Sepertinya keinginan pengusaha kelapa sawit agar pemerintah merevisi kebijakan Bea Keluar (BK) CPO tidak akan terwujud.
Pasalnya,
pemerintah dengan tegas menolak permintaan tersebut. Salah satu
penolakan datang dari Direktur Jenderal Agro Kemenperin Benny Wachjudi.
Menurut Benny, BK akan menjaga industri CPO dalam negeri akan tetap berkembang.
“Dengan
adanya BK, industri hilir akan terus berkembang, tidak ada alasan bagi
Kemenperin untuk menyetuji penghapusan BK tersebut,” katanya di Jakarta,
Sabtu (19/1/2013).
Sebelumnya
Menteri Perdagangan Gita Wijawan juga melontarkan hal senada. “Kita
tidak akan menurunkan (BK CPO) dulu untuk sementara karena kita
mendukung hilirisasi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (16/1/2013).
Untuk
sekedar diketahui, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI)
mendesak pemerintah untuk segera menurunkan BK CPO untuk menjaga daya
saing produk CPO Indonesia.
“CPO
di Malaysia pajaknya diturunkan, tinggal 4,5-8 persen. Ini mesti
dicermati oleh Indonesia, kita masih 7,5-20 persen,” kata Sekretaris
Jenderal GAPKI Joko Supriono. (Iskandar)/C.I