesel yang sudah terpasang.

“Tambahan ada pula dari Nagan Raya sebesar 100 MW. Jadi fungsi kami pemerintah sekarang adalah terus mendesak dan mengingatkan kepada PLN dan kami berharap ada perhatian dari pemerintah pusat agar proses penyelesaian krisis listrik di Sumut dapat segera diatasi,” ungkapnya.

Gatot meminta kepada PLN agar memberikan informasi kepada masyarakat secara transparan. Kendati terjadi defisit listrik, seharusnya PLN dapat menyampaikan kepada warga Sumut agar mengerti waktu-waktu pemadaman di daerahnya masing-masing.
General Manager PLN Sumut Dyananto menjelaskan kebutuhan listrik di Sumut terjadi fluktuasi beban yang terus melonjak hingga 11% dari sebelumnya rerata 7,4%.

Pada Selasa malam (24/9/2013) beban puncak listrik Sumut dan Aceh mencapai 1.738 MW, padahal PLN memprediksi beban puncak akan mencapai 1.707 MW. Khusus Sumut, beban puncak pada hari yang sama mencapai 1.471 MW.

Adapun sehari sebelumnya beban puncak listrik Sumbagut mencapai 1.663 MW. Pada Rabu (25/9/2013) PLN memperkirakan beban puncak listrik Sumbagut akan mencapai 1.635 MW.
Beban puncak pada Selasa, sambungnya, menjadi beban tertinggi sepanjang sejarah di Sumbagut. Rerata beban puncak Sumbagut mencapai 1.600 MW.

Beban puncak yang mencapai 1.738 MW tersebut, kata dia, tentu menjadikan defisit listrik Sumbagut semakin parah. Jumlah pasokan listrik di Sumbagut saat ini hanya mencapai 1.425 MW. Beban dan pasokan akan terjadi fluktuasi setiap saat.

“Kami sekarang defisit 200 MW sampai 300 MW dengan beban puncak mencapai 1.700 MW dan pasokan hanya 1.400 MW hingga 1.500 MW dari sekitar 20 mesin pembangkitan di Sumbagut,” tuturnya kepada Bisnis.
PLN Sumbagut, sambungnya, berencana untuk menambah pasokan agar defisit listrik dapat berkurang dan pemadaman bergilir diminimalisir. Total rencana pasokan diperkirakan akan mencapai 430 MW dan dipastikan selesai pada akhir November 2013.

Dia menjelaskan pemadaman listrik yang terjadi semakin sering di Sumut penyebab utamanya adalah karena adanya pemeliharaan terhadap mesin pembangkit gas turbine (GT) 22 di Belawan yang memasuki masa pemeliharaan. Sebab, jam operasional pembangkit GT 22 Belawan telah melebih standar yang ditentukan.

Mesin pembangkit GT 22 yang menghasilkan daya 135 MW tersebut telah melewati batas jam operasional yang seharusnya 100.000 jam. Namun, pada kenyataanya mesin yang dioperasikan sejak Desember 1994 tersebut telah beroperasi mencapai lebih dari 136.000 jam.

Jika terus dipaksakan, dikhawatirkan mesin pembangkit GT 22 akan mengalami kerusakan lebih parah lagi. Untuk itu, seharusnya GT 22 perlu diistirahatkan sementara untuk dilakukan perawatan.

Perawatan mesin pembangkit GT 22 membutuhkan waktu selama 65 hari hingga akhir Oktober 2013. Diperkirakan pemadaman akan tetap terjadi, sebelum pasokan mesin pembangkit sewaan tiba.

Sementara itu, terkait keinginan adanya kompensasi kerugian yang diderita oleh pelanggan PLN, Dyananto menegaskan menurut aturan yang ada kompensasi dapat diberikan apabila pemadaman terjadi selama 3×24 jam.
“Jika ada pemadaman terus menerus selama 3 hari baru ada kompensasi. Jangan lupa, industri juga mempunyai kewajiban untuk menaruh genset, bukan hanya haknya saja yang dituntut,” tegasnya.(28/msi).

 bisnis-sumatra