Dukung Bupati Terpilih Hentikan Izin Perkebunan Sawit

SUNGAILIAT: Anggota DPRD Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Samsudin menyatakan mendukung rencana bupati terpilih Tarmizi Saat menghentikan atau tidak lagi mengeluarkan izin perluasan perkebunan kelapa sawit di daerah itu.


"Penghentian perizinan perkebunan kelapa sawit oleh bupati terpilih merupakan langkah maju yang harus diberi dukungan," katanya di Sungailiat, Selasa 13 Agustus 2013.

Dia mengatakan, rencana tersebut membuktikan bahwa Tarmizi berkeinginan melakukan perubahan dengan kebijakan menyeluruh demi kesejahteraan masyarakat baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

"Penghentian izin perkebunan sawit bukan berarti antiperkebunan sawit, namun lebih karena perhitungan jangka panjang karena lahan eks perkebunan sawit cenderung tidak produktif untuk kegiatan perkebunan lainnya," kata anggota DPRD Kabupaten Bangka dari Fraksi PKS itu.

Ia juga menyatakan, meski Tarmizi Saat yang sebelumnya menjabat sekretaris daerah setempat berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah pada 26 Juni 2013 atas dukungan PKS, namun partainya tidak memiliki kontrak politik tertentu untuk keuntungan sepihak.

"PKS tidak ada kontrak politik dengan bupati terpilih meski yang bersangkutan diusung PKS. Hanya saja PKS meminta agar Tarmizi Saat dapat memujudkan misi dan visi yang sudah disampaikan ke publik selama masa kampanye," katanya.

Satu hal lagi, kata Samsudin, partainya juga meminta agar dalam tiga bulan pertama Tarmisi Saat dan Rustamsyah dapat melaksankan program jangka pendek sebagaimana telah disampaikan kepada masyarakat.

"Jangan sampai misi dan visi hanya sebagai slogan rayuan untuk mendapat dukungan masyarakat, tetapi harus dilaksanakan secara bertahap dari program jangka pendek, menengah dan panjang," jelasnya.

Samsudin juga meminta agar Tarmisi dan Rustamsyah peka dengan kondisi masyarakat serta memberdayakan pemerintahan kabupaten intitusinya secara maksimal untuk melayani warga.

"Lebih penting lagi bangun komunikasi yang harmonis dengan masyarakat, lembaga penegak hukum, lembaga vertikal dan lembaga kemasyarakatan lainnya demi pembangunan daerah," katanya.(ant)