Sepertinya keinginan pengusaha kelapa sawit agar pemerintah merevisi kebijakan Bea Keluar (BK) CPO tidak akan terwujud.
Pasalnya,
 pemerintah dengan tegas menolak permintaan tersebut.  Salah satu 
penolakan datang dari Direktur Jenderal Agro Kemenperin Benny Wachjudi.
Menurut Benny, BK akan menjaga industri CPO dalam negeri akan tetap berkembang.
“Dengan
 adanya BK, industri hilir akan terus berkembang, tidak ada alasan bagi 
Kemenperin untuk menyetuji penghapusan BK tersebut,” katanya di Jakarta,
 Sabtu (19/1/2013).
Sebelumnya
 Menteri Perdagangan Gita Wijawan juga melontarkan hal senada. “Kita 
tidak akan menurunkan (BK CPO) dulu untuk sementara karena kita 
mendukung hilirisasi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Untuk
 sekedar diketahui, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) 
mendesak pemerintah untuk segera menurunkan BK CPO untuk menjaga daya 
saing produk CPO Indonesia.
“CPO
 di Malaysia pajaknya diturunkan, tinggal 4,5-8 persen. Ini mesti 
dicermati oleh Indonesia, kita masih 7,5-20 persen,” kata Sekretaris 
Jenderal GAPKI Joko Supriono. (Iskandar)/C.I

 sudah lihat yang ini (klik aja)?
 sudah lihat yang ini (klik aja)? 
 
 
 
