Plus Pajak Ekspor 28,3 Triliun

 Hasil Perkebunan Melayang dari Sumut Rp 220 Triliun

Medan. Selama tahun 2011, tercatat devisa ekspor sektor perkebunan yang sebagian besar bersumber dari kelapa sawit dan karet senilai lebih US$ 25 miliar atau Rp 220 triliun melayang dari Sumut, plus pendapatan bea keluar atau pajak ekspor Rp 28,3 triliun. Semua dana hasil perkebunan itu masuk ke kas negara yang kemudian ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2012. Sementara Propinsi Sumut hanya "secuil" saja kebagian.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Ir Mukti Sardjono, MSc mengemukakannya pada acara pembukaan Refreshing Petugas Statistik Sub Sektor Perkebunan, di Hotel Grand Antares, Senin (9/7) malam. Hadir di situ Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho, Kepala Dinas Perkebunan Sumut H Aspan Sofian Batubara, Kadis Pertanian Sumut M Roem, Kadis Perikanan dan Kelautan Sumut OK Zulkarnain, Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan drh Tetty Erlina Lubis serta ratusan peserta acara dari seluruh kabupaten/kota di Propinsi Sumut.

Dia mengetahui Plt Gubsu menyurati pusat, dalam hal ini kepada Menteri Keuangan dan ditembuskan ke Kementerian Pertanian, agar daerah penghasil perkebunan menerima bagi hasil pajak ekspor maupun devisa perkebunan. "Saat ini usulan tersebut sedang dalam pengkajian oleh Kemenkeu," katanya.

Ironis memang, kata Mukti Sarjoni, Sumut sebagai propinsi yang memiliki luas lahan perkebunan terbesar, belum mendapatkan manfaat berarti dari hasil devisa perkebunan. Dia sependapat harus ada pengkajian yang lebih adil terkait pembagian hasil perkebunan ini. "Mudah-mudahan sebagian hasil perkebunan dikembalikan untuk membangun perkebunan dan infrastrukturnya," pinta Sardjono.

Dia mengakui Kementerian Pertanian mendukung sepenuhnya daerah penghasil perkebunan mendapatkan bagi hasil, namun kebijakan berada pada Kementerian Keuangan. Pihaknya berharap dana bagi hasil perkebunan bisa digunakan kembali untuk pembangunan perkebunan seperti peremajaan, penggantian bibit kelapa sawit palsu dan perbaikan sarana jalan infrastruktur di lingkungan perkebunan.

Sardjono mengungkapkan, bagi hasil perkebunan sudah pantas diperoleh bagi daerah penghasil mengingat pada komoditi lain hal itu sudah diterapkan pada cukai tembakau. "Contohnya cukai tembakau, sebesar Rp 5 triliun sudah dikembalikan ke daerah penghasil tembakau. Seharusnya pada komoditas perkebunan juga bisa," jelasnya.

Sementara Plt Gubsu Gatot dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pihaknya pernah menginisiasi 16 propinsi penghasil perkebunan untuk bersama memperjuangkan bagi hasil perkebunan. Di antaranya agar daerah mendapatkan bagian dari pajak ekspor CPO. Padahal, kata Gatot, perkebunan kelapa sawit ikut menjadi penyebab rusaknya jalan karena kendaraan pengangkut sawit dan CPO yang berkapasitas besar.

"Kita sudah berkali-kali teriak ke pusat, namun sampai sekarang belum ada respon positif, padahal utuk cukai tembakau sudah diberlakukan," katanya. Dia menekankan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan bagi hasil perkebunan tersebut, sehingga masyarakat setempat mendapatkan hak sosial maupun hak ekonomi.

Menyinggung pelaksanaan acara penyegaran bagi petugas statistik subsektor perkebunan tersebut, Gatot mengatakan keberadaan data faktual sangat penting bagi daerah untuk perencanaan maupun evaluasi program yang dijalankan. Demikian pula dalam memperjuangkan bagi hasil perkebunan, tentu membutuhkan data yang valid dan faktual.

Dalam kegiatan yang diikuti 311 peserta tersebut, dilakukan pemberian apresiasi kepada petugas terbaik yang diberikan kepada Mutiara Duha dari Dinas Pertanian dan Kehutan Nias Selatan, Selamat Hadi dari Dinas Pertanian Langkat dan Tiurmaida Tampubolon dari Dinas Pertanian Deliserdang. (benny pasaribu)/MB