Disnakertran Gagal Tengahi Konflik PT LNK dengan Buruh

Langkat. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Langkat, gagal melakukan mediasi antara ribuan buruh eks PTPN 2 dengan PT Langkat Nusantara Kepong (LNK) di Langkat. Sudah lebih 2 tahun konflik internal di BUMN perkebunan ini belum selesai. Pasalnya, 60 persen sahamnya dijual kepada PT LNK yang berasal dari Malaysia.

 Tanpa memberikan penjelasan ataupun pemberitahuan, Manajemen PT LNK mangkir dari undangan mediasi. "Sejatinya, upaya mendudukkan pihak Manajemen PT LNK dan karyawan sebagai upaya mediasi digelar Kamis (8/3), namun tanpa penjelasan apa-apa yang diberikan Manejemen PT LNK membuat agenda menemui jalan buntu," kata Syaiful Abdi Kepala Disnakertran Langkat ketika dihubungi Jumat (9/3).

Sejauh ini, Disnakertran tidak memiliki kekuatan hokum, sebab duduk persoalan yang mencuat di antara kedua belah pihak ditengarai hanya persoalan salah komunikasi saja.

"Untuk mengambil sebuah kebijakan, kita tidak memiliki kekuatan. Masalahnya, kemudian muncul di antara kedua pihak. Kuat dugaan memang salah komunikasi, sedangkan ketenagakerjaannya nihil," kata Syaiful.

Sejumlah karyawan dikontrakkan PTPN2 kepada PT LNK, merupakan karyawan kebun milik BUMN yang tergabung dalam Serikat Pekerja Perkebunanan (SP-BUN) dan Serikat Pekerja Merdeka (SPM) dengan bergerombol mendatangi kantor Disnakertrans Kamis lalu.

Tujuannya menghadiri undangan mediasi yang difasilitatori Disnakertrans, untuk bertemu Manajemen perusahaan. Namun, sampai batas waktu ditentukan pihak Manajemen tak kunjung datang membuat perwakilan karyawan di kedua wadah balik kanan. Sontak saja, suasana riuh bernada kesal, menggema dari karyawan yang sekaligus berjanji meneruskan aksi mogok kerja.

Diketahui, sejak Senin lalu sebagian buruh PT LNK itu kembali mogok bekerja, seperti yang mereka lakukan tahun 2010 dan 2011 lalu. Tahun 2012 ini, mereka mogok kerja sambil meminta Manajemen PT LNK memperhatikan tentang penumbangan pohon sawit masih produktif (TM), yakni tanaman tahun 2002-2003 dan tahun tanam 1995-1996 dan 1998. Selanjutnya agar upah karyawan di rayon tengah disesuaikan upah minimum kabupaten (UMK).

Buruh juga meminta petugas poliklinik dikembalikan ke Afdeling masing-masing, mengaktifkan petugas keagamaan yang kosong di Afdeling. Paling terparah, pasokan TBS ke PKS Gohor Lama minim sehingga mengakibatkan pendapatan karyawan berkurang. (misno)/MB