sudah lihat yang ini (klik aja)?
"Pengenaan BK atas karet dipastikan menurunkan harga pembelian ke petani yang sejak dulu hingga sekarang tetap saja susah karena harus berjuang sendiri tanpa perhatian pemerintah," kata Ketua Kelompok Petani Karet Fanayama di Nias Selatan, Restu Kurniawan Sarumaha, di Medan, Kamis (2/2).Tidak adanya perhatian pemerintah antara lain tercermin dari harga jual karet petani yang jauh di bawah harga di pabrikan, banyaknya tanaman berusia tua dengan produksi yang rendah dan masih terjeratnya petani dengan sistem ijon ke pedagang.
Harga getah karet di petani misalnya dewasa ini Rp12.500 - Rp16.000 per kg, sementara harga bahan olah karet (bokar) di pabrikan sudah Rp29.000 - Rp30.000an per kg.
Kalau pemerintah peduli dengan petani karet, pasti masalah itu tidak terjadi bahkan terus berlangsung hingga sekarang, katanya. "Kalau ada lagi BK, matilah petani, karena pedagang/pengusaha pasti mengurangi harga pembelian ke petani, karena itu petani menolak dan minta pemerintah membatalkan rencana pengenaan BK itu,"kata Restu.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut, Sudirman Halawa, mengatakan DPRD Sumut juga tidak setuju dengan rencana pemerintah memberlakukan BK terhadap karet karena selain dipastikan merugikan petani, pemberlakuan BK itu dilakukan pemerintah tanpa ada rekomendasi akedemis.
Pemerintah tidak tahu sulitnya petani memulai usaha dan mempertahankan tanaman karetnya untuk menjadi biaya hidup keluarga. "Di Nias misalnya, tanaman karet 100% milik rakyat. Coba lihat kesana bagaimana hidup petaninya, jadi kalau ada lagi BK yang mengurangi harga beli, jelas semakin menambah kesusahan petani," kata Sudriman yang anggota Fraksi Golkar itu.
Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah, menyebutkan, Gapkindo sudah menyatakan penolakan atas rencana BK karet itu dengan alasan bahwa kebijakantersebut bisa membuat daya saing ekspor karet Sumut maupun secara nasional semakin berkurang di pasar internasional.
Dia mengakui, dengan BK, pengusaha dipastikan mengurangi harga beli ke petani karena biaya produksi pabrikan juga sudah dan semakin besar karena banyaknya berbagai retribusi dan biaya logistik yang cukup tinggi.
Pengurangan harga beli ke petani itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pengusaha dengan semakin menurunnya minat petani menekuni bisnis tanaman karet itu yang bisa mengancam kelangsungan ekspor.
"Penolakan BK terhadap karet juga karena melihat kebijakan itu tidak menjamin perkembangan industri hilir seperti di komoditas CPO yang sebelumnya juga dikenakan BK," katanya. (ant)/MB
Harga getah karet di petani misalnya dewasa ini Rp12.500 - Rp16.000 per kg, sementara harga bahan olah karet (bokar) di pabrikan sudah Rp29.000 - Rp30.000an per kg.
Kalau pemerintah peduli dengan petani karet, pasti masalah itu tidak terjadi bahkan terus berlangsung hingga sekarang, katanya. "Kalau ada lagi BK, matilah petani, karena pedagang/pengusaha pasti mengurangi harga pembelian ke petani, karena itu petani menolak dan minta pemerintah membatalkan rencana pengenaan BK itu,"kata Restu.
Sementara itu, anggota DPRD Sumut, Sudirman Halawa, mengatakan DPRD Sumut juga tidak setuju dengan rencana pemerintah memberlakukan BK terhadap karet karena selain dipastikan merugikan petani, pemberlakuan BK itu dilakukan pemerintah tanpa ada rekomendasi akedemis.
Pemerintah tidak tahu sulitnya petani memulai usaha dan mempertahankan tanaman karetnya untuk menjadi biaya hidup keluarga. "Di Nias misalnya, tanaman karet 100% milik rakyat. Coba lihat kesana bagaimana hidup petaninya, jadi kalau ada lagi BK yang mengurangi harga beli, jelas semakin menambah kesusahan petani," kata Sudriman yang anggota Fraksi Golkar itu.
Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah, menyebutkan, Gapkindo sudah menyatakan penolakan atas rencana BK karet itu dengan alasan bahwa kebijakantersebut bisa membuat daya saing ekspor karet Sumut maupun secara nasional semakin berkurang di pasar internasional.
Dia mengakui, dengan BK, pengusaha dipastikan mengurangi harga beli ke petani karena biaya produksi pabrikan juga sudah dan semakin besar karena banyaknya berbagai retribusi dan biaya logistik yang cukup tinggi.
Pengurangan harga beli ke petani itu menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi pengusaha dengan semakin menurunnya minat petani menekuni bisnis tanaman karet itu yang bisa mengancam kelangsungan ekspor.
"Penolakan BK terhadap karet juga karena melihat kebijakan itu tidak menjamin perkembangan industri hilir seperti di komoditas CPO yang sebelumnya juga dikenakan BK," katanya. (ant)/MB
No comments:
Post a Comment