PTPN3 Ditunjuk Jadi Holding

Medan. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan telah menunjuk PT Perkebunan Nusantara (PTPN) 3 sebagai induk perusahaan (holding) BUMN Perkebunan.
Dahlan Iskan menjelaskan penunjukan PTPN3 sebagai holding ini atas saran Direktur Utama PTPN4, Dahlan Harahap, sosok yang paling mengetahui perkebunan dan perusahaan BUMN.
"Menurut dia, saya minta mana yang lebih baik antara PTPN3 dan 4, dia bilang PTPN3," katanya di Jakarta, Selasa (17/1).
Seperti diketahui pembentukan holding BUMN Perkebunan akan menggabungkan PT Perkebunan (PTPN) 1-14 dan PT Rajawali Nusantara Indonesia. Tapi, menurut Dahlan, walaupun PTPN3 menjadi induk perusahaan, belum tentu dirut PTPN3 otomatis menjadi dirut holding perkebunan. "Belum tentu Pak Amri (dirut PTPN3). Nanti akan ada direksi holding, siapa saja yang duduk sedang digodok," katanya.

Saat ini holding BUMN perkebunan tinggal menunggu realisasi. Menurut Dahlan, jika sudah menjadi holding, maka Indonesia akan bisa bangga karena memiliki perusahaan terbesar di dunia. "Nantinya (perusahaan) perkebunan terbesar di dunia itu dari Indonesia," katanya.

Puji Dirut PTPN4
Dalam kesempatan yang sama, Dahlan memuji kinerja Direktur Utama PTPN IV, Dahlan Harahap. Menurutnya, dirut PTPN 4 tersebut berhasil memajukan perusahaan dan pandai menghindari intervensi. "Selama memimpin PTPN4 itu tidak terjadi intervensi dari luar. Dia berjanji kepada Tuhan tidak mau lagi jadi direksi BUMN," katanya.

Untuk itu, Dahlan Iskan percaya apa yang Dahlan Harahap sampaikan merupakan hal yang tulus, ikhlas dan obyektif karena tidak mempunyai kepentingan apa-apa, kecuali untuk memajukan BUMN.

Dalam pembentukan holding perkebunan ini, Dahlan tidak akan mendengar masukan dari mana pun juga, kecuali dari Dahlan Harahap. "Saya tidak mau mendengar dari berbagai pihak yang luar biasa, si A ngomong si B jelek, si B ngomong si A jelek," katanya.

Pangkas BUMN
Menteri BUMN Dahlan Iskan menargetkan hingga akhir tahun 2012 hanya ada 120 perusahaan milik negara dari saat ini 141 perusahan, menyusul pelaksanaan restrukturisasi melalui pola holding, merger, dan akuisisi. "Beberapa program restrukturisasi sedang dalam tahap penyelesaian, sehingga sampai akhir tahun jumlah BUMN sekitar 120 perusahaan saja," kata Dahlan.

Menurut Dahlan, program restrukturisasi antara lain pembentukan Holding BUMN Perkebunan yang menggabungkan PT Perkebunan (PTPN)1-14 dan PT Rajawali Nusantara Indonesia.
Merger BUMN yang memproduksi permesinan antara PT Boma Bisma Indra dan PT Barata Indonesia. Sedangkan restrukturisasi yang sedang dalam proses penyelesaian adalah akuisisi Waskita Karya terhadap Istaka Karya.

Selain itu, Kementerian BUMN saat ini sedang menuntaskan akuisisi pada tujuh BUMN yaitu Perum Produksi Film Negara (PFN) yang akan diambil alih PT Adhi Karya Tbk, PT Pradnya Paramita dan PT Balai Pustaka setelah dimerger akan diakuisisi PT Telkom Tbk, PT Energy Management Indonesia (EMI) diambil alih PT Surveyor Indonesia.

Selanjutnya PT Survey Udara Penas diambil alih PT Angkasa Pura I, PT Industri Sandang diambil alih PT Pembangunan Perumahan, dan PT Sarana Karya diambil alih PT Wijaya Karya Tbk.

Kementerian BUMN juga tengah menyiapkan pelaksanaan program holding BUMN Kehutanan, BUMN Farmasi, dan BUMN sektor Kertas.

Anggota Komisi VI DPR Ecky Awal Mucharam menegaskan sinergi antar BUMN untuk memperkuat perekonomian bangsa sudah selayaknya dilakukan. "Mengingat kedepan anggaran APBN kita akan mengalami berbagai tekanan, maka terkait dengan masalah fiskal, sudah selayaknya pemerintah lewat BUMN-BUMN ini dapat melakukan sinergi agar beban APBN terhadap BUMN bisa berkurang," ujarnya di Jakarta, Selasa.

"Tinggal sekarang masalahnya adalah faktor komitmen, kemauan dan `channeling` dari pemerintah dan BUMN-BUMN yang terkait.. Skemanya juga harus diatur dan kami dari komisi VI DPR akan mendukung hal itu," ujarnya.

Menurut Ecky, BUMN seharus bisa berperan karena menguasai minimal 25 persen dari bidang perekonomian di semua lini. Tujuannya, kata dia, agar pertumbuhan industri ataupun perekonomian bisa stabil. (vvn/ant/dtf)/MB