Black Campaign tak Ganggu Produksi Sawit

Nusa Dua - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menanggapi black campaign yang dikaitkan dengan pembataian orangutan tidak akan mempengaruhi produksi sawit Indonesia.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Gapki Joefly J Bahroeny dalam acara jumpa pers usai membuka acara konferensi internasional kelapa sawit ke-7 (Indonesian Palm Oil Conference/IPOC & 2012 Price Outlook) bertema "Sustainable Palm Oil: Driver of Change" di Nusa Dua, Bali, Kamis (1/12).
"Ini sama sekali tidak mempengaruhi produksi sawit kita," tandasnya.

Dia menegaskan
bagi industri sawit black campaign seperti ini tidak pernah akan habis. "Forever sampai kiamat pun ini tidak akan pernah habis," tukasnya.

Menurutnya, hal ini disebabkan produk CPO sangat berbeda dibanding produk lainnya seperti kedelai dan bunga matahari untuk per hektar per tahunnya. Selain itu, cost price CPO juga sangat rendah dibanding produk lainnya. "Jadi, black campaign terhadap industri sawit ini akan tetap terjadi kecuali ada penemuan yang baru nantinya bahwa produk minyak kedelai dan bunga matahari lebih besar dari kita," cetusnya.

Meski demikian, lanjutnya, dia mengatakan kejadian ini akan tetap menjadi pelajaran bagi industri supaya itu tidak terulang lagi. "Yang jelas, kita dari Gapki sangat konsen mengenai lingkungan. Kita akan terus berusaha secara proaktif untuk menyampaikan ke anggota dan memberi harapan kepada masyarakat perkelapasawitan untuk tidak merusak lingkungan," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan perlindungan dan penyelamatan terhadap kelangsungan hidup orangutan (pongo pygmaeus morio), harus menjadi tanggungjawab bersama, baik pelaku usaha perkebunan sawit yang bersinggungan dengan lingkungan ekosistem tempat orangutan, maupun masyarakat serta pihak pemerintah pusat dan daerah. "Kami sangat prihatin dengan adanya pembunuhan orangutan di areal-areal perkebunan kelapa sawit, seperti di Desa Cepak, Muara Kaman, Kaltim, yang merupakan lokasi perkebunan PT Khaleda Agroprima Malindo (KAM). Namun jangan sampai persoalan tersebut justru lebih kental dengan politisasi, dibanding penyelesaian hukum yang adil dan profesional," ucap Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Perkebunan Indonesia (GSPPI) Gatot Triyono dalam siaran persnya, Senin (28/11) lalu.

Menurut penilaian Triyono, kasus-kasus pembunuhan orangutan, bukan saja ditemukan di areal-areal perkebunan kelapa sawit, tetapi di wilayah pertambangan juga terjadi. Padahal, sebagai obyek yang dilindungi melalui Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, maka seyogyanya berbagai pihak termasuk kalangan NGO's (Non-Goverment Organizations), melihat persoalan pembunuhan orangutan serta pengrusakan lingkungan lebih komprehensif dan obyektif.(I.c)