sudah lihat yang ini (klik aja)?
Medan,
Pemerintah harus serius melakukan peremajaan perkebunan karet rakyat
dalam upaya meningkatkan produktivitas petani di tanah air yang hingga
saat ini belum terealisasi. Gabungan Perusahaan Karet Indonesia
(Gapkindo) siap bekerja sama pemerintah meremajakan karet rakyat
termasuk areal pembibitan untuk membantu petani di negeri ini.
“Selama ini petani karet mengalami kesulitan membeli bibit. Itu sebabnya pemerintah harus menaruh perhatian serius terhadap keluhan petani”, ujar penasehat Gapkindo Sumut, H Fauzi Hasballah kepada pers di Medan, Selasa (24/6).
Praktisi bisnis karet ini menyebutkan luas perkebunan karet seluruh Indonesia mencapai 2,4 juta hektare. Sedangkan Sumut sendiri 295.593 hektare.
Bayangkan saja bila produksi petani bisa ditingkatkan dari 500 kg menjadi 1.000 kg/tahun (100%), petani tidak akan mengalami kesulitan lagi baik perolehan bibit maupun pendapatan mereka.
“Potensinya luar biasa jika dilakukan sungguh-sungguh akan menghasilkan devisa berkepanjangan dari ekspor komoditas andalan ini ”, kata Fauzi yang juga mantan Ketua Gapkindo Sumut.
Peremajaan kebun karet rakyat paling bagus menurut dia, kebun masih berusia 20 tahun. Tapi sekarang sudah terlambat replanting karena usia kebun 30-35 tahun. Produksinya cuma 200-300 kg per hektare.
Fauzi melukiskan di Sumut tercatat 10 perusahaan perkebunan di bawah payung Gapkindo. Jika setiap perusahaan bisa memproduksikan 20 ribu bibit saja maka bisa menghasilkan 200 ribu bibit per tahun.
Tidak Terpengaruh
“Dengan jumlah bibit tersebut berarti setiap tahun kita bisa meremajakan 400 hektare kebun rakyat.Petani tidak mengalami kesulitan dan tidak terpengaruh fluktuasi harga karet seperti saat ini”, ucap Fauzi seraya menyatakan Gapkindo ingin mengambil peran. Namun peran pemerintah harus lebih besar termasuk berbagai kemudahan lain.
Gapkindo Sumut kata dia akan mengusulkan program peremajaan karet rakyat di forum Rakernas Gapkindo di Bali pada bulan Agustus mendatang. Soalnya sangat mendesak untuk mendorong petani karet lebih bergairah.
Menyinggung keresahan pengusaha pabrik karet selama ini, Fauzi mengakui kesulitan bahan baku. Soalnya pabrik sudah over kapasitas. Harapan Gapkindo pemerintah tidak memberi izin bagi pembangunan pabrik karet baru.
Menurut dia kekurangan bahan baku termasuk salah satu imbas terhadap penyeludupan seperti di Kalimantan Barat ke Malaysia. Terkait Gapkindo mengutip hal pangkal dan iuran asosiasi itu, Fauzi menjelaskan pengutipan uang pangkal hanya satu kali selama perusahaan itu berada di bawah payung Gapkindo. Asosiasi ini misalnya siap membela anggotanya.
Sedangkan uang iuran dikutip setiap bulan dari hasil produksi atau diekspor hanya Rp2,5-Rp3 per kg. Pengutipan ini berdasarkan hasil kongres Gapkindo yang digelar setiap 3 tahun. Dana ini sebagian tinggal di cabang dan sebagian lagi dikirim ke kantor pusat Gapkindo untuk belanja rutin. Seperti gaji direktur eksekutif maupun untuk pegawai kantor Gapkindo.
“Dana ini juga dikembalikan kepada anggota. Misalnya dalam bentuk pelatihan, informasi harga, buletin dikirim kepada anggota. Saya kira semua asosiasi pelaku usaha ada kutipan uang iuran anggota termasuk Kadin”, kata Fauzi Hasballah.(bay)(Analisa)25/6
“Selama ini petani karet mengalami kesulitan membeli bibit. Itu sebabnya pemerintah harus menaruh perhatian serius terhadap keluhan petani”, ujar penasehat Gapkindo Sumut, H Fauzi Hasballah kepada pers di Medan, Selasa (24/6).
Praktisi bisnis karet ini menyebutkan luas perkebunan karet seluruh Indonesia mencapai 2,4 juta hektare. Sedangkan Sumut sendiri 295.593 hektare.
Bayangkan saja bila produksi petani bisa ditingkatkan dari 500 kg menjadi 1.000 kg/tahun (100%), petani tidak akan mengalami kesulitan lagi baik perolehan bibit maupun pendapatan mereka.
“Potensinya luar biasa jika dilakukan sungguh-sungguh akan menghasilkan devisa berkepanjangan dari ekspor komoditas andalan ini ”, kata Fauzi yang juga mantan Ketua Gapkindo Sumut.
Peremajaan kebun karet rakyat paling bagus menurut dia, kebun masih berusia 20 tahun. Tapi sekarang sudah terlambat replanting karena usia kebun 30-35 tahun. Produksinya cuma 200-300 kg per hektare.
Fauzi melukiskan di Sumut tercatat 10 perusahaan perkebunan di bawah payung Gapkindo. Jika setiap perusahaan bisa memproduksikan 20 ribu bibit saja maka bisa menghasilkan 200 ribu bibit per tahun.
Tidak Terpengaruh
“Dengan jumlah bibit tersebut berarti setiap tahun kita bisa meremajakan 400 hektare kebun rakyat.Petani tidak mengalami kesulitan dan tidak terpengaruh fluktuasi harga karet seperti saat ini”, ucap Fauzi seraya menyatakan Gapkindo ingin mengambil peran. Namun peran pemerintah harus lebih besar termasuk berbagai kemudahan lain.
Gapkindo Sumut kata dia akan mengusulkan program peremajaan karet rakyat di forum Rakernas Gapkindo di Bali pada bulan Agustus mendatang. Soalnya sangat mendesak untuk mendorong petani karet lebih bergairah.
Menyinggung keresahan pengusaha pabrik karet selama ini, Fauzi mengakui kesulitan bahan baku. Soalnya pabrik sudah over kapasitas. Harapan Gapkindo pemerintah tidak memberi izin bagi pembangunan pabrik karet baru.
Menurut dia kekurangan bahan baku termasuk salah satu imbas terhadap penyeludupan seperti di Kalimantan Barat ke Malaysia. Terkait Gapkindo mengutip hal pangkal dan iuran asosiasi itu, Fauzi menjelaskan pengutipan uang pangkal hanya satu kali selama perusahaan itu berada di bawah payung Gapkindo. Asosiasi ini misalnya siap membela anggotanya.
Sedangkan uang iuran dikutip setiap bulan dari hasil produksi atau diekspor hanya Rp2,5-Rp3 per kg. Pengutipan ini berdasarkan hasil kongres Gapkindo yang digelar setiap 3 tahun. Dana ini sebagian tinggal di cabang dan sebagian lagi dikirim ke kantor pusat Gapkindo untuk belanja rutin. Seperti gaji direktur eksekutif maupun untuk pegawai kantor Gapkindo.
“Dana ini juga dikembalikan kepada anggota. Misalnya dalam bentuk pelatihan, informasi harga, buletin dikirim kepada anggota. Saya kira semua asosiasi pelaku usaha ada kutipan uang iuran anggota termasuk Kadin”, kata Fauzi Hasballah.(bay)(Analisa)25/6
No comments:
Post a Comment