Apkasindo Awasi Revisi Usaha Perkebunan

Medan. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) akan terus mengawasi revisi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 26 Tahun 2007 pasal 12 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan khususnya pada pasal 12. Sebab, revisi akan mengatur usaha industri pengolahan hasil perkebunan melalui kerja sama kepemilikan saham koperasi, pekebun pemasok bahan baku. "Saat ini, belum ada kerja sama kepemilikan saham dengan koperasi khususnya untuk pembangunan Pengolahan Kelapa Sawit (PKS)," ujar Ketua Umum Apkasindo, Anizar Simajuntak di Medan, kemarin.
Dijelaskannya, pemerintah harus komitmen mengembangkan sektor perkebunan sehingga dapat mengawasi revisi tersebut sampai menjadi Undang-undang (UU). Sebab, revisi ini merupakan penyempurnaan peraturan sebelumnya seperti kerja sama kepemilikan saham dengan koperasi.

Diketahui, di Sumut bahkan di Indonesia pada umumnya belum pernah terjadi usaha industri melalui kerjasama kepemilikan saham dengan koperasi. Padahal ini dapat dilakukan karena dapat memberdayakan petani kelapa sawit yang terus berkembang.

"Koperasi-koperasi petani kelapa sawit banyak, jadi kenapa tidak pernah ada kerja sama usaha kepemilikan saham bersama. Ini menguntungkan dan petani bisa lebih berkembang dalam mengelolah hasil perkebunan kelapa sawitnya," kata Anizar.

Dengan kerja sama koperasi tersebut, lanjut Anizar, pemerintah juga harus mendukung untuk mempermudah izin-izin industri kelapa sawit yang dikelola petani khususnya kluster. Departemen Koperasi juga harus aktif mendukung pembentukan koperasi yang manajemennya berkualitas.

"Pembangunan PKS tanpa kebun itu sulit, karena dengan begitu hanya dapat mempertahankan PKS yang sudah ada. Ini meruguikan petani, harga jual Tandan Buah Segar (TBS) bisa dijual sesuka-sukanya," ucap Anizar.

Dalam bekerjasama kepemilikan saham usaha industri tersebut, koperasi-koperasi kelapa sawit harus memiliki manajemen yang baik. Karena yang akan dinilai bukan orangnya, sedangkan luas lahan perkebunan minimal hanya berkisar 10 ribu hektare.

Saat ini, Apkasindo telah bekerjasama dengan koperasi di Jambi dalam pelaksanaan pembangunan PKS dan kegiatakan tersebut dapat menjadi proyek percontohan di Indonesia.
Sementara untuk harga TBS, Anizar menyatakan, tahun ini merupakan sejarah harga terendah dan bertahan lama sepanjang sejarah persawitan di Indonesia. Harga berkisar Rp 500-Rp 600 per kg membuat petani semakin sulit.

"Memang ditahun 2008 lalu, harga TBS sempat sangat rendah, tapi itu tidak berlangsung lama. Saat ini harga yang murah juga diikuti dengan tidak tertampungnya TBS di PKS dengan alasan kebanyakan stok dan ekspor juga tersendat," ucapnya.

Harga TBS yang murah dengan waktu yang cukup lama dipicu terjadinya secara bersamaan  gangguan volume dan harga ekspor sebagai dampak krisis global yang masih berlangsung dan masa panen puncak. "Pemerintah harusnya sudah mengambil langkah pengamanan kepada petani, tetapi nyatanya belum ada juga. Petani terpaksa berdiam diri atau beralih pekerjaan sementara menjadi kuli bangunan dan membiarkan buah sawitnya tidak dipanen," katanya.

Bendahara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Laksamana Adiyaksa menyebutkan, harga TBS sangat dipengaruhi harga CPO di pasar internasional.  Harga semakin turun karena permintaan juga menurun yang juga merupakan dampak krisis global. "Tapi menjelang akhir tahun, harga akan bergerak naik karena perusahaan industri memacu produksi untuk stok libur akhir tahun," pungkasnya. (yuni naibaho)/MB