Tuesday, June 28, 2011
POTRET : BKSPPS ( nieuwe naam van AVROS)-1
Monday, June 27, 2011
POTRET : BKSPPS ( nieuwe naam van AVROS) - 2
Sunday, June 26, 2011
Jamsostek Bantu Uang Muka Kredit Perumahan
PT Jamsostek melayani penyaluran bantuan uang muka kredit perumahan kepada karyawan perusahaan peserta program Jamsostek.
Kepala Cabang PT Jamsostek Timika, Anthonius Paliuran di Timika, Minggu mengatakan saat ini sudah banyak tenaga kerja peserta program Jamsostek di Timika yang mendapatkan bantuan uang muka kredit perumahan.
Besarnya bantuan uang muka untuk kredit perumahan tersebut bervariasi. Bagi tenaga kerja yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan akan mendapatkan pinjaman lunak bantuan uang muka kredit perumahan sebesar Rp20 juta.
Sedangkan bagi tenaga kerja yang berpenghasilan di atas Rp5 juta per bulan mendapatkan pinjaman lunak bantuan uang muka kredit perumahan sebesar Rp50 juta.
"Ada banyak yang sudah ambil karena bunganya hanya 0,25 persen per bulan dan dicicil selama 10 tahun," jelas Antonius.
Ia menyebutkan, para karyawan yang mendapatkan bantuan uang muka kredit perumahan dari PT Jamsostek seperti para karyawan Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika. Ada pun karyawan PT Sandvik, PT Pontil, Rimba Papua Hotel, Pangansari Utama dan lainnya bantuan uang muka kredit perumahannya sementara diproses karena masih menunggu administrasi dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Menurut Antonius, dalam hal penyaluran bantuan uang muka kredit perumahan tersebut, PT Jamsostek bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN).
BTN yang membayar biaya pembelian perumahan kepada pihak pengembang, dan selanjutnya tenaga kerja yang mendapat bantuan uang muka kredit perumahan akan membayar cicilan kredit rumah ke BTN.
Selain menyediakan bantuan uang muka kredit perumahan, PT Jamsostek juga menyediakan dana untuk renovasi rumah bagi tenaga kerja yang sudah memiliki rumah pribadi dengan jumlah bantuan sebesar Rp30 juta.
Saat ini perusahaan yang terdaftar sebagai peserta program Jamsostek di Kantor Cabang PT Jamsostek Timika sebanyak 410 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 54.402 orang . Wilayah kerja Kantor Cabang PT Jamsostek Timika meliputi Mimika, Nabire, Paniai dan Dogiyai.
Antonius mengatakan, hingga saat ini masih terdapat 110 perusahaan di Mimika yang belum mendaftarkan diri menjadi peserta program Jamsostek.
Selama tahun ini, katanya, Kantor Cabang PT Jamsostek Timika telah membayar klaim jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) kepada peserta program dengan total mencapai Rp14.545.755.578,74.
Klaim tersebut mencakup JHT sebanyak 753 kasus, JKK sebanyak 20 kasus, JK sebanyak 34 kasus dan JPK sebanyak 4.072 kasus.(*)
(T.E015/A011)
Kepala Cabang PT Jamsostek Timika, Anthonius Paliuran di Timika, Minggu mengatakan saat ini sudah banyak tenaga kerja peserta program Jamsostek di Timika yang mendapatkan bantuan uang muka kredit perumahan.
Besarnya bantuan uang muka untuk kredit perumahan tersebut bervariasi. Bagi tenaga kerja yang berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan akan mendapatkan pinjaman lunak bantuan uang muka kredit perumahan sebesar Rp20 juta.
Sedangkan bagi tenaga kerja yang berpenghasilan di atas Rp5 juta per bulan mendapatkan pinjaman lunak bantuan uang muka kredit perumahan sebesar Rp50 juta.
"Ada banyak yang sudah ambil karena bunganya hanya 0,25 persen per bulan dan dicicil selama 10 tahun," jelas Antonius.
Ia menyebutkan, para karyawan yang mendapatkan bantuan uang muka kredit perumahan dari PT Jamsostek seperti para karyawan Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika. Ada pun karyawan PT Sandvik, PT Pontil, Rimba Papua Hotel, Pangansari Utama dan lainnya bantuan uang muka kredit perumahannya sementara diproses karena masih menunggu administrasi dari perusahaan tempat mereka bekerja.
Menurut Antonius, dalam hal penyaluran bantuan uang muka kredit perumahan tersebut, PT Jamsostek bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN).
BTN yang membayar biaya pembelian perumahan kepada pihak pengembang, dan selanjutnya tenaga kerja yang mendapat bantuan uang muka kredit perumahan akan membayar cicilan kredit rumah ke BTN.
Selain menyediakan bantuan uang muka kredit perumahan, PT Jamsostek juga menyediakan dana untuk renovasi rumah bagi tenaga kerja yang sudah memiliki rumah pribadi dengan jumlah bantuan sebesar Rp30 juta.
Saat ini perusahaan yang terdaftar sebagai peserta program Jamsostek di Kantor Cabang PT Jamsostek Timika sebanyak 410 perusahaan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 54.402 orang . Wilayah kerja Kantor Cabang PT Jamsostek Timika meliputi Mimika, Nabire, Paniai dan Dogiyai.
Antonius mengatakan, hingga saat ini masih terdapat 110 perusahaan di Mimika yang belum mendaftarkan diri menjadi peserta program Jamsostek.
Selama tahun ini, katanya, Kantor Cabang PT Jamsostek Timika telah membayar klaim jaminan hari tua (JHT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JK) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) kepada peserta program dengan total mencapai Rp14.545.755.578,74.
Klaim tersebut mencakup JHT sebanyak 753 kasus, JKK sebanyak 20 kasus, JK sebanyak 34 kasus dan JPK sebanyak 4.072 kasus.(*)
(T.E015/A011)
Editor: Ruslan Burhani (ANT)
COPYRIGHT © 2011
COPYRIGHT © 2011
Jamsostek-Bukopin Sediakan Pangan Murah untuk Pekerja
Jakarta - PT Jamsostek dan Bank Bukopin menandatangani kerja sama "Pilot Project Food Benefit" (proyek percontohan manfaat pangan) sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan kepada pekerja peserta program jaminan sosial tenaga kerja.
Siaran pers PT Jamsostek yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan penandatanganan dilakukan Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga dan Dirut Bank Bukopin Glen Glenardi di Cikarang, Jabar, Selasa.
Melalui program itu maka peserta Jamsostek bisa beli beras, minyak dan gula dengan harga murah dan berkualitas.
BUMN itu sebelumnya sudah memberikan manfaat finansial melalui imbal investasi, bantuan uang muka perumahan, dan bantuan bagi koperasi karyawan, disamping manfaat layananan kesehatan melalui pengobatan gratis kepada pekerja,
Proyek percontohan dari manfaat pangan itu dilakukan pada karyawan PT LG. Perusahaan itu dinilai sebagai perusahaan yang tertib membayar iuran bagi 3.732 karyawannya dan koperasinya juga berjalan baik.
Karyawan PT LG bisa membeli beras, gula dan minyak murah di Gerai Warung Jambu (Jamsostek-Bulog) yang disuplai Bulog dan dananya didukung Bank Bukopin.
Jika proyek tersebut berhasil maka akan dikembangkan di perusahaan-perusahaan lain yang pembayaran iuran dan koperasi berjalan baik.
Direktur Renbang Perum Bulog, Abdul Karim, di kesempatan yang sama mengatakan Bulog sudah menyiapkan stok beras 20.000 ton, sementara untuk minyak dan gula akan bekerjasama dengan produsen agar harga jualnya lebih murah.
Dia berharap program itu direspon dengan baik oleh pekerja sehingga tahap berikutnya bisa dibuka lima gerai Warung Jambu di lima perusahaan lain.(*)
(T.E007/B013)
Siaran pers PT Jamsostek yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan penandatanganan dilakukan Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga dan Dirut Bank Bukopin Glen Glenardi di Cikarang, Jabar, Selasa.
Melalui program itu maka peserta Jamsostek bisa beli beras, minyak dan gula dengan harga murah dan berkualitas.
BUMN itu sebelumnya sudah memberikan manfaat finansial melalui imbal investasi, bantuan uang muka perumahan, dan bantuan bagi koperasi karyawan, disamping manfaat layananan kesehatan melalui pengobatan gratis kepada pekerja,
Proyek percontohan dari manfaat pangan itu dilakukan pada karyawan PT LG. Perusahaan itu dinilai sebagai perusahaan yang tertib membayar iuran bagi 3.732 karyawannya dan koperasinya juga berjalan baik.
Karyawan PT LG bisa membeli beras, gula dan minyak murah di Gerai Warung Jambu (Jamsostek-Bulog) yang disuplai Bulog dan dananya didukung Bank Bukopin.
Jika proyek tersebut berhasil maka akan dikembangkan di perusahaan-perusahaan lain yang pembayaran iuran dan koperasi berjalan baik.
Direktur Renbang Perum Bulog, Abdul Karim, di kesempatan yang sama mengatakan Bulog sudah menyiapkan stok beras 20.000 ton, sementara untuk minyak dan gula akan bekerjasama dengan produsen agar harga jualnya lebih murah.
Dia berharap program itu direspon dengan baik oleh pekerja sehingga tahap berikutnya bisa dibuka lima gerai Warung Jambu di lima perusahaan lain.(*)
(T.E007/B013)
Editor: Ruslan Burhani (ANT)
COPYRIGHT © 2011
COPYRIGHT © 2011
Petani Minta Pemerintah Tunda Kenaikan Bea Keluar CPO
Medan- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Sumatera Utara kembali meminta
pemerintah mencabut kebijakan bea keluar minyak sawit mentah yang akan
dinaikan besarannya menjadi 20 persen untuk pengriman Juli 2011, karena
selalu menyebabkan harga tandan buah segar petani tetap murah.
"Ini saja dengan rencana kenaikan BK (bea keluar) menjadi 20 persen mulai Juli, harga TBS (tandan buah segar) sawit petani sudah turun hingga Rp200 per kg," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Apkasindo Sumut H Ahmad Gunari, di Medan, Minggu, 26 Juni 2011.
Apkasindo Sumut meminta pemerintah mencabut BK CPO (crude palm oil) atau minyak sawit mentah, ujarnya.
Apkasindo Sumut bersamaan pelantikan pengurus melaksanakan seminar nasional petani kelapa sawit dalam pembangunan industri Indonesia dan Raker DPW/DPD Apkasindo se-Sumatera Utara yang dijadwalkan dibuka Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
Dalam seminar dan rapat kerja Apkasindo itu antara lain akan membahas soal nasib petani sawit yang tidak pernah menikmati seutuhnya kenaikan harga ekspor karena selalu dibebani dengan berbagai pungutan baik langsung atau tidak langsung seperti BK CPO.
Akibat mau dinaikkannya BK CPO, harga TBS di Labuhan Batu akhir pekan ini tinggal Rp1.530 - Rp 1.681 per kg dari sebelumnya Rp1.700 - Rp1.800 per kg.
Harga diperkirakan akan turun lagi kalau nyatanya ekspor tertekan, padahal seharusnya saat musim trek atau kering seperti dewasa ini yang membuat produksi menurun, harga TBS mahal.
BK CPO yang dibebankan kepada pengusaha, kata dia, berimbas langsung ke petani karena pengusaha juga menurunkan harga belinya.
Sementara, dana BK yang dikutip pemerintah itu, nyatanya tidak juga bisa dinikmati petani atau pemerintah daerah penghasil sawit tersebut yang ditandai infrastruktur seperti jalan yang sangat jelek dari dan ke daerah sentra produksi sawit.
Sekretaris Umum Apkasindo Sumut, Gus Dalhari Harahap, menambahkan, harga sawit petani semakin murah karena biaya produksi seperti ongkos angkut menjadi lebih mahal.
Bendahara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Laksamana Adiyaksa, mengatakan, Gapki menilai kenaikan BK CPO menjadi 20 persen untuk pengiriman Juli mendatang tidak fair.
Keberatan itu juga, kata dia, sudah dilontarkan Gapki Pusat.
Pemerintah, kata dia, selalu berpatokan hanya pada kenaikan harga sawit di pasar internasional dan langsung menaikkan BK dengan struktur yang progresif pula.
Akibat BK yang terus dinaikkan, kata dia, kenaikan harga sawit tidak pernah benar-benar dinikmati pengusaha dan petani.
Kenaikan BK CPO menjadi 20 persen dengan harga referensi CPO per Juli sebesar 1.168,38 per metrik ton juga mengancam peningkatan ekspor karena pembeli juga berupaya menahan pembelian atau transaksi menunggu harga turun.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan di Jakarta, menetapkan BK CPO untuk Juli mendatang sebesar 20 persen, naik dibanding Juni yang masih 17,5 persen. BK CPO memang pernah mencapai 25 persen pada Maret lalu.(an)(Ekspos)
"Ini saja dengan rencana kenaikan BK (bea keluar) menjadi 20 persen mulai Juli, harga TBS (tandan buah segar) sawit petani sudah turun hingga Rp200 per kg," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Apkasindo Sumut H Ahmad Gunari, di Medan, Minggu, 26 Juni 2011.
Apkasindo Sumut meminta pemerintah mencabut BK CPO (crude palm oil) atau minyak sawit mentah, ujarnya.
Apkasindo Sumut bersamaan pelantikan pengurus melaksanakan seminar nasional petani kelapa sawit dalam pembangunan industri Indonesia dan Raker DPW/DPD Apkasindo se-Sumatera Utara yang dijadwalkan dibuka Plt Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.
Dalam seminar dan rapat kerja Apkasindo itu antara lain akan membahas soal nasib petani sawit yang tidak pernah menikmati seutuhnya kenaikan harga ekspor karena selalu dibebani dengan berbagai pungutan baik langsung atau tidak langsung seperti BK CPO.
Akibat mau dinaikkannya BK CPO, harga TBS di Labuhan Batu akhir pekan ini tinggal Rp1.530 - Rp 1.681 per kg dari sebelumnya Rp1.700 - Rp1.800 per kg.
Harga diperkirakan akan turun lagi kalau nyatanya ekspor tertekan, padahal seharusnya saat musim trek atau kering seperti dewasa ini yang membuat produksi menurun, harga TBS mahal.
BK CPO yang dibebankan kepada pengusaha, kata dia, berimbas langsung ke petani karena pengusaha juga menurunkan harga belinya.
Sementara, dana BK yang dikutip pemerintah itu, nyatanya tidak juga bisa dinikmati petani atau pemerintah daerah penghasil sawit tersebut yang ditandai infrastruktur seperti jalan yang sangat jelek dari dan ke daerah sentra produksi sawit.
Sekretaris Umum Apkasindo Sumut, Gus Dalhari Harahap, menambahkan, harga sawit petani semakin murah karena biaya produksi seperti ongkos angkut menjadi lebih mahal.
Bendahara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumut, Laksamana Adiyaksa, mengatakan, Gapki menilai kenaikan BK CPO menjadi 20 persen untuk pengiriman Juli mendatang tidak fair.
Keberatan itu juga, kata dia, sudah dilontarkan Gapki Pusat.
Pemerintah, kata dia, selalu berpatokan hanya pada kenaikan harga sawit di pasar internasional dan langsung menaikkan BK dengan struktur yang progresif pula.
Akibat BK yang terus dinaikkan, kata dia, kenaikan harga sawit tidak pernah benar-benar dinikmati pengusaha dan petani.
Kenaikan BK CPO menjadi 20 persen dengan harga referensi CPO per Juli sebesar 1.168,38 per metrik ton juga mengancam peningkatan ekspor karena pembeli juga berupaya menahan pembelian atau transaksi menunggu harga turun.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan di Jakarta, menetapkan BK CPO untuk Juli mendatang sebesar 20 persen, naik dibanding Juni yang masih 17,5 persen. BK CPO memang pernah mencapai 25 persen pada Maret lalu.(an)(Ekspos)
PTPN II daftar Surat Utang Jangka Menengah.
JAKARTA: PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II mendaftarkan penerbitan surat utang jangka menengah atau MTN (medium term notes) II Tahun 2011 Seri A senilai Rp50 miliar guna mendanai ekspansi bisnis tahun ini.
Besaran
MTN PTPN II itu merupakan penerbitan tahap pertama dari total emisi
obligasi yang ditargetkan mencapai Rp400 miliar pada tahun ini.
Dalam
hal ini, PTPN II menunjuk PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas sebagai
pengatur (arranger) atas emisi obligasi dengan tenor selama 20 bulan
itu. PTPN II menetapkan bunga atas surat utang ini sebesar 10,50% dengan
tingkat bunga tetap.
Direktur
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Sulistyo Budi mengatakan
transaksi pemindahbukuan atas MTN tersebut dapat dilakukan antar
pemegang rekening di KSEI setelah selesainya distribusi emisi itu secara
elektronik pada 21 Juni 2011.
“Kami
sampaikan bahwa pada 21 Juni telah dilakukan pendaftaran surat berharga
jangka menengah II PTPN II Tahun 2011 Seri A,” kata Budi dalam
keterangan resmi akhir pekan lalu.
PTPN
II adalah BUMN dengan bidang usaha pertanian dan perkebunan yang
didirikan pada 5 April 1976. Produk perseroan a.l kelapa sawit, karet,
tebu, dan tembakau.
Manajemen
PTPN II belum lama ini menyatakan akan menerbitkan MTN senilai maksimal
Rp400 miliar. Langkah tersebut guna memenuhi tambahan anggaran belanja
modal (capital expenditure/capex) perseroan tahun ini sekitar Rp1
triliun. (sut)
Oleh M. Tahir Saleh (BI)
Oleh M. Tahir Saleh (BI)
Wednesday, June 22, 2011
BK kakao Juli tetap 10%, ekspor kakao akan kembali normal
JAKARTA. Kinerja ekspor kakao pada Mei dan Juli nanti tampaknya akan
pulih setelah sempat anjlok pada April lalu. Pasalnya, pada Juli nanti,
pemerintah telah mematok Bea Keluar (BK) kakao tetap sebesar 10% sesuai
dengan harga kakao yang masih stabil di kisaran US$ 2.900 per ton.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan, harga referensi kakao untuk Juli nanti sebesar US$ 2.941,81 per ton. Harga referensi kakao Juli nanti turun ketimbang periode yang sama Juni ini yang sebesar US$ 3.113,57 per ton. "Dengan demikian tarif BK kakao untuk Juli 2011 tetap 10%," katanya Rabu (22/6).
Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Zulhefi Sikumbang mengungkapkan, dengan BK kakao 10% ia yakin ekspor kakao akan kembali pulih menjadi rata-rata 20.000 ton per bulan. "Ekspor mulai Mei dan Juni ini sepertinya sudah kembali ke kondisi normal," ujarnya kepada KONTAN Rabu (22/6).
Asal tahu saja, dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2011 volume ekspor kakao Indonesia hanya sebesar 1.199 ton. Saat itu, BK kakao yang diberlakukan sebesar 15%. Jumlah ekspor kakao April lalu merosot 93,6% ketimbang bulan sebelumnya yang mencapai 18.743 ton.
Meski ekspor kakao secara bulanan diperkirakan sudah pulih, tapi Zulhefi bilang ekspor kakao tahun ini diperkirakan akan lebih rendah ketimbang tahun lalu. Askindo memperkirakan tahun ini ekspor kakao nasional hanya sekitar 250.000 ton. Jumlah ini lebih rendah dari total ekspor kakao tahun 2010 lalu yang sekitar 320.000 ton. "Selain karena penurunan produksi, penurunan ekspor juga disebabkan karena konsumsi dalam negeri meningkat," katanya.
Tahun ini konsumsi dalam negeri diperkirakan akan mencapai 220.000 ton - 250.000 ton. Jumlah ini lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya yang sekitar 150.000 ton.
Harga stabil
Sementara itu, meski ekspor diramalkan akan kembali pulih, tapi produksi kakao nasional tahun ini sepertinya belum akan pulih. Ketua Asosiasi Petani kakao Indonesia (ApkaI) A. Sulaiman Husain mengungkapkan, produksi kakao Indonesia tahun ini masih terimbas anomali iklim yang terjadi sejak tahun lalu. Akibatnya, tahun ini tidak ada panen raya kakao.
Asal tahu saja, biasanya panen raya kakao di Indonesia terjadi sekitar Mei hingga Juli nanti. Tapi Sulaiman bilang, saat ini di beberapa daerah hanya terjadi sedikit panen.
Catatan saja, tahun ini Kementerian Pertanian mematok target produksi kakao sebanyak 1,07 juta ton. Tapi, dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung, Askindo memprediksi produksi kakao hanya akan sekitar 500.000 ton - 600.000 ton saja.
Meski panen di Indonesia minim, tapi pasokan kakao internasional saat ini masih cukup melimpah. Akibatnya, harga kakao masih berfluktuasi di kisaran US$ 2.900 - US$ 3.000 per ton.
Berdasarkan data Bloomberg, harga kakao di ICE Futures untuk pengiriman Juli 2011 ada di level US$ 3.027 per ton. Bahkan, harga kakao sempat melorot ke level terendahnya pada (6/6) lalu di level US$ 2.863 per ton. Dengan kondisi ini, Sulaiman bilang, harga kakao di dalam negeripun sulit untuk terkerek.
Menurut Sulaiman, dengan kisaran harga kakao internasional saat ini, maka harga kakao di tingkat petani stabil di kisaran Rp 18.500 - Rp 19.000 per kg. Sementara itu, berdasarkan laporan analisis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) menyatakan, pekan ini harga kakao kualitas terbaik dengan kadar air 4% di tingkat pengepul di Kabupaten Tanggamus, Lampung ada di kisaran Rp 20.500 per kg.
Dua minggu sebelumnya, harga kakao di tingkat pedagang pengumpul di Lampung masih sebesar Rp 22.500 per kg. Penurunan harga ini ditengarai karena adanya tambahan pasokan kakao karena ada panen dari petani.
Zulhefi menambahkan, dengan kondisi pasokan dunia yang masih cukup banyak, harga kakao internasional hanya akan berfluktuasi di kisaran US$ 2.800 per ton - US$ 3.100 per ton dalam satu bulan ke depan.(KO)
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Deddy Saleh mengatakan, harga referensi kakao untuk Juli nanti sebesar US$ 2.941,81 per ton. Harga referensi kakao Juli nanti turun ketimbang periode yang sama Juni ini yang sebesar US$ 3.113,57 per ton. "Dengan demikian tarif BK kakao untuk Juli 2011 tetap 10%," katanya Rabu (22/6).
Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Zulhefi Sikumbang mengungkapkan, dengan BK kakao 10% ia yakin ekspor kakao akan kembali pulih menjadi rata-rata 20.000 ton per bulan. "Ekspor mulai Mei dan Juni ini sepertinya sudah kembali ke kondisi normal," ujarnya kepada KONTAN Rabu (22/6).
Asal tahu saja, dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada April 2011 volume ekspor kakao Indonesia hanya sebesar 1.199 ton. Saat itu, BK kakao yang diberlakukan sebesar 15%. Jumlah ekspor kakao April lalu merosot 93,6% ketimbang bulan sebelumnya yang mencapai 18.743 ton.
Meski ekspor kakao secara bulanan diperkirakan sudah pulih, tapi Zulhefi bilang ekspor kakao tahun ini diperkirakan akan lebih rendah ketimbang tahun lalu. Askindo memperkirakan tahun ini ekspor kakao nasional hanya sekitar 250.000 ton. Jumlah ini lebih rendah dari total ekspor kakao tahun 2010 lalu yang sekitar 320.000 ton. "Selain karena penurunan produksi, penurunan ekspor juga disebabkan karena konsumsi dalam negeri meningkat," katanya.
Tahun ini konsumsi dalam negeri diperkirakan akan mencapai 220.000 ton - 250.000 ton. Jumlah ini lebih tinggi ketimbang tahun sebelumnya yang sekitar 150.000 ton.
Harga stabil
Sementara itu, meski ekspor diramalkan akan kembali pulih, tapi produksi kakao nasional tahun ini sepertinya belum akan pulih. Ketua Asosiasi Petani kakao Indonesia (ApkaI) A. Sulaiman Husain mengungkapkan, produksi kakao Indonesia tahun ini masih terimbas anomali iklim yang terjadi sejak tahun lalu. Akibatnya, tahun ini tidak ada panen raya kakao.
Asal tahu saja, biasanya panen raya kakao di Indonesia terjadi sekitar Mei hingga Juli nanti. Tapi Sulaiman bilang, saat ini di beberapa daerah hanya terjadi sedikit panen.
Catatan saja, tahun ini Kementerian Pertanian mematok target produksi kakao sebanyak 1,07 juta ton. Tapi, dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung, Askindo memprediksi produksi kakao hanya akan sekitar 500.000 ton - 600.000 ton saja.
Meski panen di Indonesia minim, tapi pasokan kakao internasional saat ini masih cukup melimpah. Akibatnya, harga kakao masih berfluktuasi di kisaran US$ 2.900 - US$ 3.000 per ton.
Berdasarkan data Bloomberg, harga kakao di ICE Futures untuk pengiriman Juli 2011 ada di level US$ 3.027 per ton. Bahkan, harga kakao sempat melorot ke level terendahnya pada (6/6) lalu di level US$ 2.863 per ton. Dengan kondisi ini, Sulaiman bilang, harga kakao di dalam negeripun sulit untuk terkerek.
Menurut Sulaiman, dengan kisaran harga kakao internasional saat ini, maka harga kakao di tingkat petani stabil di kisaran Rp 18.500 - Rp 19.000 per kg. Sementara itu, berdasarkan laporan analisis Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) menyatakan, pekan ini harga kakao kualitas terbaik dengan kadar air 4% di tingkat pengepul di Kabupaten Tanggamus, Lampung ada di kisaran Rp 20.500 per kg.
Dua minggu sebelumnya, harga kakao di tingkat pedagang pengumpul di Lampung masih sebesar Rp 22.500 per kg. Penurunan harga ini ditengarai karena adanya tambahan pasokan kakao karena ada panen dari petani.
Zulhefi menambahkan, dengan kondisi pasokan dunia yang masih cukup banyak, harga kakao internasional hanya akan berfluktuasi di kisaran US$ 2.800 per ton - US$ 3.100 per ton dalam satu bulan ke depan.(KO)
Indonesia perlu miliki perdagangan kontrak karet
JAKARTA: Stakeholder komoditas karet meminta pasar berjangka di
Indonesia agar menyelenggarakan transaksi kontrak perdagangan karet
sebagai sarana lindung nilai dari gejolak harga dan untuk memudahkan
akses industri hilir terhadap komoditas.
Aziz Pane, Ketua Dewan Karet Nasional, mengatakan selama ini industri
hilir karet, terutama golongan kecil – menengah dan pelaku industri
baru, kerap kesulitan mendapatkan akses terhadap bahan baku berupa karet
alam.
Pelaku industri, lanjutnya, harus terjun langsung kepada petani. Dia menilai perdagangan karet di pasar berjangka dapat menjawab kesulitan tersebut. Di sisi lain, lanjutnya, perdagangan pasar berjangka karet dapat memutuskan pemain tengah distribusi atau tengkulak dan menciptakan harga yang lebih transparan.
“Jika [karet] ada di bursa, pembeli cukup mencari karet di pasar, tidak perlu lari ke petani. Jika pembeli lari ke petani, justru memunculkan pemain perdagangan tengah yang disebut tengkulak. Mereka yang mendapatkan untung besar dari harga. Bukan petani,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini.
Aziz mengaku telah bertemu dengan kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk membicarakan peluang tersebut. Dia berharap Bappebti dan pemerintah dapat mendukung keinginan tersebut.
“Ketika kami bertemu, tanggapan Bappebti positif. Ke depan, kami akan menindaklanjuti kemungkinan perdagangan berjangka karet dengan permerintah, bursa berjangka di dalam negeri, dan stakeholder lainnya,” ujarnya.
Aziz mengakui masih ada kendala berupa kesiapan dunia usaha dan industri untuk menyelenggarakan perdagangan karet. Namun begitu, lanjutnya, kebutuhan pasar berjangka karet sudah mendesak. “Kalau menunggu siap, kapan dapat terselenggara, Harus disiapkan dari sekarang,” katanya.
Soeharto Honggokusumo, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo), menambahkan tantangan datang terutama dari para calon pemain perdagangan berjangka karet. “Kita [Indonesia] belum punya pasar berjangka karet. Pemainnya belum ada,” ujarnya.
Namun, dia setuju bahwa karet sebaiknya memiliki pasar di salam negeri. Apalagi Indonesia termasuk salah satu negara produsen karet dunia. “Seharusnya begitu [ada pasar] supaya daya tawar lebih baik. Pasar juga yang menentukan harga,” katanya.
Pada pasar berjangka, lanjutnya, ada faktor pembeli, pedagang, dan spekulan yang kemudian dapat menentukan harga.
Suharto mengatakan selama ini harga karet di tingkat pabrik di dalam negeri mengacu pada harga di bursa komoditas Singapura (Singapore Commodity Exchange/SICOM). “Pertimbangannya bukan sekedar jarak geografis. Akan tetapi bursa SICOM memperdagangkan jenis karet yang paling mendekati kategori di dalam negeri, yaitu TSR20, RSS3, RSS1. Tapi SICOM hanya sebagai rujukan,” katanya.
Pada prakteknya, lanjutnya, harga karet di lapangan dapat sedikit di atas atau sedikit di bawah harga acuan tergantung pada keadaan penawaran (suplai).
Berdasarkan data Balai Penelitian Sembawa, prakiraan harga karet kering 100% pada hari ini mencapai Rp35.800 – Rp36.300 per kg. Angka tersebut sedikit melemah dibandingkan dengan awal pekan ini yaitu Rp36.100 – Rp36.600 per kg. Balai Penelitian Sembawa melaporkan harga perdagangan karet di Palembang Sumatera Selatan.(mmh) (BI) Oleh Anggi Oktarinda
Pelaku industri, lanjutnya, harus terjun langsung kepada petani. Dia menilai perdagangan karet di pasar berjangka dapat menjawab kesulitan tersebut. Di sisi lain, lanjutnya, perdagangan pasar berjangka karet dapat memutuskan pemain tengah distribusi atau tengkulak dan menciptakan harga yang lebih transparan.
“Jika [karet] ada di bursa, pembeli cukup mencari karet di pasar, tidak perlu lari ke petani. Jika pembeli lari ke petani, justru memunculkan pemain perdagangan tengah yang disebut tengkulak. Mereka yang mendapatkan untung besar dari harga. Bukan petani,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini.
Aziz mengaku telah bertemu dengan kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk membicarakan peluang tersebut. Dia berharap Bappebti dan pemerintah dapat mendukung keinginan tersebut.
“Ketika kami bertemu, tanggapan Bappebti positif. Ke depan, kami akan menindaklanjuti kemungkinan perdagangan berjangka karet dengan permerintah, bursa berjangka di dalam negeri, dan stakeholder lainnya,” ujarnya.
Aziz mengakui masih ada kendala berupa kesiapan dunia usaha dan industri untuk menyelenggarakan perdagangan karet. Namun begitu, lanjutnya, kebutuhan pasar berjangka karet sudah mendesak. “Kalau menunggu siap, kapan dapat terselenggara, Harus disiapkan dari sekarang,” katanya.
Soeharto Honggokusumo, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo), menambahkan tantangan datang terutama dari para calon pemain perdagangan berjangka karet. “Kita [Indonesia] belum punya pasar berjangka karet. Pemainnya belum ada,” ujarnya.
Namun, dia setuju bahwa karet sebaiknya memiliki pasar di salam negeri. Apalagi Indonesia termasuk salah satu negara produsen karet dunia. “Seharusnya begitu [ada pasar] supaya daya tawar lebih baik. Pasar juga yang menentukan harga,” katanya.
Pada pasar berjangka, lanjutnya, ada faktor pembeli, pedagang, dan spekulan yang kemudian dapat menentukan harga.
Suharto mengatakan selama ini harga karet di tingkat pabrik di dalam negeri mengacu pada harga di bursa komoditas Singapura (Singapore Commodity Exchange/SICOM). “Pertimbangannya bukan sekedar jarak geografis. Akan tetapi bursa SICOM memperdagangkan jenis karet yang paling mendekati kategori di dalam negeri, yaitu TSR20, RSS3, RSS1. Tapi SICOM hanya sebagai rujukan,” katanya.
Pada prakteknya, lanjutnya, harga karet di lapangan dapat sedikit di atas atau sedikit di bawah harga acuan tergantung pada keadaan penawaran (suplai).
Berdasarkan data Balai Penelitian Sembawa, prakiraan harga karet kering 100% pada hari ini mencapai Rp35.800 – Rp36.300 per kg. Angka tersebut sedikit melemah dibandingkan dengan awal pekan ini yaitu Rp36.100 – Rp36.600 per kg. Balai Penelitian Sembawa melaporkan harga perdagangan karet di Palembang Sumatera Selatan.(mmh) (BI) Oleh Anggi Oktarinda
Bea Keluar CPO Juni 20%
JAKARTA. Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan bea keluar
(BK) CPO Juli 2011 sebesar 20%. Tarif ini lebih tinggi ketimbang BK
bulan Juni yang ditetapkan sebesar 17,5%.
Kenaikan BK ini didasarkan pada kenaikan harga patokan ekspor (HPE) CPO. "Harga referensi CPO Juli 2011 adalah US$ 1.168,38 per metrik ton (MT)," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh, Selasa (21/6).
Harga referensi ini lebih tinggi ketimbang bulan Juni yang dipatok US$ 1.146,82 per metrik ton.
Sementara itu, harga referensi kakao bulan Juli adalah US$ 2.941,81 per MT, turun dari harga referensi Juni 2011 yang sebesar US$ 3.113,57 per MT. "Namun, tarif BK kakao untuk Juli 2011 tetap 10%, dengan HPE sebesar US$ 2.643 per MT," imbuh Deddy.(KO)
Kenaikan BK ini didasarkan pada kenaikan harga patokan ekspor (HPE) CPO. "Harga referensi CPO Juli 2011 adalah US$ 1.168,38 per metrik ton (MT)," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Deddy Saleh, Selasa (21/6).
Harga referensi ini lebih tinggi ketimbang bulan Juni yang dipatok US$ 1.146,82 per metrik ton.
Sementara itu, harga referensi kakao bulan Juli adalah US$ 2.941,81 per MT, turun dari harga referensi Juni 2011 yang sebesar US$ 3.113,57 per MT. "Namun, tarif BK kakao untuk Juli 2011 tetap 10%, dengan HPE sebesar US$ 2.643 per MT," imbuh Deddy.(KO)
Monday, June 20, 2011
PELESTARIAN GEDUNG BERSEJARAH
Medan- Gedung Kantor Badan Kerja Sama Perusahaan Perkebunan merupakan ikon sejarah perkebunan yang wajib dijaga,dan dirawat,serta dilestarikan, apalagi pemerintah, melalui Departemen Pariwisata menetapkan sebagai salah satu Gedung Warisan Sejarah yang patut dilindungi .
Sebagai Gedung kebanggaan masyarakat perkebunan sejak dahulu kala, telah banyak dikunjungi warga asing dan masyarakat yang cinta akan peninggalan sejarah. salah satu alasan tersebut, maka Pengurus Harian BKS-PPS telah berupaya dengan swadaya sendiri kini telah melakukan proses peremajaan warna yaitu dalam bentuk pengecatan kembali agar penampilannya tetap terjaga, dan bersih....
Sunday, June 19, 2011
Petani Asahan Ancam Ubah Sawah Jadi Kebun Sawit
Kisaran.- Merasa kesal terhadap
kelambanan Pemkab Asahan memperbaiki bendungan yang jebol, maka petani
Desa Gajah, Kecamatan Meranti, Kabupaten Asahan mengancam mengubah lahan
sawah menjadi kebun sawit.
“Sudah dua kali
musim tanam, kami tidak bisa turun ke sawah untuk bercocok tanam akibat
kami kekurangan air. Makanya, jika Pemkab Asahan tidak menggubris
permintaan kami agar memperbaiki bendungan, maka kami akan alihkan
lahan,” kata Petani Desa Gajah, H Siagian (43) kepada MedanBisnis, Jumat
( 17/6 ).
Siagian menjelaskan, terdapat sekitar 200 ha lahan milik petani yang tidak bisa ditanami padi. Petani mencoba mengisi kekosongan dengan menanam palawija, namun upaya itu kurang berhasil, sebab saat hujan turun areal yang ditanami palawija menjadi terendam air.
Kondisi tersebut, kata Siagian, telah dilaporkan kepada Bupati Asahan melalui Kepala Desa Gajah. Namun hingga hari ini belum ada tindakan. “Memang pernah pihak Dinas Pertanian membantu petani dengan mengunakan mesin pompa air, namun karena kapasitas pompa mesin itu tidak sebanding dengan luas lahan yang kekeringan, maka mesin itu kami pulangkan,” kata Siagian.
Hal senada juga dikeluhkan oleh Panjaitan (45), yang lahannya sudah dua musim tidak ditanami padi. “Biasanya sekali panen dalam 1 ha bisa menghasilkan 7 ton padi. Jadi dua kali musim tanam, petani tidak bisa menanami 200 ha lahan persawahannya. Ini berarti sekitar 2.800 ton hasil padi dari daerah Desa Gajah hilang,” Katanya.
Jika harga gabah diasumsikan Rp 3.022 pe kg, terangnya, berarti kerugian petani selama dua kali musim tanam tidak bisa turun ke sawah mencapai Rp 89 juta.
Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang yang dikonfirmasi melalui Kabag Humas Rahman Halim membenarkan hal itu.Menurutnya, bupati telah melakukan peninjauan dan bertatap muka dengan petani yang sudah dua kali musim tanam tidak bias mengolah lahannya.
Dikatakan, Pemkab Asahan akan berkordinasi dengan Pemkab Batubara terkait bendungan yang jebol. Pasalnya, letak bendungan itu berada di wilayah Pemkab Batubara, persisnya di Desa Durian Kecamatan Sei Balai, Batubara. Jika ada koordinasi yang baik, maka Pemkab Asahan akan mengalokasikan dana di P-APBD 2011 untuk membangun bendungan yang jebol.
Bupati Asahan dalam suatu kesempatan meminta masyarakat Asahan tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah, seperti yang diatur dalam UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Perda No 7 Tahun 1999 tentang Pengaturan Pemanfatan Lahan Sawah di Asahan. (sumber :MB/ indra sikoembang )
Siagian menjelaskan, terdapat sekitar 200 ha lahan milik petani yang tidak bisa ditanami padi. Petani mencoba mengisi kekosongan dengan menanam palawija, namun upaya itu kurang berhasil, sebab saat hujan turun areal yang ditanami palawija menjadi terendam air.
Kondisi tersebut, kata Siagian, telah dilaporkan kepada Bupati Asahan melalui Kepala Desa Gajah. Namun hingga hari ini belum ada tindakan. “Memang pernah pihak Dinas Pertanian membantu petani dengan mengunakan mesin pompa air, namun karena kapasitas pompa mesin itu tidak sebanding dengan luas lahan yang kekeringan, maka mesin itu kami pulangkan,” kata Siagian.
Hal senada juga dikeluhkan oleh Panjaitan (45), yang lahannya sudah dua musim tidak ditanami padi. “Biasanya sekali panen dalam 1 ha bisa menghasilkan 7 ton padi. Jadi dua kali musim tanam, petani tidak bisa menanami 200 ha lahan persawahannya. Ini berarti sekitar 2.800 ton hasil padi dari daerah Desa Gajah hilang,” Katanya.
Jika harga gabah diasumsikan Rp 3.022 pe kg, terangnya, berarti kerugian petani selama dua kali musim tanam tidak bisa turun ke sawah mencapai Rp 89 juta.
Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang yang dikonfirmasi melalui Kabag Humas Rahman Halim membenarkan hal itu.Menurutnya, bupati telah melakukan peninjauan dan bertatap muka dengan petani yang sudah dua kali musim tanam tidak bias mengolah lahannya.
Dikatakan, Pemkab Asahan akan berkordinasi dengan Pemkab Batubara terkait bendungan yang jebol. Pasalnya, letak bendungan itu berada di wilayah Pemkab Batubara, persisnya di Desa Durian Kecamatan Sei Balai, Batubara. Jika ada koordinasi yang baik, maka Pemkab Asahan akan mengalokasikan dana di P-APBD 2011 untuk membangun bendungan yang jebol.
Bupati Asahan dalam suatu kesempatan meminta masyarakat Asahan tidak melakukan alih fungsi lahan pertanian, khususnya lahan sawah, seperti yang diatur dalam UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta Perda No 7 Tahun 1999 tentang Pengaturan Pemanfatan Lahan Sawah di Asahan. (sumber :MB/ indra sikoembang )
DIBALIK TANGAN HALUS PEKERJA PEMILAH TEMBAKAU DELI
Tembakau deli dengan kualitas jenis
pasir terbaik tanpa cacat dan rusak, ditawar dengan harga tertinggi.
Begitulah sejarah dan nama besar tembakau deli yang telah dikenal sohor
di Eropa dan Benua Amerika.
Di pasar
pelelangan Bremen Jerman Timur, tembakau deli selalu ditunggu para
perusahaan tembakau dan pembungkus cerutu. Karenanya menjaga dan merawat
tembakau deli tidak rusak dan baik mutunya butuh tangan yang halus dan
terampil.Tembakau deli memiliki potensi pasar penjualan yang sangat besar. Apalagi komoditasnya yang hanya dapat tumbuh dengan baik di antara posisi Sungai Wampu dan Sei Ular di kawasan Kota Medan, karenanya tembakau deli memiliki ciri kualitas yang sangat khas. Salah satu yang tidak dapat diimbangi oleh tembakau lain di dunia adalah aroma dan taste yang sangat baik dan enak bagi para pecinta cerutu.
Bahkan kadar nikotin yang terkandung dalam tembakau deli relatif lebih rendah dari tembakau lain. Tembakau deli memiliki daun dengan jenis elastisitas yang sangat baik. Karenanya, menghasilkan daya bakar dan warna abu yang putih, sebagai ciri khas cerutu berkualitas tinggi. Inilah keistimewaan tembakau deli sebagai salah satu tanaman unik dan langka, yang diberikan Tuhan kepada mayarakat Indonesia, khususnya tanah Deli di Medan.
Sebab selain aroma dan cita rasa tembakau yang khas, mutu dan kondisi daun tembakau deli juga menjadi salah satu nilai tambah dalam penjualan di arena pelelangan. Bila terjadi kerusakan seperti robek dan berlubang, maka harga tembakau di pasar pelelangan jatuh hingga setengah harga. Namun siapakah yang mampu bekerja dan merawat agar kondisi tembakau deli sampai di pelelangan dunia dalam kondisi baik? Jawabnya adalah ibu-ibu buruh pemilah tembakau deli.
Sepintas bila kita melihat gambar dari aktivitas ibu-ibu pemilah tembakau ini, mengingatkan kita akan masa kolonial Belanda. Yah inilah gudang peninggalan Belanda yang masih dipakai sebagai sarana pemilahan tembakau deli. Sejak puluhan tahun yang lalu hingga saat ini, pengolahan dan pengerjaan tembakau deli, ternyata bukan dikerjakan oleh mesin maupun alat teknologi khusus, namun dikerjakan oleh ibu-ibu rumah tangga yang bermukim di kawasan perkebunan PT Perkebunan Nusantara II.
Desa Kelambir Lima Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deliserdang Sumatera Utara, adalah salah satunya. Setiap pagi hari ketika memasuki musim panen tembakau deli, ibu-ibu di daerah ini mulai melakukan aktivitas sebagai buruh pemilah tembakau deli. Namun jangan dianggap remeh, ternyata tidak gampang melakukan pemilahan tembakau dengan beragam warna dan ukuran yang laku jual di pasaran pelelangan tembakau.
Untuk mendapatkan jenis tembakau yang baik, tentunya harus dipilah terlebih dahulu oleh tangan-tangan terampil ibu-ibu buruh perkebunan ini. Tidak ada alat yang automatis, pemilahan harus dilakukan dengan cara manual. Sejumlah warna tembakau harus dipilah langsung dengan mata dan tangan puluhan ibu rumah tangga, yang telah memiliki pengalaman sejak puluhan tahun.
Ketika tim redaksi MedanBisnis berkunjung ke gudang pemilihan dan penyimpanan tembakau deli, puluhan ibu-ibu rumah tangga dengan cekatannya memilah tembakau deli tanpa sedikit pun melakukan kesalahan warna dan ukuran tembakau. Bahkan dalam sehari setiap ibu mampu memilah puluhan kilogram daun tembakau. Setiap 1 kilogram berisi sekitar 500 lembar daun tembakau, dan dipisahkan dengan 20 warna dan jenis daun tembakau yang berbeda.
Mariam (64) adalah satu dari puluhan ibu yang berprofesi sebagai buruh pemilah tembakau deli. Lebih dari 15 tahun dirinya telah mengenal dan paham betul mengenai jenis tembakau deli ketika akan dipilah. Berbagai warna dan corak tembakau deli harus mereka pahami, untuk menghasilkan daun tembakau deli terbaik yang akan dikirim ke pasar lelang.
"Kalau dilihat memang kelihatan gampang, namun pada awalnya sangat sulit sekali dan butuh waktu lama memahami warna dan jenis tembakau. Ada banyak warna dan jenis daun tembakau deli, belum lagi ukuran dan kondisi daunnya.Tapi kalau sudah biasa akan menjadi gampang," katanya.
Tidak gampang dalam melakukan pemilahan tembakau, sebab warna dan corak tembakau hampir semuanya serupa. Hanya ibu yang memiliki pengalaman mampu melakukan pemilahan tembakau deli. Jadi jangan heran kalau ibu-ibu di daerah ini sudah 15 sampai dengan 30 tahun menjadi pekerja pemilah tembakau.
Menurut Mariam, awal mula memilah tembakau dirinya sedikit merasa mual dan kepala pusing karena aroma tembakau deli yang sangat menyengat. Namun kondisi ini tidak lama, hanya beberapa hari sudah terbiasa dengan aroma tembakau.
Biasanya setiap Bulan Januari, Mariam dan ibu-ibu lainnya bekerja memilah tembakau. Selesai panen dan pengeringan di bangsal penjemuran tembakau, maka tembakau selanjutnya di bawa ke gudang PTPN II untuk di pilah menurut jenis dan warnanya.
"Tidak gampang memilah tembakau, yang baru belajar memilah pasti terasa pening, mual dan mau muntah, gak enak lah. Tapi karena sudah kebiasaan ya jadi kayak biasa aja, gak ada perbedaan apa-apa. Tembakau yang dipilih sesuai dengan warna dan jenis tembakau yang sudah di tentukan oleh atasan, sebab beda warna dan jenis, beda pula harganya di pasaran, tegas Mariam kepada MedanBisnis.
Sejak zaman pemerintahan belanda di Indonesia tahun 1886, kualitas tembakau deli memang sudah di gemari di Eropa. Bahkan hingga saat ini, hasil bumi Sumatera Utara yang satu ini tetap di ekspor ke Bremen salah satu kota di Jerman.
Di Jerman hasil tembakau deli di lelang dengan harga yang sangat tinggi, sebab tembakau deli banyak di gunakan sebagai pembalut luar cerutu di Eropa. Untuk satu kilogram tembakau deli mampu menembus angka 800 ribu sampai dengan 950 ribu rupiah. Sebuah angka penjualan yang tinggi dari hasil kerja tangan ibu-ibu buruh pemilah tembakau deli Desa Kelambir Lima.
"Memang untuk mempertahankan kualitas tembakau, pemerintah sengaja tidak menggunakan mesin. Namun tetap menggunakan keahlian kami ibu rumah tangga, sebab dari pengalaan kami tidak satu pun tembakau deli yang rusak atau salah perhitungan," kata Mariam.
Tembakau deli adalah rempah-rempah yang sangat di gemari, oleh masyarakat Eropa sebagai pembalut cerutu. Namun siapa yang menyangka aroma terbaik cerutu justru muncul dari tangan ibu-ibu rumah tangga di Indonesia. ( cw-dedi sofhian )(MB)
(sumber PTPN II)
Produksi kopi bisa anjlok 30% karena cuaca
"Namun saat ini petani hanya menghasilkan produksi sekitar 1.050 kwintal per hektare," kata Purwanto di Malang hari ini.
Menurutnya, penurunan produksi tersebut terlihat nyata di empat wilayah yang menjadi sentra penghasil kopi yakni Kecamatan Ampelgading, Dampit, Tirtoyudo, dan Kecamatan Wonosari. Dua jenis kopi yang diproduksi masyarakat setempat yaitu robusta dan arabika.
Dengan menurunnya produksi kopi di wilayah Kabupaten Malang tersebut, menurut dia, petani di empat kecamatan itu terpaksa harus melakukan studi banding ke Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Provinsi Bali.
"Hal itu dilakukan karena petani ingin belajar bagaimana meningkatkan produksi kopi di Kabupaten Malang."
Sayangnya, lanjut dia, hasil kopi di wilayah Kintamani juga tidak berbeda jauh dengan yang terjadi di Kabupaten Malang dan sama-sama turun akibat faktor cuaca yang tidak bersahabat.
Guna memberikan solusi, jelasnya, agar produksi kopi membaik, Pemkab Malang melakukan optimalisasi tanaman kopi jenis robusta dan arabika yang ada saat ini.
"Seperti memperbanyak populasi dan juga mendistribusikan bibit kopi kepada para petani," ujar Purwanto.
Dia memberikan contoh wilayah Malang Selatan berpotensi besar untuk ditanami kopi. Saat ini lahan yang tersedia untuk tanaman kopi jumlahnya mencapai ratusan hektare.
Menurut Purwanto, sayang jika produksi kopi terutama asal Kecamatan Dampit dan Wonosari tidak dikembangkan lebih lanjut mengingat kopi dari dua daerah itu sudah mendunia karena mempunyai kualitas rasa yang baik.
"Selain mempunyai cita rasa yang baik, kopi asal Malang Selatan ini bisa bersaing dengan negara-negara di dunia yang juga penghasil kopi."
Kepala Wilayah III PTPN XII (Persero) Malang, Purnomo, mengatakan bahwa produksi kopi dari perkebunan yang dikelola PTPN XII mengalami penurunan hingga 30%.
"Dan tidak hanya produksi kopi saja yang mengalami penurunan namun produksi teh juga turun 30%," tambah dia.
Sebelumnya, produksi kopi di PTPN XII pada 2010 mencapai 700 ton dan pada 2011 hanya mampu memproduksi kopi sekitar 500 ton. Untuk teh, pada 2010 produksinya mencapai 2.710 ton. Namun pada 2011 produksi diprediksi hanya sebesar 2.300 ton.
Penyebab dari turunnya produksi kopi, lanjut dia, akibat anomali cuaca sehingga bunga rontok karena diguyur hujan yang berlangsung secara terus Sementara untuk teh produksi turun menyusul kurangnya sinar matahari sehingga pohon teh tidak keluar kuncup. (ea)
Oleh Mohammad Sofi`i
(sumber :Bisnis Indonesia)
Holding Perkebunan Terbentuk Kuartal III/2011
JAKARTA: Pembentukan induk usaha 15
perusahaan BUMN perkebunan akan selesai pada kuartal III/2011.
Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan perseroan saat ini sedang terus
melengkapi dokumen-dokumen terkait pembentukan induk usaha (holding)
BUMN kebun.
Dia juga mengatakan peraturan pemerintah (PP) dari Kementerian Keuangan akan selesai pada Juli 2011.
"Holding kebun sudah tinggal kelengkapan dokumen. Bulan depan kemungkinan PP keluar, sehingga kuartal III/2011 diharapkan semua proses holding kebun tuntas," ujarnya hari ini.
Dia mengatakan setelah proses holding ini selesai, maka rencana BUMN perkebunan untuk melepas saham perdana (initial public offering/IPO) dapat terlaksana pada tahun depan.
"Nanti yang akan di IPO-kan holdingnya. Tetapi ini semua kan butuh proses, dan prosesnya antarlembaga. Kami harap mereka siap IPO di 2012, tapi belum tahu apakah awal, tengah, atau akhir," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan terus memproses pembentukan subholding BUMN kebun, dan akan dikaji apakah lebih baik dikelompokkan per wilayah atau sektor komoditas.
Sambil menunggu proses subholding, untuk sementara PT Perkabunan Nusantara (PTPN) I-XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) masih dapat berjalan sendiri-sendiri.
Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN Pandu Djayanto memperkirakan jika seluruh BUMN kebun itu dijadikan satu, pangsa pasarnya dapat mencapai Rp20 triliun. Dengan demikian fundamental perseroan akan lebih besar, sehingga diharapkan lebih dapat menarik minat investor.(mmh) (sumber:ANT)
"Holding kebun sudah tinggal kelengkapan dokumen. Bulan depan kemungkinan PP keluar, sehingga kuartal III/2011 diharapkan semua proses holding kebun tuntas," ujarnya hari ini.
Dia mengatakan setelah proses holding ini selesai, maka rencana BUMN perkebunan untuk melepas saham perdana (initial public offering/IPO) dapat terlaksana pada tahun depan.
"Nanti yang akan di IPO-kan holdingnya. Tetapi ini semua kan butuh proses, dan prosesnya antarlembaga. Kami harap mereka siap IPO di 2012, tapi belum tahu apakah awal, tengah, atau akhir," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga akan terus memproses pembentukan subholding BUMN kebun, dan akan dikaji apakah lebih baik dikelompokkan per wilayah atau sektor komoditas.
Sambil menunggu proses subholding, untuk sementara PT Perkabunan Nusantara (PTPN) I-XIV dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) masih dapat berjalan sendiri-sendiri.
Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN Pandu Djayanto memperkirakan jika seluruh BUMN kebun itu dijadikan satu, pangsa pasarnya dapat mencapai Rp20 triliun. Dengan demikian fundamental perseroan akan lebih besar, sehingga diharapkan lebih dapat menarik minat investor.(mmh) (sumber:ANT)
Gapkindo sesalkan pencurian karet
MEDAN - Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Utara
menyesalkan terjadi lagi kasus pencurian karet jenis SIR20 sebanyak
20.160 kilogram, di kawasan Perdagangan, Simalungun, Jumat (17/6)
dinihari.
"Padahal pihak Kepolisian Daerah Sumut lagi fokus mengamankan kasus pencurian/perampokan komoditas ekspor di berbagai daerah dan Kamis (16/6) Kapolri dan Panglima TNI baru saja di Medan. Terjadinya lagi aksi pencurian karet itu menunjukkan Sumut belum aman," kata Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah, di Medan, Jumat.
Berdasarkan laporan, hilangnya karet milik PT Wipolimex Raya itu terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di kawasan gudang perusahaan angkutan CV Saudara Jaya, Jalan Kuala Tanjung, Kecamatan Bandar, Perdagangan, Kabupaten Simalungun.
"Untuk menekan pencurian, Gapkindo sudah menyurati juga semua anggota asosiasi agar tidak membeli SIR20 yang mencurigakan dan meningkatkan kerja sama dengan pihak pengangkutan untuk meningkatkan keamanan," katanya.
Gapkidno sendiri berharap agar pihak kepolisian dapat menangkap komplotan pencuri karet itu dan mengungkap sindikat yang aksinya sudah merugikan dan meresahkan pengusaha. Karena hilangnya karet itu bukan saja merugikan secara materi, tetapi nama baik eksportir dan Indonesia di pasar internasional.
"Pada 1 Juni lalu, Gapkindo sudah menyurati Kepala Polda Sumut, Irjen Pol. Wisjnu Amat Sastro memohon kepolisian mengamankan jalan lintas Sumatera sekaligus membongkar sindikat pencurian dan perampokan yang semakin marak di daerah itu sejak awal tahun 2011," katanya.
Dengan terjadinya lagi pencurian karet pada 17 Juni, maka total kerugian sudah berkisar Rp4 miliar.
Secara resmi, kata dia, Gapkindo sudah menerima enam laporan kasus pencurian dan perampokan dari eksportir anggota asosiasi itu dengan total volume masing-masing untuk jenis SIR sebanyak 96,040 ton dan bahan olah karet (bokar) sebanyak 4 ton dimana nilainya mencapai sekitar Rp4 miliar.
Kasus pertama terjadi terjadi Jalan Lintas Sumatera menuju Pela buhan Belawan tanggal 3 Februari dengan total 40. 320 ton.
Kasus kedua terjadi di Jalan Baru Rantau Prapat, Labuhan Batu menuju Kabupaten Asahan, dimana total pencurian dilakukan atas bokar dengan total 4 ton.
Disusul kejadian pada tanggal 23 April, awal Mei dan 31 Mei di kawasan Sei Bamban Deli Serdang menuju Pelabuhan Belawan dan terakhir 17 Juni di Simalungun sebanyak 20,160 ton berupa SIR 20.
Editor: PRAWIRA SETIABUDI
(dat06/antara)
"Padahal pihak Kepolisian Daerah Sumut lagi fokus mengamankan kasus pencurian/perampokan komoditas ekspor di berbagai daerah dan Kamis (16/6) Kapolri dan Panglima TNI baru saja di Medan. Terjadinya lagi aksi pencurian karet itu menunjukkan Sumut belum aman," kata Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah, di Medan, Jumat.
Berdasarkan laporan, hilangnya karet milik PT Wipolimex Raya itu terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di kawasan gudang perusahaan angkutan CV Saudara Jaya, Jalan Kuala Tanjung, Kecamatan Bandar, Perdagangan, Kabupaten Simalungun.
"Untuk menekan pencurian, Gapkindo sudah menyurati juga semua anggota asosiasi agar tidak membeli SIR20 yang mencurigakan dan meningkatkan kerja sama dengan pihak pengangkutan untuk meningkatkan keamanan," katanya.
Gapkidno sendiri berharap agar pihak kepolisian dapat menangkap komplotan pencuri karet itu dan mengungkap sindikat yang aksinya sudah merugikan dan meresahkan pengusaha. Karena hilangnya karet itu bukan saja merugikan secara materi, tetapi nama baik eksportir dan Indonesia di pasar internasional.
"Pada 1 Juni lalu, Gapkindo sudah menyurati Kepala Polda Sumut, Irjen Pol. Wisjnu Amat Sastro memohon kepolisian mengamankan jalan lintas Sumatera sekaligus membongkar sindikat pencurian dan perampokan yang semakin marak di daerah itu sejak awal tahun 2011," katanya.
Dengan terjadinya lagi pencurian karet pada 17 Juni, maka total kerugian sudah berkisar Rp4 miliar.
Secara resmi, kata dia, Gapkindo sudah menerima enam laporan kasus pencurian dan perampokan dari eksportir anggota asosiasi itu dengan total volume masing-masing untuk jenis SIR sebanyak 96,040 ton dan bahan olah karet (bokar) sebanyak 4 ton dimana nilainya mencapai sekitar Rp4 miliar.
Kasus pertama terjadi terjadi Jalan Lintas Sumatera menuju Pela buhan Belawan tanggal 3 Februari dengan total 40. 320 ton.
Kasus kedua terjadi di Jalan Baru Rantau Prapat, Labuhan Batu menuju Kabupaten Asahan, dimana total pencurian dilakukan atas bokar dengan total 4 ton.
Disusul kejadian pada tanggal 23 April, awal Mei dan 31 Mei di kawasan Sei Bamban Deli Serdang menuju Pelabuhan Belawan dan terakhir 17 Juni di Simalungun sebanyak 20,160 ton berupa SIR 20.
Editor: PRAWIRA SETIABUDI
Friday, June 17, 2011
KUALA LUMPUR. Harga minyak sawit mentah atau crude palm oil
(CPO) menguat setelah terkoreksi baru-baru ini. Koreksi harga CPO
memperlebar jarak dengan harga kedelai yang berada di level tertinggi
hampir tiga tahun. Hal itu memicu daya tarik minyak sawit yang digunakan
sebagai bahan pangan.
Kontrak CPO untuk pengiriman Agustus di Malaysia Derivatives Exchange reli 0,4% ke level RM 3.267 atau setara US$ 1.078 per metrik ton, sebelum mengakhiri perdagangan pagi di RM 3.258, pada pukul 11.52 di Kuala Lumpur.
Pada 10 Juni lalu, kontrak yang sama ditutup jatuh di RM 3.239 per metrik ton, level terendahnya sejak 12 Mei. Sementara, minyak kedelai premium melebar ke US$ 214,03 per ton, pada 10 Juni. Ini harga tertingginya sejak Agustus 2008, dan bertengger di US$ 210,16, pada hari ini.
Analis RHB Research Institute Sdn. Hoe Lee Leng mengatakan, koreksi CPO belakangan ini yang disebabkan data produksi negatif, telah memperlebar jarak antara minyak sawit dan kedelai. "Saya yakin diskon besar ini berpeluang memicu sensitifitas pada harga, sehingga investor bergeser dari minyak kedelai, dan kembali ke minyak sawit," ujarnya.
Reli harga CPO juga didukung naiknya angka ekspor Malaysia. Hari ini, Interfek menyebut, ekspor Malaysia naik 25,9% menjadi 671,314 ton dalam 15 hari pertama di bulan ini, dibanding periode yang sama Mei lalu.
Sementara, pada 10 Juni lalu, Dewan Minyak Sawit Malaysia menyatakan, produksi meningkat 13,7% menjadi 1,74 juta ton pada Mei lalu. Ini level tertingginya dalam 19 bulan terakhir.(KTN)
Kontrak CPO untuk pengiriman Agustus di Malaysia Derivatives Exchange reli 0,4% ke level RM 3.267 atau setara US$ 1.078 per metrik ton, sebelum mengakhiri perdagangan pagi di RM 3.258, pada pukul 11.52 di Kuala Lumpur.
Pada 10 Juni lalu, kontrak yang sama ditutup jatuh di RM 3.239 per metrik ton, level terendahnya sejak 12 Mei. Sementara, minyak kedelai premium melebar ke US$ 214,03 per ton, pada 10 Juni. Ini harga tertingginya sejak Agustus 2008, dan bertengger di US$ 210,16, pada hari ini.
Analis RHB Research Institute Sdn. Hoe Lee Leng mengatakan, koreksi CPO belakangan ini yang disebabkan data produksi negatif, telah memperlebar jarak antara minyak sawit dan kedelai. "Saya yakin diskon besar ini berpeluang memicu sensitifitas pada harga, sehingga investor bergeser dari minyak kedelai, dan kembali ke minyak sawit," ujarnya.
Reli harga CPO juga didukung naiknya angka ekspor Malaysia. Hari ini, Interfek menyebut, ekspor Malaysia naik 25,9% menjadi 671,314 ton dalam 15 hari pertama di bulan ini, dibanding periode yang sama Mei lalu.
Sementara, pada 10 Juni lalu, Dewan Minyak Sawit Malaysia menyatakan, produksi meningkat 13,7% menjadi 1,74 juta ton pada Mei lalu. Ini level tertingginya dalam 19 bulan terakhir.(KTN)
Musim Kering Pasokan Karet membaik
Di Indonesia, data dari Balai Penelitian Sembawa menyebutkan prakiraan
harga karet kering 100% pada sore ini berada di kisaran
Rp36.100-Rp36.600 per kg.
Harga tersebut adalah di tingkat pabrik di Palembang, Sumatera Selatan, dengan mengacu harga di Bursa Komoditas Singapura (Singapore Commodity Exchange) pada hari sebelumnya dikurangi biaya produksi, pengolahan, pengangkutan, bank, dan pengeluaran lainnya. Sumatera Selatan adalah provinsi utama produsen karet di Indonesia.
Sementara itu, mengacu data Rubber Research Institute of Thailand, harga fisik karet Thailand turun 0,6% menjadi 156,35 baht (US$5,11) per kg pada hari ini.
Harga tersebut adalah di tingkat pabrik di Palembang, Sumatera Selatan, dengan mengacu harga di Bursa Komoditas Singapura (Singapore Commodity Exchange) pada hari sebelumnya dikurangi biaya produksi, pengolahan, pengangkutan, bank, dan pengeluaran lainnya. Sumatera Selatan adalah provinsi utama produsen karet di Indonesia.
Sementara itu, mengacu data Rubber Research Institute of Thailand, harga fisik karet Thailand turun 0,6% menjadi 156,35 baht (US$5,11) per kg pada hari ini.
Pekan ini, harga karet kembali turun karena kekhawatiran bahwa krisis
utang Eropa dapat mengganggu pemulihan ekonomi global dan mengganggu
permintaan bahan baku. Harga pekanan karet turun 1% dan merupakan
penurunan dalam 2 pekan berturut-turut.
Harga kontrak karet untuk pengiriman November turun sebesar 2,1% menjadi 375,5 yen per kg (US$4,723 per metrik ton) sebelum menetap di level harga 379,8 yen pada Tokyo Commodity Exchange hari ini. Itu adalah level harga terendah sejak 24 Mei.
Suharto Honggokusumo, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo), mengatakan iklim di Indonesia saat ini sedang beralih dari musim hujan ke musim kering.
Harga kontrak karet untuk pengiriman November turun sebesar 2,1% menjadi 375,5 yen per kg (US$4,723 per metrik ton) sebelum menetap di level harga 379,8 yen pada Tokyo Commodity Exchange hari ini. Itu adalah level harga terendah sejak 24 Mei.
Suharto Honggokusumo, Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo), mengatakan iklim di Indonesia saat ini sedang beralih dari musim hujan ke musim kering.
Dia menuturkan tingkat curah hujan di sejumlah wilayah produksi karet di
Indonesia menjadi lebih rendah dibandingkan beberapa waktu lalu.
“Karena curah hujan rendah, frekuensi penyadapat oleh petani naik sehingga pasokan karet juga tumbuh,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini.
Namun begitu, lanjutnya, pulihnya pasokan karet di dalam negeri belum terlalu mempengaruhi harga dunia karena hujan masih terjadi di sentra produksi di negara produsen utama dunia Thailand.“Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga karet di samping faktor fundamental berupa penawaran dan permintaan. Pelemahan nilai tukar dolar atau penguatan yen juga memberi pengaruh terhadap harga karet. Harga minyak dunia juga ikut menyeret harga karet,” ujar Suharto.
“Karena curah hujan rendah, frekuensi penyadapat oleh petani naik sehingga pasokan karet juga tumbuh,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini.
Namun begitu, lanjutnya, pulihnya pasokan karet di dalam negeri belum terlalu mempengaruhi harga dunia karena hujan masih terjadi di sentra produksi di negara produsen utama dunia Thailand.“Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga karet di samping faktor fundamental berupa penawaran dan permintaan. Pelemahan nilai tukar dolar atau penguatan yen juga memberi pengaruh terhadap harga karet. Harga minyak dunia juga ikut menyeret harga karet,” ujar Suharto.
Sementara itu, harga minyak mentah dunia di bursa New York menjelang
penurunan pekanan terbesar dalam lebih dari sebulan. Harga kontrak
minyak mentah untuk pengiriman Juli turun sebesar US$2,83 menjadi
US$92,12 per barel.(BI)
Monday, June 13, 2011
SOEDJAI KARTASASMITA DALAM DUNIA FOTOGRAFI INDONESIA
Sejak kecil Soedjai Kartasasmita
sudah tertarik dengan fotografi,namun belum bisa tersalur dengan baik,karena
factor biaya. Ia tertarik mengabdikan kerusakan-kerusakan
alam,hutan,lingkungan yang dikelola secara tidak benar.karena beliau bekerja di
perkebunan, maka ia selalu melihat eksploitasi alam yang tidak seimbang dengan
perencanaan konservasi mendatang.
Bahwa hobi fotografi sekarang ini
sudah menjadi milik semua orang, tampak sudah menjadi kenyataan.Kemajuan
tekhnologi kamera digital telah membuat fotografi menjadi semakin praktis dan
digemari. Ditambah dengan munculnya berbagai jenis telepon genggam yang
memiliki fasilotas kamera disital.,semua itu membuat fotografi merakyat.
Sebagai seorang ahli perkebunan dan
"pe-hoby" berat fotografi.dalam usia 84 tahun ia masih lincah dan masih setia
dengan fotografi selalu mengikuti berbagai kegiatan fotografi baik
ceramah,pemeran,hunting,menjadi juri dll. Ia pernah diundang mengunjungi
berbagai pamneran dan pabrik kamera ternama di Eropa.Koleksi kameranya
berjibun,mulai dari kamera analog sampai kamera digital mutakhir.
Kecintaannya terhadap dunia
perkebunan dan fotografi telah membuat hidupnya terasa lebih komplit, kemudian
Beliau berniat memberikan bea-siswa untuk mahasiswa FSMR ISI Yogyakarta yang
berprestasi dengan IP tertinggi pada setiap semesternya.
Karena apresiasi, wacana, dedikasi
dan keseriusannya dibidang fotografi, maka rector ISI Yogyakarta
menganugerahinya “LIFE-TIME ARCHIEVEMENT AWARD”
pada acara Dies
Natalis ISI Yogyakarta 2011.(PG.ST,SH)
Bersambung…..
MENGENAL SINGKAT SOEDJAI KARTASASMITA di DUNIA PERKEBUNAN
Sebagai
pakar dunia perkebunan yang selalu sibuk dengan berbagai tugasnya mengelola
beberapa perusahaan perkebunan, dimana ia berpengalaman lebih dari 60 tahun
dibidang usaha agro itu,mulai dari eksekutif perkebunan Mira-Mare(Tiedeman
& van Kerchem) di jawa barat (1950-1955), kemudian menjabat Direktur Utama
dan Komisaris utama di berbagai perusahaan perkebunan milik Negara hingga
perusahaan perkebunan Swasta seperti menjabat sebagai Komisaris Utama PT.Bakrie
Sumatera Plantation(BSP) sejak Desember 2001, juga Komisaris PT. Surya Sawait
Sejati di Kalimantan tengahmilik perusahaan Denmark United Plantation Bhd.
Sejak 2006 hingga sekarang.
SoedjaiKartasasmita lahir di cipari,cilacap,26
November 1926. berbagai pendidikan ditempuhnya didalam dan luar negeri, termasuk
program-progaramAdvanced Management INSEAD (Institut Managemen Eropa) di Fontainebleau
(Perancis, 1977,1984, 1991,1995)di Avignon 1997, tokyo dan Kyoto(1984)
Seoul(1989.1997), Shanghai(2002), Hongkong(1996,1999), Pebble Beach Palo Alto
(California,USA,1995), dan Singapura (1994,1997,2001,2002,2004, 2005).
Menempuh Studi Profesi tentang gula di Brasil, USA,
Cuba, Canada, Australia,
AfrikaSelatan, Thailand,
dan India.
Studi Kelapa Sawit di Malaysia, Pantai Gading(Afrika), Costa Rica, Papua New
Guinea, Brazil, dan Paris.
Studi Karet di Malaysia,
Cambodia,dan Thailang.Studi
Kedelai di Brazil,University Illinois,Urbana,USA.
Studi Kakao di Brazil, Pantai Gading, Malaysia, serta studi Kelapa di Pantai Gading
dan Malaysia.
Studi tentang Teh di didapat dari Srilangka dan India.
Pengalaman Perkebunan dan Organisasi.
-
Pionir konsep Plasma (Ophir di SUMBAR 1980)
-
Merehabilitasi 42 Pabrik gula dijawa dan
membangun 9 pabrik baru di jawa, Sumatera,Kalsel dan Sulawesi.
-
Ketua Umum Badan Kerja SamaPerusahaan
Perkebuna Sumatra (BKS-PPS).
-
Ketua UmumGPPI (Gabungan Perusahaan
Perkebunan Indonesia).
-
Ketua APINDO bidang Pendidikan dan
Pelatihan.
-
Ketua UmumInternasional Society for
Sugarcane Technologists(ISSCT).
-
Life-Long Honorary Member ISSCT.
Penghargaan.
-
Bintang Gerilya dar PEmerinta R.I
-
Penghargaan dari Pemerintah Prancis.
-
Penghargaan Masyarakat Gula Internasional.
-
Life-time Archivement Award
ISIYogyakarta.(2011)
Penghargaan Bidang Fotografi.
-
Ketua Jakarta
Photograhers Society (JPS)
-
Mantan Ketua Leica Club Indonesia
-
Mantan Direktur Galeri Fotografi Cahya Jakarta
To be
continue……..
Sunday, June 12, 2011
Perusahaan Nasional Harus Berpartisipasi Dalam WEF
Agus Martowardojo (MENKEU)(ANTARA/Yudhi Mahatma) |
JAKARTA- Menteri Keuangan
(Menkeu), Agus Martowardojo, mengharapkan perusahaan nasional dapat
berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia - Asia
Timur (World Economic Forum on East Asia/WEF-EA) yang berlangsung di
Jakarta pada 12-13 Juni 2011.
"Saya justru merekomendasi perusahaan yang merupakan aset nasional Indonesia berpartisipasi dalam WEF karena tidak bisa dielakkan bahwa ini era globalisasi, mau tidak mau akan berdampak kepada Indonesia," ujarnya saat ditemui pada penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia di Jakarta, Minggu.
Menkeu menjelaskan, peran aktif pengusaha Indonesia dibutuhkan dalam forum pemimpin bisnis dunia ini karena dampaknya secara tidak langsung dapat mengundang dan meningkatkan minat investasi investor asing ke Indonesia.
"WEF ini kan inisiatif dari business leader. Disini kan business leader Indonesia bertemu para business leader luar negeri dan perwakilan pemerintah Indonesia. Ini membuat kombinasi yang sangat baik dan dengan yang hadir disini adalah business leader kelas dunia jadi semakin membuat mereka memahami Indonesia," ujarnya.
Forum ini juga diharapkan dapat membantu para pemimpin bisnis dari luar negeri yang memiliki lingkup usaha di Indonesia dapat merasa nyaman dalam mengembangkan bisnisnya.
"Banyak sekali co chair dari WEF yang juga merupakan pemimpin bisnis merasa sangat terbantu dengan lingkup usahanya di Indonesia, seperti pimpinan Unilever, HongKong Bank serta Mackenzie Singapura," ujarnya.
Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pertemuan WEF-EA 2011. Indonesia merupakan lokasi yang ideal untuk pertemuan sekaligus perayaan peringatan ke-20 WEF Asia Timur karena posisinya sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2011, perekonomian besar di kawasan Asia Timur, dan anggota G-20.
Pertemuan WEF ini diikuti pemimpin pemerintahan, pelaku bisnis, masyarakat sipil, dan akademisi. Tema yang diangkat dalam pertemuan ini adalah "Merespon Globalisasi Baru".
Pertemuan WEF-EA ini dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (12/6). Wakil Presiden Boediono juga dijadwalkan hadir pada Senin (13/6).
Penyelenggaraan forum ini dihadiri oleh lebih dari 600 para pelaku ekonomi termasuk para pemimpin bisnis dan pewakilan kepala pemerintahan dari negara berkembang. (Ant)
"Saya justru merekomendasi perusahaan yang merupakan aset nasional Indonesia berpartisipasi dalam WEF karena tidak bisa dielakkan bahwa ini era globalisasi, mau tidak mau akan berdampak kepada Indonesia," ujarnya saat ditemui pada penyelenggaraan Forum Ekonomi Dunia di Jakarta, Minggu.
Menkeu menjelaskan, peran aktif pengusaha Indonesia dibutuhkan dalam forum pemimpin bisnis dunia ini karena dampaknya secara tidak langsung dapat mengundang dan meningkatkan minat investasi investor asing ke Indonesia.
"WEF ini kan inisiatif dari business leader. Disini kan business leader Indonesia bertemu para business leader luar negeri dan perwakilan pemerintah Indonesia. Ini membuat kombinasi yang sangat baik dan dengan yang hadir disini adalah business leader kelas dunia jadi semakin membuat mereka memahami Indonesia," ujarnya.
Forum ini juga diharapkan dapat membantu para pemimpin bisnis dari luar negeri yang memiliki lingkup usaha di Indonesia dapat merasa nyaman dalam mengembangkan bisnisnya.
"Banyak sekali co chair dari WEF yang juga merupakan pemimpin bisnis merasa sangat terbantu dengan lingkup usahanya di Indonesia, seperti pimpinan Unilever, HongKong Bank serta Mackenzie Singapura," ujarnya.
Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pertemuan WEF-EA 2011. Indonesia merupakan lokasi yang ideal untuk pertemuan sekaligus perayaan peringatan ke-20 WEF Asia Timur karena posisinya sebagai Ketua Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 2011, perekonomian besar di kawasan Asia Timur, dan anggota G-20.
Pertemuan WEF ini diikuti pemimpin pemerintahan, pelaku bisnis, masyarakat sipil, dan akademisi. Tema yang diangkat dalam pertemuan ini adalah "Merespon Globalisasi Baru".
Pertemuan WEF-EA ini dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Minggu (12/6). Wakil Presiden Boediono juga dijadwalkan hadir pada Senin (13/6).
Penyelenggaraan forum ini dihadiri oleh lebih dari 600 para pelaku ekonomi termasuk para pemimpin bisnis dan pewakilan kepala pemerintahan dari negara berkembang. (Ant)
COPYRIGHT © 2011
Peluang Investasi di Indonesia Harus Dimanfaatkan Maksimal
Jakarta- Direktur Quvat
Management dari Singapura, Thomas T. Lembong, mengatakan bahwa peluang
investasi di Indonesia yang begitu besar harus dimanfaatkan semaksimal
mungkin, baik oleh pemerintah, pelaku bisnis, maupun investor.
Menurut Thomas Lembong , di Jakarta, Minggu, saat ini, Indonesia menjadi negara di Asia yang diminati untuk investasi, selain China dan India. Tren ini, ujarnya, harus digunakan sebaik-baiknya.
"Asia sedang naik daun. Indonesia saat ini menjadi investor `darling`. Investor sadar Indonesia memiliki potensi yang besar," katanya disela-sela pertemuan Forum Ekonomi Dunia - Asia Timur (orld Economic Forum on East Asia/WEF-EA).
Menurut dia, sektor di Indonesia yang menarik untuk investasi saat ini adalah komoditas seperti batu bara dan minyak sawit. Ia menilai, selanjutnya, sektor yang diminati investor adalah sektor konsumen.
Tetapi, ia mengingatkan, tidak selamanya Indonesia menjadi perhatian dari investor.
"Kita harus realistis, pasar dan investor itu selalu punya tren. Seberapa ini akan berkelanjutan, itu tergantung bagaimana kita memanfaatkannya," katanya
Menurut penerima Young Global Leader dari WEF tersebut, dari sisi sarana dan prasarana yang mendukung investasi, Indonesia tidak kalah dengan negara berkembang lainnya, seperti China dan India. Meskipun dibandingkan dengan negara maju, Indonesia masih menghadapi banyak masalah.
"Yang saya dengar dari investor internasional, China dan India bukan tanpa masalah, di negara berkembang banyak hambatan dan kesulitan. Indonesia sebetulnya lumayan sekali dari segi sarana," ujarnya.
Untuk itu, katanya, dibutuhkan kesabaran dari semua pihak baik pemerintah, pelaku bisnis, dan investor. Ia menuturkan, yang dikedepankan seharusnya bukan hanya kuantitas dari investasi, tetapi juga kualitasnya.
"Idealnya kalau semua pihak punya kesabaran, tidak tergesa-gesa sehingga dana tidak masuk ke proyek yang tidak-tidak," katanya.
Ia mengatakan kunci dari kesuksesan investasi di Indonesia adalah kerja sama semua pihak, yakni pemerintah, pelaku bisnis, dan investor. Peluang investasi di Indonesia sangat besar mengingat Indonesia adalah negara berkembang, ujarnya.
Terkait penyelenggaraan WEF-EA di Indonesia, Thomas Lembong mengatakan bahwa hal itu menunjukkan posisi Indonesia yang sedang naik, seiring dengan naiknya Asia di perekonomian dunia.(ANT)
Menurut Thomas Lembong , di Jakarta, Minggu, saat ini, Indonesia menjadi negara di Asia yang diminati untuk investasi, selain China dan India. Tren ini, ujarnya, harus digunakan sebaik-baiknya.
"Asia sedang naik daun. Indonesia saat ini menjadi investor `darling`. Investor sadar Indonesia memiliki potensi yang besar," katanya disela-sela pertemuan Forum Ekonomi Dunia - Asia Timur (orld Economic Forum on East Asia/WEF-EA).
Menurut dia, sektor di Indonesia yang menarik untuk investasi saat ini adalah komoditas seperti batu bara dan minyak sawit. Ia menilai, selanjutnya, sektor yang diminati investor adalah sektor konsumen.
Tetapi, ia mengingatkan, tidak selamanya Indonesia menjadi perhatian dari investor.
"Kita harus realistis, pasar dan investor itu selalu punya tren. Seberapa ini akan berkelanjutan, itu tergantung bagaimana kita memanfaatkannya," katanya
Menurut penerima Young Global Leader dari WEF tersebut, dari sisi sarana dan prasarana yang mendukung investasi, Indonesia tidak kalah dengan negara berkembang lainnya, seperti China dan India. Meskipun dibandingkan dengan negara maju, Indonesia masih menghadapi banyak masalah.
"Yang saya dengar dari investor internasional, China dan India bukan tanpa masalah, di negara berkembang banyak hambatan dan kesulitan. Indonesia sebetulnya lumayan sekali dari segi sarana," ujarnya.
Untuk itu, katanya, dibutuhkan kesabaran dari semua pihak baik pemerintah, pelaku bisnis, dan investor. Ia menuturkan, yang dikedepankan seharusnya bukan hanya kuantitas dari investasi, tetapi juga kualitasnya.
"Idealnya kalau semua pihak punya kesabaran, tidak tergesa-gesa sehingga dana tidak masuk ke proyek yang tidak-tidak," katanya.
Ia mengatakan kunci dari kesuksesan investasi di Indonesia adalah kerja sama semua pihak, yakni pemerintah, pelaku bisnis, dan investor. Peluang investasi di Indonesia sangat besar mengingat Indonesia adalah negara berkembang, ujarnya.
Terkait penyelenggaraan WEF-EA di Indonesia, Thomas Lembong mengatakan bahwa hal itu menunjukkan posisi Indonesia yang sedang naik, seiring dengan naiknya Asia di perekonomian dunia.(ANT)
Friday, June 10, 2011
Industri Sawit Sumbang Devisa Rp90 Triliun
JAKARTA- Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar mengatakan, industri minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO)
nasional merupakan salah satu industri yang memberikan pendapatan
devisa yang cukup besar bagi negara. Pada 2009, devisa dari industri
CPO ditaksir mencapai US$10 miliar.
"China dan India menjadi pasar terbesar CPO. Itu menunjukkan CPO merupakan komoditas yang terus diminati dunia, terlebih di saat melemahnya kondisi ekonomi dunia," kata Mustafa di sela pemberian sertifikat pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara lestari dan berkelanjutan (RSPO) dari TUV Rheinland, Malaysia Sdn Bhd kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 26 Agustus 2010.
Dia menjelaskan, selama ini kontribusi BUMN perkebunan bagi industri CPO nasional sangat signifikan. PTPN selama ini memproduksi sebanyak 2,9 juta ton CPO atau dua persen dari produk nasional pada 2009.
Namun, Mustafa mengakui, tantangan industri perkebunan CPO ke depan semakin berat. Hal itu terkait dengan upaya perusahaan untuk menyakinkan pemangku kepentingan ( stakeholders) mengenai pengelolaan perkebunan yang lestari dan berkesinambungan. "PTPN diharapkan tidak hanya fokus pada laba, tapi juga keseimbangan ekosistem," katanya.
Direktur Utama PTPN III, Amri Siregar, mengatakan, tantangan perusahaan perkebunan ke depan adalah meyakinkan pasar bahwa pengelolaan dapat diselenggarakan secara lestari dan memperhatikan ekosistem.
PTPN III menerima sertifikat RSPO khusus untuk unit pengelolaan kelapa sawit di Sei Mangkei dengan rantai pasokan dari Kebun Rambutan, Kebun Dusun Ulu, Kebun Bangun, Kebun Gubung Pamela, dan Kebun Gunung Para.
Dengan sertifikat tersebut, PTPN III mengharapkan produk hulu dan hilir yang diproduksi perusahaan dapat memasuki pasar internasional lintas benua, khususnya Eropa sejak 2006.
"Sejauh ini, PTPN III adalah satu-satunya BUMN perkebunan yang menerima sertifikat dari RSPO tersebut," kata Amir.(VN)
"China dan India menjadi pasar terbesar CPO. Itu menunjukkan CPO merupakan komoditas yang terus diminati dunia, terlebih di saat melemahnya kondisi ekonomi dunia," kata Mustafa di sela pemberian sertifikat pengelolaan perkebunan kelapa sawit secara lestari dan berkelanjutan (RSPO) dari TUV Rheinland, Malaysia Sdn Bhd kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III di gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis 26 Agustus 2010.
Dia menjelaskan, selama ini kontribusi BUMN perkebunan bagi industri CPO nasional sangat signifikan. PTPN selama ini memproduksi sebanyak 2,9 juta ton CPO atau dua persen dari produk nasional pada 2009.
Namun, Mustafa mengakui, tantangan industri perkebunan CPO ke depan semakin berat. Hal itu terkait dengan upaya perusahaan untuk menyakinkan pemangku kepentingan ( stakeholders) mengenai pengelolaan perkebunan yang lestari dan berkesinambungan. "PTPN diharapkan tidak hanya fokus pada laba, tapi juga keseimbangan ekosistem," katanya.
Direktur Utama PTPN III, Amri Siregar, mengatakan, tantangan perusahaan perkebunan ke depan adalah meyakinkan pasar bahwa pengelolaan dapat diselenggarakan secara lestari dan memperhatikan ekosistem.
PTPN III menerima sertifikat RSPO khusus untuk unit pengelolaan kelapa sawit di Sei Mangkei dengan rantai pasokan dari Kebun Rambutan, Kebun Dusun Ulu, Kebun Bangun, Kebun Gubung Pamela, dan Kebun Gunung Para.
Dengan sertifikat tersebut, PTPN III mengharapkan produk hulu dan hilir yang diproduksi perusahaan dapat memasuki pasar internasional lintas benua, khususnya Eropa sejak 2006.
"Sejauh ini, PTPN III adalah satu-satunya BUMN perkebunan yang menerima sertifikat dari RSPO tersebut," kata Amir.(VN)
BUMN Perkebunan Bangun Ikon Baru Sumut
Program pemerintah mempercepat
pembangunan ekonomi nasional mulai digeber. PT Perkebunan Nusantara
(PTPN) III bahkan berencana ikut membangun salah satu ikon baru Sumatera
Utara di Sei Mangke, Kabupaten Simalungun.
Ikon baru yang
dimaksud adalah proyek pembangunan kawasan industri Sei Mangke seluas
2.002 hektare, di mana salah satunya akan berdiri Kawasan Industri
Kelapa Sawit Sei Mangke senilai Rp2,5 triliun yang diperkirakan selesai
pada 2014. Pabrik kelapa sawit ini merupakan milik PTPN III.
"Untuk proyek Sei Mangke sudah dikeluarkan Rp600 miliar selama satu tahun ini. Sebelumnya sudah keluar Rp1,2 triliun. Jadi, totalnya Rp1,8 triliun,” kata Direktur Utama PTPN III, Amri Siregar, di Jakarta.
Amri mengungkapkan, saat ini telah dibangun pabrik kelapa sawit berkapasitas 75 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Pabrik yang terletak di atas lahan seluas 64 hektare ini nantinya akan menghasilkan produk turunan minyak sawit mentah (CPO) seperti bahan bakar nabati, kimia oleo, pupuk organik, dan makanan ternak.
Untuk mewujudkan pabrik kelapa sawit terintegrasi ini, PTPN sudah memegang komitmen dari sejumlah investor lokal dan asing yang siap menyuntikkan dananya. "Ada 6 perusahaan yang masuk daftar dan berminat ikut investasi Sei Mangke ini,” kata Amri.
Investor asing yang berminat tersebut di antaranya berasal dari China, Jerman, dan Malaysia. Sementara itu, investor lokal hanya mengirimkan dua perusahaan untuk ikut seleksi mitra kerja PTPN.
Sejauh ini, ungkap Amri, pembangunan proyek Sei Mangke sudah berjalan. PTPN III sendiri sudah sampai pada tahap pemasangan tiang pancang, dan sebagian bahkan sudah selesai. Namun, untuk pembangunan pembangkit listrik dengan sumber tenaga dari sisa kelapa sawit diakui belum bisa digarap karena membutuhkan energi besar, dan infrastruktur.
Untuk proyek pendukung di luar kawasan industri Sei Mangke, rencananya semua akan menjadi tanggung jawab Pemda Sumatera Utara dan PT Kereta Api Indonesia.
Dengan proyek Sei Mangke itu, PTPN berharap pemasukan negara dari produksi perusahaan akan semakin meningkat. Selain itu, proyek ini juga diperkirakan bakal menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar yaitu 30 ribu orang. "Ini akan menjadi ikon baru di Sumatera Utara," kata Amri. (art)
"Untuk proyek Sei Mangke sudah dikeluarkan Rp600 miliar selama satu tahun ini. Sebelumnya sudah keluar Rp1,2 triliun. Jadi, totalnya Rp1,8 triliun,” kata Direktur Utama PTPN III, Amri Siregar, di Jakarta.
Amri mengungkapkan, saat ini telah dibangun pabrik kelapa sawit berkapasitas 75 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Pabrik yang terletak di atas lahan seluas 64 hektare ini nantinya akan menghasilkan produk turunan minyak sawit mentah (CPO) seperti bahan bakar nabati, kimia oleo, pupuk organik, dan makanan ternak.
Untuk mewujudkan pabrik kelapa sawit terintegrasi ini, PTPN sudah memegang komitmen dari sejumlah investor lokal dan asing yang siap menyuntikkan dananya. "Ada 6 perusahaan yang masuk daftar dan berminat ikut investasi Sei Mangke ini,” kata Amri.
Investor asing yang berminat tersebut di antaranya berasal dari China, Jerman, dan Malaysia. Sementara itu, investor lokal hanya mengirimkan dua perusahaan untuk ikut seleksi mitra kerja PTPN.
Sejauh ini, ungkap Amri, pembangunan proyek Sei Mangke sudah berjalan. PTPN III sendiri sudah sampai pada tahap pemasangan tiang pancang, dan sebagian bahkan sudah selesai. Namun, untuk pembangunan pembangkit listrik dengan sumber tenaga dari sisa kelapa sawit diakui belum bisa digarap karena membutuhkan energi besar, dan infrastruktur.
Untuk proyek pendukung di luar kawasan industri Sei Mangke, rencananya semua akan menjadi tanggung jawab Pemda Sumatera Utara dan PT Kereta Api Indonesia.
Dengan proyek Sei Mangke itu, PTPN berharap pemasukan negara dari produksi perusahaan akan semakin meningkat. Selain itu, proyek ini juga diperkirakan bakal menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup besar yaitu 30 ribu orang. "Ini akan menjadi ikon baru di Sumatera Utara," kata Amri. (art)
Anggota DPRD Sumut Minta Hentikan Operasional PT Permata Hijau Sawit
Medan-Bendahara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Sumatera Utara Muslim Simbolon meminta Pemerintah Daerah
Kabupaten Padang Lawas menghentikan operasional PT Permata Hijau Sawit
(PHS) karena perusahaan itu terlibat sejumlah persoalan.
"Pemkab Padang Lawas harus segera menghentikan operasional PT PHS karena perusahaan itu menyimpan banyak persoalan termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum," katanya di Medan, Kamis, 2 Juni 2011.
Anggota Komisi C DPRD Sumut itu menyebutkan, permintaan serupa telah ia sampaikan pada pembukaan Musyawarah Daerah PAN Kabupaten Padang Lawas yang juga dihadiri bupati dan para tokoh masyarakat dan OKP di daerah itu, Jumat (27/5) pekan lalu.
Salah satu persoalan di perusahaan perkebunan kelapa sawit itu, menurut Muslim Simbolon, adalah kasus penggelapan pajak yang berdasarkan penelusuran Kejaksaan Agung dan kasusnya kini juga tengah ditangani Direktorat Jenderal Pajak merugikan negara hingga Rp1,6 triliun.
Ia mengaku tengah mengumpulkan bukti-bukti tambahan karena diyakini besaran pajak yang digelapkan PT PHS jauh lebih besar lagi.
"Pada saat Kanwil Pajak turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan, data-data pajak tahun 2005 dan 2006 ternyata hilang dan diganti data-data baru dari Medan. Saat ini kami tengah menginput data-data lama itu," jelasnya.
Alasan lain kenapa operasional perusahaan itu harus dihentikan, menurut Muslim Simbolon, karena selama ini PT PHS justru memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja, Kabupaten Padang Lawas.
Sekitar 60 persen kebutuhan BBM perusahaan dipasok SPBU dengan harga subsidi karena perusahaan itu tidak memiliki tangki penyimpanan BBM yang memadai. "Seharusnya, sebagai sebuah industri PT PHS menggunakan BBM non subsidi. Ini jelas merugikan keuangan negara," katanya.
Selain itu, listrik yang digunakan juga tidak menggunakan tarif industri, melainkan tarif rumah tangga dengan menggunakan nama-nama karyawan perusahaan.
Persoalan lain di perusahaan itu adalah terkait luasan kebun inti yang tidak sesuai hak guna usaha (HGU). Lahan yang dikelola PT PHS antara lain kebun Bukit Udang dan Papaso masing-masing seluas 3.500 hektare, Aliaga (5.000 ha), Sosa Indah (3.000 ha), Mondang (900 ha), dan Nagargar (2.000 ha).
"Luasan kebun yang dikelola PT PHS tidak sesuai HGU. Karenanya di hadapan Bupati Padang Lawas kami juga sudah meminta agar dilakukan pengukuran ulang terhadap seluruh kebun itu dengan anggaran yang disiapkan pemerintah daerah," katanya.
Tidak hanya kebun inti, kebun plasma PT PHS juga bermasalah di 11 desa, karena ada lahan-lahan warga yang juga dikuasai perusahaan. Dalam waktu dekat, Muslim Simbolon berencana bertemu tokoh-tokoh masyarakat dari 11 desa tersebut.
"Belum lagi masalah tenaga kerja yang digaji di bawah UMR (upah minimum regional) serta Jamsostek yang bermasalah. Karenanya Komisi C DPRD Sumut bulan ini juga akan memanggil manajemen PT PHS untuk mempertanyakan semua persoalan itu," katanya.
Komisi C DPRD Sumut juga meminta Kapolda Sumut segera menangkap bos PT PHS, Robert, yang sudah sejak lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) namun hingga kini belum juga tertangkap.
"Pimpinan perusahaan telah ditetapkan sebagai DPO sejak lama, tapi PT PHS tetap beroperasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa," katanya.
Bersamaan dengan PT PHS, Komisi C DPRD Sumut juga akan memanggil manajemen PT Nubika Jaya yang memiliki lahan perkebunan sawit seluas 3.000 ha di Tanjung Medan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan berikut pabrik minyak kelapa sawit di Blok Songo berkapasitas 100 ton.
"Kasus PT Nubika Jaya tidak jauh berbeda dengan PT PHS. Kami dari Komisi C akan melakukan pemanggilan pada Juni ini yang dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama Komisi A dan dinas terkait pada Juli 2011," demikian Muslim Simbolon.(an)sumber :(Exp)
"Pemkab Padang Lawas harus segera menghentikan operasional PT PHS karena perusahaan itu menyimpan banyak persoalan termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum," katanya di Medan, Kamis, 2 Juni 2011.
Anggota Komisi C DPRD Sumut itu menyebutkan, permintaan serupa telah ia sampaikan pada pembukaan Musyawarah Daerah PAN Kabupaten Padang Lawas yang juga dihadiri bupati dan para tokoh masyarakat dan OKP di daerah itu, Jumat (27/5) pekan lalu.
Salah satu persoalan di perusahaan perkebunan kelapa sawit itu, menurut Muslim Simbolon, adalah kasus penggelapan pajak yang berdasarkan penelusuran Kejaksaan Agung dan kasusnya kini juga tengah ditangani Direktorat Jenderal Pajak merugikan negara hingga Rp1,6 triliun.
Ia mengaku tengah mengumpulkan bukti-bukti tambahan karena diyakini besaran pajak yang digelapkan PT PHS jauh lebih besar lagi.
"Pada saat Kanwil Pajak turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan, data-data pajak tahun 2005 dan 2006 ternyata hilang dan diganti data-data baru dari Medan. Saat ini kami tengah menginput data-data lama itu," jelasnya.
Alasan lain kenapa operasional perusahaan itu harus dihentikan, menurut Muslim Simbolon, karena selama ini PT PHS justru memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Desa Menanti, Kecamatan Hutaraja, Kabupaten Padang Lawas.
Sekitar 60 persen kebutuhan BBM perusahaan dipasok SPBU dengan harga subsidi karena perusahaan itu tidak memiliki tangki penyimpanan BBM yang memadai. "Seharusnya, sebagai sebuah industri PT PHS menggunakan BBM non subsidi. Ini jelas merugikan keuangan negara," katanya.
Selain itu, listrik yang digunakan juga tidak menggunakan tarif industri, melainkan tarif rumah tangga dengan menggunakan nama-nama karyawan perusahaan.
Persoalan lain di perusahaan itu adalah terkait luasan kebun inti yang tidak sesuai hak guna usaha (HGU). Lahan yang dikelola PT PHS antara lain kebun Bukit Udang dan Papaso masing-masing seluas 3.500 hektare, Aliaga (5.000 ha), Sosa Indah (3.000 ha), Mondang (900 ha), dan Nagargar (2.000 ha).
"Luasan kebun yang dikelola PT PHS tidak sesuai HGU. Karenanya di hadapan Bupati Padang Lawas kami juga sudah meminta agar dilakukan pengukuran ulang terhadap seluruh kebun itu dengan anggaran yang disiapkan pemerintah daerah," katanya.
Tidak hanya kebun inti, kebun plasma PT PHS juga bermasalah di 11 desa, karena ada lahan-lahan warga yang juga dikuasai perusahaan. Dalam waktu dekat, Muslim Simbolon berencana bertemu tokoh-tokoh masyarakat dari 11 desa tersebut.
"Belum lagi masalah tenaga kerja yang digaji di bawah UMR (upah minimum regional) serta Jamsostek yang bermasalah. Karenanya Komisi C DPRD Sumut bulan ini juga akan memanggil manajemen PT PHS untuk mempertanyakan semua persoalan itu," katanya.
Komisi C DPRD Sumut juga meminta Kapolda Sumut segera menangkap bos PT PHS, Robert, yang sudah sejak lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) namun hingga kini belum juga tertangkap.
"Pimpinan perusahaan telah ditetapkan sebagai DPO sejak lama, tapi PT PHS tetap beroperasi seolah-olah tidak terjadi apa-apa," katanya.
Bersamaan dengan PT PHS, Komisi C DPRD Sumut juga akan memanggil manajemen PT Nubika Jaya yang memiliki lahan perkebunan sawit seluas 3.000 ha di Tanjung Medan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan berikut pabrik minyak kelapa sawit di Blok Songo berkapasitas 100 ton.
"Kasus PT Nubika Jaya tidak jauh berbeda dengan PT PHS. Kami dari Komisi C akan melakukan pemanggilan pada Juni ini yang dilanjutkan dengan rapat gabungan bersama Komisi A dan dinas terkait pada Juli 2011," demikian Muslim Simbolon.(an)sumber :(Exp)
Subscribe to:
Posts (Atom)