Tuntaskan Masalah Perkebunan

PEMKAB Ketapang terus berupaya menyelesaikan semua permasalahan perkebunan, yang terjadi antara masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan. Salah satunya mengenai persoalan tumpang tindih lahan.“Saat ini, kita (Pemkab Ketapang, Red) terus mendorong agar semua permasalahan antar masyarakat dengan pihak perusahaan perkebunan di Ketapang segera tuntas,” ujar kepala Bapeda Ketapang, Mahyudin, di Ketapang belum lama ini. Karena, menurut dia, tidak bisa dipungkiri sektor perkebunan berpotensi besar dalam meningkatkan kesejahteran masyarakat.
Salah satu upaya pemerintah mempercepat penuntasan persoalan perkebunan tersebut, dimisalkan dia seperti desakan terhadap perusahaan agar memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, terutama yang tertuang dalam dokumen-dokumen. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud dia seperti pola kemitraan, serta proses ganti rugi lahan yang harus sesuai aturan. Pemerintah, lanjutnya, juga mendorong tuntutan masyarakat. “Pemerintah juga wajib melakukan kontrol. Jadi mereka yang kurang harus kita lakukan pengawasan, termasuk masyarakat. Karena investasi ini sangat kita butuhkan,” ucapnya.

Manurut Mahyudin, sumber daya perkebunan di Kabupaten Ketapang sangat luar biasa. Sayang sekali, bagi dia, jika sumber daya alam perkebunan ini tidak dimanfaatkan. Karena itu, menurut dia, keberadaan investor sangat dibutuhkan.  “Jadi kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat itu yang sangat penting. Namun,  ketika mereka melanggar maka pemerintah akan menindak sesuai ketentuan yang berlaku,” terangnya.

Mengingat pontensi perkebunan yang luar biasa itu, kata dia, harus ada perhatian serius, terutama dari dinas terkait. Hal ini, menurut dia, mengingat kebijakan berada di tangan Dinas Perkebunan. Untuk itu, Dinas Perkebunan, diminta dia agar memperhatikan hal-hal tersebut sejak dari proses awal. “Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena itu harus diantisipasi sejak awal. Termasuk keseriusan Dinas Perkebunan,” paparnya.

Soal tumpang tindih lahan antara lahan perkebunan dan pertambangan, kata dia, harus dilihat kasus-kasusnya. Intinya, ditambahkan dia, dalam informasi lahan, di mana ketika terjadi tumpang tindih areal tambang dan kebun, harus dilakukan koordinasi antarperusahaan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mahyudin memaparkan bagaimana pemerintah daerah harus bisa memetakan dan melakukan inventarisasi pada saat memberikan izin. “Namun hingga sekarang, kita belum tahu persis jumlah lokasi yang tumpang tindih mengingat tim sinergisitas masih baru selain itu juga sifatnya kasus,” pungkasnya. (ash)/PP