Masalah Infrastruktur Jadi Isu Panas Pertemuan Menkeu APEC di Bali
"Sesi yang paling banyak comment adalah soal infrastruktur. Pandangan itu diberikan 2 negara Australia dan Indonesia. Interupsi dilakukan oleh 12 negara sehingga ada 14 negara yang ikut aktif memberikan komentar. Ini hot issue," ujar Chatib dalam konferensi pers usai penutupan di Bali Internasional Convension Center (BICC), Nusa Dua Bali, Jumat (20/9/2013)
Dalam infrastruktur, nantinya akan dibentuk Public Private Partnership (PPP) Center. Ini merupakan skema untuk mengatur standarisasi proyek investasi dari setiap negara anggota APEC.
Langkah pertama yang akan diajukan adalah pembuatan desain PPP. Chatib menargetkan skema ini selesai pada tahun 2014 dan dilaporkan dalam pertemuan APEC selanjutnya di Hong Kong.
"Nanti kita di pilot project terus negara negara lain mereka bantu desain. Tahap selanjutnya kita buat desainnya. Mereka mau lihat seperti apa di Indonesia itu jadi contoh. supportnya seperti apa nanti kita bicarakan," jelasnya.
Kemudian yang juga menarik untuk pembahasan adalah terkait gejolak ekonomi dunia. Chatib menjelaskan negara-negara setuju gejolak ekonomi masih menjadi kekhawatiran. Apalagi mengingat ketidakpastian keputusan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed soal penghentian stimulus.
Untuk itu diperlukan upaya untuk melakukan reformasi struktural dari masing-masing negara dalam penyelesaian inflasi tinggi, defisit transaksi berjalan dan defisit anggaran. Kemudian setiap negara juga akan saling membantu untuk meningkatkan cadangan devisa dan ketersediaan likuiditas.
"Menkeu China katakan bahwa dalam situasi seperti ini perlu ada koordinasi internasional salah saatunya swap line, tetapi tidak spesifik per negara. Tapi mereka lihat swap line penting dalam situasi seperti ini untuk tenangkan pasar karena itu Menkeu Tiongkok bilang soal itu," ungkapnya.(mkl/hen)
Maikel Jefriando - detikfinance