sudah lihat yang ini (klik aja)?
Jakarta - Pemerintah mendukung hengkangnya pengusaha kelapa sawit Indonesia dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Pasalnya, selama ini tidak memberikan keuntungan apapun bagi pengusaha.
"Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan keluar dari RSPO ya, menurut saya itu bagus karena kita sudah punya ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)," ujar Mentan Suswono di Jakarta, Jumat (14/10). ISPO sendiri didirikan untuk kepentingan Indonesia.
Ia mengatakan, dengan lepasnya pengusaha kelapa sawit dari forum tersebut tidak akan menghapus daya saing yang selama ini ada. Pasalnya, kualitas kelapa sawit Indonesia sudah cukup terkenal.
Perusahaan-perusahaan Indonesia gunakanlah sajalah ISPO sebagai standar karena pada akhirnya, walaupun mereka ikut RSPO tidak dapat juga harga premium. Jadi sebetulnya mereka mengingkari komitmen itu."Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan keluar dari RSPO ya, menurut saya itu bagus karena kita sudah punya ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil)," ujar Mentan Suswono di Jakarta, Jumat (14/10). ISPO sendiri didirikan untuk kepentingan Indonesia.
Ia mengatakan, dengan lepasnya pengusaha kelapa sawit dari forum tersebut tidak akan menghapus daya saing yang selama ini ada. Pasalnya, kualitas kelapa sawit Indonesia sudah cukup terkenal.
"Mereka tidak ada alternatif pengganti CPO karena relatif lebih murah, baik melalui sunflower atau rapesheed yang ada di Eropa itu kalah dengan sawit kita, jadi menurut saya tidak usah khawatir produsen," paparnya.
Terkait standardisasi, ia menegaskan, semua perusahaan kelapa sawit yang ada di Indonesia patut tunduk dengan standardisasi yang telah ditentukan ISPO.
"Yang jelas kita mendeklarasi untuk kepentingan Indonesia, bahwa semua perusahaan yang bekerja di wilayah Indonesia tentu saja standardisasinya harus mengikuti standard Indonesia," tuturnya.
Ia menjelaskan, standar yang diterapkan dalam ISPO tidak jauh berbeda dengan standar yang telah ditetapkan dalam RSPO sehingga tidak ada alasan badan tersebut tidak diakui di dunia internasional.
"Sebetulnya dengan RSPO kita tidak ada perbedaan karena kita sama-sama consern terhadap lingkungan, kita juga ingin lingkungan kita lestari. Jadi tidak ada alasan tidak diakui di dunia internasional. saya kira cina dan india sebagai importir terbesar mereka komitmen untuk mengimpor dari kita," paparnya.
Di sisi lain, pemerintah akan memberikan insentif untuk pengolah bahan bakar nabati (biofuel). "Jadi ini sebetulnya peluang untuk memgalihkan ke bahan bakar nabati. jadi prospek lebih baik lagi ke depan," tegasnya. [hid]/EIC
No comments:
Post a Comment