sudah lihat yang ini (klik aja)?
Bukti Keikutsertaan PTPN V Dalam Roadmap BUMN Bersih
Pekanbaru- Sebagai salah satu bentuk keseriusan PTPN V dalam
menerapkan prinsip Good Corporate Goverance secara konsisten dan
kesinambungan, Jumat (1/11) kemarin di Kantor Pusat PTPN V diluncurkan
Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistleblowing System (WBS).Launcing WBS ditandai dengan penandatanganan Piagam Roadmap BUMN Bersih dan Kebijakan Perusahaan terkait WBS serta penandatanganan Penetapan Dewan Kehormatan WBS oleh seluruh Direksi. Pelaksanaan WBS sendiri adalah wujud kongkrit keikutsertaan PTPN V dalam Roadmap BUMN Bersih (RBB).
Acara dihadiri segenap unsur pimpinan di PTPN V dan juga Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Pada kesempatan yang sama, PTPN V melakukan penandatanganan kerja sama dengan BPKP Riau, terkait penyerahan Pedoman Asset Clearance, review standar operasional prosedur pengadaan barang jasa (PBJ) dan perbaikan industri kerja PBJ PTPN V. Pada kesempatan itu diserahkan kotak pengaduan dugaan pelanggaran dari Direksi kepada masing-masing Strategic Business Unit di Perusahaan sebagai simbol dimulainya pelaksanaan WBS.
Direktur PTPN V, Fauzi Yusuf menyampaikan, yang terpenting dari pencanangan WBS dan RBB bukanlah seremonialnya, melainkan follow up dan implementasi sistem yang optimal ke depan. “Dengan gerakan BUMN Bersih dan Sistem Pelaporan Pelanggaran, bukanlah menjadikan kita ragu-ragu dalam melangkah tetapi harus menjadi lebih percaya diri” kata Fauzi.
Fauzi berharap, dengan WBS compliance culture atau budaya patuh dapat menjadi budaya baru di perseroan, sehingga menjadikan perusahaan yang bebas dari KKN dan hal buruk lainya.
Kepala Perwakilan BPKP Riau, Mulyana Menyatakan, PTPN V sudah Memliki pondasi yang lebih dari cukup dalam mendukung Roadmap BUMN Bersih, terbukti dengan pelaksanaaan GCG PTPN V tahun 2012 yang mendapat predikat sangat baik dengan skor 87,5. Menurutnya, perusahaan tinggal mempertkuat Internal Control Plan system dan fraud control plan yang selama ini sudah ada di Perusahaan , termasuk WBS yang di launching. “Semoga WBS PTPN V bisa dilaksanakan dengan nilai-nilai intergritasi yang tinggi,” kata Mulyana.
Sebagaimana diketahui, dengan menerapkan WBS perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh insan PTPN V dan stakeholder untuk menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran prinsip-prinsip GCG dan nilai-nilai etika yang berlaku di Perusahaan. Pelaporan harus didasarkan pada bukti-bukti yang dapat di pertanggungjawabkan dengan syarat-syarat yang di tentukan seperti apa pelanggaran dan kerugiannya. Kemudian siapa pihak yang terlibat, dimana lokasi pelanggaran, bagaimana proses pelanggaraan dan pernah atau tidak pelanggaraan tersebut dilaporkan. Bagi pelaporan itu sendiri, selain mendapatkan jaminan juga mendapatkan apresiasi dari perusahaan jika pelaporan tersebut dapat dibuktikan.
bumn.go.id.
SKH Berita Terkini
4 November 2013
