Angkutan Perkebunan Wajib Gunakan Pertamax

JAKARTA - Kendaraan pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan tidak diperkenankan lagi menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal ini merupakan upaya untuk  mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi.

"Dalam rangka menjaga quota, ini harus kita awasi jangan sampai terjadi penyalahgunaan di daerah, karenanya kita sudah melarang perkebunan dan pertambangan, kendaraannya menggunakan bahan bakar bersubsidi itu tidak boleh," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa di Kementerian Perekonomian, Jakarta.
Lebih lanjut ia mengatakan, perusahaan tambang dan perkebunan harus memiliki tanki sendiri untuk menampung bahan bakar minyak yang tidak bersubsidi. "Nanti pertamina mengedrop bahan bakar yang tidak bersubsidi," ujarnya.

Supaya tidak terjadi kebocoran penggunaan BBM bersubsidi maka BPH Migas sebagai penanggung jawab pengawasan harus bekerjasama dengan pemerintah daerah. Selain itu, sambungnya, kendaraan pemerintah, BUMN, BUMD tidak lagi diperkenankan menggunakan bahan bakar bersubsidi. Dengan anggaran yang sama harus menggunakan pertamax.

"Artinya harus terjadi penghematan kalau dia biasanya 30 kilo meter berjalan mungkin sekarang cukup 20 kilo meter sehingga terjadi budaya penghematan," ujarnya.

Menurut Menko Perekonomian, pengendalian konsumsi BBM bersubsidi dalam waktu dekat akan diberlakukan, karenanya, ia meminta untuk bersabar dan jangan berspekulasi. "Dalam waktu dekat, Insyaallah bulan Mei ini," pungkasnya.(DNA/ekon)