Harga TBS di Rengat Rendah

Harga Tanda Buah Segar (TBS) di Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau sejak beberapa waktu lalu anjlok hingga petani sawit mengeluh hingga memaksa para petani enggan melakukan panen.
"Keengganan memanen sawit karena dirasakannya merugi tidak sesuai dengan biaya opersional, karena itu pemerintah setempat harus bertindak cepat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu HR Erisman, di Rengat, Jumat 18 Januari 2013.
Dikatakannya, selama minggu terakhir ini harga TBS dikabupaten Indragiri Hulu jauh menurun, hingga membuat masyarakat kualahan untuk menutupi kebutuhan sehari-harinya. Agar keadaan ini tidak sampai berdampak lebih luas. Maka Pemkab Inhu memanggil sejumlah pimpinan PKS di kabupaten Indragiri Hulu.

Menurutnya, Membahas masalah itu, Pemkab Inhu menggelar pertemuan dengan sejumlah pimpinan pelaku usaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS), pada Rabu (16/1) kemaren. Rapat digelar di Kantor Bupati Kabupaten Indragiri Hulu.

"Kegiatan ini laksanakan oleh Dinas Perkebunan Inhu," ucapnya.

Acara itu dihadiri oleh Kepala Dinas Perkebunan Inhu Hendrizal, perwakilan dari Disbun Provinsi Riau, serta anggota DPRD Inhu, Hj Wisma Happy . Selain itu juga hadir sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkab Inhu, sejumlah camat di Inhu, beberapa pimpinan PKS di wilayah Kabupaten Inhu dan perwakilan masyarakat kelompok tani serta sejumlah KUD.

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Inhu, Hendrizal mengatakan, pertemuan ini merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 17/Permentan/0T/140/2/2010 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Perkebunan.

Selain itu juga didasarkan Peraturan Gubernur Riau nomor 22 tahun 2006 tentang Pedoman Penetapan Harga TBS kelapa sawit produksi perkebunan di Provinsi Riau.

Selain informasi yang telah disampaikan oleh sejumlah camat, dalam pertemuan tersebut juga menampung aspirasi dan laporan petani pekebun swadaya. Dimana harga TBS petani swadaya di Kabupaten Inhu sangat rendah.

"Untuk itulah kita mengundang pelaku usaha PKS di Kabupaten Inhu agar mengetahui sebab sebab selisih harga," ucap Hendrizal.

Menanggapi hal itu salah satu pimpinan PKS di Inhu, dalam hal ini pihak managemen PKS PT, Meganusa melalui Manager PKS, Erick Ambarita mengatakan, tentang acuan harga CPO internasional. "Harga plasma yang dibayarkan menyesuaikan harga penetapan dari Dinas Perkebunan Provinsi yang setiap minggu ditetapkan.Namun tidak seluruhnya buah masyarakat dapat diterima sebab telah melebihi kapasitas tampung," ucapnya.

Menurutnya terjadinya selisih harga TBS antara petani plasma dengan petani swadaya adalah rendahnya kandungan rendemen TBS. Adapun penyebabnya, bibit, perawatan (pemupukan) dan teknis pemanenan.

"Selisih harga yang terjadi akibat rendemen dari petani dibawah rendement kebun plasma dan biasanya rendement TBS warga hanya 15 hingga 17 persen saja. Selain itu juga faktor perawatan dan sistem panen yang belum standar," ulasnya.

Dalam arahan Sekda Inhu, Raja Erisman mengharapkan standar harga TBS yang telah ditetapkan pemerintah dapat dipedomani oleh seluruh PKS yang ada di Kabupaten Inhu. PKS juga diminta konsisten terhadap harga yang telah ditetapkan.

"Nanti akan dibentuk tim monitoring agar posisi petani swadaya tidak lagi selamanya diposisi yang lemah," tegasnya.(antara)Eksp