sudah lihat yang ini (klik aja)?
"Tahun lalu, 20% pajak ekspor dari komoditas
minyak sawit saja mencapai Rp4 triliun."
PEKAN BARU- Pemerintah Provinsi Riau meminta pemerintah pusat melakukan bagi hasil pajak ekspor minimal 20% karena selama ini kontribusi perdagangan luar negeri dari provinsi ini cukup tinggi.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Riau Zulkarnaen mengatakan dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat kegiatan distribusi dan pengiriman barang ekspor.
“Bagi hasil itu penting, karena infrasturktur rusak karena kegiatan perdagangan perlu perbaikan juga. Kalau nanti ini disetujui, semua lini yang menunjang sektor perdagangan bisa diperbaiki,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (15/5).
Zulkarnaen menambahkan perbaikan infrastruktur diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Riau. Selain itu, perbaikan juga dibutuhkan karena provinsi yang dikenal sebagai penghasil migas ini masuk merupakan bagian dari program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI).
Penghitungan pajak ekspor, lanjutnya, telah dilakukan oleh Disperindag Riau sejak 2011. Tahun lalu, 20% pajak ekspor dari komoditas minyak sawit saja mencapai Rp4 triliun.
“Ini baru dari CPO aja, belum dari komoditas lain. Makanya, kami coba untuk perjuangkan ke pusat,” jelasnya.
Minyak dan gas menjadi penopang utama ekspor Riau pada kuartal I tahun 2013, dengan kontribusi mencapai Rp44,32 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 4,99% dibandingkan dengan nilai ekspor migas di periode yang sama tahun lalu senilai Rp42,21 triliun.
Sementara itu, persentase kegiatan ekspor terhadap PDRB Riau sepanjang 3 bulan pertama tahun ini mencapai 43,86%. Adapun kontribusi ekspor Riau terhadap PDB nasional pada Februari 2013 mencapai 9,76%.
Pengamat Ekonomi Universitas Riau Muchtar Ahmad mengatakan penghapusan dana bagi hasil pajak ekspor membuat hubungan daerah-pusat kurang harmonis.
“Tiadanya bagi hasil pajak ekspor merupakan salah satu alasan ketidakpuasan atas pemerintah pusat,” ujarnya.
Muchtar menilai dana bagi hasil pajak ekspor seharusnya tetap diadakan. Pasalnya, hal tersebut merupakan stimulus bagi daerah untuk menggenjot kegiatan ekspor.
Selain itu, ketiadaan bagi hasil pajak ekspor juga membuat posisi Riau sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional tidak berarti.
“Percuma saja Riau jadi pusat pertumbuhan ekonomi, tapi masyarakatnya tak sejahtera,” ungkapnya. (kal/k18/jibi/esu)
