Produksi CPO PTPN akan Dipasarkan PTPN3

Medan. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Dahlan Iskan mengatakan, mulai 1 Juli 2012, minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang diproduksi seluruh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) akan dipasarkan melalui PTPN3. "Kita akan membuat satu holding lagi khusus menangani pemasaran CPO. Jadi, tidak ada lagi pemasaran dilakukan oleh masing-masing perkebunan negara, semuanya sudah satu pintu, yakni melalui PTPN3. Dan, itu akan berlaku mulai 1 Juli nanti," kata Dahlan Iskan kepada wartawan, usai menyaksikan penandatangan MoU Gerakan Peningkatan Produksi Pangan berbasis Koorporasi (GP3K) antara PTPN 3, PT Sang Hyang Seri (SHS) dan Induk Koperasi Kelompok Tani Nelayan Andalan (Inkoptan), akhir pekan lalu di halaman Kantor Direksi PTPN3, Jalan Sei Batanghari, Medan.
Selama ini, kata Dahlan, pemasaran CPO dilakukan lewat kantor pemasaran bersama (KPB). Namun, pemasaran itu dinilainya kurang efektif dan kurang memberikan nilai jual lebih pada CPO perkebunan negara. Apalagi, CPO yang diproduksi PTPN tidak semuanya dipasarkan lewat KPB.
Misalnya, kata Dahlan, PTPN2, produksi CPO nya 100 ton, tetapi yang masuk ke KPB hanya 75%. Sisanya, dipasarkan sendiri oleh PTPN2. Begitu juga dengan PTPN lainnya. "Nah, inikan tidak efektif. Jadi, dengan adanya holding pemasaran ini, seluruh CPO yang diproduksi PTPN wajib disetorkan 100% ke holding yang dalam hal ini ke PTPN3. Untuk selanjutnya, PTPN3 lah yang memasarkannya," kata Dahlan.

Dengan begitu, kata dia, volume penjualan akan lebih besar dan posisi tawar menjadi lebih tinggi. "Dan, yang tak kalah penting adalah kita akan lebih mudah mengontrol pemasaran CPO tersebut," ucap Dahlan.

Sentralisasi Pengadaan Pupuk
Dahlan juga mengatakan, mulai 1 Juli 2012, pengadaan pupuk untuk perkebunan milik negara akan dilakukan secara sentralisasi. "Kita juga akan membuat holding khusus yang menangani pupuk ke perkebunan negara mengingat persoalan pupuk selama ini cukup besar, baik harga maupun volume," kata Dahlan.

Dengan adanya holding ini, kata Dahlan, konsumen dalam hal ini pihak perkebunan bisa mendapatkan harga yang lebih baik (murah) serta pelayanan lebih baik. "Tapi, semuanya, masih dalam penggodokan. Siapa nanti yang menanganinya masih dalam pembahasan. Namun, rencananya, tanggal 1 Juli nanti, semuanya sudah berjalan," kata Dahlan Iskan. ( junita sianturi)/MB