sudah lihat yang ini (klik aja)?
Mengomentari persoalan tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Parlindungan Purba mengatakan, pemerintah, swasta dan petani harus saling bekerja sama menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki daya saing tinggi. Apalagi dalam mengahadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN/ASEAN Economic Community (MEA/AEC) yang akan diberlakukan tahun 2015 mendatang.
Barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas di kawasan ini termasuk produk-produk pertanian. Hal ini menyiratkan aspek persaingan yang menyodorkan peluang sekaligus tantangan bagi semua negara.
Karena itu, sebelum semuanya bermasalah, pemerintah melalui perangkat-perangkatnya di daerah harus bekerja ekstra untuk mensosialisasikan MEA ini.
“Jangan pula begitu MEA ini diberlakukan tahun 2015 nanti, kita belum siap. Kalau ini sempat terjadi, tertinggallah Indonesia.
Semua produk kita akan kalah bersaing,” kata Parlindungan.Anggota DPD yang membidangi ekonomi asal Sumatera Utara ini juga mengatakan, soal pertanian, Sumut memiliki potensi yang sangat besar baik pangan, hortikultura maupun peternakan.
Karena itu, untuk memiliki daya siang tinggi, pemerintah harus merangkul petani untuk menghasilkan produk bermutu tinggi yang ramah lingkungan dan aman dikonsumsi.
“Kalaupun orang bernilai, penolakan China terhadap salak dan manggis kita karena mengandung unsur politis sebagai dampak dari pembatasan impor hortikultura yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi produk dalam negeri, kita harus tetap intropeksi diri,” tegas Parlindungan.
Sektor hulu dalam hal ini proses budidaya kata dia, harus dibenahi terutama dalam penggunaan pupuk kimia sintetik dan pestisida di tingkat petani.
“Tetapi ini tidak hanya tugas pemerintah saja, pengusaha atau eksportir yang melakukan pemasaran pun harus terlibat di dalamnya bagaimana mutu yang diinginkan pasar,” kata dia.
Begitu juga dalam hal pemasaran terutama pengiriman ke luar negeri, Parlindungan juga berharap pengusaha melakukan pencegahan dini dengan menguji mutu produk yang akan dipasarkan ke laboratorium yang ada di Sumut.
Ini juga kata dia, untuk mencegah biaya tinggi bila terdeteksi produk yang dirikim mengandung residu pestisida berbahaya.
“Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah dikirim ternyata mengandung residu, tentu buyer (pembeli) akan menolaknya kan?
Kalau sudah ditolak berarti kerugian bagi pengirim karena harus menanggung biaya transportasi dan mutu produk juga semakin menurun karena tergerus waktu selama perjalanan,” kata Parlindungan.
Dan, untuk pengujian mutu dan residu pestisida, Parlindungan mengimbau pemerintah gencar melakukan sosialisasi baik di tingkat petani maupun pengusaha.
“Pemerintah tidak bisa menunda lagi untuk segera berbenah diri, jika tidak ingin menjadi sekedar pelengkap di AEC 2015 nanti,” ujarnya.
Parlindungan yang juga jadi pembicara pada pembukaan APEC pada Juni ini berharap pemerintah berperan aktif mensosialisasikan APEC tersebut kepada petani.
Sehingga petani mengerti paling tidak tahu apa itu APEC. “Saya berharap, kita tidak jadi penonton di rumah kita sendiri bila pasar bebas dan MEA itu berlangsung.
Kita harus bisa menjadi bagian terpenting dalam pasar bebas tersebut mengingat potensi sumber daya alam termasuk pertanian yang ada di Sumatera Utara sangat besar dan bernilai jual tinggi,” kata Parlindungan Purba. ( junita sianturi)MB
Karena itu, sebelum semuanya bermasalah, pemerintah melalui perangkat-perangkatnya di daerah harus bekerja ekstra untuk mensosialisasikan MEA ini.
“Jangan pula begitu MEA ini diberlakukan tahun 2015 nanti, kita belum siap. Kalau ini sempat terjadi, tertinggallah Indonesia.
Semua produk kita akan kalah bersaing,” kata Parlindungan.Anggota DPD yang membidangi ekonomi asal Sumatera Utara ini juga mengatakan, soal pertanian, Sumut memiliki potensi yang sangat besar baik pangan, hortikultura maupun peternakan.
Karena itu, untuk memiliki daya siang tinggi, pemerintah harus merangkul petani untuk menghasilkan produk bermutu tinggi yang ramah lingkungan dan aman dikonsumsi.
“Kalaupun orang bernilai, penolakan China terhadap salak dan manggis kita karena mengandung unsur politis sebagai dampak dari pembatasan impor hortikultura yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk melindungi produk dalam negeri, kita harus tetap intropeksi diri,” tegas Parlindungan.
Sektor hulu dalam hal ini proses budidaya kata dia, harus dibenahi terutama dalam penggunaan pupuk kimia sintetik dan pestisida di tingkat petani.
“Tetapi ini tidak hanya tugas pemerintah saja, pengusaha atau eksportir yang melakukan pemasaran pun harus terlibat di dalamnya bagaimana mutu yang diinginkan pasar,” kata dia.
Begitu juga dalam hal pemasaran terutama pengiriman ke luar negeri, Parlindungan juga berharap pengusaha melakukan pencegahan dini dengan menguji mutu produk yang akan dipasarkan ke laboratorium yang ada di Sumut.
Ini juga kata dia, untuk mencegah biaya tinggi bila terdeteksi produk yang dirikim mengandung residu pestisida berbahaya.
“Kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah dikirim ternyata mengandung residu, tentu buyer (pembeli) akan menolaknya kan?
Kalau sudah ditolak berarti kerugian bagi pengirim karena harus menanggung biaya transportasi dan mutu produk juga semakin menurun karena tergerus waktu selama perjalanan,” kata Parlindungan.
Dan, untuk pengujian mutu dan residu pestisida, Parlindungan mengimbau pemerintah gencar melakukan sosialisasi baik di tingkat petani maupun pengusaha.
“Pemerintah tidak bisa menunda lagi untuk segera berbenah diri, jika tidak ingin menjadi sekedar pelengkap di AEC 2015 nanti,” ujarnya.
Parlindungan yang juga jadi pembicara pada pembukaan APEC pada Juni ini berharap pemerintah berperan aktif mensosialisasikan APEC tersebut kepada petani.
Sehingga petani mengerti paling tidak tahu apa itu APEC. “Saya berharap, kita tidak jadi penonton di rumah kita sendiri bila pasar bebas dan MEA itu berlangsung.
Kita harus bisa menjadi bagian terpenting dalam pasar bebas tersebut mengingat potensi sumber daya alam termasuk pertanian yang ada di Sumatera Utara sangat besar dan bernilai jual tinggi,” kata Parlindungan Purba. ( junita sianturi)MB
