K-SPSI Minta Penetapan Upah Minimum Dikaji

Medan. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) meminta agar penetapan upah minimum dikaji kembali. Hal ini disebabkan, penetapan upah minimun yang selama ini dilakukan belum memenuhi rasa keadilan. Ketua DPD F-SPSI Sumatera Utara (Sumut) Sugianto Situmeang mengatakan hal itu kepada wartawan di Medan, Rabu (22/2), usai mengikuti Kongres VIII K-SPSI di Batu Malang, tanggal 17-20 Februari 2012.
Sugianto mengatakan, pada kongres tersebut, Yorrys Raweyai terpilih sebagai Ketua Umum DPP K-SPSI secara aklamasi, sedangkan Sekretaris Jenderal dijabat oleh Rudi Prayitno. Kongres tersebut dibuka oleh Menko Kesra HR Agung Laksono.

Sugianto mengatakan, dalam kongres tersebut, Yorrys mengatakan, penetapan upah minimum yang selama ini dilakukan perlu dikaji kembali agar memenuhi rasa keadilan. "Kami menginginkan agar upah minimum pekerja dapat setara dengan gaji yang diterima pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, upah sekarang belum bisa memberikan kesejahteraan bagi para pekerja. Padahal, mereka bekerja cukup berat dibandingkan PNS," tegasnya.

Mengutip pernyataan Yorrys, Sugianto juga mengatakan, K-SPSI akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pekerja melalui peningkatan pendidikan. "Sebab, dengan memiliki keterampilan dan keahlian yang tinggi, para pekerja akan mempunyai daya tawar dalam dunia kerja. Dan ini menjadi salah satu rencana yang akan dilaksanakan oleh K-SPSI di bawah pimpinan Yorrys Raweyai," ujarnya.

Sugianto juga menuturkan, K-SPSI akan berjuang agar pola hubungan tripartit antara pekerja, pengusaha dan pemerintah dapat berlangsung sejajar. Sebab, selama ini, pemerintah dan pengusaha cenderung mendominasi pola komunikasi jika membahas sesuatu dengan pekerja.
Sugianto yang didampingi pengurus DPD K-SPSI Sumut dan Ketua K-SPSI Deliserdang M Sahrum juga mengatakan, ke depan, K-SPSI menargetkan dapat menjadi organisasi pekerja yang mandiri. "Ketua Umum sudah menginstruksikan agar jajaran K-SPSI tidak lagi membiasakan membuat proposal untuk diedarkan, saat akan membuat kegiatan. Semua kegiatan kita harus dilakukan secara mandiri," tuturnya.

Kongres K-SPSI yang berlangsung di Batu Malang tersebut dihadiri 25 DPD se-Indonesia, 270 DPC, 14 FSPA dan dihadiri 750 peserta serta peninjau. (hisar hasibuan)/MB