sudah lihat yang ini (klik aja)?
 |
| (Analisa/Awaluddin) KETERANGAN: Wakil Menteri Pertanian RI Rusman
Heriawan didampingi Direktur Utama PT BSP M Iqbal Zainuddin memberikan
keterangan kepada sejumlah wartawan terkaitan dengan pengembangan bibit
sawit yang Bakrie Seed Garden, Jum'at (7/3). |
Perusahaan Pengembangan Bibit Pertanian Harus Dedikasi Kepentingan Nasional
Kisaran,.
Pemerintah mengharapkan perusahaan yang mengembangkan bibit pertanian,
atau perkebunan, termasuk PT Bakrie Sumatera Plantaions (BSP) harus
mendedikasikan dirinya untuk kepentingan nasional.
"Perusahaan yang mengembangkan bibit pertanian atau perkebunan harus mendedikasikan untuk kepentingan nasional," ungkap Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, saat berkunjung ke Bakrie Seed Garden di Serbangan Asahan, Jum'at (7/3).
Rusman didampingi Dirjen Perkebunan Kementan Gamal Nasir, Direktur Tanaman Tahunan Ditjen Bun Kementan Herdrajat Natawidjaja, berkunjug ke Bakrie Seed Garden untuk melihat langsung perkembangan dan kemajuan unit usaha yang fokus terhadap pengembangan bibit kelapa sawit.
Didampingi Direktur Utama PT BSP M Iqbal Zainuddin dan Direktur PT PT ASD - Bakrie Oil Palm Seed Indonesia Atok Hendrayanto Tejolaksono menjelaskan, diketahui pengembangan kebun sawit telah menjadi sorotan dunia internasional, karena pengembangan kebun sawit identik dengan pembukaan hutan. Maka para pelaku perkebunan akan sulit untuk mendapatkan ijin apalagi sampai membuka hutan. "Sangat susah," ungkap Wamen.
Di balik semua itu, pemerintah tetap memiliki tanggungjawab, bagaimana meningkatkan produktifitas secara terus menerus, maka solusinya ke depan adalah memprioritaskan peningkatan produktifitas melalui bibit-bibit unggul.
"Pembukaan lahan tidak lagi populer apalagi sudah banyak orang-orang pandai di Indonesia," ungkap Wamen yang juga meninjau lokasi pembibitan dan cara-cara perkawinan bibit dura.
Sejalan dengan keinginan pemerintah, Direktur PT PT ASD - Bakrie Oil Palm Seed Indonesia Atok Hendrayanto Tejolaksono yang menangkap kebijakan Direktur Utama PT BSP M Iqbal Zainuddin, realita di lapangan pengembangan lahan dengan cara pembukaan hutan, semakin sulit diperoleh dan telah menjadi sorotan dunia internasional.
Maka yang dilirik adalah pengembangan produktifitas dengan cara mewujudkan bibit-bibit unggul kelapa sawit dan akan menguntungkan para petani swadaya dengan produktifitas yang tinggi. Karena itu pihaknya berharap segera memperoleh izin untuk melepas varietas benih unggul yang telah mulai diproduksi dan dikembangkan sejak 2005. (aln)
"Perusahaan yang mengembangkan bibit pertanian atau perkebunan harus mendedikasikan untuk kepentingan nasional," ungkap Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan, saat berkunjung ke Bakrie Seed Garden di Serbangan Asahan, Jum'at (7/3).
Rusman didampingi Dirjen Perkebunan Kementan Gamal Nasir, Direktur Tanaman Tahunan Ditjen Bun Kementan Herdrajat Natawidjaja, berkunjug ke Bakrie Seed Garden untuk melihat langsung perkembangan dan kemajuan unit usaha yang fokus terhadap pengembangan bibit kelapa sawit.
Didampingi Direktur Utama PT BSP M Iqbal Zainuddin dan Direktur PT PT ASD - Bakrie Oil Palm Seed Indonesia Atok Hendrayanto Tejolaksono menjelaskan, diketahui pengembangan kebun sawit telah menjadi sorotan dunia internasional, karena pengembangan kebun sawit identik dengan pembukaan hutan. Maka para pelaku perkebunan akan sulit untuk mendapatkan ijin apalagi sampai membuka hutan. "Sangat susah," ungkap Wamen.
Di balik semua itu, pemerintah tetap memiliki tanggungjawab, bagaimana meningkatkan produktifitas secara terus menerus, maka solusinya ke depan adalah memprioritaskan peningkatan produktifitas melalui bibit-bibit unggul.
"Pembukaan lahan tidak lagi populer apalagi sudah banyak orang-orang pandai di Indonesia," ungkap Wamen yang juga meninjau lokasi pembibitan dan cara-cara perkawinan bibit dura.
Sejalan dengan keinginan pemerintah, Direktur PT PT ASD - Bakrie Oil Palm Seed Indonesia Atok Hendrayanto Tejolaksono yang menangkap kebijakan Direktur Utama PT BSP M Iqbal Zainuddin, realita di lapangan pengembangan lahan dengan cara pembukaan hutan, semakin sulit diperoleh dan telah menjadi sorotan dunia internasional.
Maka yang dilirik adalah pengembangan produktifitas dengan cara mewujudkan bibit-bibit unggul kelapa sawit dan akan menguntungkan para petani swadaya dengan produktifitas yang tinggi. Karena itu pihaknya berharap segera memperoleh izin untuk melepas varietas benih unggul yang telah mulai diproduksi dan dikembangkan sejak 2005. (aln)
http://analisadaily.com/news/read/perusahaan-pengembangan-bibit-pertanian-harus-dedikasi-kepentingan-nasional/12378/2014/03/10
Berita terkait :
Pemerintah Dukung Swasta Kembangkan Benih Sawit
KISARAN: Kementerian Pertanian mendukung upaya swasta yang turut serta mengembangkan benih pohon kelapa sawit dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas tandan buah segar.
"Di tengah keterbatasan lahan di samping tidak memungkinkan memperluas lahan perkebunan sawit maka solusi mengembangkan benih unggulan sawit adalah solusi yang tepat," kata Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan kepada pers di Kisaran, Sumatera Utara, Jumat.
Hal tersebut disampaikan wamentan saat meninjau Kebun Benih Unggul "Bakrie Seed Garden" milik PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (BSP).
Hadir dalam peninjauan itu antara lain Dirjen Perkebunan Ke)mtan Gamal Nasir, Dirut PT BSP M.Iqbal Zainuddin, serta Dirut PT ASD-Bakrie Oil Palm Seed Indonesia Atok Hendrayanto Tejoleksono.
Menurut Rusman, saat ini banyak perkebunan sawit baik milik rakyat dan perkebunan besar yang harus diganti pohonnya (replanting) karena memang usianya yang sudah tua sehingga tidak efisiensi lagi.
Akibatnya banyak petani dan perkebunan membutuhkan bibit pohon sawit baru untuk ditanam agar bisa menghasilkan tandan buah segar (TBS) sesuai dengan kualitas yang diinginkan.
"Saat ini setidaknya sudah ada 10 perusahaan swasta dan pemerintah yang sudah bisa menghasilkan bibit pohon sawit dan itu akan pemerintah dukung," katanya.
Sekalipun swasta didorong untuk menciptakan bibit pohon sawit, Rusman mengingatkan agar sebelum dijual ke masyarakat harus sudah mendapat izin terlebih dahulu dari Kementerian Pertanian.
Dia mengatakan pemberian izin ini perlu agar jangan sampai bibit yang dijual ke masyarakat ternyata tidak berkualitas baik.
"Kalau nanti ada apa-apa terhadap kualitas bibit maka pemerintah juga yang akan disalahkan," kata wamentan. (antara)/eksposnews
