3 Menteri Diomeli SBY karena Tak Kompak Soal BBM dan TDL

Jakarta,  Tiga menteri hari ini menghadap pimpinan DPR untuk membicarakan permintaan tambahan subsidi listrik Rp 28 triliun dan juga soal kenaikan harga BBM subsidi. Mereka diduga habis dimarahi Presiden SBY.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengatakan, tiga menteri yang menghadap pimpinan DPR hari ini adalah Menteri ESDM Jero Wacik, Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dan Menteri BUMN Dahlan Iskan yang diwakili. Ketiga menteri ini dikatakan Priyo saat ini satu suara soal kenaikan harga BBM subsidi dan tambahan subsidi listrik.

"Mungkin dimarahi oleh presiden, sehingga kini 1 bahasa. Presiden sebelum terbang ke China memanggil menteri yang bersangkutan untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 1-2 hari ini. Pemerintah agak ceroboh nih, antara menteri yang satu dengan yang lain kenapa bisa terjadi seperti ini. Terus terang saya anggap pemerintah alpa, ceroboh kemarin," tegas Priyo.

Priyo menyampaikan hal ini saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (22/3).

Dikatakan Priyo dalam pertemuan dengan pimpinan DPR, pemerintah meminta tambahan subsidi listrik Rp 28 triliun, dari angka yang sudah duluan disetujui di Komisi VII sebesar Rp 64 triliun. Menurut Priyo cukup sulit untuk memberikan tambahan tersebut karena sudah disetujui.

"Tidak mudah untuk otomatis menggeser mementahkan keputusan Komisi VII. Karena harus lewat mekanisme rapat di Komisi VII. Akan dicari keluar agar bagaimana kekurangan jumlah Rp 29 triliun tadi. Pemerintah mencari akal, mencari solusi tanpa harus kemudian menyalahi prosedur baku dalam pembuatan RAPBN-P ini," jelas Priyo.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo menurut Priyo menawarkan untuk menggunakan dana cadangan risiko fiskal APBN guna menutupi subsidi listrik tersebut. Priyo menjawab, hal ini bisa dilakukan, namun harus ada prosesnya terlebih dahulu.

"Jadi menteri energi, keuangan, dan BUMN sekarang satu bahasa untuk menyampaikan ini. Mereka ada pandangan untuk mencari solusi, sekarang minta perhatian DPR. Ke depan menteri yang berkaitan APBN harusnya satu bahasa, jangan bikin blunder. DPR harus cari solusi. Kami dalam posisi tak enak, karena DPR tak mungkin bersikukuh," kata Priyo.

Komisi VII DPR-RI memutuskan hanya menyetujui tambahan subsidi listrik yang diajukan pemerintah sebesar Rp 24,52 triliun atau hanya 61% dari permintaan pemerintah Rp 40,45 triliun. Artinya total subsidi listrik tahun ini hanya Rp 64,97 triliun, yang telah disepakati menteri ESDM.

Namun setelah itu, Menteri Keuangan malah meminta tambahan subsidi listrik Rp 26 triliun untuk tambahan dari yang telah disetujui oleh DPR sebesar Rp 64,9 triliun kepada PLN. (dtc)

sumber Analisa 24/3/2012