RI Dapat Hibah Tingkatkan Kapasitas Petani Sawit Rakyat
Jakarta. Program Pembangunan PBB memberikan hibah senilai US$ 600.000 dolar kepada Indonesia untuk peningkatan kapasitas petani kelapa sawit rakyat.
Menteri Pertanian (Mentan) Suswono di
sela sosialisasi Sustainable Palm Oil Initiative (ISPO) di Jakarta,
Kamis (20/12), mengatakan hibah tersebut tidak berbentuk tunai yang
diberikan kepada petani. "Mekanisme bantuan berupa pelatihan yang
mendatangkan ahli teknis budidaya dan manajemen kelapa sawit," katanya.Menurut
Mentan, program akan berjalan selama tiga tahun ke depan, sasarannya
perkebunan sawit rakyat baik yang mandiri maupun swadaya. "Kita ingin
petani mampu meningkatkan produktivitas kelapa sawit, namun tetap mampu
mengelola budidaya sawit sesuai prinsip Good Agriculture Practices
(GAP) dan kelestarian lingkungan," ujar Suswono.
Sebagai program rintisan, tambahnya, proyek ini akan dikembangkan pada tiga propinsi Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Tujuannya, menetapkan platform nasional dan provinsi untuk memastikan transparansi guna mendukung inisiatif ISPO guna mempromosikan minyak sawit berkelanjutan.
Sementara itu, Resident Representative UNDP El Mostafa Benlamlih menyatakan, pihaknya berkepentingan memberikan asistensi kepada petani sawit rakyat karena keberadaannya mencapai 40% dari total perkebunan kelapa sawit Indonesia yakni seluas 3,2 juta hektare.
Menurut dia, kerangka kerja sama UNDP bersama Kemtan itu, petani sawit rakyat akan mampu memperkuat standar ISPO yang di antaranya melindungi hutan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengurangan dan memonitor emisi gas rumah kaca (GRK).
El Moestafa mengatakan, UNDP dan Kementan juga memiliki kesamaan pandangan perlunya peningkatan kapasitas dari petani kelapa sawit kecil itu, sehingga akan mampu mengubah tata kelola bisnisnya pada lini produk turunan yakni untuk memasok industri biodisel.
Dia menjelaskan produktivitas perkebunan kelapa sawit milik rakyat di Indonesia masih rendah, bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan perkebunan rakyat di Malaysia, di sisi lain, Indonesia merupakan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia mencapai 17 juta ton.
"Kami fokus untuk membantu perkebunan kelapa sawit rakyat. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, maka perkebunan sawit rakyat akan menjadi lebih efisien dan produktivitas dapat meningkat," katanya.(ant)/MB
Sebagai program rintisan, tambahnya, proyek ini akan dikembangkan pada tiga propinsi Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat. Tujuannya, menetapkan platform nasional dan provinsi untuk memastikan transparansi guna mendukung inisiatif ISPO guna mempromosikan minyak sawit berkelanjutan.
Sementara itu, Resident Representative UNDP El Mostafa Benlamlih menyatakan, pihaknya berkepentingan memberikan asistensi kepada petani sawit rakyat karena keberadaannya mencapai 40% dari total perkebunan kelapa sawit Indonesia yakni seluas 3,2 juta hektare.
Menurut dia, kerangka kerja sama UNDP bersama Kemtan itu, petani sawit rakyat akan mampu memperkuat standar ISPO yang di antaranya melindungi hutan, konservasi keanekaragaman hayati dan pengurangan dan memonitor emisi gas rumah kaca (GRK).
El Moestafa mengatakan, UNDP dan Kementan juga memiliki kesamaan pandangan perlunya peningkatan kapasitas dari petani kelapa sawit kecil itu, sehingga akan mampu mengubah tata kelola bisnisnya pada lini produk turunan yakni untuk memasok industri biodisel.
Dia menjelaskan produktivitas perkebunan kelapa sawit milik rakyat di Indonesia masih rendah, bahkan lebih kecil jika dibandingkan dengan perkebunan rakyat di Malaysia, di sisi lain, Indonesia merupakan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia mencapai 17 juta ton.
"Kami fokus untuk membantu perkebunan kelapa sawit rakyat. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, maka perkebunan sawit rakyat akan menjadi lebih efisien dan produktivitas dapat meningkat," katanya.(ant)/MB