sudah lihat yang ini (klik aja)?
Jakarta. Niat Indonesia mendaftarkan produk kelapa sawit (crude palm oil/CPO) sebagai produk ramah lingkungan pada Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) di Bali Oktober mendatang. akan sedikit terganggu karena kasus kebakaran lahan di Riau. Soalnya, Indonesia sedang gencar mengkampanyekan sawit sebagai produk ramah lingkungan atau produk 'hijau'.
"Pasti akan menjadi hambatan bagi Indonesia sendiri untuk menjadikan CPO produk ramah lingkungan," ungkap Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono di Jakarta, Selasa (25/6).
Sebelumnya pemerintah Indonesia telah berhasil memasukkan isu mengenai produk kelapa sawit menjadi agenda pembahasan utama dalam KTT APEC mendatang, terutama terhadap kelapa sawit.
Joko mengatakan, kebakaran lahan di Riau akan menjadi isu negatif negara yang tidak menyetujui sawit Indonesia menjadi produk ramah lingkungan.
Sebelumnya Amerika Serikat dan Uni Eropa gencar melakukan serangan provokasi terhadap produk sawit. Amerika dan Uni Eropa menuding produk sawit tidak sehat bahkan mematikan habitat Orang Utan.
"Tetapi kita akan jelaskan kebakaran memang terjadi. Apalagi di Australia jauh lebih besar dan Amerika Serikat (AS) juga. Kebakaran hutan terjadi di mana-mana.
Memang ini dipakai sekalian untuk nyerang sawit. Ini bencana juga. Pasti iya kesempatan yang baik untuk menyudutkan produk sawit," katanya.
Gapki akan terus melakukan sinergi dengan pemerintah untuk segera mendaftarkan sawit sebagai produk ramah lingkungan."Kita akan tetap bisa maju ke depan.
Serangan akan makin gencar. Kampanye negatif sawit makin kencang. Kita nggak perlu risau karena kita punya target besar untuk menjadikan produk hilir sawit yang sustainable (berkelanjutan)," tandasnya.
Dia mengklaim Gapki tidak terlibat kasus pembakaran lahan di Riau setelah memeriksa 4 perusahaan anggotanya yang memiliki wilayah kerja provinsi itu.
"Saya sudah cek anggota kita di Riau. Di sana ada 4 anggota dan sudah kita panggil dan konfirmasi. Tiga perusahaan mengatakan tidak terjadi kebakaran di konsesi perkebunan tetapi terjadi di luar konsesi. Namun di luar kebun ada titik api," ungkapnya.
Dia menduga kebakaran lahan terjadi karena ulah para petani yang ingin membuka lahan sawit baru. Pasalnya pembukaan lahan baru dengan cara membakar lebih murah bila dibandingkan menggunakan mekanisme teknis.
“Tahun 2000 Undang-undang dikeluarkan dan tidak boleh ada bakar lagi. Petani memang tidak punya modal untuk clearing mekanisme sehingga berat bagi mereka. Petani kecil nggak mungkin menggunakan peralatan berat," jelasnya. Pihaknya sendiri tetap berkomitmen bahwa Gapki tidak akan membuka lahan dengan cara membakar.
Gapki, katanya, juga berkomitmen untuk ikut membantu memadamkan kebakaran lahan yang menimbulkan bencana asap di Provinsi Kepulauan Riau (Sumatera), Malaysia, dan Singapura. “Penyebab utamanya menurut Kementerian Kehutanan itu adalah 80% konsesi sawit dan 20% karena hutan. Kita akan kerahkan anggota untuk bantu pemadaman di Riau,” ungkap Joko.
Sementara Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengingatkan pembahasan produk kelapa sawit bukan satu-satunya tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan KTT APEC.
"Pembahasan-pembahasan di APEC tidak hanya terkait isu lingkungan dari laporan Environmental Protection Agency (EPA) terutama terhadap kelapa sawit Indonesia," katanya.
Dia menambahkan, EPA memang akan melakukan kajian produk kelapa sawit agar masuk dalam daftar produk ramah lingkungan, dimana kesimpulannya akan disampaikan pada akhir Juli mendatang.
Tetapi, dia mengatakan, tiga topik utama yang juga dibahas dalam KTT APEC yaitu perluasan akses financial bagi masyarakat (financial inclusion), peningkatan kapasitas kerjasama perdagangan jasa (supply side), dan peningkatan konektivitas (connectivity).
Peningkatan perekonomian negara-negara anggota APEC, lanjut Gita, akan menjadi lokomotif ekonomi dunia menyusul krisis ekonomi yang masih terjadi di Eropa dan pemulihan ekonomi AS."Pemanfaatan APEC bukan hanya tempat berbasis produksi, tapi juga konsumsi terutama Indonesia," kata Gita. (dtf/ant)/MB
Sebelumnya pemerintah Indonesia telah berhasil memasukkan isu mengenai produk kelapa sawit menjadi agenda pembahasan utama dalam KTT APEC mendatang, terutama terhadap kelapa sawit.
Joko mengatakan, kebakaran lahan di Riau akan menjadi isu negatif negara yang tidak menyetujui sawit Indonesia menjadi produk ramah lingkungan.
Sebelumnya Amerika Serikat dan Uni Eropa gencar melakukan serangan provokasi terhadap produk sawit. Amerika dan Uni Eropa menuding produk sawit tidak sehat bahkan mematikan habitat Orang Utan.
"Tetapi kita akan jelaskan kebakaran memang terjadi. Apalagi di Australia jauh lebih besar dan Amerika Serikat (AS) juga. Kebakaran hutan terjadi di mana-mana.
Memang ini dipakai sekalian untuk nyerang sawit. Ini bencana juga. Pasti iya kesempatan yang baik untuk menyudutkan produk sawit," katanya.
Gapki akan terus melakukan sinergi dengan pemerintah untuk segera mendaftarkan sawit sebagai produk ramah lingkungan."Kita akan tetap bisa maju ke depan.
Serangan akan makin gencar. Kampanye negatif sawit makin kencang. Kita nggak perlu risau karena kita punya target besar untuk menjadikan produk hilir sawit yang sustainable (berkelanjutan)," tandasnya.
Dia mengklaim Gapki tidak terlibat kasus pembakaran lahan di Riau setelah memeriksa 4 perusahaan anggotanya yang memiliki wilayah kerja provinsi itu.
"Saya sudah cek anggota kita di Riau. Di sana ada 4 anggota dan sudah kita panggil dan konfirmasi. Tiga perusahaan mengatakan tidak terjadi kebakaran di konsesi perkebunan tetapi terjadi di luar konsesi. Namun di luar kebun ada titik api," ungkapnya.
Dia menduga kebakaran lahan terjadi karena ulah para petani yang ingin membuka lahan sawit baru. Pasalnya pembukaan lahan baru dengan cara membakar lebih murah bila dibandingkan menggunakan mekanisme teknis.
“Tahun 2000 Undang-undang dikeluarkan dan tidak boleh ada bakar lagi. Petani memang tidak punya modal untuk clearing mekanisme sehingga berat bagi mereka. Petani kecil nggak mungkin menggunakan peralatan berat," jelasnya. Pihaknya sendiri tetap berkomitmen bahwa Gapki tidak akan membuka lahan dengan cara membakar.
Gapki, katanya, juga berkomitmen untuk ikut membantu memadamkan kebakaran lahan yang menimbulkan bencana asap di Provinsi Kepulauan Riau (Sumatera), Malaysia, dan Singapura. “Penyebab utamanya menurut Kementerian Kehutanan itu adalah 80% konsesi sawit dan 20% karena hutan. Kita akan kerahkan anggota untuk bantu pemadaman di Riau,” ungkap Joko.
Sementara Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengingatkan pembahasan produk kelapa sawit bukan satu-satunya tolak ukur kesuksesan penyelenggaraan KTT APEC.
"Pembahasan-pembahasan di APEC tidak hanya terkait isu lingkungan dari laporan Environmental Protection Agency (EPA) terutama terhadap kelapa sawit Indonesia," katanya.
Dia menambahkan, EPA memang akan melakukan kajian produk kelapa sawit agar masuk dalam daftar produk ramah lingkungan, dimana kesimpulannya akan disampaikan pada akhir Juli mendatang.
Tetapi, dia mengatakan, tiga topik utama yang juga dibahas dalam KTT APEC yaitu perluasan akses financial bagi masyarakat (financial inclusion), peningkatan kapasitas kerjasama perdagangan jasa (supply side), dan peningkatan konektivitas (connectivity).
Peningkatan perekonomian negara-negara anggota APEC, lanjut Gita, akan menjadi lokomotif ekonomi dunia menyusul krisis ekonomi yang masih terjadi di Eropa dan pemulihan ekonomi AS."Pemanfaatan APEC bukan hanya tempat berbasis produksi, tapi juga konsumsi terutama Indonesia," kata Gita. (dtf/ant)/MB
