Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Zulher mengatakan perkebunan karet tersebut sebelumnya sudah mendapatkan bantuan berupa bibit, pupuk, herbisida, dan biaya pengolahan lahan pada tahun pertama atau P0. Kredit perbankan dibutuhkan guna mendukung peremajaan kebun tersebut.
“Bantuan yang bisa kami berikan hanya pada tahun pertama. Selanjutnya , petani butuh bantuan pendanaan dari Bank BRI agar bibit yang kami berikan bisa tumbuh secara optimal dan bermanfaat,” kata Zulher kepada Bisnis, Minggu (16/2/2014).
Dia menambahkan seharusnya pihak perbankan bisa membiayai sejak P0, tetapi periode tersebut berisiko tinggi tanpa ada pendampingan dari dinas. Maka, pihaknya melalui dana APBN dan APBD 2014 membantu pembiayaan pada tahun pertama.
Zulher menjelaskan bantuan yang diberikan pada P0 tersebut mencapai Rp15 juta per hektare atau mencapai Rp120 miliar. Adapun, pada P1-P4 dana yang dibutuhkan mencapai Rp10 juta-Rp15 juta atau total hingga Rp120 miliar.
Rincian biaya tersebut memang hampir sama, karena harga bibit bisa mencapai Rp5 juta dan pengolahan lahan Rp2,5 juta per hektare, sedangkan biaya P1-P4 mencakup kebutuhan pupuk 150 kilogram, herbisida 3 liter, upah pengolahan lahan Rp2,5 juta per hektare.
Berdasarkan data Dinas Perkebunan Riau kebun karet yang memasuki tanaman tua dan rusak (TTR) mencapai 90.741 hektare pada 2011 dan menurun menjadi 84.883 hektare setahun kemudian.
Jika tidak segera diremajakan, lanjutnya, luas lahan perkebunan TTR akan terus bertambah tiap tahun. Di sisi lain, serapan program bantuan peremajaan dari anggaran APBD dan APBN minim.
“Kalau program peremajaan menunggu bantuan dari dana pemerintah, maka hingga berpuluh tahun ke depan peremajaan tidak akan selesai,” ujarnya.
Zulher mengungkapkan petani Riau banyak yang tidak mampu meremajakan kebun secara mamdiri karena terkendala pendanaan. Proses peremajaan juga akan berisiko karena kebun yang diremajakan belum tentu produktif.
Peremajaan kebun seluas 8.000 hektare tersebut tersebar di Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuansing, Kabuaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.
“Program tersebut menguntungkan bagi petani dan perbankan. Petani tidak keberatan lagi karena semuanya sudah dibina sejak awal dari dinas dan pihak perbankan juga tidak menanggung kredit terlalu berisiko,” imbuhnya.
Bank BRI dinilai tepat dalam kerja sama ini karena infrastruktur perusahaan tersebut sudah banyak yang tersebar di pedesaan. Dia berharap Bank BRI bisa menambah pembiayaan lagi setelah program peremajaan tersebut berhasil.
- Minggu, 16 Februari 2014
Editor : Fatkhul Maskur