Quote:
dokumentasi "VERSI" elektronik-ku ini bermaksud membiasakan menggunakan " LESS PAPER " ,serta "PENGHORMATAN ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT,BEREKSPRESI,& BERKREASI," utk menyampaikan informasi,dalam "AKTIVITAS HARIAN".. beberapa "ada" yang dikutip dari berbagai sumber yang *inspiratif* jika ada yg kurang berkenan mohon dimaklumi,jika berminat utk pengembangan BloG ini silahkan kirim via email. mrprabpg@gmail.com...Thank's All Of You

running text

Search This Blog

sudah lihat yang ini (klik aja)?

Wednesday, July 18, 2012

PTPN 2 :200 Ha Sudah Kami Berikan pada Ulayat

LANGKAT-Konflik bekas lahan perkebunan PTPN 2 di Kabupaten Langkat terus berlangsung. Kendati sekarang ini ribuan hektar lahan yang dikelola perkebunan di Langkat tidak diperpanjang lagi Hak Guna Usaha (HGU) oleh PTPN 2, bukan berarti bisa dimiliki rakyat.
Tidak ayal ketidakpastian status tersebut kerap mengundang konflik antara warga penggarap dengan perkebunan yang menguasai lahan. Padahal sesuai rekomendasi Tim B Plus untuk Kabupaten Langkat, PTPN 2 yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 1.210,08 hektar area (Ha) tidak lagi diperpanjang.

Penegasan itu terkuak ketika berlangsung pertemuan antara Komisi I (Bid Hukum dan Pemerintahan) DPRD Kabupaten Langkat bersama perwakilan direksi PTPN 2 Tanjungmorawa, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat, Polres Langkat, Kodim Langkat dan Pemkab Langkat di gedung dewan dipimpin Wakil Ketua DPRD Abdul Khair, beberapa waktu lalu.
Dari pertemuan itu juga dipaparkan jumlah lahan eks PTPN 2 itu sebelumnya ada peruntukkan termasuk rancangan tata ruang wilayah (RTRW) Kota Stabat sebagai Ibu Kota Kabupaten Langkat.
Berdasarkan jumlah dimaksudkan tersebut, Khair mempertegas apakah lahan terbagi atau diambil diantaranya dari kebun Kwala Bingai I Kecamatan Stabat  444,06 Ha, 299,17 Ha (Kwala Bingai II/Stabat), 27,75 Ha (Tanjungjati Kecamatan Binjai), 6,64 Ha (Tanjungkeliling/Kecamatan Salapian), 6,92 (Glugur Langkat/Kecamatan Salapian), 33,95 Ha (Purwobinangun/Seibingei), 43,93 Ha (Marike/Kecamatan Kutambaru), 240,64 Ha (Kwalabegumit/Stabat), 16,5 Ha (Gohor Lama/Wampu), 14 Ha (Besilam/Wampu) serta 28,5 Ha di Binjai Estate, HGU dimiliki sudah tidak diperpanjang.
“Apakah betul seperti itu,” kata Khair mempertanyakan kepada peserta rapat khususnya dari PTPN 2.
Di pertemuan itu juga, pihak PTPN 2 mengamini apa yang diungkapkan pimpinan rapat. “Ya, memang ada seluas 1.210,08 hektar lahan PTPN 2 di Langkat kini tidak dimasukkan lagi dalam perpanjangan ijin HGU,” urai R Silaban dari Bagian Hukum PTPN 2.
Lebih lanjut delegasi PTPN2 ini memaparkan, dari luas lahan belum diperpanjang ijin HGU itu di dalamnya termasuk untuk bagian tanah ulayat, dan untuk RTRW diajukan Pemkab Langkat.
“Lahan yang hingga kini masih belum diperpanjang HGU itu, peruntukkannya sebagai penghargaan bagi hak ulayat sekitar 200 hektar dari Kebun Kwalabingai, berada di Desa Teluk Kecamatan Secanggang, dan lahan tersebut, kini sudah digarap dan dikuasasi oleh Ansyaruddin alias Aan dan kawan-kawan,” kata Topan Syaputra, Menajer PTPN 2 Kebun Kwala Bingai Stabat.
Sayangnya, ketus dia, meski lahan diperuntukkan kepada ulayat seluas 200 Ha akan tetapi Aan Cs sekarang ini menggarap sekitar 280 hektar lahan kebun Kwala Bingai.
Masih dalam momen itu, dikemukakan lahan-lahan belum diperpanjang HGU itu kini sedang tahap pemasangan pilar tanda batas. Secara tidak langsung, tersirat sinyalemen pihak PTPN 2 bersikukuh meski lahan belum ada atau diperpanjang ijin HGU, bukannya berarti melepaskan begitu saja. “Sebelum ada atau terbit ijin pelepasan dari Menteri Negara BUMN, kami tetap menyatakan lahan tersebut masih dalam penguasaan PTPN 2,” tegas Silaban.
Kepala Bahagian (Kabag) Hukum Pemkab Langkat, Alder Syam Siahaan, ditemui SumutPos di Stabat, Selasa (17/7), menegaskan pihaknya (Pemkab) tercatat telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat seperti Kemen BUMN, Kemen Keuangan maupun anggota dewan perwakilan daerah (DPD) terkait persoalan sengketa lahan dimaksud. (mag-4)

Jangan Asal Gugat…

DALAM kesempatan lainnya, Kapolres Langkat AKBP L Eric Bhismo bersama dengan Edi Wibowo (Hakim PN Stabat) maupun Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejari Stabat Sulis Yadi melakukan pertemuan dengan wakil massa BPRPI guna berdialog di aula Mapolres.
Dihadapan ketiga unsur Muspida Langkat tersebut, perwakilan BPRPI bersikukuh menuntut hak atas kepemilikan tanah sesuai Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No Reg No.1743.K/Pdt/2001.
Setelah dilakukan penelaahan bersama dikomandoi Edi Wibowo tentang putusan MA dimaksud, didapati kesalahfahaman memaknai oleh massa BPRPI karena putusan dikeluarkan ternyata untuk wilayah Lubukpakam (Deliserdang) dan yang mengeluarkan putusan merupakan kewenangan intansi di daerah dimaksud.
Seandainya massa atau warga Langkat hendak menuntut hak atas tanah harus melakukan gugatan terlebih dahulu sesuai prosedur dan peraturan berlaku bukan sekadar gugat.
Ketua I BPRPI Sumut, Sahrum, menyikapi kekeliruan menegaskan memulangkan masalah tanah disengketakan kepada ketua adat yang ada di wilayah masing-masing termasuk Kabupaten Langkat. (mag-4)
Lahan Belum Diperpanjang Izin HGU
Nama Kebun     Kecamatan   Luas
1. Kebun Kwalabingai I  Kecamatan Stabat   444,06 Ha
2. Kebun Kwalabingai II    Kecamatan Stabat  299,17 Ha
3. Kebun Tanjungjati Kecamatan Binjai   27,75 Ha
4. Kebun Tanjungkeliling  Kecamatan Salapian   6,64 Ha
5. Kebun Glugur Langkat  Kecamatan Salapian  6,92 Ha
6. Kebun Purwobinangun    Kecamatan Sei Bingei  33,95 Ha
7. Kebun Marike        Kecamatan Kutambaru    43,93 Ha
8. Kebun Kwalabegumit     Kecamatan Stabat  240,64 Ha
9. Kebun Gohor Lama  Kecamatan Wampu    16,5 Ha
10. Kebun Besilam  Kecamatan Wampu  14 Ha
11. Kebun Binjai Estate    Kotamdya Binjai   28,5 Ha

@Sumber Data Hasil Pertemuan DPRD Langkat, Pemkab Langkat,
Polres Langkat, Kodim Langkat, BPN Langkat dan PTPN2


 http://www.hariansumutpos.com/2012/07/37987/ptpn-2-200-ha-sudah-kami-berikan-pada-ulayat.htm

cari apa aja di OLX

Sponsor By :

TEMBAKAU DELI

Hobies

Momentum

DIREKSI PTPN 2012

Dirut PTPN I Wargani Direktur:Ramadhan Ismail Direktur:Abdul Mukti Nasution Direktur:Amrijal Direktur:Husni Ibrahim Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution Direktur:Naif Ali Dahbul Direktur:Wisnu Budi Direktur:Komaruzaman Direktur:Hakim Bako Dirut PTPN III Megananda Daryono Direktur:Kusumandaru Direktur:Bagas Angkasa Direktur:Balaman Tarigan Direktur:Nurhidayat Direktur:Erwan Pelawi Direktur:Rahmad Prawirakusumah Dirut PTPN IV Erwin Nasution Direktur:Ahmad Haslan Saragih Direktur:Andi Wibisono Direktur:Setia Dharma Sebayang Direktur:Memet Dirut PTPN V Fauzi Yusuf Direktur:Suharjoko Direktur:Pontas Tambunan Direktur:Samsul Rizal Direktur:Berlino Mahendra Dirut PTPN VI Iskandar Sulaiman Direktur:Fahrur Razi Lubis Direktur:Ahmad Karimuddin Direktur:Arfinaldi Direktur:Nasulian Arifin Dirut PTPN VII Boyke Budiman Direktur:M. Nasir Direktur:Agus Rianto Direktur:Rafael Sibagariang Direktur:Budi Santoso Dirut VIII Dadi Sunardi Direktur:Irwan Abdul Direktur:Rahman Lubis Direktur:Dikdik Koesandi Direktur:Rahman Slamat Dirut IX Adi Prasongko Direktur:Slamat Purwadi Direktur:Natsir Tarigan Direktur:Ishak Direktur:Hanung Dirut X Subiyono Direktur:Doli P. Pulungan Direktur:Tarsisius Sudarianto Direktur:Mhd Sultan Direktur:Joko Sanioso Dirut XI Andi Punoko Direktur:Titis Adji Direktur:Burhan Chatib Direktur:Budi Hidayat Direktur:Eri Iswadi Dirut XII Singgih Irwan Basri Direktur:Sugeng Budiraharjo Direktur:Bambang Wijanarko Direktur:Sahala Hutasoit Direktur:Swarno Dirut XIII Baim Rachman Direktur:Sunardi Direktur:Anang Direktur:Umar Direktur:Pandapotan Girsang Dirut XIV Budi Purnomo Direktur:Amirullah Haris Direktur:Rispan Adi Adris Direktur:Mardianto Dirut RNI Persero Ismed Hasan Putro.