Apkasindo Desak Pemerintah Bantu Sertifikasi Lahan Sawit

Medan. Petani kelapa sawit di Indonesia termasuk Sumatera Utara (Sumut), terus mendesak pemerintah untuk membantu sertifikasi lahan. Sebab, hal itu dapat membantu petani melakukan replanting atau peremajaan pada tanaman kelapa sawitnya sehingga produktivitas ikut meningkat dan bisa tetap mempertahankan ekspor minyak sawit dan produk turunannya. "Sertifikasi lahan ini bisa kita jadikan sebagai agunan ke bank dan petani dapat mengakses permodalan untuk melakukan replanting," ujar Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Anizar Simanjuntak, Jumat (24/2) di Medan.
Dikatakannya, dari luas tanaman kelapa sawit 3,8 juta hektare, sebanyak1 juta hektare tanaman petani sudah harus diremajakan dan pemerintah harus dapat membantu ini dengan maksimal.
Revitalisasi ini, kata Anizar, dapat dilakukan dengan menggunakan dana Bea Keluar (BK) dan pungutan lainnya yang dikutip dan dinikmati pemerintah. Selama ini, dana itu tidak dikembalikan ke daerah. "Jadi silakan digunakan. Karena untuk membantu produksi kelapa sawit akan berpengaruh pada nilai ekspor Sumut," imbuhnya.

Apkasindo bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dirjen Perkebunan dengan pilot project-nya, akan melakukan replanting kelapa sawit yang dipusatkan di Kabupaten Labuhan Batu sebanyak 912 petani dan Kabupaten Asahan 32 petani dengan luas lahan 3.000 hektare. "Awalnya, replanting ini diakukan awal 2012 ini, namun banyak kendala sehingga sampai saat ini belum terealisasi," ujar Anizar.

Secara nasional, Apkasindo menargetkan produksi crude palm oil (CPO) sekitar 25 juta ton. Sementara di Sumut mengalami peningkatan sekira 5% dibanding tahun lalu yang mencapai sekitar 3,2 juta ton. Peningkatan ini didukung oleh penggunaan klon-klon tanaman unggul serta perawatan sehingga produktivitas dapat mencapai 15 ton per hektare per tahun.

Untuk posisi harga TBS di tingkat petani saat ini, menurut Anizar, masih stabil berkisar Rp 1.500-Rp 1.600 per kg sementara di tingkat pabrik Rp 1.700 per kg atau naik dibandingkan sepekan lalu dengan harga Rp 1.450 per kg. Harga TBS ini, juga diproyeksikan stabil sepanjang tahun 2012 atau diharapkan melonjak hingga Rp 2.000 per kg.

Apalagi dengan permintaan CPO yang terus meningkat dari pasar-pasar baru, menjadi peluang bagi petani memperoleh pendapatan yang lebih banyak.

Kepala Bidang Ekonomi dan Moneter Kantor Koordinator Bank Indonesia Sumut dan Aceh, Mikael Budisatrio, mengatakan, bank terus diarahkan untuk mempermudah akses pembiayaan sektor perkebunan, khususnya perkebunan berskala Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM).

Meski diakuinya, masih ada kendala soal agunan karena hingga kini banyak petani yang belum memiliki sertifikat lahan yang seharusnya bisa dijadikan agunan. Namun diharapkan dengan terbentuknya Perusahaan Penjamin Kredit Daerah (PPKD) akan bisa menjamin kredit sektor perkebunan di tiga bank yakni BNI, Bank Mandiri dan Bank Sumut.

Namun untuk memudahkan pembiayaan ke sektor perkebunan, petani yang lahannya misalnya hanya memiliki Surat Keputusan (SK) Camat tapi mau ditingkatkan menjadi sertifikat, dapat mengagunkannya ke bank.

"Untuk kondisi ini, harus ada kesepakatan antara bank dan si nasabah. Meski ini memang tergantung pada keberanian dari bank itu sendiri. Karena bank yang akan menanggung jika terjadi kredit macet," katanya.

Menurutnya, selain dengan menggunakan akta, petani juga bisa mendapatkan pembiayaan melalui sistem resi gudang. Di mana petani yang memerlukan kredit dapat menyimpan hasil pertaniannya dan resi gudang akan mengeluarkan sertifikat dan bisa dipakai sebagai agunan. BI telah bekerjasama dengan Bappeti dan mendirikan tiga resi gudang di Sumut yakni Karo, Serdang Bedagai dan Simalungun. ( elvidaris simamora)/MB