Kemendag Kaji Potensi Sawit Indonesia

Medan. Untuk memperkuat pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan (BP2KP) Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI melakukan kajian terhadap potensi sawit Indonesia.
Kajian tersebut yaitu menyangkut analisis dampak kebijakan bea keluar CPO terhadap industri CPO dan turunannya, analisis kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terhadap kinerja minyak sawit di era liberalisasi dan analisis sistem distribusi minyak goreng. Kepala BP2KP, Bachrul Chairi, mengatakan, kajian yang dilakukan ini akan mengangkat sasaran penguatan MP3EI di salah satu koridor ekonomi Indonesia yakni Sumatera dan khususnya Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
"Kajian ini dilakukan secara terintegrasi dari aspek stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri serta peningkatan ekspor komoditi sawit serta turunannya," katanya dalam Diseminasi Hasil-hasil Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan, di Hotel Arya Duta Medan, Kamis (13/9).

Dia melanjutkan, minyak sawit merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan dalam perekonomian Indonesia sehingga kebijakan pengenaan bea keluar (BK) merupakan kebijakan yang penting dalam mendorong pengembangan industri nasional.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri di dalam negeri yang akan mendorong industri dalam negeri lebih meningkatkan produksi dengan nilai tambah.

"Jadi tidak lagi hanya berpikir untuk melakukan eksportasi produk mentah untuk industri," kata Bachrul.

Menurutnya, agenda untuk peningkatan nilai tambah yang dapat lebih bersaing di pasar internasional, kebijakan pengembangan KEK juga perlu menjadi perhatian agar penetapan proyek Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM) yang berada di Sumut sebagai satelit program MP3EI di bagian barat dapat bersaing dengan kawasan-kawasan yang berada di negara lain.

"Makanya kita merekomendasikan adanya pengembalian dari bea keluar ini diantaranya perbaikan infrastruktur transportasi jalan dan pelabuhan, penelitian dan pengembangan, promosi dan advokasi di luar negeri. Juga pegembangan sumber daya manusia khususnya petani melalui pelatihan, pemenuhan kebutuhan bibit, pupuk dan sertifikasi lahan, dalam rangka revitalisasi kebun kelapa sawit," katanya.

Dikatakan, ada juga rekomendasi pada industri pengguna CPO terutama industri minyak goreng yang sudah selayaknya mendistribusikan keuntungannya kepada konsumen rumah tangga. Industri tersebut juga perlu menerapkan penetapan harga minyak goreng yang terjangkau oleh konsumen, terutama rumah tangga masyarakat miskin.

Untuk kebijakan KEK, kata Bachrul, harus ada kebijakan seperti tax holiday, pembangunan infrastruktur dan non resident inventory supaya minat investasi bisa meningkat. Selain itu, harus ada penyelesaian status penggunaan lahan untuk meningkatkan kepastian hukum bagi para invesntor.

Sedangkan dari aspek stabilisasi dan penguatan pasar dalam negeri, distribusi CPO dan turunannya (minyak goreng) merupakan isu yang sangat penting untuk menjamin tersedianya suplai minyak goreng yang konsisten dengan harga yang terjangkau.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sumut, H Bidar Alamsyah, mengatakan, sebagai pusat kelapa sawit, Sumut semakin penting terutama dari meningkatnya produktivitas kelapa sawit secara signifikan selama lima tahun terakhir. "Peningkatan produk ini sangat relevan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan MP3EI. Kita berharap, Sumut bisa menjadi salah satu koridor pengembangan mengingat proyek Sei Mangkei ada di Sumut," katanya.

Diakuinya, Sumut juga terus melakukan upaya-upaya dalam mengembangan kelapa sawit diantaranya pengembangan produk ke arah hilirisasi CPO untuk kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Selain itu, juga ada pegembangan klaster CPO dalam optimalisasi dan diversifikasi CPO di Sumut, serta revitalisasi tanaman kelapa sawit yang berkoordinasi dengan stakeholder.

Dia pun berharap, diseminasi hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh BP2KP Kementerian Perdagangan ini bisa menjadi sarana untuk meningkatkan sinergi antar lembaga/perorangan/peneliti dengan pengguna hasil pengkajian, termasuk di Sumut. Sebab, kata Bidar, ini juga salah satu komitmen Kementerian Perdagangan dalam mewujudkan kebijakan yang bermutu dan tepat sasaran.(elvidaris simamora)/MB