2.750 Ha Areal Revbun Karet dalam Proses Perizinan

Lhokseumawe. Seluas 2.750 hektare lahan yang akan dipergunakan untuk program nasional revitalisasi perkebunan (revbun) karet di Kabupaten Aceh Utara masih dalam proses perizinan, dan diharapkan segera tuntas. Sementara 750 hektare lainnya sudah terbit izin land clearing (pembersihan lahan) dari Pemerintah Aceh sejak 30 Desember 2011. Lokasi revbun karet di Aceh Utara yang dikelola Koperasi Perkebunan Wareh Nanggroe Bina Nusantara terletak di Desa Gunci, Riseh Tunong, dan Teupin Reusep, Kecamatan Sawang.

“Seluas 3.500 hektare program na_sional revitalisasi perkebunan karet sudah dilakukan MoU dengan pihak PTPN1 sebagai mitra atau avalis (penjamin) proyek tersebut. Dan seluas 750 hektare sudah keluar izin land clearing-nya, mudah-mudahan yang lainnya seluas 2.750 hektare dalam waktu tidak lama izinnya bisa keluar,” kata Ketua Koperasi Perkebunan Wareh Nanggroe Bina Nusantara, M Daudsyah, kepada MedanBisnis, Senin (20/2) di Lhokseumawe.

Sebenarnya, ungkap Daudsyah atau yang akrab disapa Abu Daud, total luas lahan yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga di kawasan Sawang sekitar 9.500 hektare, namun yang sudah dilakukan MoU dengan pihak avalis baru 3.500 hektare.

“Lahan seluas 9.500 hektare sudah ada izin dari Bupati Aceh Utara saat dijabat Ilyas A Hamid sebagai lahan alokasi penggunaan lain (APL), namun yang sudah dibuat kerjasama dengan pihak PTPN1 baru 3.500 hektare, dan kita berharap akhir 2014 program revbun di Aceh Utara sudah tuntas dan masyarakat sudah bisa menikmati hasil kebun karet tersebut,” ucapnya.

Abu Daud menegaskan, lahan revbun karet berada di luar Kawasan Ekosistem Lauser (KEL). “Di luar KEL, dan tidak ada tumpang tindih dengan HGU orang lain, sehingga lahan revbun karet tidak ada masalah,” sebutnya.

Program ini, katanya lagi, juga sudah diresmikan Menteri BUMN ketika dijabat Mustafa Abubakar. “Soalnya program ini tujuannya untuk pemakmoe nanggroe (rakyat sejahtera-red), makanya ketika itu 15 Januari 2011 Meneg BUMN saat dijabat Mustafa Abubakar bersama Gubernur Aceh Irwandi Yusuf meresmikan program revbun di Kecamatan Sawang,” katanya.

Satu hal lagi, studi kelayakan lahan karet juga sudah disurvei Balai Benih Sungai Putih Medan, salah satu BUMN yang menangani perkebunan karet, dan telah direkomendasikan lokasi itu layak untuk dijadikan perkebunan karet. “Biaya untuk survei semuanya ditanggung pihak PTPN1,” imbuh Abu Daud.

Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara, Ir Edi Sofyan, ketika ditemui secara terpisah mengakui izin land clearing dari Pemerintah Propinsi Aceh sudah terbit sebagian. “Izin land clearing sudah terbit, kita berharap revbun karet di Kecamatan Sawang bisa dikerjakan hingga tuntas. Saya yakin, apalagi apalis atau mitra Koperasi Perkebunan Wareh Nanggroe itu adalah PTPN1 dan PTPN3 yang memang sudah diakui reputasinya dalam hal pengelolaan perkebunan,” ucapnya.

Pihak dinas, kata Edi Sofyan, akan tetap memberikan dukungan penuh terhadap program nasional revbun karet di Aceh Utara. “Tujuannya agar roda ekonomi masyarakat Aceh Utara terutama di Sawang bisa cepat maju dan memiliki daya saing. Oleh karena itu dinas terus memberikan dukungan hingga program revbun terlaksana sampai 2014 mendatang,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Kepala Dusun  Cot Calang, A Manaf. “Khusus masyarakat Cot Calang dan umumnya masyarakat Sawang memberikan dukungan penuh terhadap program revbun karet ini, apalagi akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sudah pasti masyarakat sangat berharap program tersebut berjalan lancar,” tambahnya.

Di sisi lain, kembali ke Abu Daud, dia menyebutkan mitra perbankan yang akan mengucurkan kredit revbun melalui PTPN1 dan PTPN3 adalah Bank Mandiri. “Dalam satu hektare Bank Mandiri akan mengucurkan anggaran sebesar Rp 49,5 juta, khusus kebun karet. Uang tersebut akan dikembalikan pada saat masa panen. Sedangkan subsidi bunga bank diberikan pemerintah pusat,” jelasnya. (sugito tassan)

sumbert : MB