Produksi Gula PTPN2 Diperkirakan Turun

TANJUNG MORAWA : Produksi pabrik gula PT Perkebunan Nusantara 2 di Sei Semayang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara tahun 2012 diprediksi turun dibanding tahun sebelumnya akibat penggarapan dan perusakan lahan tebu di sebagian areal kebun BUMN itu.

"Penurunan produksi (gula) tahun ini diperkirakan bisa mencapai sekitar 20 persen dari total produksi normal," kata Pejabat Humas PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 2, Rahmuddin di Tanjung Morawa, Deli Serdang, Minggu 29 Juli 2012.
Dia menyebutkan produksi gula PTPN 2 pada 2011 terealisasi sebanyak 47.122 ton atau melampui target yang ditetapkan pemerintah sebanyak 43.913 ton.

Jika tidak terjadi aksi penggarapan dan perusakan pada lahan kebun tebu, lanjut dia, produksi gula PTPN 2 tahun ini diperkirakan mampu berproduksi maksimal hingga sekitar 48 ribu ton.

Rahmuddin mengakui bahwa penurunan pasokan tebu bukan hanya membuat volume produksi pabrik gula Sei Semayang berkurang, tetapi juga banyak karyawan lepas yang selama ini diberdayakan PTPN 2 mengelola tanaman tebu bakal menganggur.

Total pekerja harian lepas yang diberdayakan PTPN 2 di kebun tebu Sei Semayang selama ini diperkirakan mencapai 500 orang lebih.

"Masalah penggarapan lahan kebu di Sei Semayang sudah kami laporkan kepada pihak kepolisian. Kami dengar sudah ada beberapa orang yang ditahan untuk menjalani pemeriksaan," ujarnya.

Dia mengaku belum bisa menyebutkan secara rinci total kerugian yang diderita PTPN 2 akibat terganggunya aktivitas produksi pabrik gula Sei Semayang.

Namun pihaknya berharap aksi penggarapan lahan dan perusakan tanaman tebu milik PTPN 2 bisa dituntaskan sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo di Jakarta, belum lama ini meminta kepada BUMN yang bergerak dalam bidang perkebunan untuk menjaga aset negara apabila terjadi konflik dengan masyarakat terkait kepemilikan tanah.

"Misalnya PTPN 2 hadir di Sumatera Utara pasti mempunyai misi khusus untuk mengembangkan perkebunannya. Kalau sampai kemudian masyarakat ada yang melakukan klaim harus bisa dijelaskan dengan baik agar misi perkebunan itu tidak terganggu," ujarnya.

Menurut Menkeu, apabila terdapat klaim-klaim mengenai perebutan lahan, pemerintah mengharapkan direksi BUMN bersama pemerintah daerah dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan masyarakat.

Ia meyakini BUMN memiliki dasar hukum yang jelas terkait Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB,) sehingga seharusnya tidak terjadi perdebatan mengenai kepemilikan lahan yang dimaksud.

"Mengenai HGB atau HGU itu biasanya ada proses perpanjangan dengan instansi agraria yang berwenang. Kalau seandainya ada pengertian bahwa jatuh tempo boleh direbut masyarakat itu saya rasa tidak betul," ujarnya.

Menkeu mengharapkan permasalahan mengenai konflik lahan antara BUMN perkebunan dan masyarakat di Sumatera Utara tidak sampai merugikan negara.

"(Lahan) itu adalah aset negara yang sudah dipisahkan, artinya itu merupakan investasi negara disitu, jadi jangan sampai nanti negara dirugikan," katanya.(antara)/Eksp