untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam menunjang "AKTIVITAS KERJA" dokumentasi elektronik-ku ini dari berbagai sumber yang *inspiratif* dgn membiasakan " LESS PAPER " ,dan "KEBEBASAN INFORMASI",jika ada yg kurang berkenan mohon dimaklumi,...Thank's All Of You

Search This Blog

Loading...

running text

Sunday, October 9, 2011

CSR, Pengurang Beban Pajak

Infosawit- Setiap perusahaan kelapa sawit kini dapat mengajukan klaim pengurangan biaya pajak tertanggung, senilai biaya-biaya tertentu yang sudah dikeluarkan perusahaan untuk mendukung kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Inilah bentuk insentif kepada setiap pelaku usaha yang melaksanakan program CSR.

Biaya tertentu yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR kini dapat dikompensasi menjadi pengurang nilai pajak. Kebijakan ini diatur Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.03/2011 
Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal I tertulis, tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat secara umum.

Bab V pasal 74 mengatur secara gamblang maksud dan tujuan implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan, berikut perusahaan yang bergerak di sektor apa saja yang wajib melakukannya. Juga, segala biaya yang muncul akibat penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan, menjadi beban perusahaan secara keseluruhan. Bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kebijakan itu bakal dikenakan sanksi.

Kebijakan ini semula ditentang oleh banyak pelaku usaha. Pasalnya, pemerintah seolah-olah melimpahkan kewajiban dalam membina masyarakat dan menjaga lingkungan kepada dunia usaha. Hingga kini, penerapan CSR masih bersifat sukarela, belum menjadi kewajiban (mandatori).

Dalam perjalanannya, pada 30 Desember 2010 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Sosial, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

Secara umum PP No 93 Tahun 2010 terdiri 10 pasal itu mengatur jenis kegiatan CSR apa saja yang bisa menjadi pengurang beban pajak. Pasal 1 menyebut ada lima kegiatan sosial dan lingkungan yang bisa menjadi pengurang beban pajak. Pertama, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional.

Kedua, sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang ada di wilayah Indonesia dan disampaikan lewat lembaga penelitian dan pengembangan, ketiga, sumbangan fasilitas pendidikan, keempat, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan kelima, biaya pengunaan infrastruktur sosial untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Melihat biaya yang ditimbulkan kegiatan sosial dan lingkungan itu cukup besar, maka pasal 2 menyatakan, segala bentuk biaya yang ditimbulkan itu setidaknya tidak menjadi beban bagi perusahaan dan membuat perusahaan merugi.

Aturan itu mencatat tidak semua beban biaya yang dikeluarkan perusahaan guna implementasi kegiatan sosial dan lingkungan dapat sepenuhnya menjadi pengurang beban pajak. Pasal 3 menyebutkan, hanya 5% dari total biaya yang bisa diganti lewat mekanisme pengurang beban pajak.

Untuk teknis perhitungan dan bentuk pelaporan kegiatan sosial dan lingkungan perusahaan dijelaskan lebih detail pada PMK No 76/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

 PMK No 76/PMK.03/2011 yang terbit pada 5 April 2011 itu merupakan perwujudan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2010 yang pada pasal 9.(Is)

No comments:

TEMBAKAU DELI

Hobies

Momentum

DIREKSI PTPN 2012

Dirut PTPN I Wargani Direktur:Ramadhan Ismail Direktur:Abdul Mukti Nasution Direktur:Amrijal Direktur:Husni Ibrahim Dirut PTPN II Bhatara Moeda Nasution Direktur:Naif Ali Dahbul Direktur:Wisnu Budi Direktur:Komaruzaman Direktur:Hakim Bako Dirut PTPN III Megananda Daryono Direktur:Kusumandaru Direktur:Bagas Angkasa Direktur:Balaman Tarigan Direktur:Nurhidayat Direktur:Erwan Pelawi Direktur:Rahmad Prawirakusumah Dirut PTPN IV Erwin Nasution Direktur:Ahmad Haslan Saragih Direktur:Andi Wibisono Direktur:Setia Dharma Sebayang Direktur:Memet Dirut PTPN V Fauzi Yusuf Direktur:Suharjoko Direktur:Pontas Tambunan Direktur:Samsul Rizal Direktur:Berlino Mahendra Dirut PTPN VI Iskandar Sulaiman Direktur:Fahrur Razi Lubis Direktur:Ahmad Karimuddin Direktur:Arfinaldi Direktur:Nasulian Arifin Dirut PTPN VII Boyke Budiman Direktur:M. Nasir Direktur:Agus Rianto Direktur:Rafael Sibagariang Direktur:Budi Santoso Dirut VIII Dadi Sunardi Direktur:Irwan Abdul Direktur:Rahman Lubis Direktur:Dikdik Koesandi Direktur:Rahman Slamat Dirut IX Adi Prasongko Direktur:Slamat Purwadi Direktur:Natsir Tarigan Direktur:Ishak Direktur:Hanung Dirut X Subiyono Direktur:Doli P. Pulungan Direktur:Tarsisius Sudarianto Direktur:Mhd Sultan Direktur:Joko Sanioso Dirut XI Andi Punoko Direktur:Titis Adji Direktur:Burhan Chatib Direktur:Budi Hidayat Direktur:Eri Iswadi Dirut XII Singgih Irwan Basri Direktur:Sugeng Budiraharjo Direktur:Bambang Wijanarko Direktur:Sahala Hutasoit Direktur:Swarno Dirut XIII Baim Rachman Direktur:Sunardi Direktur:Anang Direktur:Umar Direktur:Pandapotan Girsang Dirut XIV Budi Purnomo Direktur:Amirullah Haris Direktur:Rispan Adi Adris Direktur:Mardianto Dirut RNI Persero Ismed Hasan Putro.