Buruh Tetap Tolak Kenaikan Harga BBM

Medan. Buruh/pekerja Sumatera Utara (Sumut) yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menegaskan, pemerintah tidak seharusnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) saat tingkat korupsi dan pemborosan APBN masih terus berlangsung.
Jika pemerintah tetap menaikkan BBM, masyarakat terutama kelas menengah ke bawah akan semakin tertekan dan tidak mampu menutupi kenaikan biaya hidup.

"Pemerintah harus tetap komit terhadap subsidi selama kesejahteraan rakyat belum tercapai di mana upah pekerja masih rendah dan masih puluhan juta rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Jadi, kenaikan BBM ini hanya akan semakin "memiskinkan" masyarakat miskin," kata Ketua KSPI-FSPMI Sumut, Minggu Saragih, Rabu (15/5) di Medan.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alishjabana, mengungkapkan, pemerintah akan menaikkan harga BBM subsidi jenis premium sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar menjadi Rp 5.500 dari sebelumnya Rp 4.500 per liter. Rencananya, kenaikan BBM ini mulai berlaku pada Juni mendatang.

Dikatakan Minggu, dampak kenaikan BBM akan membuat harga barang atau jasa lainnya semakin mahal. Sebab, kebutuhan BBM sudah menyentuh semua aspek kehidupan.

Buruh/pekerja juga menyatakan, rencana kenaikan harga BBM menjelang Idul Fitri sebagai ketidakpekaan kebijakan dari pemerintah. "Seharusnya kalau mau dinaikkan pada saat tahun lalu atau Maret kemarin, dimana besaran inflasi sedang rendah,” ungkap Minggu.

Kenaikan harga BBM yang disertai dengan peningkatan harga barang, berimplikasi terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Kenaikan harga BBM subsidi juga membuat perjuangan buruh/pekerja terkait peningkatan UMP menjadi sia-sia. ”Kenaikan UMP kemarin menjadi tak berarti karena uang lebih yang didapat oleh buruh, akan setara dengan kenaikan harga barang," katanya.

Dia menegaskan, kenaikan UMP/UMK, tidak akan menaikan daya beli pekerja karena kenaikan harga BBM. Artinya, upah ril buruh sebenarnya memang tidak ada kenaikan bila pemerintah tetap menaikkan BBM. Sedangkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) senilai Rp 150.000, tidak dapat dijadikan solusi. Bahkan itu adalah bentuk pembodohan dan tidak mendidik bagi rakyat dan hanya menjadikan rakyat lebih konsumtif.

Dia mengungkapkan, Indonesia menjadi negara penting di G20 dengan pertumbuhan ekonomi ke-2 di dunia setelah China. Sedangkan GDP-nya nomor 16 di dunia (US$ 800 miliar) dan invesmentgrade AAA min, dan rating hutang turun. Sementara sumber alam Indonesia seperti minyak, gas, emas, pangan, hutan, dan lainnya ada dan bahkan berlimpah.

Namun kondisi tersebut, kata Minggu, sangat bertolak belakang dengan kondisi buruh/pekerja dimana tata-rata upah minimum nasional tahun 2012 hanya US$ 120 perbulan. Upah buruh di Indonesia nomor 69 dari 169 negara. Di Jakarta ibukota Indonesia, pada 2012 upah buruhnya US $ 160 per bulan, dengan perkiraan ongkos transportasi dan sewa rumah US$ 90, sisanya US$ 70 per bulan untuk biaya makan, biaya pendidikan, beli baju dan lain-lain.

"Hal tersebut irasional. Untuk menutupi biaya hidup, buruh mencari tambahan dengan jadi tukang ojek, bahkan ada buruh perempuan yang menjual kue setelah pulang kerja. Makanya kita dengan tegas menolak kenaikan harga BBM subsidi," kata Minggu.

Sementara dampak terhadap dunia usaha, akan terimbas juga karena kenaikan harga transportasi hingga beban biaya kian membengkak. "Buruh juga terancam menjadi pengangguran karena kenaikan harga BBM bersubsidi akan membuat biaya produksi usaha bertambah. Hal ini membuat pengusaha mengurangi beban usaha diantaranya dengan PHK,” ucapnya.

Semua rencana ini, kata Minggu, akan membuat gerak ekonomi terganggu. Jika pemerintah ingin menurunkan beban subsidi, sebaiknya menggunakan cara konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG). Pemerintah sebaiknya konsentrasi pada pengembangan infrastruktur gas yang mana komoditas ini masih melimpah di bumi Indonesia. (elvidaris simamora)/MB