sudah lihat yang ini (klik aja)?
Pemerintah tidak akan mendorong bisnis kelapa sawit karena sudah bisa berjalan sendiri bahkan lebih cepat dari yang diduga pemerintah. Karena itu pemerintah akan konsentrasi mendorong pengembangan karet, kakao, teh, tebu.
”Sebab komoditas-komoditas perkebunan ini kalau tidak didorong pemerintah akan segera jadi sunset industri. Bagi pemerintah lebih ringan membina kelapa sawit ketimbang komoditas lain. Karena itu anggaran untuk kelapa sawit kecil dan kita konsentrasi ke tebu dulu untuk swasembada gula,” kata Wakil Menteri Pertanian, Rusman Heriawan, ketika menutup ICEPO.
Khusus kelapa sawit, pemerintah akan lebih banyak mendorong ke arah hilirisasi industri kelapa sawit. ”Kenaikan harga BBM harus jadi momentum masuk ke bisnis hilirisasi dengan membuat biofuel yang dengan kenaikan harga BBM secara ekonomi lebih menguntungkan. Pengurangan subsidi BBM bisa dialihkan ke subsidi biofuel supaya biofuel semakin berkembang,” katanya.
Meskipun bisnis CPO sangat menguntungkan tetapi kondisi ini jangan mematikan pengembangan produk hilir. ”Kita sudah kalah satu langkah dari Malaysia, saya minta supaya pengusaha mau maju selangkah. Jangan kena oil plam trap, sudah merasa nyaman dengan hanya menghasilkan CPO saja. Sudah happy dengan situasi ini dan tidak mau berubah,” katanya.
Kalau berada dalam trap ini suatu saat ketika industri kelapa sawit masuk ke sunset akan kelabakan. Tetapi kalau sudah masuk ke hilir ketika sunset masih banyak produk yang bisa ditawarkan. Apalagi manfaatnya kelapa sawit belum dikembangkan lebih luas.
Mengenai ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) saat ini sudah ada 10 perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikatnya. Bagi Rusman perusahaan ini patut diberi penghargaan. Selain itu saat ini ada 100 sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi ISPO.
Banyak pihak terutama perusahaan perkebunan kelapa sawit yang merasakan keberatan harus melakukan sertifikasi ISPO, selain itu ada juga sertifikasi RSPO. ISPO bersifat wajib sehingga harus dilaksanakan oleh semua perusahaan perkebunan di Indonesia sedang RSPO bersifat sukarela. ”Saya minta RSPO mempertimbangkan bahwa sebelum mendapatkan RSPO wajib bersertifikat ISPO dulu sehingga lebih banyak perusahaan yang mengikuti sertifikatasi ISPO,” katanya.
