Sumut Tahan Ekspor Karet

Medan. Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) dan Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Utara sepakat untuk menahan dan membatasi jumlah ekspor karet akibat rendahnya harga di pasar internasional. Selama periode Januari-April ekspor karet dari daerah ini tercatat 226.635 ton, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 269.885 ton akibat permintaan dari negara buyer berkurang gara-gara krisis yang menerpa Eropa dan Amerika Serikat. Kepala Dinas Perkebunan Sumut Aspan Sofian Batubara di Medan mengatakan, kebijakan itu dilakukan karena harga jual di pasar internasional tidak memberikan keuntungan, baik untuk petani mau pun pengusaha. Harga karet untuk untuk pengapalan Juni diketahui  US$ 3,25 per kg, turun dari US$ 3,43 per kg untuk pengapalan akhir Mei 2012 di bursa Singapura. Demikian dikatakannya kepada wartawan di Medan, Minggu (17/6).
Dia mengatakan pihaknya menyadari jika rendahnya harga karet tersebut disebabkan adanya krisis perekonomian di AS dan sejumlah negara di Eropa. Di Indonesia, khususnya di Sumut, rendahnya harga karet tersebut cukup terasa karena jatuh hingga Rp 10.000-11.000 per kg untuk komoditas dengan kekeringan hingga 50%.

Sedangkan untuk tingkat pabrik, katanya, harga pembeliannya juga jatuh hingga Rp 21.800 hingga Rp 23.800 per kg. Karena itu, dengan harapan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian, produk karet yang dimiliki selama ini sengaja ditahan untuk tidak diekspor.

Produksi karet di Sumut tersebut akan diekspor seperti biasa jika harga di pasar internasional membaik. "Ditahan sampai harganya mampu meningkatkan kesejahteraan petani," katanya.
Menurut Aspan, kebijakan untuk menahan ekspor karet tersebut tidak akan merugikan petani karena pembelian dari masyarakat akan terus dilakukan. "Pembelian karet petani tetap dilakukan tetapi tidak seluruhnya diekspor," katanya.

Dia menambahkan untuk kepentingan jangka panjang, Gapkindo mengharapkan pemerintah dapat membentuk lembaga tertentu yang menampung hasil produksi perkebunan. Kebijakan tersebut sangat diperlukan agar pengusaha di bidang perkebunan tidak terlalu mengalami kerugian jika terjadinya fluktuasi harga.

Kebijakan seperti itu telah dilakukan pemerintah untuk sektor pertanian dengan mengamanahkan pelaksanaannya ke Bulog untuk membeli berbagai hasil tanaman pangan.

"Kalau untuk pertanian ada yang menampung, kenapa tidak dengan perkebunan," katanya. ( benny pasaribu)